Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas kajian mengenai kedudukan perjanjian internasional dan pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional guna menciptakan kepastian hukum antara hubungan hukum nasional dan hukum internasional, khususnya kedudukan dan pelaksanaan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Terlebih dalam era globalisasi dewasa ini, Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya akan semakin intens terlibat dalam hubungan antar negara yang diatur dengan perjanjian internasional. Ketidakjelasan konsepsi pengesahan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional memberikan dampak yang tidak sederhana dan kendala yang cukup rumit dalam tataran praktis, baik dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional maupun dalam tahapan pelaksanaan atau implementasi perjanjian internasional tersebut. Dalam tataran pembuatan perjanjian internasional, ketidakpastian hukum tentang hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip "predictability". Apabila pengesahan perjanjian internasional memberikan makna yang jelas maka status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional akan dapat digambarkan secara jelas pula, sebaliknya apabila pengesahan perjanjian internasional tidak memberikan makna yang jelas maka perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional pun akan terus berada pada posisi yang tidak menentu, dan pada akhirnya berakibat pada inkonsistensi pelaksanaan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Langkah yang harus ditempuh dalam rangka menuntaskan persoalan ini adalah dengan membentuk suatu constitutional provisions sebagai norma dasar (grundnorm) yang menyatakan secara jelas dan tegas sikap Indonesia berkaitan dengan hubungan hukum internasional dan hukum nasional, khususnya status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. ......This thesis discusses the status of international treaties and their implementation in national legal systems, in order to createlegal certainty between national law and international law, particularly the status and implementation of international treaties in national legal systems. Especially in today's globalization era, Indonesia as a developing country would be more intensely involved in interstate relations, governed by the international treaties. The vagueness of the conception of treaty ratification in national legal systems may cause to a tremendous and complex impact in the practical level, not only in the treaty drafting stage but also in the treaty implementation phase. In the international treaty-making level, the legal uncertainty between international treaty and the national law may lead to the non fulfillment of the principle of "predictability". If the ratification of a treaty gives a clear meaning then the status and position of international treaties in the national legal system will be clearly described. On the other hand, if the ratification of the treaty does not give a clear meaning to the national legal system, this would result uncertain position, and ultimately will result to an inconsistency of the treaty in the national legal system. In order to solve this problem, there are several efforts could be made, such as establishing a constitutional provisions as the basic norm which states clearly the position of Indonesia related to the relationship between international law and national law, particularly the status and position of treaties in the national legal system.

Abstrak :
Ditinjau dari segi sejarah berlakunya peraturan-peraturan hukum yang ada sekarang, rujukan utama yang dapat dilihat adalah Pasal II aturan peralihan UUD 45, yang ditetapkan sehari setelah bangsa Indonesia melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Pasal peralihan ini mengatur bahwa segala peraturan yang ada sebelum kemerdekaan dapat langsung terus berlaku selama belum dibentuk hukum yang baru. Penjelasan logis atas dianutkannya pemberlakuan hukum yang telah ada sejak zaman kolonial ini, adalah untuk menghindari teriadinya kekosongan hokum karena terjadinya peralihan tatahukum. Kondisi pada saat prokiamasi memang tidak memungkinkan pendiri republik untuk serta merta membuat dan menetapkan ketentuan hukum baru, selain yang telah berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Di samping pusat perhatian masih terkonsentrasi pada masalah-masalah politik yang krusial, pembentukan hukum lebih tertuju pada pembentukan hukum dasar atau konstitusi.