Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini memuat malapraktek, izin praktek dokter umum, etik kedokteran, wajib kerja para medis, penyaluran obat hingga ketentuan pidana dan perdata."

"This book examines the history behind the formulation, implementation, and evaluation of population policies in the more developed, the less developed, and the least developed countries from 1950 until today, as well as their future prospects. It links population policies with the theories of the demographic, epidemiological, and migratory transitions. It begins by summarizing the demographic situation around the world, with an emphasis on population policies and their underlying theories. "

"In health service, the relationship between doctor and patient is a contractual relationship, that is why such a relationship tends to be the starting point of conflicts. Coping with health service problems must be carried out by using medical and juridical approaches regulated both in Medical law and Health law. In health service, there are three main things , that are: Medical Record, Informed Consent and Medical Secrecy. Medical records are very important data in health service because they can indicate that health service has been occurred between doctor and patient (either personal practice or hospital practice). The importance of medical records can be seen from their provisions in Medical Practice Law and their special provisions in the Regulation of the Health minister of The Republic of Indonesia No. 749a/MenKes/Per/XII/89."

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi perawat anestesi yang melakukan tindakan pembedahan tanpa didampingi oleh dokter spesialis anestesi. Anestesi merupakan tindakan yang sangat beresiko dan hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis anestesi. Namun terdapat pengecualian apabila tidak ada dokter spesialis anestesi atau berhalangan hadir, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan dengan tetap berkoordinasi dan pemberian dosis sesuai dengan perintah dokter spesialis anestesi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi mengatur bahwa pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dengan cara mandat, karena tanggung jawabnya tetap berada pada pemberi mandat yaitu dokter spesialis anestesi. Sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 109/Pid.sus/2015/PN. Trt, seorang perawat melakukan tindakan anestesi dengan memberi dosis sesuai perkiraannya sendiri dan menghubungi dokter spesialis anestesi setelah tindakan anestesi dilakukan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kewenangan antara dokter spesialis anestesi dengan perawat anestesi serta tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan anestesi yang dilakukan tanpa didampingi dokter spesialis anestesi. Sedangkan deskriptif analisis adalah pelimpahan kewenangan yang dilakukan secara mandat dan tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi perawat anestesi. Hasil penelitian yang diperoleh ialah segala tindakan perawat anestesi harus di bawah pengawasan dokter spesialis anestesi sebab pelimpahan wewenangnya secara mandat, mengakibatkan tidak berpindahnya tanggung jawab atas tindakan tersebut dan rumah sakit pun berkewajiban untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pekerja di rumah sakit tersebut.

---

This thesis discusses the responsibility and legal protection of anesthetist nurses who perform surgery without being accompanied by an anesthetist.  Anesthesia is a very risky action and can only be done by anesthetists.  However, there are exceptions if there is no anesthetist or unable to attend, the authority can be delegated by continuing to coordinate and administer doses according to the anesthetist's orders.  Minister of Health Regulation No. 18 of 2016 concerning Licensing and Implementation of Anesthesia Management Practices stipulates that the delegation of authority is carried out by means of a mandate, because the responsibility remains with the mandate giver, namely the anesthetist.  As is the case in Decision Number 109 / Pid.sus / 2015 / PN.  Trt, a nurse performs anesthetic action by giving the dose according to his own estimation and contact an anesthetist after the anesthesia is performed.  By using the juridical-normative method, this study aims to determine the comparison of authority between anesthetist and anesthetist nurses and hospital responsibilities for anesthetic actions carried out without the anesthetist's specialist.  Whereas descriptive analysis is the delegation of authority which is carried out by mandate and responsibility as well as legal protection for anesthetist nurses.  The results obtained all the actions of anesthetist nurses must be under the supervision of anesthetist specialist because the delegation of authority in a mandate, resulting in no transfer of responsibility for these actions and the hospital is obliged to supervise and be responsible for all actions carried out by workers in the hospital."

