Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas upaya Sultan Hamengku Buwono VII di Kesultanan Yogyakarta dalam menghadapi tekanan masalah internal dan eksternal. Faktor internal adalah konspirasi politik para selir dan para putranya yang dibantu dengan bangsawan lain dalam perebutan posisi putra mahkota. Sementara itu faktor eksternal berupa desakan pemerintah kolonial yang terus membatasi kekuasaannya melalui kontrak-kontrak politik yang harus disepakati. Penelitian ini menggunakan metodologi strukturis, dengan Sultan Hamengku Buwono VII sebagai agen, mampu berperan maksimal dalam struktur yang sudah mapan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Sultan HB VII adalah sosok yang kuat dan cerdik dalam menyelesaikan semua persoalan yang merintangi. Dalam menghadapi tekanan Belanda, dia tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan taktik mengulur waktu dan menunda kesempatan untuk membuat kesepakatan baru. Dalam menyelesaikan intrik politik internal kraton, dia mampu menyelesaikannya tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan.

---

This thesis describes the efforts Sultan Hamengku Buwono ( HB) VII in the Sultanate of Yogyakarta in dealing with internal problems and external pressures. The internal factor is the political conspiracy of the mistress and the son who assisted with other nobles in the struggle for the crown prince's position. Meanwhile, external factors such as the insistence that the colonial government continued to restrict his power through political contracts that must be agreed. This research methodology strukturis, with Sultan Hamengku Buwono VII as an agent, able to contribute the maximum in the structure already established. The results of this study concluded, that the Sultan HB VII is a figure of powerful and clever in solving all the problems that hinder. In the face of Dutch pressure, he did not use violence, but to use delaying tactics to gain time and opportunity to make new deals. In completing the internal political intrigue palace, he was able to finish it without any party who feels defeated.

Abstrak :
Tugas akhir ini mengkaji peran sekolah gubernemen dalam proses modernisasi birokrasi di Keraton Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono VII. Sekolah-sekolah gubernemen yang berdiri lebih awal dari diberlakukannya politik etis di Hindia Belanda menjadi titik awal modernisasi kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta. Lulusan sekolah ini memiliki sertifikat kelulusan yang dijadikan syarat untuk menduduki jabatan birokrasi Keraton Yogyakarta. Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek pendidikan sehingga pendekatannya mengarah ke sejarah pendidikan. Penelitian ini berfokus pada peran sekolah gubernemen dalam modernisasi birokrasi di Keraton Yogyakarta dengan tujuan melihat perubahan dalam birokrasi Keraton Yogyakarta setelah berdirinya sekolah gubernemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan empat tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini diperoleh hasil bahwa sekolah gubernemen yang didirikan pada masa Hamengku Buwono VII menjadi tonggak awal modernisasi birokrasi Keraton Yogyakarta melalui perubahan mobilitas vertikal dari sistem mobilitas tradisional menjadi modern. ......This final project examines the role of government schools in the process of modernizing the bureaucracy in the Yogyakarta Palace during the reign of Sultan Hamengku Buwono VII. The government schools that were established earlier than the implementation of ethical politics in the Dutch East Indies became the starting point for the modernization of social and political life in Yogyakarta. Graduates of this school have a graduation certificate which is used as a requirement to occupy the Yogyakarta Palace bureaucracy. Previous research has focused on the educational aspect so that the approach leads to the history of education. This study focuses on the role of the government school in the modernization of the bureaucracy in the Yogyakarta Palace with the aim of seeing changes in the Yogyakarta Palace bureaucracy after the establishment of the governor school. The method used in this study is the historical method with four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. Based on the research conducted, it was found that the gubernatorial school which was founded during the Hamengku Buwono VII period became the initial milestone in the modernization of the Yogyakarta Palace bureaucracy through changes in vertical mobility from traditional to modern mobility systems.