Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeterangan 'Al-Hal' adalah unsur tambahan dalam ka_limat luas yang menduduki fungsi keterangan. 'Hal Mufrad' adalah salah satu bentuk keterangan 'Al-Hal'. Penelitian terhadap 'Hal Mufrad' ini berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 'Hal Mufrad' dalam kalimat bahasa Arab. Dalam pembahasan masalah ini terdapat tiga macam analisis yaitu: 1) analisa morfologis; sebelum beranjak pada analisa sintaksis sebagai pembahasan utama terlebih dulu disinggung segi morfologis. Melalui analisa ini dideskripsikan bentuk 'Hal Mufrad' terutama yang berkaitan dengan kategori gramatikal jenis, jum_lah, dan kasus. 2) analisis posisional, adalah analisis sintaksis yang mendeskripsikan posisi 'Hal Mufrad' dalam kalimat bahasa Arab. 3) analisis transformasional adalah analisis sintaksis tentang proses terjadinya kalimat luas dengan ke_terangan 'Al-Hal' dan berbagai variasi kalimatnya.

---

"

"Undang-undang dasar pokok agraria (UUPA) terbentuk sebagai nasionalisasi dari undang- undang yang telah ada sejak jaman penjajahan. Dasar terbentuk UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. UUPA mengatur konversi hak-hak tanah bekas hak barat menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pokok permasalahan yang dibahas penulis adalah konversi tanah bekas hak eigendom yang merupakan tanah hak milik lama menjadi tanah hak milik baru sesuai UUPA. Cara perolehan pembuktian hak lama atas tanah menurut penjelasan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ada dua macam cara yaitu berdasarkan pembuktian pemilikan tanah dan berdasarkan pembuktian penguasaan tanah. Proses pendaftaran pertama kali dilakukan di Badan Pertanahan nasional untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional bersifat konstitutif, yaitu keputusan administrasi pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya adalah negara menjamin dan melindungi pemegang sertipikat hak atas tanah.Berdasarkan kasus yang ditinjau bahwa penguasaan tanah bekas hak eigendom oleh tergugat yang telah mendiami tanah tersebut selama 20 tahun dan dengan itikad baik tidak dapat dibatalkan. Sertipikat yang telah dikeluarkan tidak dapat dengan mudah dibatalkan, apabila sertipikat tersebut telah berusia lima tahun ataupun lebih.Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat. Terhadap pihak ketiga tanggung jawab diberikan kepada siapa perjanjiannya dibuat. Pihak yang mengadakan perjanjian dianggap yang mempunyai tanggung jawab bila terjadi permasalahan dikemudian hari

---

Basic Constitution of Agrarian was made as a nasionalitation from another constitution in the colonial decade. The base of basic constitution of agrarian is to guaranty law assurance for landlord. Basic constitution of agrarian regulate is to convert west land right become land right that manage by basic constitution of agrarian. The main concern that written by the author is the convert eigendom right which is old land right become new land right that regulate by basic constitution of agrarian. The procedure of this conversion manage by art 24 Government regulation number 24 of 1997, there are two option available, first, proof of ownership of land and second, proof of land ownership. First time land registration in national land agency to having a land certification. The published certificate are constitutif, which means government administration decision that affected legal consequences. The legal consequences is government guaranty dan protect land certificate owner. Based on this case that a eigendom land ownership that be managed twenty years with good faith by defendants can not be canceled. The published certificate can not be easy to canceled, although the certificate more than five years.Land right certificate is a strongest proof. For third party the liability is for who the agreement was made. The party that have an agreement should take responsibility for future circumstances."

"This paper discusses the development of democracy as the global issues. This issue has also been a major point in the development in Indonesia. Obviously, it also has coloured the nuances of Indonesia's foreign policy. This paper argues that amore democratic Indonesia will give positive impact in the conduct of the "bebas aktif' foreign policy of Indonesia"

"Pengaruh ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan persaingan, membawa implikasi terhadap dinamika hukum ketatanegaraan yang terjadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Teori-teori tentang konstitusi maupun perundang- undangan diupayakan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan kebutuhan masing-masing negara dalam menjawab relasi antara negara dan sitem ekonomi global. Perubahan yang terjadi terhadap negara tersebutlah yang memberi tugas bagi hukum tata negara pada khususnya untuk memberikan kepadanya bentuk dan ketertiban.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang, dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007. Keberadaan Perpu tersebut menarik untuk dikaji karena dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2007 terjadi pengalihan kewenangan dalam menentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dari yang sebelumnya menggunakan undang-undang yang merupakan domain DPR menjadi dengan Peraturan Pemerintah yang merupaan kewenangan Presiden. Tesis ini secara lebih khusus mengkaji setidaknya dua hal pokok dari Perpu Nomor 1 Tahun 2007, yakni dari sisi politik hukum dan penggunaan asas hal ikhwal kegentingan yang memaksa."

