Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi Agenda Holding, merupakan salah satu jenis studi Agenda Setting. Jenis studi ini berada dalam wilayah kajian studi mengenai efek. Studi Agenda Holding, sebagai salah satu akibat adanya kelemahan-kelemahan studi muncul agenda setting. Dalam studi Agenda Holding, publik merupakan pihak yang aktif dalam membentuk agendanya. Pemikiran tersebut, menolak asumsi agenda setting yang melihat publik sebagai pihak yang semata-mata dipengaruhi media dalam proses pembentukan agendanya. Pemikiran ini, mendasari pilihan peneliti terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam studi ini. Personal Salience dan Valence Judgment, merupakan variable-variabel independent penelitian ini. Sedangkan Agenda Holding, merupakan variabel dependent. Dalam mengkaji hubungan antar variabel-variabel tersebut, digunakan beberapa variabel Terpaan Media, Akses terhadap media, Media, Keterlibatan, Disiplin Ilmu kontrol. Antara lain. Ketersediaan dan Angkatan tahun masuk. Dalam pelaksanaan studi ini, peneliti menggunakan metode survai riset. Dimana data dikumpu1kan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh, dianalisa dengan menggunakan test statistik Spearmans Rho dan T-test. Hasil penelitian menunjukkan, adanya minat responden terhadap isu-isu nasional yang bersifat primer (mendasar). Sifat dasar isu, nampak cenderung berperan kuat dalam pembentukan agenda holding. Jangka waktu beredarnya isu-isu yang bersifat primer, nampaknya tidak berpengaruh terhadap kecenderungan responden untuk menganggap isu-isu tersebut penting. Hal ini nampak dipengaruhi oleh peran komunikasi interpersonal dalam studi ini. Jaringan komunikasi antar pribadi dan pranatapranata sosial yang dimiliki kelompok responden, cenderung berperan dalam pembentukan agenda holding. Hasil ini memperli hatkan, pembentukan agenda holding. tidak tergantung pada satu medium atau beberapa media saja."

"Dalam perkembangan teknologi kendaraan bermotor pada saat ini dan masa yang akan datang perlu mengembangkan kemampuan dan ketangguhan pada komponen-komponen automotive yang antara lain pegas daun. Pegas daun sebagai komponen kendaraan bermotor yang mendapat beban dimanis (berulang-ulang), mengalami kerusakan akibat lelah dan akan muncul setelah komponen tersebut menjalankan fungsinya. Salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan serta umur pegas daun adalah dengan diberikan perlakuan panas (Heat Teatment). Dengan melakukan beberapa proses perlakuan panas dapat dilihat perubahan struktur mikro dari baja pegas tersebut sehingga diperoleh sifat mekanis yang dinginkan. Pada penelitian ini akan dipelajari mengenai pengaruh temperatur tempering terhadap sifat mekanis baja pegas. Spesimen (benda uji) dipanaskan sampai pada temperatur 860 ° C dan ditahan (Holding) selama 60 menit kemudian dicelupkan (Quenching) ke dalam media oli. Selanjutnya dilakukan tempering dengan memanaskan spesimen tersebut pada temperatur 300°C, 450°C dan 600°C dengan waktu penahanan selama 30 menit dan pendinginan di udara. Dari hasil penelitian tersebut didapat kekerasan Rockwell C sebesar 45,20 Hrc dan Tegangan Tarik Maksimum 146,92 kg/mm2, serta Regangan saat Beban Maksimum diperoleh sebesar 10,44 % berikut Reduksi luas penampang 25,67 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat mekanik yang mendekati atau sesuai dengan standar JIS. G. 4801 diperoleh dari hasil proses perlakuan panas (H - T) pada temperatur 450 ° C dengan waktu penahanan (holding time) selama 30 menit."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh cash holding, leverage, dan tingkat pajak terhadap nilai perusahaan yang berkendala keuangan dan tidak berkendala keuangan. Selain itu, beberapa variabel kontrol juga dimasukkan seperti asset tangibility, ukuran perusahaan (size), dan profitability. Sampel yang digunakan adalah yang sudah terdaftar di BEI pada periode 2006-2011. Hasil yang didapat adalah cash holding, leverage, dan profitability menunjukkan hubungan signifikan terhadap nilai perusahaan yang berkendala keuangan sedangkan pada perusahaan yang tidak berkendala keuangan, leverage, tingkat pajak, asset tangibility, profitability,dan ukuran perusahaan menunujukkan hubungan siginifkan terhadap nilai perusahaan.

---

The aims of this research to analyze the effect of cash holding, leverage, and tax rate toward firm's value with financial constraints and financial unconstraints. This research also uses control variables such as asset tangibility, firm size, and profitability. Sample of this research are companies which listed in BEI within period 2006-2011. The finding of this research is cash holding, leverage, and profitability affect financially constrained firm value significantly. Whereas leverage, tax rate, asset tangibility, profitability and firm size affect financially unconstrained firm's value significantly."

