Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang konsep ganti rugi bagi korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan praktiknya dalam pengadilan HAM yang telah berlangsung, serta optimalisasi peran penuntut umum dalam memperjuangkan hak-hak korban khususnya korban pelanggaran HAM yang berat atas ganti kerugian dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun undangundang memberikan jaminan bagi korban pelanggaran HAM berat dalam memperoleh restitusi dan kompensasi, namun dalam implementasinya tidak efektif. kelemahan konsep dan prosedur restitusi dan kompensasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menjadi faktor penting efektifitas pelaksanaan restitusi dan kompensasi, sehingga perbaikan konsep dan penguatan hukum acara menyangkut kompensasi dan restitusi harus dilakukan agar efektif dalam implementasinya. Disamping itu, pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengajuan konpensasi dan restitusi melalui mekanisme peradilan pidana khususnya penuntut umum belum secara optimal memperjuangkan terpenuhinya hak-hak korban tersebut. Seharusnya, Kejaksaan Agung sudah memiliki kebijakan yang jelas dalam memperjuangkan hak-hak korban atas restitusi dan kompensasi.

---

Abstract
The thesis discusses the concept of compensation for the victims of criminal acts in the laws and regulations in Indonesia and its practice which has been implemented in the human rights court, as well as the role optimalization of the public prosecutors in fighting for the rights of the victims, especially the victims of serious human rights violation, to get compensation in criminal justice process. The research method is normative judicial. The research results conclude that although the law guarantees the victims of serious human rights violation to get restitution and compensation, in the implementation it is not effective; the weak concept and procedure of the restitution and compensation governed in the Law No. 26 of the year 2000 become the important factor of the restitution and compensation implementation effectiveness so that the improvement of the concept and the strengthening of the law of procedure concerning the compensation and restitution must be done in order to be effective in the implementation. Moreover, the parties directly involved in filing for compensation and restitution through criminal justice mechanism, especially the public prosecutors, have not optimally fought to fulfill the rights of those victims. The Attorney General?s Office should have had a clear policy to fight for the rights of the victims to receive restitution and compensation.

Abstrak :
Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dianggap sebuah peraturan terobosan, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia setelah pemerintahan Presiden Soeharto. Yang diikuti oleh keluarnya sebuah lembaga baru yang khusus untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM yaitu Pengadilan HAM dengan undang-undang No 26 tahun 2000 sebagai dasar pembentukannya.Ternyata pada kenyataanya usaha pemerintah untuk menyelesaikan masa lalunya tidak bisa hanya melalui sebuah lembaga pengadilan HAM. Susahnya menguak masa lalu, hanya dengan lembaga pengadilan HAM, terasa ketika para terdakwa kasus pelangaran berat HAM yang diproses melalui pengadilan HAM pada putusan akhirnya dinyatakan bebas. Kecewa adalah perasaan yang pasti keluar dari hati para korban melihat para terdakwa bebas dari semua tuntutan.Bebasnya para terdakwa kasus pelanggaran berat HAM TIMTIM ini mengindikasikan bahwa untuk mencari keadilan dimasa perubahan sangatlah susah. Oleh karena susahnya mencari keadilan dimasa transisi maka pemerintah, dengan melihat dari pengalaman-pengalaman negara lain dalam mengatasi masa lalunya, akhirnya mengeluarkan sebuah undang-undang No 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dengan hadirnya KKR maka diharapkan dapat memberikan rasa keadilan yang diinginkan oleh para korban, walaupun akan terasa naïf bila kita tidak mengatakan bahwa rasa keadilan dimasa transisi akan terasa jauh dengan rasa keadilan di masa yang normal. Disamping itu juga kehadiran KKR diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah maupun masyarakat Indonesia agar peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi dimasa lalu tidak terulang. Serta kehadiran KKR juga diharapkan dapat meluruskan sejarah masa lalu bangsa Indonesia.