"Pengaruh ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan persaingan, membawa implikasi terhadap dinamika hukum ketatanegaraan yang teijadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Teori-teori tentang konstitusi maupun perundangundangan diupayakan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan kebutuhan masing-masing negara dalam menjawab relasi antara negara dan sitem ekonomi global. Perubahan yang teijadi terhadap negara tersebutlah yang memberi tugas bagi hukum tata negara pada khususnya untuk memberikan kepadanya bentuk dan ketertiban. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang, dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007. Keberadaan Perpu tersebut menarik untuk dikaji karena dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2007 terjadi pengalihan kewenangan dalam menentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dari yang sebelumnya menggunakan undang-undang yang merupakan domain DPR menjadi dengan Peraturan Pemerintah yang merupaan kewenangan Presiden. Tesis ini secara lebih khusus mengkaji setidaknya dua hal pokok dari Perpu Nomor 1 Tahun 2007, yakni dari sisi politik hukum dan penggunaan asas hal ikhwal kegentingan yang memaksa."

"Contents :- Tables - Figures - Contributors - Foreword - Acknowledgments - Glossary - 1. Introduction by Prema-chandra Athukorala, Arianto A. Patunru, and Budy P. Resosudarmo - Part 1: Trade - 2. Challenges of the world trading system and implications for Indonesia - 3. From spaghetti bowl to jigsaw puzzle? Addressing the disarray in the world trade system - 4. Agricultural trade consequences of Asia's economic growth: a case study of wine - Part 2: Development - 5. Economic relations between China, India and Southeast Asia: coping with threats and opportunities - 6. Revisiting the growth acceleration episodes of Indonesia and India: a political economy reading - 7. Exporting, education, and wage differentials between foreign multinationals and local plants in Indonesian and Malaysian manufacturing - 8. Indonesia: returns to occupation, education, and ability during a resource export boom - 9. Labour market regulation and employment during the Yudhoyono years in Indonesia - 10 Vietnam: trapped on the trail of the tigers? - Part 3: Political economy - 11. Rethinking the role of the state in ASEAN - 12. The ill-fated currency board proposal for Indonesia - 13. What are grain reserves worth? A generalised political economy framework - References - Index "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan Standar Audit SA 701 Pengomunikasian Hal Audit Utama atau Key Audit Matters (KAM) pada Divisi X KAP ABC (perusahaan audit Indonesia) dan pemahaman auditor tentang KAM termasuk potensi keraguan tentang klasifikasi KAM dengan standar pelaporan lainnya seperti SA 706 Paragraf Penekanan Suatu Hal dan SA 570 Kelangsungan Usaha. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara semi terstruktur dengan auditor eksternal yang bertanggung jawab di Divisi X KAP ABC. Pernyataan di kuesioner diambil dari penelitian sebelumnya oleh (Hegazy dan Kamareldawla, 2021) berdasarkan pada paragraf SA 701, SA 706, dan SA 570 yang terdiri dari 26 pernyataan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa auditor memahami penjelasan SA 701, namun terdapat potensi keraguan dalam mengklasifikasikan suatu hal sebagai penekanan suatu hal dan kelangsungan usaha. Berkaitan dengan kesiapan implementasi KAM SA 701 pada tahun 2022, Divisi X KAP ABC lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan klien serta melakukan pelatihan dan sharing knowledge.

---

This study aims to analyze the readiness to implement Audit Standard SA 701 Key Audit Matters (KAM) at Division X KAP ABC (an Indonesian audit firm) and the auditors’ understanding of KAM including potential doubts regarding the classification of KAMs with other reporting standards such as SA 706 Emphasis of Matter and SA 570 Going Concern. The method of collecting data was through a questionnaire and semi-structured interviews with external auditors in charge at Division X KAP ABC. The questionnaire statements are taken from previous research (Hegazy and Kamareldawla, 2021) based on paragraphs SA 701, SA 706, and SA 570 which consist of 26 statements. The results of the analysis conclude that the auditors understand the explanation of SA 701, However, there is potential for doubt in classifying a matter as the Emphasis of a Matter and Going Concern. With regard to the implementation readiness of KAM SA 701 in 2022, Division X KAP ABC has communicated and interacted more with its clients and conducted training and sharing sessions"