Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) adalah upaya meningkatkan kemampuan pasien kelompok masyarakat agar dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, meningkatkan kesehatan, mencegah masalah-masalah kesehatan dan mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sesuai sosial budaya mereka serta didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi perawat/bidan yang membuat siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan kesiapan respoden dan sarana pendukung terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan tersebut. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan selain mendapatkan gambaran juga mendapatkan informasi yang mendalam tentang kesiapan perawat/bidan dan sarana pendukung pelaksanaan PKRS. Dari hasil analisis didapatkan bahwa individu lebih siap dibandingkan dengan sarana (manajemen) meskipun secara kuantitatif tidak ada hubungan yang bermakna antara variable independen dengan kesiapan, secara keseluruhan responden bersikap positif meskipun masih lebih dari 20% responden yang berpengetahuan kurang tentang pengetahuan dasar PKRS, sehingga masih banyak responden yang tidak berperilaku baik terkait PKRS dirawat inap. Kesimpulan serta saran dari penelitian ini diutamakan pada peningkatan pengetahuan perawat/bidan dengan diberikan pelatihan tentang PKRS seta dilakukan pengawasan oleh Tim PKRS,dan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi rumah sakit dalam upaya pengembangan PKRS di RSUD Kabupaten Bekasi. ......Health Promotion Hospital (HPH) is an effort to improve the patient's ability to be selfsufficient communities in accelerating the healing and rehabilitation, improving health, preventing health problems and develop appropriate health efforts Community Based sociocultural and supported them sound public health policy. Readiness is the overall condition of the nurse / midwife who makes ready to respond or answer in a certain way to a situation. The purpose of this study to describe the readiness of respondents and supporting facilities associated with the factors that can affect the readiness. This study uses two approaches to the quantitative and qualitative objectives other than getting an idea also get in-depth information about the readiness of nurses / midwives and support facilities HPH implementation. From the analysis it was found that individuals are more ready than the means (management) although quantitatively there is no significant relationship between the independent variable with readiness, overall respondents are positive though still more than 20% of respondents who are less knowledgeable about basic knowledge HPH, so it is still many respondents who do not behave properly related hospitalization HPH. Conclusions and suggestions of this study preferred on increased knowledge nurses / midwives to be trained on HPH supervision by HPH team, and the study is expected to be the input for hospitals in developing HPH in Bekasi Regency Hospital.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui respons, opini, motivasi dan tujuan serta harapan dari para pelaku (tokoh formal/informal, petani) dalam pelaksanaan MPH Bina Desa Hutan yang dapat digunakan dalam mengembangkan pembangunan masyarakat desa hutan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksploratif deskriptif analisis, dengan maksud untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai kegiatan HPH Bina Desa Hutan yang sedang berlangsung, tanggapan, respon, opini serta harapan dari para aktor yang tenlibat, yang sekaligus akan dapat diketahui apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan .

Teknis analisis pada penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang didasarkan pada data primer yang berhasil dikumpulkan dilapangan (lokasi) kegiatan HPH Bina Desa .Hutan dan didukung dengan hasil wawancara, dan pengamatan lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan maupun informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kegiatan HPH Bina Desa Hutan secara sos i al sudah dapat diterima oleh para pelaku baik masyarakat (petani) maupun tokoh formal dan informal yang terlibat. Penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi kegiatan HPH Bina Desa Hutan masih ditemukan kelemahan, karena belum melibatkan para pelaku utama. Sedangkan kualitas hasil kegiatan secara umum masih perlu diperbaiki, oleh karena itu mereka mengharapkan agar pada setiap aspek pembinaan dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Para petani binaan lebih mengharapkan peran yang besar dari HPH dibandingkan kepada instansi pemerintah, karena harus melalui mekanisme birokrasi yang terkadang bertele-tele. Dengan adanya temuan-temuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki instrumen balk pada operasional level, maupun organization level yang mengatur mekanisme dan prosedur (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian keberhasilannya) serta dilengkapi pendanaan kegiatan yang memadai termasuk untuk kegiatan evaluasi dan penilaian.

