Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) merupakan suatu varian asuransi kesehatan yang dimodifikasi dari konsep Health Maintainance Organization (HMO). Konsep ini menjadi bentuk penyelenggaraan pembiayaan kesehatan di Indonesia dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23/1992 pasal 66. Kehadirannya selama 8 tahun baru diperkirakan mampu mencakup satu juta orang dari 173 juta orang yang tidak terlindungi oleh jaminan (asuransi) kesehatan lainnya. Berbagai kebijakan untuk memperluas cakupan belum juga mampu meningkatkan jumlah kepesertaan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana peranan kebijakan JPKM dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dilakukan. Adapun fokus utama studi ini adalah bagaimana perhatian kebijakan sekarang dan yang akan datang mencerminkan elemen pemerataan (equity), mutu (quality), efisiensi (efficiency), dan kesinambungan (sustainnabilty) untuk mencapai cakupan universal. Untuk melaksanakan studi ini telah dilakukan penelitian kualitatif sejak akhir September 1999 sampai akhir Desember 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, telaah kebijakan, dan telaah literatur. Wawancara mendalam dilakukan pada informan yang mewakili regulator (Departemen Kesehatan), pakar akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia, wakil badan penyelenggara, wakil dari pemberi pelayanan kesehatan, dan wakil dari lembaga peserta. Demikian juga telaah kebijakan (Permenkes 57111993 dan 527/1993 serta Draft RUU PKM), telaah literatur luar negeri (negara Eropa, Amerika, dan Asia), dan telaah literatur dalam negeri yang menerapkan model managed care terhadap aplikasi elemen-elemen tersebut. Setelah diperoleh berbagai alternatif yang termuat dalam setiap elemen equity, quality, efficiency, dan sustainability dengan melihat strength, weakness, opportunity, dan threats dari setiap alternatif itu, akhirnya diajukan usulan pokok kebijakan JPKM yang ideal. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa JPKM yang sedang berlaku bertitik tolak pada sistem mekanisme pasar yang tidak banyak berbeda dengan asuransi kesehatan komersial. Sementara JPKM yang akan datang (RUU JPKM) mulai mengarah ke asuransi sosial karena kepesertaannya bersifat wajib. Refleksi equity dalam paket tidak jelas dan dalam premi bersifat libertarian. Demikian juga refleksi equity dalam akses belum diperhatikan. Sedangkan elemen quality terlihat belum lengkapnya definisi yang dianut, tidak ada instrumen, belum jelas pengontrol, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mutu. Elemen efisiensi terlihat dengan menempatkan PPK dalam kondisi yang menanggung resiko melalui pembayaran kepada PPK harus dengan praupaya dan kapitasi. Aspek sustainability dari program makin tidak terjamin karena belum jelas model premi dan Bapel yang pluralistik. Selain sifat kepesertaan, maka konsep-konsep lain tidak berbeda dengan Permenkes yang ada sehingga terkesan hanya meningkatkan status hukum dari Permenkes ke Undang-Undang. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan JPKM yang sedang berlaku dan yang akan dilansir tidak mampu mencapai univesal coverage karena konsep-konsep equity, quality, efficiency, dan sustainability tidak dapat diakomodir dengan baik dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Untuk dapat mencapai universal coverage maka cukup penting untuk dikaji ulang RUU JPKM secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan. Disamping itu disarankan untuk membentuk tim khusus dan ahli dalam konsep-konsep asuransi kesehatan yang bebas dari kepentingan sektoral atau kelompok tertentu.

---

Policy Analysis of the Public Health Maintenance of Assurance 1999 Public Health Maintenance of Assurance (JPKM) is a variance of health insurance scheme modified from managed care concept. This concept is adopted as a model for health care financing and delivery in Indonesia as stated in Health Act of 23/1992 article 66. Along it 8 years of existence the scheme cover no more than 1 million people of 173 millions uninsured. Many policies aimed at expanding coverage have been unable to increase membership. To understand how far the policy can achieve its stated goals, this study was performed. The main focus of this study is how the existing and coming policies reflect equity, quality, efficiency, and sustainability objectives. This study has been conducted September 1999 to December 1999. This study was a qualitative study in which depth interview, policies review, and literature review have been performed. In depth interview is conducted to informants who are representative of regulator (Health Department), academic experts in Public Health Faculty University of Indonesia, representative of PT. Askes and PT. Jamsostek, representative of providers, and representative of consumers. Literature review on Europe, USA and Asia as well as in country experience was also performed. All information gathered is analyzed using strength, weakness, opportunity, and threats analysis. Then, some recommendations are prescribe. Result of this analysis to shows that a current JPKM policy is a market mechanism similar to these of commercial health insurance. While the new draft of JPKM is based on social insurance concept representing by compulsory membership. The equity concept is unclear and the premium is set based on libertarian concept. The quality element shows incomplete, lack of quality measures, and no indication of quality emphasize. The efficiency will be achieved by contracting providers on capitation payment system. Aspect of sustainability is unclear because the mechanism of collecting premium is unclear too and the pluralistic model of sickness funds. Only membership is different from the existing JPKM, the other concepts are not different from Permenkes, this creates impression the policy aims at increasing the status from Permenkes to Act. It can be summarized that JPKM policies can not achieve universal coverage because equity, quality, efficiency, and sustainability concept are not accommodated. To achieve universal coverage it needs a comprehensive review involving other sectors and health insurance experts.

