Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pentingnya kehalalan pangan yang tidak dikemas seperti pangan yang dijual di sebuah restoran menjadikan sertifikat halal restoran sebagai jaminan kehalalan pangan yang diproduksi di restoran. Sertifikat halal restoran yang bersifat sukarela menjadikan belum maksimalnya jaminan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal restoran erat kaitannya dengan hak-hak konsumen muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha restoran untuk melakukan keterbukaan informasi seputar kehalalan pangan yang diproduksinya dan menjaga kehalalan pangan yang memang ditujukan untuk konsumen muslim.

---

ABSTRACT
The importance of the halal food that is not packaged as food sold in a restaurant make halal certificate of restaurants as a guarantee of the halal food produced in the restaurants. The certificate of halal restaurants which is voluntary make inadequate guarantee for moslem consumers. This research is the juridical normative research. The results showed that the certificate of halal restaurants closely related to the right of moslem consumer rights as stated in article 4 of Act No. 8 of 1999 on consumers protection and get an obligation to restaurant business players to give the disclosure of information about halal status of their food produced and maintain the halal food that is intended for Muslim consumers.

Abstrak :
Pola konsumsi masyarakat saat ini yang suka makan di restoran telah memunculkan fenomena baru. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim membutuhkan sertifikasi halal pada restoran sebagai sarana perlindungan dari mengkonsumsi makanan haram. Namun, perilaku konsumen untuk bersantap di restoran halal tidak hanya dipengaruhi oleh adanya sertifikasi halal melainkan juga faktor budaya dan religiusitas. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) untuk membedah pengaruh faktor perceived value, perceived usefulness, budaya serta religiusitas konsumen terhadap behavioral intention konsumen restoran bersertifikasi halal. Responden penelitian ini adalah masyarakat berusia 18-25 tahun yang pernah mengunjungi restoran bersertifikasi halal dalam satu bulan terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived usefulness, horizontal collectivism, dan vertical individualism memiliki pengaruh terhadap behavioral intention. Sedangkan variabel religiusitas terbukti mempengaruhi hubungan perceived usefulness dengan behavioral intention, horizontal collectivism dengan behavioral intention, vertical individualism dengan behavioral intention, dan horiontal individualism dengan behavioral intention. ...... The consumption pattern of today?s society that like to dine in restaurant has created a new phenomenon. Indonesia, which is a Muslim majority country needs halal certification on restaurant as a protection for consumer from consuming a non-halal food. However, consumer behavior to dine in a halal certified restaurant is not only affected by halal certification, but also by culture and religiosity. This research using a Structural Equation Modelling (SEM) to analyze the effect of perceived value, perceived usefulness, culture, and religiosity towards cosumer?s behavioral intention to dine in halal-certified restaurant. Respondents of this research are those who are between 18 ? 25 years old and have visited halalcertified restaurant within the last month. This research find that perceived usefulness, horizontal collectivism, and vertical individualism affect consumer's behavioral intention. This research also find that religiosity affect the relationship between perceived usefulness and behavioral intention, horizontal collectivism and behavioral intention, vertical individualism and behavioral intention, and horiontal individualism and behavirola intention.

Abstrak :
Kehadiran buku ini menjadi sangat tepat di tengah semakin pesatnya kegiatan transaksi ekonomi secara global, khususnya ekonomi syariah. Buku ini menarik, mengingat industri halal merupakan salah satu sektor utama yang didorong Presiden RI agar Indonesia menjadi Pusat Halal Dunia. Untuk itu diperlukan desain, strategi, dan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif agar dapat mendorong pembentukan dan pengembangan kawasan industri halal dalam memenuhi kebutuhan domestik dan menghadapi persaingan di pasar global. Pemerintah juga turut mengembangkan produk dan jasa industri halal di tanah air untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Sebagaimana yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MESI) 2019-2024, untuk mengakselerasi pengembangan sektor riil ekonomi syariah atau industri halal, perlu memperkuat seluruh rantai nilai industri halal (halal value chain) dari sektor hulu sampai hilir. Hal ini dilakukan antara lain dengan pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) dan halal hub di berbagai daerah sesuai keunggulan komparatif masing-masing daerah unggulan. Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai dari pertumbuhan kawasan industri Indonesia, pembentukan kawasan industri halal Indonesia serta studi kasus kawasan industri halal di Malaysia. Buku ini juga membahas mengenai bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun kawasan industri halal. Lebih lanjut, buku ini juga memaparkan bagaimana strategi untuk mewujudkan kawasan industri halal.

