Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hubungan kerja antara pengusaha dan buruh di PT Scanchemie disatu pihak dengan PT Barclay dilain pihak yg tidak menunjang pembangunan nasional masalahnya perjanjian kerja kontrak antara kedua PT tersebut telah diperpanjang beberapa kali, hal mana bertentangan dengan peraturan manaker no 5 tahun 1986 tentang kesepakatan kerja untuk waktu tertentu yang maksudnya pembatasan kesepakatan kerja dapat dilihat dari segi waktunya dan segi pekerjaan tertentu Hubungan kerja yang dilaksanakan kedua PT tersebut menerapkan bermacam-macam hubungan kerja sesuai perjanjian kerjanya yang beraneka ragam antara lain pembedaan antara karyawan tetap dan tidak tetap, sekaligus merupakan upaya hukum kedua PT yang bersangkutan unuk memanfaatkan peluang hukum yang ada seperti yang dimaksud dalam UU No 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai hak pekerja/buruh PT. Panen Lestari Internusa yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan peranan-peranan hukum dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hukum mengatur dan membatasi alasan-alasan apa uang dapat menjadi dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemberi kerja tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan semen-mena terhadap karyawannya sendiri. Pekerjaan sebagai hak setiap warga negara harus dilindungi oleh hukum. Pemutusan hubungan harus merupakan langkah terakhir dalam perselisihan hubungan kerja. Dan semua pihak wajib melakukan segala upaya untuk menyesuaikan perselisihan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja. ABSTRAK
The focus of this study is about labor right in PT. Panen Lestari Internusa that has been terminated from employment. This research found that law could act as an instrument to prevent termination of employment. Law controls and limits the reasons for termination employment. Employers can't easily terminate employment of their own employee. Job as a right for all citizens must be protected by the law. Termination of employment must be a last resort in settling employment disputes. All parties must do all possible efforts to settle a dispute before terminating employment.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan dari UU No. 13 Tahun 2003 terhadap pengusaha yang mcm-PHK karyawannya dengan alasan mangkir. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut menolak untuk masuk kerja dan melakukan mogok kerja tidak sah meskipun telah diperintahkan masuk oleh Manajemen Perusahaan. Hukum mengatur dan membatasi alasan-alasan apa yang dapat menjadi dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan harus merupakan langkah terakhir dalam perselisihan hubungan kerja. Dan semua pihak wajib melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja. ......The focus o f this study is about The Protection o f Acl No. 13, 2003 for the Employer that terminate their employee with an absent reason. This issue arises bccause the employee refuses to go to the workplace and doing illegal strike eventough they had been ordered by the Company's Management to go to their workplace. Law controls and limits the reasons for termination o f employment. Termination o f employment must be a last resort in settling employment disputes. All parties must do all possible efforts to settle a dispute before terminating employment.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini didasarkan atas kenyataan bahwa dengan tumbuhnya industri-industri di kota-kota besar ternyata kurang diikuti oleh kesejahteraan buruh (pekerja)nya. Sehingga banyak muncul permasalahan hubungan kerja. Masalah pokok yang sering terjadi pada umumnya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, perpindahan kerja, pemogokan, maupun unjuk rasa. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa nasib pekerja masih memprihatinkan.

Daerah-daerah seperti Jabotabek, Medan, dan Surabaya, merupakan daerah-daerah yang sering mengalami permasalahan hubungan kerja tersebut. Sektor industri garmen merupakan bidang usaha yang sering mengalamai permasalahan dibanding bidang usaha lainnya. Malang sebagai kota terbesar kedua setelah Surabaya tidak lepas dari permasalahan hubungan kerja ini. Dengan pertimbangan inilah Malang dipakai sebagai contoh dalam penelitian ini.

Secara konseptual permasalahan ini berkaitan dengan rendahnya keterikatan kerja. Secara operasional keterikatan kerja ini didefinisikan sebagai sifat hubungan seorang individu dengan organisasi yang memungkinkan untuk tetap menjadi anggota dan kesediaan berusaha untuk kepentingan organisasi. Dalam penelitian ini dijelaskan malalui beberapa variabel antara lain (1) tingkat kebetahan kerja, (2) tingkat har-apan pekerja dan (3) tingkat kepastian kerja. Dengan demikian fokus kajiannya berkaitan dengan perilaku individu dalam organisasi.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 120 pekerja (perajin) dari empat daerah sentra industri kecil garmen dan ditarik secara random. Metode analisis untuk interpretasi data menggunakan tabulasi silang dan statistik non parametrik.

