Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha Perbankan Syariah berupa produk pembiayaan al Qardh al Hasan yang merupakan kelebihan dari perbankan Syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Pembiayaan tersebut menjadi produk unggulan bagi nasabah yang memerlukan dana secara cepat tanpa disertai dengan pemberian jaminan pada Bank. Pembiayaan tanpa disertai jaminan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank i tu sendiri maupun membebankan muqtaridh mengingat besarnya kegunaan pembiayaan tersebut, perlu diketahui bagaimana pengembalian pembiayaan al Qardh al Hasan kepada pihak muqridh dari muqtaridh jika tanpa disertai jaminan. Disamping itu perlu juga diketahui dasar hukum mengenai pembiayaan tersebut dan mekanisme perbankan Syariah dalam menerapkan hukum jaminan pada pembiayaan al Qardh al hasan. Guna menjawab permasalahan di atas maka dilakukanlah penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulis akan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang didukung dengan wawancara dan sebagai metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dimana data-data yang dikumpulkan akan dijadikan sebagai bahan dalam mengambil kesimpulan terhadap yang diteliti dengan landasan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan Syariah dan pembiayaan al Qardh al Hasan, serta hukum jaminan. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa pembiayaan al Qardh al Hasan merupakan pembiayaan yang hanya dimiliki oleh perbankan Syariah dan telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Mengenai jaminan barang pada pembiayaan al Qardh al Hasan tidak menjadi suatu keharusan dan pengembalian pembiayaan j uga sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang ada berdasarkan peraturan yang ada. Pihak muqridh dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan calon muqtaridh agar tidak salah sasaran. Diharapkan pembiayaan al Qardh al Hasan tidak hanya dilaksanakan pada saat tertentu akan tetapi sebagai produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

---

ABSTRACT
This research was based on the product of al Qardh al Hasan funding which is one Islamic B anking activity that other convensional bank does not have. This funding was about to be the best product for client who needs immediately loan without giving a guarantee to the bank. Funding without guarantee could grow some loss to the bank itself or impose financial responsibility to Muqtaridh as well, considering the usage of the funding. It necessary to acknowledge how to refund al Qardh a I Hasan to the Muqridh of Muqtaridh w hen the f unding has b een p laced without guarantee. On the other hand, it is also necessary to acknowledge the regulation of the funding and the Islamic Banking system in applying regulation of guarantee to ul Qardh al Hasan funding. To get some information about al Qardh al Hasan funding and it is problem, this research has been arranged. In this thesis, the researcher would use the juridical normative method, which was supported by interview. The researcher would also use the descriptive qualitative method as data analysis method. All information gathered would be used to make conclusion based on theory, regulation of Islamic Banking and al Qardh al Hasan funding, and regulation of guarantee. According to this research, al Qardh al Hasan funding was used only by Islamic Banking and was started arrange in particular regulation. The guarantee of al Qardh al Hasan funding is not compulsory and the refund should be applied according to the banking system and regulation. The Muqridh needs to select prospective Muqtaridh for the good, al Qardh al Hasan funding should be arranged not only at one specific time since it is expected to improve the prosperity of loweconomic society.

Abstrak :
Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh principal selaku pelaksana kerja kepada obligee selaku pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada obligee bahwa principal dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kondisi dan jangka waktu yang telah disepakati didalam kontrak. Pada prakteknya terdapat dua jaminan yang lazim digunakan sebagai jaminan proyek yakni jaminan bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank dan jaminan surety bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Tesis ini membahas mengenai surety bond sebagai alternatif jaminan dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara jaminan surety bond dengan bank garansi, principal lebih menyukai jaminan surety bond dibandingkan dengan bank garansi, surety bond berperan meminimalisir kerugian yang mungkin diderita oleh obligee akibat dari kegagalan principal melaksanakan proyek, dan terdapat beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaan surety bond. ......In the implementation of project procurement undertaken by the goverment needed a guarantee from the principal to the obligee. This is intended to give conviction to the obligee that principal can carry out their work in accordance with the condition upon in the contract. In practice there are two commonly used as project guarantee namely bank guarantee issued by the Bank and surety bond issued by an insurance company. This thesis discusses about the surety bond as an alternative guarantee in infrastructure development. This study was descriptive using juridical normative methods. The results showed that in practice there is a difference between surety bond and bank guarantee, principal prefers to surety bond than bank guarantee, surety bond?s role to minimize the loss suffered by the obligee, and there are some legal problems in the implementation of surety bond.