Abstrak :
ABSTRAK
Bagaimanapun juga peri kehidupan manusia itu berputar di sekitar kepentingannya dan lingkungan hidupnya. Secara alamiah setiap manusia memiliki kecenderungan untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya baik sesaat dan juga jangka panjang. Seiring dengan itu, sebagian manusia dikodrati dengan daya kreasi dan kreativitas yang tinggi sehingga berkemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, meskipun disadari pula bahwa hanya sebagian kecil manusia yang memiliki keunggulan untuk memproduksi barang-barang untuk keperluan kehidupan. Sementara itu, sejumlah besar lainnya hanya mampu menikmati langsung produk-produk yang diciptakannya itu. Dalam keadaan demikian lahirlah sebuah siklus yang saling menentukan antara satu sama lainnya, yang hingga kini lebih dikenal dengan istilah produsen di satu sisi dan konsumen pada sisi lainnya. Kepentingan konsumen memang merupakan titik sentral perhatian konsumen. Betapa tidak, hampir seluruh kegiatan seorang individu konsumen, dengan memeras otak, dana dan tenaga sepanjang hampir seluruh usianya adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya pada keluarga dan rumah tangga. Suatu hal yang tidak adil apabila hasil jerih payahnya yang ia peroleh dengan membanting tulang dan pikiran, sirna begitu saja karena barang atau jasa ia peroleh tidak bermanfaat (karena mutu tidak sesuai dengan informasi yang ia terima, kurang dalam volume, atau bahkan mengandung cacat tertentu yang menyebabkan ia dapat bukan saja kehilangan harta bendanya tetapi mungkin pula jatuh sakit atau kehilangan jiwanya). Bagi Indonesia, negeri yang mayoritas muslim ini (85%), belum menemukan format yang pasti. Konsumen muslim masih diwarnai ketidakpastian apakah suatu produk makanan dan minuman yang dikonsumsinya benar-benar halal, atau justru mengandung unsur haram. Kalaupun muncul format, sayangnya, sepertinya bukan hanya sekedar untuk melindungi konsumen (muslim) secara umum, tetapi justru ada interest lain yang sangat dominan, yaitu dengan munculnya Surat Keputusan Menteri Agama (SK Menag) Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksanaan dan Penetapan Pangan Halal; SK Menag Nomor 519 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal; dan SK Menag Nomor 525 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Penunjukan Perum Peruri sebagai Pelaksana Pencetakan Label Halal. Hal ini menimbulkan kotroversi, di satu sisi pihak pemerintah dengan Stikerisasi Label Halal bermaksud melindungi konsumen Muslim dari produk makanan dan minuman dalam kemasan dari produk pangan yang tidak halal, tetapi di satu sisi kalangan DPR, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha, dan masyarakat lainnya merasa keberatan dengan alasan dari legalitas, teknis pelaksanaan, biaya tinggi, tidak kompetitif, dan sebagainya.;

Abstrak :
Jaminan atas kehalalan vaksin COVID-19 dibutuhkan agar warga negara muslim di Indonesia dapat menjalankan syariat Islam dengan baik. Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh vaksin yang memenuhi standar halal. Selain itu, sertifikasi dan labelisasi halal atau haram terhadap produk vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia juga tidak tampak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak warga negara muslim di Indonesia atas vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk berupaya menyediakan vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Oleh sebab itu, Pemerintah, dalam hal ini presiden yang memiliki kewenangan untuk menetapkan acuan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sebaiknya membentuk arah kebijakan yang mendorong tersedianya produk vaksin yang memenuhi standar halal dan thoyyib. Selain itu, terkait peyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia memiliki tanda halal atau haram yang jelas. Bahkan, hanya dua dari lima jenis produk vaksin COVID-19 yang telah digunakan di Indonesia yang telah ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya oleh MUI, yaitu Sinovac dan AstraZeneca, tiga jenis produk vaksin COVID-19 lainnya yang belum ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya, yaitu Moderna, Pfizer, dan Sinopharm tetap diedarkan oleh pemerintah tanpa adanya kepastian jaminan terhadap kehalalan atau kebolehan terhadap produk tersebut dengan diterbitkannya ketetapan fatwa MUI dan sertifikasi halal oleh BPJPH. ...... Halal assurance of the COVID-19 vaccine are needed for Indonesia muslim citizens in order to perform worship properly. However, not all Indonesia muslim citizens have access to halal COVID-19 vaccines. Moreover, halal certification and halal or haram labeling for COVID-19 vaccine products does not appear to be fully implemented in accordance with the standards set out in Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance. Therefore, this research tries to find out how the government responsibility is to guarantee the rights of muslim citizens in Indonesia to have access to COVID-19 vaccine that meets halal standards. The method used in this research is a normative juridical method. This research shows that the government has an obligation to provide a COVID-19 vaccine that meets halal standards. Therefore, the government, in this case the President who has the authority to set the guidance for the procurement process and distribution of the COVID-19 vaccine, should form a policy direction that encourages the availability of vaccine products that meet halal and thoyyib standards. In addition, regarding the implementation of halal product assurance, the government has not issued a policy to ensure that the COVID-19 vaccine used in Indonesia has a clear halal or haram sign. In fact, only two from the five types of COVID-19 vaccine that have been used in Indonesia have a fatwa stipulated by MUI, namely Sinovac and AstraZeneca. Moderna, Pfizer, and Sinopharm continues to be used by the government without any halal assurance from MUI and halal certification by BPJPH.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh halal brand personality terhadap repurchase intention dan menganalisis dimensi halal brand personality yang paling mempengaruhi repurchase intention merek kosmetik Wardah di wilayah Jakarta. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei dan studi kepustakaan. Survei dilakukan terhadap 100 responden wanita yang pernah membeli kosmetik Wardah sebanyak satu kali, mengetahui produk halal, mengetahui kosmetik merek Wardah merupakan produk halal dan berdomisili di Jakarta. Hasil penelitian menemukan terdapat pengaruh halal brand personality terhadap repurchase intention sebanyak 59, dengan dimensi sophistication pada halal brand personality menjadi dimensi yang paling mempengaruhi repurchase intention. ......This research aims to analyze the effect of halal brand personality on repurchase intention and analyze the halal dimension of brand personality that most influence repurchase intention of Wardah cosmetic brand in Jakarta. This type of research was quantitative research with survey for data collection techniques and literature study. The survey was conducted on 100 female respondents who bought Wardah cosmetics once, knew halal product, knew Wardah brand cosmetics as halal product and domiciled in Jakarta. The result of the research found that there is influence of halal brand personality to repurchase intention as much as 59, with dimension of sophistication on halal brand personality found as the dimension that most influence repurchase intention.