Analisis statistik non parametrik chisquare dimanfaatkan untuk menguji hipotesis-hipotesis (1) Tidak berkaitan antara jenis motif tertentu yang dimiliki perajin dengan kebetahan kerja perajin (2) Faktor masa kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat harapan perajin, dan (3) Pengaturan manajemen industri kecil kurang memberikan kepastian kerja perajin.

Data primer diperoleh melalui survei maupun pengamatan tidak langsung. Sedangkan data skunder diperoleh melalui dokumentasi dari lembaga atau instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangsungan proses produksi industri ini banyak ditentukan oleh ada/tidaknya order dari pihak "principal" (pemberi order). Sehingga sifat ketergantungan organisasi ini terhadap lingkungan sangat tinggi. Dalam kaitan ini organisasi lebih tampak sebagai "tukang" daripada sifat enterpreneur murni.

Perajin industri kecil garmen pada umumnya mempunyai tingkat keterikatan kerja yang cukup tinggi dengan profit sebagai berikut, pekerjanya adalah wanita dan berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Ketrampilan yang diperoleh pada umumnya berasal dari kursus dan Balai Latihan Kerja.

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak menimbulkan perbedaan apakah perajin tetap berkeinginan tetap bekerja menjadi perajin ataukah pindah pekerjaan. Tetapi faktor tersebut (pendapatan) berhubungan dengan keinginan untuk menambah kecakapan, maupun tingkat kehadirannya.

Masa kerja perajin berhubungan dengan tingkat harapan perajin. Semakin lama menjadi perajin semakin kompleks harapan-harapan mereka.

Pengaturan beban kerja berpengaruh terhadap kontinuitas kerja maupun ketepatan pembayaran upah. Bahwa tingkat kepastian kerja perajin dapat dipengaruhi oleh seberapa jauh pemilik unit usaha dapat mengatur beban kerja yang harus dikerjakan oleh perajin.

Saran yang bisa diberikan agar dapat tumbuh adanya keikatan kerja (komitmen) terhadap organisasinya adalah dengan mengatur keseimbangan antara jumlah produk dengan waktu yang disediakan oleh perajin. Perlu adanya ketepatan pemberian upah. Besarnya upah yang diberikan kepada perajin, hendaknya didasarkan pada prestasi maupun masa kerja perajin. Di pihak lain diperlukan adanya pengaturan upah pokok minimum yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum perajin.

Abstrak :
Mutasi dibeberapa kasus sering disalahgunakan oleh Pengusaha untuk menghindari kewajibannya membayarkan pesangon, biasanya pekerja dimutasi ke tempat yang jauh atau ke jabatan yang lebih rendah supaya pekerja mengundurkan diri. Penelitian ini mengangkat masalah: 1. Bagaimanakah pengaturan mutasi dalam undang-undang yang berlaku? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pekerja yang di PHK karena menolak mutasi? 3. Bagaimana pengaturan Mutasi dan Demosi yang seharusnya di berlakukan? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, apakah mutasi yang dilakukan oleh pengusaha sudah sesuai dengan pengaturan yang ada. Kedua, sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat penonolak mutasi yang dilakukan oleh perkerja serta bertentangan atau tidak dengan Undang-undang. dan yang ketiga seharusnya terdapat pengaturan tentang mutasi dalam undang-undang yang berlaku agar tidak ada pekerja yang dirugikan karena mutasi tersebut. ......In some cases, transfers are often misused by employers to avoid their obligation to pay severance pay, usually workers are transferred to distant places or to lower positions so that workers resign. This study raises the following problems: 1. How is the regulation of mutation in the applicable law? 2. What are the legal consequences for workers who are laid off for refusing to transfer? 3. How should the Mutation and Demotion settings be applied? This research method is normative legal research. This study concludes that first, whether the mutations carried out by entrepreneurs are in accordance with existing regulations. Second, whether or not the termination of employment is legal due to the refusal of mutations carried out by workers and whether or not it is contrary to the law. and thirdly, there should be a regulation regarding mutation in the applicable law so that no worker is harmed because of the mutation.