Abstrak :
Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk terciptanya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud visi Indonesia Sehat tahun 2010. Guna mencapai visi tersebut dibutuhkan strategi yang tepat, diantaranya Paradigma Sehat, Profesionalisme, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Desentralisasi. Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan dan diperioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). JPKM merupakan upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan secara paripurna. terstruktur, terjamin kesinambungan dan mutunya serta pembiayaannya dilaksanakan secara pra-upaya. Program JPKM bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sampai ketaraf optimal, meningkatkan kemampuan hidup sehat dan produktivitas keria yang tinggi melalui penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan perorangan dan keluarga secara paripurna sesuai kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan anggota JPKM di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan desain cross sectional, dimana data-data dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota JPKM yang terdaftar secara resmi di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara periode tahun 1998 dan jumlah sampel penelitian adalah 200 orang dihitung dengan menggunakan proportional / stratified random sampling. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa anggota JPKM yang masih melanjutkan keanggotaannya pada tahun 1998/1999 hanya 60% dari 200 orang peserta, sedangkan yang 40% tidak bersedia lagi untuk memperpanjang kontrak kepesertaannya. Sebanyak 43,5% responden mengatakan bahwa prosedur berobat ke Puskesmas sulit karena harus membawa surat pengantar dari Kepala Desa, Lurah atau Pengurus LKMD dan pada analisis bivariat terlihat variabel ini berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan JPKM. Demikian juga halnya dengan tarif premi yang harus dibayar anggota, dimana 75,5% mengatakan premi yang harus dibayar terasa mahal. Padahal dibandingkan dengan besarnya penghasilan responden pertahun jumlah premi ini terlihat kecil sekali, tetapi jika dibandingkan dengan tarif Puskesmas terlihat premi JPKM lebih mahal. Pada analisis bivariat variabel lain yang terlihat bermakna adalah pengetahuan anggota mengenai JPKM, sikap petugas Puskesmas dalam memberikan layanan kepada anggota JPKM dan sosialisasi peraturan mengenai program JPKM. Guna mempertahankan dan meningkatkan jumlah anggota JPKM, maka perlu lebih disempurnakan dan disesuaikan program yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ...... Analysis on Variables Related with Sustainability of Public Health Maintenance Guarantee Participates at Bukit Kemuning Sub district, North Lampung, Year 1998National Development's goal is to increase public health through all field of development. Health development is one of national development effort, which directed to create awareness, willingness, and abilities of healthy lives for everyone so that Indonesia Health Vision 2010 can be realized. In order to achieve that, good strategy, namely Health Paradigm, Professionalism, Public Health Maintenance Guarantee, and Decentralization are must. The policy of health development in North Lampung District performed in integrated ways, spread all over the places, evenly distributed and reachable by entire public and also sustainability performed. The priority of the goal is the poor, isolated people, which have high risk of health. The Public Health Maintenance Guarantee is a way to maintain health in structured, guaranteed sustainability, qualitative ways, and prepaid. Public Health Maintenance Guarantee program's goals are to improve the health of the public to an optimal level, to increase the ability to live healthy, and to increase the work productivity through proper health maintenance whether it is personally or family done. The goals of this research to obtain any variables that related to sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates in Bukit Kemuning Sub District, North Lampung. It is a descriptive research with cross sectional design where the data were gathered in same time. The population is all of the members of the Public Health Maintenance Guarantee Program in the Bukit Kemuning Sub District, North Lampung, year 1998. Samples are 200 people and counted with proportional / stratified random sampling. In results, members of the Public Health Maintenance Program whom continued their membership were 60% of those 200; the other 40% were not. 43.5% said that the procedures to the Puskesmas were complicated, because they had to bring a letter from the Head Village. In bivariat analysis, it was clear that this variables was related to the sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates. So was the insurance, which had to be paid by the members, 75.5% of them said it was too expensive. Although this insurance was very cheap comparing to the income of the members, but it was more expensive comparing to the Puskesmas' tariff. In another bivariat analysis, the knowledge on Public Health Maintenance Guarantee Program, the attitudes of the Puskesmas' attendants of giving services, and the socialization of the rules on public health maintenance are very meaningful. To maintain and increase the members of the Public Health Maintenance Guarantee program, the program should be improved and matched with the people's needs.