Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu bagian penting dari program pembangunan kesehatan dan titik pusat pembangunan sumber daya manusia adalah program kesehatan reproduksi. Mengingat bahwa program kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus hidup, mengenai setiap orang dan mencakup banyak aspek kehidupan sejak dalam kandungan sampai pada kematian. Pengembangan sistem informasi program pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu yang difokuskan pada pemanfaatan indikator yang ada serta analisis pencapaian terhadap setiap komponen program kesehatan reproduksi khususnya paket esensial yaitu KIA, KB, ISR, dan KRR merupakan pendukung kegiatan monitoring dan evaluasi program serta bahan untuk melakukan manajemen program secara berkesinambungan dalam pencapaian menuju pelayanan kesehatan reproduksi yang efektif dan efisien. Kota Banda Aceh selama ini telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi. Akan tetapi masih difokuskan kepada kegiatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana saja, sedangkan untuk pelayanan Kesehatan Reporduksi Remaja (KRR) baru dalam tahap sosialisasi dan penyuluhan. Begitupun untuk pelayanan kesehatan, khususnya kasus penyakit menular seksual maupun infeksi saluran reproduksi belum dilakukan sebagai bentuk kegiatan rutin seperti pencegahan dan kontrol infeksi saluran reproduksi (termasuk HIV/AIDS) terutama pada ibu hamil. Permasalahan sistem informasi pada program pelayanan kesehatan reproduksi di kota Banda Aceh masih cukup banyak, diantaranya adalah masih belum optimalnya sistem tersebut dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat oleh karena masih dikerjakan secara manual, akibatnya sering terjadi keterlambatan maupun kesalahan dalam intervensi program dilapangan. Dengan dikembangkannya sistem informasi program pelayanan kesehatan reproduksi diharapkan dapat membantu dalam penguatan manajemen program yaitu perencanaan, monitoring dan evaluasi yang nantinya akan berujung pada pada peningkatan kinerja program pelayanan kesehatan reproduksi sebagai bagian upaya pelaksanaan program pelayanan kesehatan rerproduksi yang terpadu, khususnya untuk mencapai integrasi pelayanan yang optimal. Tujuan lain dikembangkannya sistem informasi program pelayanan kesehatan reproduksi ini adalah dapat diidentifikasinya permasalahan-permasalahan pada.sistem informasi pelayanan kesehatan reproduksi yang ada dan berjalan sebelumnya, terbentuknya sistem pencatatan dan pelaporan yang terpadu untuk program pelayanan kesehatan reproduksi di puskesmas, tersusunnya basis data dalam mendukung sistem informasi khususnya untuk kegiatan manajemen program kesehatan reproduksi, serta teridentifikasinya indikator-indikator utama dari tiap komponen program pelayanan kesehatan reproduksi khususnya paket pelayanan essensial (KIA, KB, PMS - HIV/AIDS serta KRR). Pengembangan sistem informasi program pelayanan kesehatan reproduksi ini mengikuti metode siklus hidup pengembangan sistem, dimana pengembangannya dibatasi hanya sampai pada tahap ujicoba prototype. Dan hasil analisis kelayakan yang dilakukan dalam rangka pengembangan sistem informasi ini dimana aspek kelayakan yang dinilai adalah dari aspek kelayakan ekonomis, teknis, dan organisasi maka disimpulkan bahwa sistem informasi ini cukup layak untuk dikembangkan. Sistem informasi program pelayanan kesehatan reproduksi ini memiliki beberapa prasyarat untuk dapat berjalan dengan baik, diantaranya adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini adalah orang yang bisa mengoperasikan komputer dan bisa memasukan data secara rutin, seluruh bidan desa maupun puskesmas mengerti tentang indikator-indikator yang digunakan dalam program pelayanan kesehatan reproduksi, tersedianya komputer dan perangkat lainnya untuk mengoperasikan aplikasi sistem informasi ini. serta yang cukup penting adalah sosialisasi kepada pengguna dan pihak pemegang kebijakan (stake holder). Mengingat bahwa aplikasi sistem informasi yang dikembangkan masih berupa prototype maka sebaiknya dilakukan ujicoba dilapangan berulang kali untuk mengetahui kelemahan dan kehandalan sistem sebenarnya.