Abstrak :
Guru merupakan tenaga profesional da n faktor penen tu tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan. Mereka bekerja pada suatu lembaga baik swasta maupun negeri. Hubungan kerja antara guru dan Jembaga tersebut, terutama lembaga swasta (Yayasan) dilakukan dengan suatu perjanjian kerja ya ng dibuat secara tertulis dan memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian menurut Undang-Undang. Di Yayasan Tarakanita, sebagai suatu lembaga swasta di bidang pend idikan, perjanjian kerja antara Guru dan Yayasan dilakukan dengan .eKWT yang diklasifikasikan ke dalam dua status yaitu PKWT karyawan edukatif puma waktu dan PKWT karyawan edukatif penggal waktu. Hal ini dilaku kan untuk mendapatkan tena ga-tenaga pendid ik yang profesional. Yang masih perlu mendapat perhatian adalah perlindunga n hukumnya yang dicantu mkan dalam PKWT, sehingga karyawa n yang bersangkuta n terl indungi hak-haknya dan merasa aman dalam menjalankan tugas-tugasnya.

---

A teacher is a professional worker and is a part of the main element of the quality of education. Teachers work in a state institu tion or private institution. Working relationship between teacher and her/his institution, especially private institution (Foundation) is bounded i n a written employmen t agreement accordi ng to the laws. In Tarakanita Foundation. as a private school (that ru ns private schools), employment agreemen t between teacher and Foundation is called Tem porally Employment Agreement, which divided into two categories: Full time educational employees agreement and Part time educational employees agreement. It is the way of Foundation to get professional teachers. The issues are the legal protection of the employees regarding the purpose of the Temporally Employment Agreement, which is to protect the rights of the employees and to make them comfort doing their duties (to give a better place to work).

Abstrak :
ABSTRAK
Demosi merupakan sejenis sanksi/hukuman bagi pekerja/buruh yang prestasi kerjanya dinilai rendah oleh manajemen perusahaan, dimana dilakukansuatu pemindahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang melibatkan penurunan kewenangan, tanggung jawab, status, fasilitas, bahkan gaji yang diperoleh oleh pekerja/buruh tersebut dari perusahaan. Adakalanya demosi dijatuhkan pada pekerja/buruh bukan karena prestasi kerjanya yang rendah, melainkan restrukturisasi departemen yang dilakukan perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja. Apabila pekerja/buruh menolak penempatan barunya, perusahaan dapat melakukan suatu pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh tersebut. Penulis mencoba untuk menganalisa kasus tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, agar diketahui pengaturan yang berlaku terkait pemutusan hubungan kerja akibat adanya demosi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh penulis adalah melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pejabat yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Penyelesaian Hubungan Industrial Secara Bipartit di Kementerian Tenaga Kerja. Penulis menemukan bahwa dalam kasus ini, perusahaan tidak mengatur mengenai demosi, sehingga keabsahan suatu demosi dalam putusan ini, tidak dapat dibenarkan. Suatu tindakan seperti demosi harus terdapat pengaturannya secara otonom, demi perlindungan pekerja/buruh

---

ABSTRACT
A demotion is a compulsory reduction in an employee's rank or job title within the organizational hierarchy of a company. Where usually involve a reduction of authority, responsibilities, status, facilities, and even payment. But, that usually not the case, a demotion could be imposed on a worker, whoses department within the company are going through a major restructuring. Because of that, a worker is demoted to a lower job title. If the worker refuse the demotion, the company could take action by terminating said worker. The author will try to analiyze such case based on the Indonesian labour act, to find regulation regarding termination of employment as a result of a demotion. The method use by the author is a normative juridical approach, in doing so the author use data from literature. The legal data are obtain through literary research and interviews with the Head of Bipartite Settlement of Industrial Relations in The Ministry of Manpower of Indonesia. The author found in this case, that the demotion is not regulated by the company's regulation. In such case, the demotion that are imposed by the company are not allowed. Because such action, requiered to be regulated autonomously to protect workers interest.