Abstrak :
Doddy juwandy nomor pokok mahasiswa 0798447019, dengan judul skripsi adalah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang HaK Pengusahaan Hutan di Indonesia tahun 1967-1974. Skripsi ini terdiri- dari empat bab, 83 halaman disertai dengan lampiran-lampiran. Skripsi ini mencoba menggambarkan sejarah kehutanan di Indonesia terutama menjelaskan kebijaksanaan pemerintah pada awal Orde Baru sampai berakhirnya Pelita I. Kebijaksanaan pemerintah tersebut terutama yang berkaitan dengan pelakasanaan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha swasta atau non pemerintah. Penulisan skripsi ini diawali dengan perkembangan kehutanan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Masa tersebut terfokus pada upaya memperetahankan kemerdekaan. Para pegawai atau pekerja di bidang kehutanan atau yang biasa disebut dengan para rimbawan turut pula berjuang, di samping harus melaksanakan tugasnya yakni menjaga keutuhan hutan di Indonesia. Masa awal kemerdekaan ini kehutanan merupakan salah satu bidang yang dapat menyediakan bahan-bahan bagi kebutuhan penunjang perang kemerdekaan. Sedangkan hutan-hutan merupakan tempat yang baik bagi tentara dalam menjalankan taktik gerilya. Atas dasar ini para rimbawan menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memungkinkan bagi keberhasilan usaha mempertahankan kemerdekaan. Walaupun tertuju pada masalah utama tersebut, para rimbawan yang tergabung dalam Jawatan Kehutanan tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sejauh yang dapat dipenuhi oleh Jawatan dari hasil hutan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa, kebutuhan akan berbagai jenis hasil hutan guna memenuhi kebutuhan atau untuk memperoleh dana dari ekspor hasil hutan. Pada masa selanjutnya hasil-hasil kehutanan dibutuhkan lebih banyak lagi. Jawatan kehutanan menyusun suatu kebijaksanaan yang baru yang lebih baik guna menyempurnakan kebijaksanaan sebelumnya agar dapat memenuhi target yang di bebankan dari pemerintah pusat. Program pembangunan nasionalyang merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat dengan menggolongkan bidang kehutanan sebagai salah satu sektor yang membiayai pembangunan. Dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut pihak kehutanan mengeluarkan kebijaksanaan pelaksana dengan menambahkan atau melengkapi peraturan-peraturan pelaksana sebelunya sebagai landasan usaha untuk mensukseskan proram pembangunan tersebut. Dalam usaha mengoptimalkan potensi hutan Indonesia Pihak kehutanan menyusun suatu rancangan Undang-Undang di bidang kehutanan yang akan diusulkan kepada pemerintah. Atas usul tersebut pemerintah mengeluarkan UU Pokok Kehutanan pada tahun 1967. UU tersebut di satu sisi mengatur atau mengelola hutan dan pengusahaannya oleh pemerintah. Di sisi lain juga mengijinkan pihak non pemerintah atau pihak swasta untuk terjun dalam pengusahaan hutan dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (NPR). Pemberian HPH ini diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jendaral Kehutanan yang bernaung di bawah Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannnya ini .Dirjen kehutanan ini bekerja sama denganpemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan hutan. Pelaksanaan kebijaksanaan HPH ini mempunyai tujuan utama untuk menambah devisa negara dengan memaksimalkan pengusahaan hutan sehungga dapat mengutungkan bagi pemerintah dan swasta. Tetapi kenyataan pelaksanaan kebijaksanaan banyak kendala-kendala bagi semua pihak, juga terutama masalah kurangnya tegasnya peraturan pelaksana guna mengantisipasi parkembangan pengusahaan hutan yang berlangsung sangat cepat sehingga menyulitkan dalam pengawasan dalam usaha-usaha menjaga kelestarian hutan bagi masa mendatang yang berbeda dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuan para rimbawan dalam menjaga kelestarian hutan.