"Dalam pelaksanaan tindakan medis, seringkali terjadi sengketa. Hal tersebut dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil dari tindakan medis yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan apa yang diharapkan oleh penerima pelayanan kesehatan. Sengketa medis dapat diselesaikan melalui lembaga profesi dan lembaga non profesi. Dalam penyelesaian sengketa medis yang diproses oleh lembaga profesi, akan dilakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi dokter dengan mengacu pada standar profesi kedokteran dan kode etik kedokteran. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter yang memiliki profesi yang sama dalam bidang spesialisasi kedokteran tertentu yang mana terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Spesialis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan deskriptif, Peneliti menganalisis kedudukan dan peranan Perhimpunan Dokter Spesialis dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medis berdasarkan Putusan MA No. 1815 K/Pdt/2021. Tidak ada peraturan yang secara rigid mengatur terkait tugas Perhimpunan Dokter Spesialis, karena hal tersebut bersifat otonomi dari perhimpunan itu sendiri Adapun tugas dan wewenang Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) diatur dalam anggaran dasar IDI. Dalam anggaran dasar tersebut dinyatakan bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis memiliki peran dalam memeriksa pengaduan terkait adanya pelanggaran dalam praktik kedokteran. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis dilakukan berdasarkan standar keprofesian dan sesuai dengan bidang/disiplin spesialisasi masing-masing.

---

Disagreements frequently arise during the execution of the medical intervention. It was brought on by a contradiction between the results of the medical assistance provided by the medical provider and what the health service recipient expected. Institutions, both professional and non-professional, can be used to resolve medical disagreements. In resolving medical disputes that professional institutions handle, an assessment involving suspected violations of ethics or professional discipline will be carried out about medical professional standards and the medical code of ethics. Doctors who practice the same medical speciality and are members of the Specialist Doctors Association conduct the examination. Researchers examined the position and function of the Specialist Doctors Association in the Medical Dispute Resolution Process based on Supreme Court Decision No. 1815 K/Pdt/2021 using juridical-normative and descriptive research methodologies. The Specialist Doctors Association's responsibilities are independent of the association itself. Hence there are no laws that strictly regulate them. The IDI articles of association set forth the responsibilities and powers of the Specialist Doctors Association (PDSp). According to the articles of association, the Association of Specialists is charged with investigating accusations of malpractice in the practice of medicine. The Specialist Doctors Association's examinations are conducted following their particular specialist disciplines or disciplines and professional standards."

"Skripsi ini membahas mengenai inspanningsverbintenis dan resultaatsverbintenis dalam program bayi tabung (Analisis Putusan No. 325/Pdt.G/2017/Pn. Sby). Fokus dari penelitian ini adalah mengenai inspanningsverbintenis dan resultaatsverbintenis di dalam suatu tindakan medis khususnya dalam penyelenggaraan program bayi tabung dan pertanggungjawaban hukum terhadap dokter dalam hal memperjanjikan hasil tertentu dalam program bayi tabung. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif dan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa inspanningsverbintenis adalah perikatan berdasarkan usaha yang maksimal. Sedangkan, resultaatsverbintenis adalah perikatan berdasarkan hasil kerja. Penyelenggaraan program bayi tabung termasuk ke dalam perjanjian yang bersifat inspanningsverbintenis. Apabila dokter menjanjikan hasil tertentu (resultaatsverbintenis) maka dokter dapat digugat dengan alasan wanprestasi. Gugatan tersebut hanya dapat dilakukan apabila memang ada perjanjian antara para pihak. Dalam program bayi tabung gugatan atas dasar wanprestasi dapat terjadi apabila dokter telah menyanggupi suatu keberhasilan kepada pasien. Hasil penelitian ini menyarankan agar komunikasi antara dokter dengan pasien lebih ditingkatkan kembali guna menghindari suatu kesalahpahaman. Serta untuk perjanjian yang bersifat resultaatsverbintenis harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dokter tetap harus memberikan penjelasan lengkap termasuk risiko yang melekat atas tindakan medis yang akan dilakukanya.

---

This study discussed about inspanningsverbintenis and resultaatsverbintenis in In Vitro Fertilization program (analysis of verdict no. 325/Pdt.G/2017/Pn.Sby. The focus of this research is on inspanningsverbintenis and resultaatsverbintenis in medical practice especially In Vitro Fertilization implementation and law responsibilities towards doctors in terms of promising certain results in In Vitro Fertilization program. The form of this thesis research is normative juridical with descriptive type and qualitative method. The results of this study concluded that Inspanningsverbintenis is an engagement based on maximum effort. Whereas, Resultaatververbintenis is an engagement based on work results. The implementation of the In Vitro Fertilization program is considered to be Inspanningsverbintenis agreement. If the doctor promises certain results, the doctor can be sued on the grounds of default. The claim can be done only if there is an agreement between the parties. In the In Vitro Fertilization program a lawsuit on the basis of default can occur if the doctor has been able to achieve success in the beginning to the patient. The results of this study suggest that communication between doctors and patients be further improved in order to avoid a misunderstanding. As well for resultaatververbintenis agreements must be done in writing and signed by the parties and the doctor must provide a full explanation including the inherent risks of medical actions that will be done."