---

One of the important part of the health development programs and the center of human resources development is Reproductive Health Programs, because it is using a human lifecycle approaches not only considering all human being but it also covering almost all aspect of the life from the beginning of life into the end of life. The development of the integrated reproductive health information systems which is focused in the analyzing performance of existing indicators and from each components from essential package in the reproductive health services (MCH, FP, RTI including HIV/AIDS, and adolescents reproductive health services) are the substance in the monitoring and evaluation activity, and also as an object for the continuity in program management in order to achieve an effective and efficient reproductive health services. Banda Aceh city have giving reproductive health services, but still focusing in maternal and child health and family planning services, and for the adolescent reproductive health services is only delivered as socialization activity. Like wise the health services for sexual transmitted disease including HIV/AIDS and reproductive tract infection not yet delivered as a routine activity especially for pregnant women. Information system problems in reproductive health programs at Banda Aceh city is quite a lot, such as the existing information is not yet adequate for giving a fast, reliable and accurate information because it still done manually, the consequences of this problem like late and wrong in reproductive health program intervention frequently happen. The Expectation in the development of this reproductive health information system is that it can help in strengthening the program management such as planning, monitoring and evaluating which can be ended in improvement of programs performance as the effort in delivering services, especially to gain the optimum integrated reproductive health services. Other objectives in this information system development are that it can help identify problems in existing information systems, the developing of integrated reporting and recording activity for reproductive health programs in health centers, the formed of database to support the information systems specially for programs management, and the identifications of the main reproductive health services program indicators that will be used specially the essential package (MCH, FP, STD including HIVIAIDS and ARH). The development of this reproductive health service program was based on the system development life cycle methods, where the development was limited only in the trial of the sistem information application prototype. This reproductive health information systems have several requirements in order to be well functioned, such as the human resource requirement like an operators that familiar with computers and can routinely inputting data, all the midwives that involve in this reproductive health services is understand about the indicators that used in this program, the availabilty of computers and other hardwares in order to operate the application, and also the one of the important thing is a socialization of the systems on the stakeholders. Because this developed information systems application was in form of prototype then field trials was emphasized to identify the weaknesses and reliability of the applications.

Abstrak :
Jumlah keseluruhan dana kesehalan yang ada di Kota Banda Aceh pasca Tsunami 2004 sang/at banyak dan terus mcngalami peningkatan dari tahun 2005 s/d 2007 terutama yang berasal dari Pemerintah. Pada kenyataannya dana tersebut belum merata pendistxibusiannya dalam mencakup keseluruhan program. Hal ini dapat diiihat dari Laporan Tahunan Dinkes Kota Banda Aceh tahun 2005 s/d 2007, dimana jumlah kasus penyakit menuiar masih tinggi padahal dari Laporan Realisasi Anggaran ternyata masih ada danasiaayang belum nabisdismp. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran pcndanaan kesehatan melalui institusi kesehatan di Kota Banda Aceh, berdasarkan sumber pendanaan, pengelola dana, penyedia pelayanan, fungsi peiayanan, mata anggaran dan penerima manfaat dari tiap kegiatan kesehalan untuk tahun anggaran 2006-2007. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh meliputi Dinas Kesehatan dan RSU meuraxa, yang kesemuanya bersumber dari sektor publik.Pcngumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil studi ini menunjukkan bahwa jumiah pendanaan total sektor keschatan cenderung meningkat dan jumlah pcndanaan perkapita di Kota Banda Aceh telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Depkes R.I, dan standar Bank Dunia (1993), tetapi belum mencukupi jika diiihat dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Walaupun jumlah dana yang direalisasikan di sektor kesehatan cenderung meningkat, tetapi dalam penggunaan dana di tiap kegiatan kesehatan masih kurang tepat sasaran. Dimana dana yang ada, temyata dalazn penggunaannya lcbih besar digunakan untuk membayar gaji dan honor petugas serta untuk keperluan pengadaan pcralatan dan perlengkapan kantor. Di dalam tiap kegiatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh tiap subdin, belum terkoordinasi dengan baik kamna tidak adanya program prioritas yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan di tingkat dinkes dan RS, sehingga terkesan tiap kegiatan yang dilaksanakan kurang terkoordinasi dan kurang sampai ke masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Kota, Bappeda dan DPRK Kota Banda Aceh, dalam menetapkan kebijakan alokasi anggamn supaya berdasarkan atas