Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1981
S6117
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
RR. Idayu Kartika
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Harlan Hakim
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1979
S7852
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992
S7923
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S8118
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: UI-Press, 2012
327.1 HUB
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Zainuddin Djafar
"The relationship between Indonesia-Malaysia in 2005 and 2006 is quite problematic concerning three main issues; illegal migrant, illegal logging, and Ambalat 's dispute. Historically, there were disputes which broke up the relationship between the two countries in 1963 until 1966. Forty years later (1996-2006), three main issues occurred, which have no correlation with formerly disputes. Those issues have become significant after Indonesia entered multidimensional crisis in 1997-1999 and the effects remain. At the other side, Malaysia has reached rapid growth in economic, business, manufacture, and financial in the last past seven years. These two realities of circumstances have become Indonesia and Malaysia position background, considering their own self as the right one of the three sensitive issues. The reconstruct of a good, close, and maximal neighbourhood between the two countries is really expected. This article observes the needed of consideration from Indonesia on policy aspect and new perspective in facing pressure from Malaysia. It is obvious that those matters are the consequences for the establishment of an advantage relationship between the two countries."
2006
JHII-3-3-April2006-357
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nurul Fadhilah
"Pasca Perang Dunia II, Pemerintah Orde Baru memiliki cara pandang yang berbeda dengan Pemerintah Orde Lama dalam memandang Jepang. Cara pandang yang berbeda ini membuat corak diplomasi kedua Pemerintahan pun berbeda dalam menjalin hubungan kenegaraan dengan Jepang. Tulisan ini menitikberatkan pada pembahasan hubungan diplomasi Pemerintah Orde Baru dengan Pemerintah Jepang, khususnya di bidang ekonomi. Tidak seperti Pemerintahan sebelumnya, hubungan Indonesia dengan Jepang pada masa Orde Baru ini dapat dikatakan dekat. Kedekatan ini tidak lepas dari peran salah seorang Asisten Pribadi (Aspri) Soeharto pada awal Pemerintahannya, yakni Soedjono Hoemardani. Lewat lobilobinya, ia berhasil membujuk Pemerintah Jepang untuk mengeluarkan berbagai bantuan ekonomi, pinjaman, hibah dan investasinya. Namun di sisi lain, ia dianggap sebagai antek Jepang yang membuat Jepang mendominasi perekonomian Indonesia sehingga menimbulkan kesenjangan di kalangan pengusaha nasional yang berujung pada Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) di tahun 1974. Perannya yang kontroversial ini membuatnya lengser dari jabatan Aspri. Meski jabatan tersebut dicabut, namun kedekatannya dengan Pemerintah Jepang masih tetap berlanjut dengan posisinya sebagai Inspektur Jenderal Pembangunan. Walaupun hubungan tersebut tidak seintensif seperti ketika ia menjabat sebagai Aspri. Pasca Peristiwa Malari, hubungan Indonesia dengan Jepang berjalan normal kembali setelah Jepang mengubah cara diplomasinya secara Heart to Heart.
After The World War II, Indonesian government?s perspective about Japan had changed. This changing differentiated The Old Order and The New Order's bilateral relationship between the two countries. This thesis emphasize on diplomacy between The New Order Government and Japanese Government particularly on economic diplomacy. In contrast to The Old Order Government, Indonesia-Japan relation under The New Order Government was close. This closeness was a result of Soedjono Hoemardani?s diplomacy that had been commenced since the beginning of Soeharto's Government. At that time Soedjono Hoemardani was charged as Soeharto's Personal Assistance. By his lobbies, he succeeded to persuade Japanese Government to give some financial assistances through investment, grant, and credit. Nevertheless, he was judged as Japan puppet whose duty helping Japanese Government dominated economy of Indonesia on which the domination caused social discrepancy between local industrialist and Japanese industrialist that lead to The Malari Riot (riot at January 15th) 1974. This controversial role led him to retire from his position as Soeharto's Personal Assistance. Even though he had left his formal position as Soehartos's Personal Assistance, his close relation with Japanese Government set him remain lobbying Japanese Government under his new position as General Inspectorate of Development. However, the intensity of the relation was not as high as it used to be. After The Malari, Indonesia-Japan relationship returned to be normal because Japanese Government changed their diplomacy strategy to heart to heart diplomacy."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2012
S43548
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Raihana Putri Amanda
"Bangsa Indonesia dan Belanda mempunyai hubungan sejarah panjang yang mengalami pasang surut, terutama sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam jurnal ini, dibahas pasang-surut Indonesia Belanda, kaitan penegakkan Hak Asasi Manusia dan campur tangan Belanda di dalamnya. Korpus penelitian ini adalah Pemberitaan tentang kematian aktivis HAM Indonesia, Munir Said Thalib, di dua surat kabar Belanda De Volkskrant dan NRC Handelsblad dari tahun 2004 sampai 2005. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi kepustakaan.
Indonesia and Netherlands have a strong historical relationship. The relationship of both have ups and downs since the proclamation of Independence of Indonesia. In this journal, discuss about the ups and downs os Indonesia ndash; Netherlands relations, the human rights enforcement and Dutch interference in it. The corpus for this research is the news of the death of Indonesian human rights activist, Munir Said Thalib, in two Dutch newspaper De Volkskrant and NRC Handelsblad from 2004 to 2005. This research method used qualitative method based on literature study."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2018
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library