Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dewasa ini kasus sengketa antara dokter dan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan semakin marak, sengketa ini banyak bersumber dari lemahnya penyampaian informasi. Permasalahan:(l) Mengapa hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan diperlukan?;(2).Bagaimana pengaturan hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan dalam hukum di Indonesia;(3)PermasaIahan apa yang timbul dalam pelaksanaan hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Temuan: Dalam UU Perlindungan Konsumen, hak informasi merupakan hak konsumen dan sekaligus menjadi kewajiban dari pelaku usaha, pelanggarnya dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, pangaturan ini sejalan dengan UUD 1945 dan UU HAM, dalam UU Kesehatan hak atas informasi merupakan hak pasien dan dokter wajib menghormati hak tersebut, bagi pelanggarnya ada sanksi administratif, ketentuan ini sejalan dengan Permenkes No. 585 tahun 1989, sedangkan dalam UU Pradok hak atas informasi merupakan kewajiban pasien dan hak dokter,makna hak informasi sebagai hak pasien telah bergeser menjadi kewajiban pasien, terhadap pelanggarnya tidak ada sanksi. Dalam perkara Indra Syarif Yacub Vs. RSCM. Cs, telah teijadi pelanggaran hak atas infomasi mengenai: substansi,waktu penyampaianinformasi, pihak yang menyampaikan, dan cara penyampaian informasi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: (1). hak atas informasi sangat penting dan bermanfaat baik bagi konsumen jasa kesehatan maupun dokter; (2). Adanya ketidak konsistenan pengaturan hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan; (3) Masih banyak pelanggaran hak atas informasi ini, karena ada kendala dari pihak dokter, pasien, budaya, perundang-undangan, system pembuktian dan kendala dari tingkat pemahaman para ahli hukum terhadap hak atas informasi. Rekomendasi:(l)Perlu penegasan bahwa hak informasi merupakan hak asasi manusia;(2)Perlu pengaturan yang konsisten ;(3)Perlu program pemerintah untuk mengurangi kendala yang ada, antara lain, sosialisasi hak alas informasi bagi konsumen jasa kesehatan.

---

Disputes o f medical doctors and patients as health service consumers have increasingly become significant today as legal case. In many cases lack of information serves as source of the conflict. The Problems : (1) Why the right to information for health service consumers is need ? (2). How is the regulation o f the right to information for health service consumers in the Indonesian?s law ? (3).What problem could emerge in the implementation of the law on the right to information for health service consumers ?. This study applies of normative legal analysis approach. The study found out the following : The Law of Consumer Protection stipulates that the right to information is the right of consumers and at the same time the obligation o f health service providers. The Offender could be imposed with civil and criminal sanctions, which is in line with the Constitution 1945 and the Human Rights Law. The right to information in Health Care Law is the right o f patiens, and the doctors are obliged to respect it. The offender could be imposed with administrative sanction. This is in line with the Health Minister Regulation No. 585 / 1989, while on the other hand, the right to information in the Doctors? Practical Law is the obligation of the patients, and there is no sanction on the offender. In the case o f Indra Syarif Yacub Vs. RSCM.cs there has been a violation of the right to informed . The Substance of the case includes the time of giving the information, the party who give the information, and the way of giving the information. The study came up with the conclution that (l).the right to information is very important and beneficial for both the health service consumers and doctors; (2).there is an inconsistency in the regulation of the right to information for health service consumers;(3).a lot o f violations of the right to information are still happening because some obstacle o f the doctors, the patients, the culture, the law, the system of evidence, and also the level o f perception o f experts about the right to information. Recommendation: (1). It needs to emphasize that the right to information is a basic right of people;(2)It needs a consistent regulation of the right to information;(3) It needs to have a government program to minimize obstacles, among others, through the socialization o f the right to information for health service consumers.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tiga hal, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen apartemen pada saat tahap pratransaksi, transaksi, dam purnatransaksi; kedudukan brosur dan site plan sebuah apartemen sebagai salah satu hak informasi konsumen apartemen, dimana hingga saat ini masih terjadi pengaduan yang dilakukan oleh konsumen apartemen kepada YLKI berkaitan dengan hal tersebut dan timbul pertanyaan apakah brosur dan site plan tersebut mengikat sebagai sebuah hak informasi konsumen apartemen; serta membahas aspek perbuatan melawan hukum dalam kasus gugatan Linawaty Tjhang melawan PT. Sunter Agung Real Estate Development & Construction. Aspek perbuatan melawan hukum yang diteliti adalah bagaimana pertanggungjawaban developer terhadap perbuatannya yang telah melakukan hal-hal yang tidak tercantum di dalam brosur dan site plan sebuah apartemen sehingga menyebabkan konsumen apartemen mengalami kerugian secara materiil dan immateriil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) brosur dan site plan adalah mengikat sebagai hak informasi bagi konsumen apartemen karena brosur dan site plan merupakan janjijanji prakontrak sehingga mempunyai akibat hukum apabila hal ini diingkari; (2) perbuatan PT. Sunter Agung Real Estate Development & Construction yang telah mendirikan bangunan mesin diesel di halaman depan RuKan milik Linawaty Tjhang adalah termasuk suatu Perbuatan Melawan Hukum, dimana hal tersebut tidak tercantum di dalam brosur dan site plan RuKan tersebut dan dilakukan tanpa sepengetahuan Linawaty Tjhang, sehingga hal ini melanggar hak subjektif Linawaty Tjhang sebagai pemilik sah RuKan tersebut. ......This thesis is mainly focusing on three problems. First, legal protection for consumers of the apartment at the pre transaction, transactions, and posttransaction. Second, legal standing of the brochure and site plan as one of the information rights of a consumer of the apartment, whereby there are many complaints made by consumers of the apartment to YLKI in regards of this aspect and there is a question arises whether the brochure and site plan are binding as an information rights of a consumer of the apartment; and third, explaining the aspect of tort in the case of lawsuit by Linawaty Tjhang to PT. Sunter Agung Real Estate Development & Construction. The aspect of tort which observed is the responsibility of the developer who has done some things that are not listed in the brochure and site plan of an apartment, in which causing the consumer of the apartment get material and immaterial losses. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The result of the research states that (1) brochure and site plan are binding as an information rights of a consumer of the apartment because brochure and site plan are a pre-contract promises so they have legal effect if they are not implemented; (2) the action of PT. Sunter Agung Real Estate Development & Construction which has built diesel engines in the front yard of Linawaty Tjhang's RuKan, involved as tort action, whereby this action is not listed in the brochure and site plan of the RuKan and the diesel engine has been built without Linawaty Tjhang's permission, so this action violates subjective rights of Linawaty Tjhang as a legal owner of the RuKan.