sektor-sektor prioritas daerah yang telah ditctapkan dalam RPJM, sehingga' selctor kesehatan yang menjadi salah satu sektor prioritas daerah mendapatkan proporsi pendanaan yang mcmadai. Dan kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh agar dalam melakukan penyusunan pengalokasian dana kesehatan, lebih men gutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan yang membed banyak manfaat kepada masyarakat. ......The total health financing in Banda Aceh City after Tsunami in 2004 was abundant and getting increase from 2005 to 2007, mostly fiom govemment. In fact, the fimd was still not evenly distributed to cover all of programs. Banda Aceh City Health District Annual Report’s 2005-2007 showed that communicable disease cases were stili high although in Budget Realization Report was a rest ofthe fund that has not been spent yet. The research was aimed to desribe health financing through health institution in Banda Aceh City, based on financing sources, financing agent , provider, function, line item budgeting and beneiiciaries Hom every health -programs in 2006-2007 budget years.'l'he research was conducted in Health District oiiice and Meuraxa Public Hospital Banda Aceh City, whose the hind resource were from public sector and employed basic realizationof alocation. Data were collected by documentation study and depth interview with selected informant. The result showed 1.hat the number of health sector financing tend to increase and _ the number of per capita iinancing in Banda Aceh City has met the standar determined by Health Department R.I. and the standar of World Bank (1993), but hasn’t met standar determined by WHO. However, eventhough realization ofthe Iinancing tend to increase in health sector, fund utilization in every health program was still not addressed its target. The vast majority of available timd was spent on the oiiicer wage and incentive and office equipments. Health development conducted by every sub office was still not well coordinated due to there no priority of the program determined by policy maker in every health department and hospital hierarchy, so that it seemed as though every program in coordination and less to touch the society. It is suggested to City Government, the institution of development plan and parliament of Banda Aceh City in speciiying policy of allocation health financing that based on to area preference sectors which has been specified in RPJM, so that health sector gets proportion of adequate financing. And to Public Health Service and Hospital Meuraxa Banda Aceh City in expection of -doing compilation of allocation health financing, more majoringly development activitys of health giving many benefits to public.

Abstrak :
Kebutuhan yang tinggi terhadap penambahan jumlah tempat tidur rawat inap di DKI Jakarta disamping adanya kebutuhan untuk mendekatkan layanan kesehatan pada masyarakat mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhirnya memilih alternatif solusi berupa pengubahan puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit umum kelas D dengan menerbitkan SK Gubernur Nomor 1024 Tahun 2014. Dalam perjalanannya Pemprov DKI lebih memilih untuk membangun langsung rumah sakit di lahan baru karena menganggap pengubahan puskesmas kurang cocok untuk dilanjutkan. Ini mengindikasikan bahwa perumusan program ini tidak terlepas dari adanya bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI Jakarta sebagai pembuat keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI Jakarta dalam pembuatan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep bounded rationality sebagai teori utama untuk menganalisis bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bounded rationality Ahok didominasi dan Pemprov DKI Jakarta oleh ketidaklengkapan pengetahuan akibat incomplete information scarcity of time dalam pembuatan keputusan serta ketidaktepatan dalam membuat prediksi mengenai hal hal dan konsekuensi yang terkait pemilihan alternatif solusi. ......High necessity in increasing the number of inpatient bed in the hospitals in DKI Jakarta instead of the need of bringing the health service nearer to the citizens pushed the government of DKI Jakarta Province looked for Solution to solve the problem as soon as possible. The government of DKI Jakarta Province finally decided to change Puskesmas Kecamatan into D Class Public Hospital by publishing SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1024 Tahun 2014 as the alternative solution. During the execution the government of DKI Jakarta Province chose to build hospital in the new area because they thought that the modification of Puskesmas Kecamatan was not compatible to be continued. This thought indicated that the formulation of the program was not free from the presence Ahok rsquo s bounded rationality as the decision maker. This research aim to analyze Ahok rsquo s bounded rationality to make that decision. This research uses bounded rationality concepts as the main theory to analyze Ahok's bounded rationality. Researcher used qualitative approach by committing in depth interview to some chosen informants. The data gotten were primary data from in depth interviews and secondary data from mass media and other documents. The result of this research shows that Ahok's bounded rationality was predominated by incomplete knowledge as the cause of incomplete information scarcity of time in decision making and inaccuracy in prediction making about things and consequences related to the alternative solution selection Keywords Bounded Rationality Decision Making Puskesmas D Class Hospital.