"ABSTRAKPada kondisi cash flow perusahaan berisiko, maka perusahaan akan mengalami penurunan cash flow pada saat perusahaan membutuhkan pendanaan. Dengan asumsi bahwa shareholder dapat menilai risiko perusahaan, maka expected return diprediksi dapat menimbulkan precautionary motive dalam kebijakan cash holding. Dengan menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menggunakan metode Pooled Ordinary Least Square, ditemukan bahwa expected return mempengaruhi perubahan cash holding perusahaan secara negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh expected return terhadap perubahan cash holding tidak didorong oleh precautionary motive melainkan diduga didorong oleh perilaku market timing manajer perusahaan. Lebih lanjut, hasil pada penelitian ini adalah konsisten ketika peneliti menambahkan variabel cash flow, size (ukuran perusahaan), dan book to market ratio.

---

ABSTRACTIn condition of risky cash flow, firms experience cash flow shortfall when firms need financing the most. With assumption that shareholder can value firm's risk, I predict that expected return can impact precautionary motive in cash holding policy. Using data of manufacturing firms listed in Bursa Efek Indonesia and Pooled Ordinary Least Square method, I find that expected return impact changes ini cash holding with negative sign. This result showed that the impact of expected return toward changes in cash holding is not driven by precautionary motive, but it's maybe driven by manager's market timing. Moreover, this result is consistent when I add variables cash flow, size, and book to market ratio."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat tren dan menganalisis faktor penentu kebijakan cash holding perusahaan manufaktur di Indonesia yang didasarkan pada teori finansial seperti agency theory, pecking order theory, trade off theory, free cash flow theory, dan signaling theory. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2007 - 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan cash holding perusahaan manufaktur di Indonesia dipengaruhi oleh growth opportunity, leverage, net working capital, dividend payment. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional dan kegiatan pembiayaan perusahaan adalah kegiatan yang mempengaruhi kebijakan cash holding.

---

This research aims to see the trend and analyze the factors of manufacturing companies? cash holding policy in Indonesia that based on financial theory such as agency theory, pecking order theory, trade off theory, free cash flow theory, and signaling theory. Manufacturing companies that listed in Jakarta Stock Exchange on period of 2007 - 2011 are used as sample. The result of this research shows that manufacturing companies? cash holding policy in Indonesia is significantly influenced by growth opportunity, leverage, net working capital, dividend payment. In conclusion, operating and financing activities are activities that influence cash holding policy."

"ABSTRAKPenelitian ini secara umum membahas mengenai perubahan cash holding yang dipengaruhi oleh cash flow perusahaan. Dengan menggunakan data perusahaan periode 2010?2014 pada perusahaan non-keuangan, khususnya perusahaan manufaktur, yang terdafar di Bursa Efek Indonesia. Data diolah menggunakan analisis regresi OLS dengan metode efek tetap, menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data cross-section dan time-series. Hasil penelitian menemukan bahwa cash flow berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan cash holding perusahaan. Dibantu dengan beberapa variabel kontrol di dalam model, penelitian ini dapat menjelaskan fenomena perubahan cash holding yang dipengaruhi cash flow pada perusahaan manufaktur.

---

ABSTRACTIn general, this research discussed about cash flow of the firm and their effect on change corporate cash holdings. Using firm data from 2010?2014 on non-financial firms, specifically manufacture firms, that listing on Indonesia Stock Exchange. The data were running using OLS regression analysis with fixed-effect model, using panel data which combination of cross-section and time-series data. The result shows that firm cash flow affect their level of cash holdings significantly. With the use of control variable in the model, this research may explain the phenomenon of the sensitivity cash holdings to cash flow in manufacture companies."

"Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN.

---

The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities."

"Skripsi ini membahas mengenai rencana Pemerintah dalam membentuk holding company BUMN yang membawahi persero-persero tertentu sebagai Induk Perusahaan dengan pembagian berdasarkan bidang usaha. Terdapat langkah kongkrit yang telah ditempuh Pemerintah sehubungan untuk mewujudkan adanya holding company BUMN yaitu mendirikan holding company bidang pupuk dengan cara melakukan spin off terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Persero (PT PUSRI). Spin off PT PUSRI mengakibatkan adanya perubahan sifat perusahaan dari operating holding company menjadi investment holding company, namun demikian pada dasarnya holding company belum diatur dalam hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terdapat instrument pengaturan yang jelas mengenai holding company di Indonesia, sehingga terdapat bentuk-bentuk yang menyimpang dari pengaturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk mengatur mengenai holding company secara jelas.