Abstrak :
Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan. Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.

---

Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done. By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives.

Abstrak :

Studi ini meneliti faktor-faktor berikut: religiositas, halal awareness, sertifikat halal, pemasaran makanan halal, dan persepsi pribadi sosial tentang keinginan untuk membeli makanan halal dalam kalangan Gen Z Muslim di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan survei yang mendapat 215 responden dan metode menggunakan SEM PLS dengan SmartPLS dan SPSS. Studi ini menemukan bahwa faktor religiositas, Halal awareness, sertifikat Halal, serta persepsi pribadi dan sosial secara khusus berpengaruh terhadap intensi untuk membeli makanan halal pada kalangan Gen Z Muslim Indonesia. Namun, penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh pemasaran makanan Halal intensi untuk membeli makanan halal. ......The study examined the following factors: religiousness, halal awareness, halal certification, halal food marketing, and personal social perceptions of the desire to buy halal food among Muslims in Indonesia. The study was conducted with a survey of 215 respondents and methods using SEM PLS with SmartPLS and SPSS. The study found that religious factors, Halal awareness, halal certificates, as well as personal and social perceptions specifically influenced the intensity of buying halal food among Gen Z Muslims. However, this study failed to prove the impact of intense Halal food marketing on buying halal foods.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Penerapan Sertifikasi Halal Berbasis Elektronik (OSS-RBA) Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020). Sejak Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah digalakkan untuk sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian terbit Undang Undang Cipta Kerja dan terbit peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 maka sertifikasi halal ini wajib dilaksanakan oleh UMK, namun kesiapan dari UMK dan Pemerintah dalam ketersediaan penyelia halal serta pengaturan berkaitan dengan penyelia halal pada sektor UMK (Usaha Mikro dan Kecil) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerapan sertifikasi halal dikaitkan dengan sistim Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) wajib untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkannya tetapi saat ini penyelia halal masih terbatas jumlahnya dan pengetahuan terkait sertifiksi halal pada UMK masih belum terinformasikan dengan baik. Oleh karenanya Peneliti melakukan wawancara langsung kepada 3 UMK di Kebumen, Halal mCenter Universitas Indonesia dan UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Penerapan teori maqashid asy-Syariah dan Efektifitas Hukum Hans Kelsen untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada UMK, agar jangan sampai penerapan sertifikasi halal ini wajib tetapi UMK belum siap sehingga dapat merugikan UMK dan masyarakat pada umumnya. ......This thesis discusses the Application of Electronic-Based Halal Certification (OSS-RBA) in the Micro and Small Business Sector (UMK) after the Enforcement of the Job Creation Law (UU No 11 of 2020). Since Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products has been promoted for halal certification in Indonesia. Then the Employment Creation Law was issued and the implementing regulation was issued, namely Government Regulation No. 39 of 2021, this halal certification must be carried out by MSEs, but the readiness of MSEs and the Government in the availability of halal supervisors and regulations relating to halal supervisors in the MSE sector (Micro and Small Enterprises) ) after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the application of halal certification associated with the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) system for MSEs (Micro and Small Enterprises) after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Copyright The work needs to be investigated further. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. Micro and Small Enterprises (UMK) are required to carry out halal certification for their products but currently there are limited number of halal supervisors and knowledge related to halal certification in MSEs is still not well informed. Therefore, the researcher conducted direct interviews with 3 MSEs in Kebumen, the University of Indonesia's Halal Center and the SME Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia. The application of maqashid ash-Sharia theory and Hans Kelsen's Legal Effectiveness to analyze the application of halal certification to MSEs, so that the application of halal certification is not mandatory but MSEs are not ready so that it can harm MSEs and society in general.