Abstrak :
ABSTRAK Lokakarya Nasional Perencanaan Kesehatan di Cipanas bulan Agustus 1985 telah menghasilkan beberapa rumusan dan rekomendasi antara lain pola pelatihan perencanaan. Sebagai tindak lanjutnya, Biro Perencanaan beserta Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan Depkes bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia telah menyusun tujuh buah modul Pelatihan Perencaan Kesehatan DT II, Training of Trainers (TOT) tingkat Propinsi dan Latihan Tenaga Perencana Kesehatan DT II. Pelatihan tenaga perencana kesehatan DT II di Propinsi Jawa Barat telah dilaksanakan pada tahun 1989 sebanyak tiga angkatan. Tujuan pelatihan agar peserta mampu menyusun usulan rencana kesehatan yang memenuhi persyaratan yaitu dengan melakukan analisis situasi, merumuskan dan memprioritaskan masalah, merumuskan tujuan dan sasaran, menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah, menyusun kegiatan dan sumber daya serta membuat rencana kegiatan dan penilaian upaya kesehatan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap dokumen usulan rencana kesehatan DT II tahun. 1991 yang ada di Dinas Kesehatan DT I serta hasil seminar evaluasi pelatihan perencanaan dan penilaian upaya kesehatan, ternyata dokumen yang telah di susun oleh alumni pelatihan masih berbentuk format isian dan tidak terlihat adanya analisis situasi serta perumusan masalah, sehingga tidak diketahui latar belakang mengapa usulan tersebut dibuat. Hal ini menunjukkan hasil pelatihan belum sesuai dengan harapan, dan ini dapat diartikan kinerja (performance) tenaga perencana kesehatan DT II belum memenuhi sasaran atau tujuan pelatihan perencanaan kesehatan DT II. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja tenaga perencana kesehatan pasca pelatihan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptip analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional, penelitian dilakukan di 22 Kabupaten/Kotamadya Propinsi Jawa Barat, dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Korelasi Tata Jenjang Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor masukan berupa kemampuan, motivasi kerja dan petunjuk pelaksanaan serta faktor proses yaitu pembimbingan teknis dan penggunaan metode mempunyai hubungan yang erat dengan kinerja tenaga perencana kesehatan DT II. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja tenaga perencana kesehatan DT II. Saran-saran yang diusuikan dalam rangka perbaikan kinerja tersebut adalah, pemberian bimbingan yang berkelanjutan serta peningkatan kemampuan melalui pelatihan atau pertemuan-pertemuan ilmiah. Petunjuk pelaksanaan yang diberikan dalam bentuk format isian, perlu disertai petunjuk penyusunan.dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana tersebut. Persyaratan peserta pelatihan hendaknya benar-benar dipenuhi. Sebelum peserta kembali ke tempat kerjanya sebaiknya dibekali pengantar kepada atasan langsungnya mengenai kompetensi yang telah dimilikinya. Para tenaga perencana pengganti hendaknya diberikan pengetahuan dan keterampilan teknik-teknik perencanaan melalui ' pelatihan-pelatihan agar kelangsungan kemampuan perencanaan TK II Kabupaten dapat terus berjalan. Perlu peninjauan kembali terhadap ketujuh buah modul pelatihan perencanaan kesehatan karena hal tersebut dirasakan alumni pelatihan masih sulit. Diharapkan saran-saran yang diajukan 'dapat mengurangi kelemahan-kelemahan maupun kendala-kendala dalam pelaksanaan di masa yang akan datang.