---

This mini-thesis discusses Indonesian Government plans to build State Owned Enterprises (SOE's) holding company which subordinating certain persero as the parent company with the division based on the business line. The relevant step to manifest the SOE's holding company that has been pursued by the government was by building a holding company in fertilizer field with spin off against PT Pupuk Sriwidjaja Persero (PT PUSRI). The spin off led to the existence of the changing nature of PT PUSRI from operating holding company to become an investment holding company, by which the form of holding company still has not been arranged by Indonesian company law. This research is the legal research based on normative juridical approach with descriptive analytical method. The research conclude that Indonesian law has not been setting up a clear instrument regulation about holding company in Indonesia, causing the existence of forms that deviate from the arrangement of Act No. 40 of 2007 on a limited company. In so doing to address this problem then needed a legal mechanism to clearly set about holding company in Indonesia. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh inflasi (yang diukur dengan consumer price index) dan siklus operasi terhadap cash holding pada 641 perusahaan manufaktur di ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura) pada periode 2010-2014 serta menganalisis bagaimana pengaruh variabel kontrol yakni tobinQ dan risiko, dalam mempengaruhi variabel dependen. Konsisten dengan prediksi awal, hasil empiris menyatakan CPI memiliki hubungan signifikan negatif terhadap cash holding, sedangkan siklus operasi memiliki hasil yang berbeda dengan prediksi awal, yakni memiliki hubungan positif signifikan terhadap cash holding. Variabel kontrol yaitu tobinQ memiliki hubungan negatif signifikan terhadap cash holding sedangkan variabel risiko memiliki hubungan positif signifikan terhadap cash holding. Penelitian mengangkat variabel CPI yang menjadi indikator inflasi sebagai dasar variabel yang ingin diuji sehingga menghasilkan penemuan baru di lingkup ASEAN 5.

---

This study aimed to investigate the effect of inflation and the operating cycle of the cash holding at 641 manufacturing companies in ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines and Singapore) in the period 2010-2014 and to analyze how the influence of other variables, the independent variable (CPI and Cycle) and control variables (cash flow, Lnasset, Tobinq, Risk, dann SDebt NWC) in influencing the dependent variable. Consistent with the initial predictions, the empirical results expressed CPI and Operating cycle has significant negative correlation to the cash holding and independent variables jointly affect the dependent variable. Research raised the CPI is an indicator variable inflation as the basic variables to be tested so as to produce new discoveries in the scope of the ASEAN 5."

"Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan hak yang diberikan kepada suatu pemerintahan. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia memperkenalkan perusahaan holding BUMN dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu Mining Industri Indonesia (“MIND ID”) yang bergerak dengan menjalankan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi sebagai strategic holding dan fungsi operasional peleburan alumunium. Pembentukan MIND ID dilaksanakan atas amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 yang mendasari penyertaan modal Namun, hingga saat ini keberadaan dan pembentukan holding company belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan dari sebuah holding company berkaitan erat dengan adanya kemungkinan terjadinya sebuah bentuk-bentuk kegiatan dan perjanjian yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah kegiatan monopoli dan perjanjian trust. Oleh karena itu, Penulis akan membahas peristiwa tersebut dengan tujuan untuk menambah pengetahuan terhadap potensi adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam pembentukan holding company dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Dengan menganalisis dugaan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif analitis, sehingga Penulis akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dugaan praktik monopoli dan pelaksanaan perjanjian trust dalam pembentukan perusahaan holding BUMN dalam sektor mineral dan batubara berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Hasil penelitian adalah pembentukan holding company BUMN di sektor pertambangan mineral dan batubara telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan pembentukannya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan usaha. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, holding BUMN pertambangan tetap tunduk terhadap ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan turunannya, serta tetap menjadi objek pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

The state has an obligation to fulfill the right to social welfare by utilizing the rights granted to a government. In 2019, the Government of Indonesia introduced a State Owned Enterprise's (“SOE’s”) Holding Company in the mineral and coal mining sector, namely Mining Industri Indonesia ("MIND ID") which operates by carrying out 2 (two) functions at once, namely the strategic holding function and the operational function of aluminum smelting. The formation of MIND ID was carried out based on the mandate of Government Regulation Number 47 of 2017 which underlies capital participation. However, until now the existence and formation of a holding company has not been regulated in Indonesian laws and regulations. The formation of a holding company is closely related to the possibility of various forms of activity and agreements that can lead to unfair business competition, one of which is monopoly activities and trust agreements. Therefore, the author will discuss these events with the aim of increasing knowledge of the potential for unfair business competition practices in the formation of holding companies in the mineral and coal mining sector which are regulated in Law Number 5 of 1999. By analyzing these allegations, the author uses the form of research juridical-normative with an analytical descriptive typology, so that the author will describe and provide an overview of alleged monopolistic practices and implementation of trust agreements in the formation of SOE’s holding company in the mineral and coal sector based on the provisions of Law Number 5 of 1999. The results of this research are the establishment of BUMN holding companies in the mining sector mineral and coal mining has been carried out in accordance with the provisions and its formation cannot be categorized as a violation of the provisions of business competition law. In carrying out its business activities, mining SOE’s holding company remains subject to the provisions of Law Number 5 of 1999 and its derivative regulations, and remain the object of supervision of the Business Competition Supervisory Commission."