Abstrak :
Indonesia memiliki potensi hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasilia dan Zaire. Hutan dengan segala hasil dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memainkan peranan sangat penting sebagai sumber pendapatan bagi pembiayaan pembangunan Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5/1967, dan Undang-undang No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, sehingga dengan demikian Indonesia membuka pintunya lebar-lebar bagi kehadiran dan beroperasinya perusahaan-perusahaan yang bersedia menanamkan modalnya di sektor kehutanan dan bagi eksploitasi hutan. Kalimantan Tengah memiliki kekayaan hutan terluas ke tiga di Indonesia dan penghasilan utama daerah Kalimantan Tengah bersumber dari hutan. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa daerah ini juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi kehadiran perusahaan-perusahaan HPH. Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan dampak pada lingkungan hidup, baik itu lingkungan fisik-kimia, biologi, maupun sosial-ekonomi-budaya masyarakat setempat. Berdasarkan uraian di atas. maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dampak dari kegiatan perusahaan HPH terhadap peningkatan kehidupan sosial ekonomi & budaya masyarakat, dengan melakukan survei di perusahaan HPH PT Hutan Mulya, dan masyarakat Dayak sekitarnya. Permasalahan penelitian sebagai berikut : Apakah pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya benar-benar memberi dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya? Dampak tersebut terutama dilihat dari segi pelaksanaan hak yang mengikutsertakan masyarakat dalam pengusahaan hutan dan pelaksanaan kewajiban HPH memberdayakan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya benar-benar memenuhi peraturan-peraturan kehutanan yang berlaku, sehingga memberi dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. Peraturan kehutanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi: pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5231Kpts-11/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTI; serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3181Kpts-11/1998 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengusahaan Hutan. Hipotesis nol (Ho) yang diajukan dalam penelitian ini. adalah: Pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya memberi dampak positif pada kehidupan sosiai masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei, yang menggambarkan keadaan lingkungan sosial masyarakat Dayak Ngaju akibat keberadaan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan. Penelitian ini dilaksanakan di 11 desa di sekitar areal HPH PT Hutan Mulya, yang terletak di 3 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian dilaksanakan sejak tahun 2001 hingga selesai. Populasi penelitian ini adalah masyarakat suku Dayak Ngaju yang bertempat tinggal di 11 desa yang berada di sekitar lokasi HPH. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling nonrandom (non probability sampling), yaitu teknik sampling bertujuan (purposive sampling). Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi data persepsi masyarakat yang dikumpulkan melalui angket, wawancara mendalam dengan para nara sumber dan pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder meliputi data kependudukan yang diperoleh dari data monografi daerah penelitian, serta data-data penunjang lainnya yang diperoleh melalui studi literatur. Data dianalisis dengan pendekatan AMDAL, untuk melihat apakah ada dampak atau perubahan pada komponen-komponen yang diteliti. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Tabel, dimana sebelumnya ditetapkan skor untuk memudahkan interpretasi data kualitatif. Pemberian skor menggunakan Skala 1 sampai 5. Hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan peran serta masyarakat Dayak Ngaju dalam pengusahaan hutan oleh perusahaan PT Hulan Mulya berupa pemberian prioritas kesempatan berusaha hanya dilakukan pada bidang perakilan. Sementara kegiatan penanaman, penyaradan, dan pengulitan tidak dilaksanakan sehingga gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. Demikian pula dengan pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya selama kurang lebih 10 tahun. yang ternyata juga gaga memberdayakan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. Setelah dianalisis dengan analisis tabel, maka diperoleh nilai total kualitas lingkungan sosial sebesar 31,58% (skor sama dengan 2, artinya: kualitas lingkungan sosial masyarakat Dayak Ngaju kurang baik). Berarti, kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya member dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan peran serta masyarakat Dayak Ngaju dalam pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. 2. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya juga gagal memberdayakan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. 3. Kualitas lingkungan sosial masyarakat Dayak Ngaju kurang baik karena Peran Serta dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kesimpulan umum dari penelitan ini adalah bahwa kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya memberi dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. Daftar Kepustakaan: 44 (1979-2001)

---