Abstrak :
Kebijakan dan program bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan menjamin rasa aman pars pekerja. Namun demrkian, proses produksi sexing tidak bisa dihindarkan dari gangguan kesehatan maupun keselirnatan kegs Salah satu bagian dad masalah kesehatan yang cukup menonjol dan hampir teijadi pada setiap pekerja adalah kelelahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kelelahan pada karyawan bagian produksi kulkas PT. LG Electronics Inonesia Tangerang. Desain penelitian ini adalah penelitian kaantitatif dengan meaggunakan pendekatan deslaiptif anali iik Sampel pads penelitian ini sebanyak 75 responden dari seluruh karyawan bagian produksi kulkas sebanyak 290 orang. Dari basil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa kelelahan tingkat sedang sebanyak 65 karyawan (86,7%). Faktor yang berhubungan dengan kejadian kelelahan pads penelitian ini adalah faktor lingkungan fisik berupa kebisingan, suhu dan pencahayaan serta variabel sistem kerja, yaitu keija shift; sedangkan variabel keija lembur tidak memiliki hubungan bemnakna dengan kejadian kelelahan. Disarankan perlunya rekayasa engineering untuk pengendalian faktor lingkungan fisik, seperti perbaikan sistem ve i sntia i, exhaust vent untuk meng ra tingkat suhu dan pajanan papas, kontroI jarak tempat keija dengan somber bising dan desain instalasi pencahayaan sesuai standar serta peninjauan ulang mengenai pengaturan keija shift. ......Occupational Safety and Health (OW) policy and programs in industry will be expected to increase productivities and need safety assurance for workers. But often production process can not be avoided from occupational health and safety problem& One of dominant case in all workers is fatigue. The objectives of the study is to find out the factors related to the fatigue case of refrigerator production employees at LG Electronics Indonesia Tangerang Plant Site in the year 2006. This study design is analytic survey with cross-sectional method The sample of this study is 75 respondents of 290 refrigerator production employees. The result of this study is 86,7 % of respondents suffer from the fatigue medium level. Physical occupational environment factors (noise, temperature and lighting) have related to the fatigue case of refrigerator production employees. Work system variables are work shift also has related to dependent variable of this study. For overtime variable has not related to the fatigue case of refrigerator production employees. It is advised to control of physical occupational environment factors by engineering design, namely ventilation system recovery, exhaust vent to reduce temperature level and heat exposure, w control the distance of workers area and noise resources and standardize lighting installation also review the work shift regulation.

Abstrak :
Dalam era otonomi daerah keterlibatan kontraktor dan pekerja lokal pada kegiatan pertambangan umum cenderung meningkat, sementara pendidikan dan pengalman mereka kurang memadai sehingga kecelakaan tambang juga cenderung meningkat dan pada umumnya melibatkan mereka. Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan suatu jawaban untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pengkajian terhadap program K3,menganalisa statistik kecelakaan tambang selama lima tahun (1997-2001) serta melakukan survai dengan menggunaka kuesioner terhadap tiga tingkatan jabatan sebagai responden yaitu Pekerja,Pengawas Lini serta Middle/top Manajemen , dengan mengambil PT Kaltium Prima Coal dan PT INCO sebagai studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman K3 dari pekerja kontraktor masih rendah, untuk itu perlu melakukan upaya yang sesegera mungkin agar kecelakaan bisa diminimalkan dengan cara membuat program K3 yang khusus untuk kontraktor mulai dari tahap penseleksian, pembinaan serta pengawasan pada saat mereka bekerja. ......In line with era of local autonomy, involvement of contractors and local employees in general mines are prone to increase whereas local employees? education and experience are less than adequate. This condition leads to a tendency of increasing mine accidents that in majority involve local workers. The thesis is aimed to find out a solution to cope with above issue. The research methodology applies assessment of safety & health programs, analysis of a five-year mines accident statistic (1997-2001), and survey using questionnaire toward respondents of three position levels; i.e. Employees, Line Supervisors, and Middle/Top Management. Respondents are taken from PT Kaltim Prima Ccal and PT INCO as case studies. The findings show that safety & health awareness and understanding of contractor employees are still low. Continuous efforts shall be immediately made to minimize accidents by establishing specific safety & health programs for contractors; from phase of selection, guidance, and close supervision when they are performing jobs.