Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat sekarang ini dimana teknologi berkembang sangat cepat, telah banyak menimbulkan inovasi dalam produk elektronika, salah satunya adalah produk elektronik komunikasi. salah satu produk smartphone yang terkenal pada saat ini adalah Blackberry. Peredaran perangkat Blackberry di Indonesia tidak terlepas dari peran distributor yang mendistribusikan dan memasarkan Blackberry kepada konsumen. Namun di dalam praktiknya terdapat Peredaran Blackberry rekondisi atau yang lebih di kenal dengan Blackberry BM rekondisi yang sudah cukup mencemaskan,karena telah merugikan banyak pihak baik produsen maupun konsumen, oleh karena itu. Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang sangat penting dimana keduanya saling membutuhkan. Dari hubungan keduanya terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dimana kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hokum terhadap konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

---

At the present time where technology is developing very fast, has generated a lot of innovation in electronics products, one of which is electronic communication products. one of the famous smartphone product at the moment is Blackberry. distribution of Blackberry devices in Indonesia can not be separated from the role of distributors who distribute and market the Blackberry to consumers. But in practice there Distribution Blackberry reconditioned or more in the know with BM reconditioned Blackberry is quite worrying, because it has hurt many people both producers and consumers. Consumers and businesses have a very important relationship which both need each other. Of the relationship between the two positions are not balanced between consumers and businesses where consumers notch lower than businesses. It is therefore necessary legal protection to consumers that are not harmed by firms."

"Industri jasa periklanan dan promosi dewasa ini telah ber kembang cukup pesat dan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kemajuan dan keberhasilan tersebut perlu terus dikembangkan dengan pembinaan yang tepat. Perlu pula dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan periklanan khususnya di bidang obat dan makanan . Pengendalian dan pengawasannya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk produsen dan kalangan periklanan itu sendiri. Langkah-langkah pembinaan dan pengawasannya haruslah bersifat persuasif, edukatif dan preventif agar kegiatan periklanan obat tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Jika dengan adanya iklan obat yang menyesatkan tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perlu adanya tanggung jawab yuridis dari para pengusaha yang terlibat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tanggung jawab tersebut dalam bentuk ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan agar hak-hak konsumen yang telah dilanggar pulih kembali. Tuntutan konsumen yang dirugi kan tersebut didasarkan pada pasal 1365 juncto 1371 K.U.H. Perdata. Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan bahwa syara-tsyarat materiil perbuatan melawan hukum telah dipenuhi dengan melihat dari isi iklan obat yang menyesatkan. Jika terbukti isi iklan obat yang menyesatkan tersebut memenuhi syarat-syarat materiil dari perbuatan melawan hukum, maka yang bertanggungjawab selain produsen juga pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengiklanan obat dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan finansial dari iklan tersebut berdasarkan pasal 1365 juncto 1371 dengan melihat dari isi iklan obat yang menyesatkan. Jika terbukti isi iklan obat yang menyesatkan tersebut memenuhi syarat-syarat materiil dari perbuatan melawan hukum, maka yang bertanggungjawab selain produsen Juga pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penqiklanan obat dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan finansial dari iklan tersebut berdasarkan pasal 1365 junc to 1371 K.U.H. Perdata."

"Penguasaan tunggal tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) (?PLN?) membawa konsekuensi bagi konsumen untuk mematuhi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh PLN. Salah satu kebijakan yang ada adalah mengenai penghapusan pemberlakuan Uang Jaminan Pelanggan (?UJL?). UJL adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi konsumen PLN dan telah diterapkan sejak tahun 1940. Penghapusan UJL menimbulkan permasalahan¬permasalahan hukum bagi konsumen ketenagalistrikan seperti misalnya status hukum dari pengembalian UJL, sistematika pengembalian UJL, pengenaan bunga terhadap UJL, dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya. Skripsi ini secara khusus membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen ketenagalistrikan terkait dengan penghapusan UJL yang ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (?UUPK?).

---

The monopoly of the electricity by PT PLN (Persero) (?PLN?) requires the consumers to comply with any regulations issued by PLN. One of the existing policy is the enactment removal of the Customer Stallage (Uang Jaminan Pelanggan) (?UJL?). UJL is a stallage of the consumption of electricity for the consumer of PLN as long as they are registered as the consumer of PLN. UJL has been implemented since 1940. The removal of UJL brings legal issues to the electricity consumers like for example the legal status of the repayment of UJL, the repayment procedure of UJL, the interest imposition on UJL, and many other legal issues. This mini-thesis specifically reviews the legal protection to electricity consumer related to the enactment removal of UJL viewed from Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection."

"Penelitian ini membahas layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan oleh perusahaan layanan pembiayaan syariah (PT Ammana Fintek Syariah). Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi disatu sisi memberikan manfaat sebagai alternatif pembiayaan bagi konsumen dan pengusaha UMKM, namun disisi lain layanan pembiayaan ini mengandung risiko tinggi, seperti penyalahgunaan dana dan data pribadi konsumen serta kegagalalan pengembalian modal, mengingat pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan tidak saling mengenal dan tidak pernah bertemu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip perlindungan hukum dan mitigasi resiko bagi konsumen dalam pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa akad baku yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara kurang melindungi hak-hak konsumen. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01/2016) belum cukup menjadi landasan perlindungan hukum bagi konsumen karena masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, diantaranya tidak mengatur layanan pembiayaan syariah. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, POJK No. 77/POJK.01/2016 harus diubah untuk mengakomodir kepentingan konsumen muslim dan penyelenggara pembiayaan syariah atau dibentuk suatu peraturan baru yang mengatur secara spesifik layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi.

---

This research discusses the information technology-based financing implemented by sharia financing company (PT Ammana Fintek Syariah). Information technology-based financing services on the one hand provide benefits as an alternative financing for consumers and MSME entrepreneurs, but on the other hand, they contain high risks, such as the misuse of funds and consumer personal data and failure of fund repayment, considering that financing providers and financing recipients do not know each other and have never met. The study aims to examine legal protection principles and risk mitigation for consumers in peer-to-peer lending based on Sharia Law and Indonesian legislation. This research will analyze those problems by applying normative-juridical and qualitative research methods. This study found that the standard contract made unilaterally by the financial technology company does not protect consumer rights. The Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-Based Lending Service (POJK No. 77/POJK.01/2016) is not sufficient as a legal basis of customer protection. The regulation contains many weaknesses, such as it does not regulate on sharia peer-to-peer lending. It creates a legal vacuum and legal uncertainty to Muslim consumers. Therefore, POJK No. 77/POJK.01/2016 has to be amended to accommodate the interest of Muslim consumers and this sharia financial technology company."