The Impact of Forest Exploitation on the Life of the Local Community: Case Study on the Community of Ngaju Dayak in the Vicinity of the Forest Exploitation Concession Company (HPH), PT Hutan Mulya, in the Regency of East Kotawaringin, the Province of Cenfral Kalimantan Indonesia has it's potential as the third largest tropical forest in the world after Brazil and Zaire. Indonesian forest with its crops and natural resources plays a highly important role as sources of revenue to finance the Indonesia development. In this regard, the government issued Principle Forestry Law No.511967 and Law No.6/1968 on the Foreign and Domestic Investment. to encourage the participation and operation of enterprises willing to invest in the forestry sector and forest exploitation share. Central Kalimantan has the third largest forest resource area in Indonesia, with the main produce coming from the forest. As such, it is understandable if this region opens itself to welcome the participation of forest exploitation concession holding companies. The forest exploitation activities executed by these companies directly and indirectly affect the physical-chemical, biological as well as social-economic environmental life of the local community. Based on the above description, a research is required to find out the impacts of the activities of forest exploitation concession holders (HPH) on the improvement of the social-economic and cultural life of the local community, throughsurvey onforest exploitation concession holding company, PT Hutan Mulya, and on the Dayak community living in the vicinity of the company's operational area. The issue under this research are as follows: Are the forest exploitation activities carried out by PT Hutan Mulya have positive impact on social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area. Such impacts will be viewed especially from the aspects of the concession implementation that includes the local community in the forest exploitation activities, and the execution of the company's obligation in empowering the local community. The purpose of this research is to prove whether the execution of the forest exploitation activities by PT Hutan Mulya conducted all the forestry regulation so that they have positive impact on the social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area. The null hypothesis in this research is: The execution of the forest exploitation activities by PT Hutan Mulya have positive impacts on the social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area. This is a descriptive research using survey method illustrating the social environmental condition of the Ngaju Dayak community as a result of the presence of Forest Exploitation Concession Holding (HPH) companies. This research was conducted in 11 villages in the vicinity of PT Hutan Mulya, located in 3 Sub-district Administration Areas in the Regency of East Kotawaringin. The research was executed starting from July 2001 up to the completion. The population under research is the Ngaju Dayak tribe community living in 11 villages in the vicinity of the forest exploitation concession area. The sampling method used in this research was non-probability sampling, namely purposive sampling method. The type of data collected in this research comprise primary as well as secondary data. The primary data includes community perception data collected through questionnaires intensive interviews with resources and direct observation in the field. Secondary data covers population data obtained from the monographic data of the researched area, as well as other supporting data obtained through literature study. The above data were analyzed using environmental impact analysis (AMDAL) approach to see if there are impacts on the researched components. Subsequently, analysis was conducted on the data using Table Analysis Method with pre-established scores to facilitate the data interpretation. The scoring was scaled from 1 to 5. The survey showed that Ngaju Dayak community participation in forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya conducted only in form of giving priorities on business chance in perakitan. While, the planting, penyaradan, dan pengulitan were not conducted so that failure to increase the welfare of Ngaju Dayak community. The PMDH programmed for ten years also failure to empower Ngaju Dayak community. Table analysis showed value of social environment quality as much as 31,58% (equal to total score of 2, meaning that the quality of the social environment is poor). This means that forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya have negative impacts on the social environment of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area. The conclusion of this research is: 1. Community participation of Ngaju Dayak community in forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya failured to increase the welfare of Ngaju Dayak community. 2. PMDH Program conducted by PT Hutan Mulya also failured to empower the Ngaju Dayak community. 3. Social environment qualify of Ngaju Dayak community is poor due regulation about Participation and Empowerment of Ngaju Dayak community were not conducted properly. Therefore, the general conclusion of this research is that the forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya have negative impacts on the social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area. Number References: 44 (Issued from 1979 to 2001)