Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKomunikasi adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Saat ini teknologi telah memfasilitasi cara mempermudah dalam berkomunikasi yaitu dengan menggunakan Internet. Komunikasi saat ini tidak hanya terbatas kepada perangkat-perangkat komputasi saja namun mulai merambah peralatan-peralatan yang berada disekitar kita salah satunya adalah pada kendaraan. Komunikasi pada kendaraan ini dikenal dengan VANET atau Vehicle Ad Hoc Network yang merupakan suatu metode komunikasi yang berjalan Ad Hoc antara dua atau lebih kendaraan. Komunikasi VANET ini dapat dimaksimalkan dengan arsitektur internet masa depan yaitu Named Data Network atau NDN. NDN adalah suatu arsitektur yang beorientasi pada konten yang diminta bukan kepada pengirim dari konten tersebut seperti pada Internet Protocol atau IP saat ini. Penggunaan VANET dengan NDN ini dapat memaksimalkan komunikasi antara kendaraan dikarenakan kendaraan tidak perlu mempedulikan siapakah yang menyediakan data tersebut namun hanya memerlukan konten apa yang diminta dan harus dikirimkan.

---

ABSTRACTCommunication is important part in human life. Now, technologi had provide easier way to communicate by using Internet. Now communication not just from computional device to other computional device but start to use by other daily devices like vehicle. Communication on a vehicle is known as VANET or Vehicle Ad Hoc Network. VANET is a communication method that run on Ad Hoc network for two or more vehicle. VANET Communication can be optimized by using futute internet architecture, Named Data Networking or NDN. NDN is an architecture that oriented on content that has request doesnt like Internet Protocol or IP that oriented on host who provide the content. By combine VANET with NDN, we can achive the maximum capabilities of communication between vehicle because vehicle doesnt need care about who provide the content or data but just care about what content that want to be request and what content that need to be deliver"

"Saat ini terjadi peningkatan dalam jumlah perusahaan industri manufaktur, dan industri manufaktur kemasan merupakan industri yang memiliki pertumbuhan pasar relatif tinggi, didasari oleh terus meningkatnya permintaan kemasan untuk berbagai macam produk. Tetapi industri manufaktur pengolahan atau kemasan menjadi salah satu jenis industri dengan kasus kecelakaan kerja terbanyak. Seringkali terjadi kasus kecelakaan kerja pada area produksi yang dapat mengakibatkan cedera serius pada operator mesin. Penyebab utama terjadinya risiko kecelakaan kerja tersebut didasari oleh adanya kemungkinan kesalahan manusia pada aktivitas kerja permesinan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi bentuk dan probabilitas terjadinya human error pada aktivitas kerja melalui penggunaan tiga metode, yaitu Hierarchical Task Analysis (HTA), Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach (SHERPA), dan Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART). Dari analisis hasil pengolahan data menggunakan tiga metode tersebut, didapatkan bahwa terdapat tiga aktivitas kerja pada mesin otomatis, dan empat aktivitas kerja pada mesin manual yang memiliki risiko tinggi sehingga tujuh aktivitas tersebut dijadikan critical task yang akan menjadi fokusan analisis untuk perancangan rekomendasi K3. Digunakan Framework Hierarchy of Control (HOC) yang bertujuan untuk mengetahui lingkup pengendalian dan bentuk rancangan rekomendasi K3 yang tepat. Dari penggunaan HOC, ditentukan empat bentuk rekomendasi, yaitu display K3, instruksi kerja, dan training K3 dengan pihak eksternal untuk lingkup kontrol administratif dan sebuah rekayasa teknik sebuah meja bantuan untuk mengurangi risiko postur.

---

Currently, there is an increase in the number of manufacturing companies, with the packaging manufacturing industry experiencing relatively high market growth due to the continuous rise in demand for packaging across various products. However, the packaging manufacturing industry is also one of the sectors with the highest number of workplace accidents. Frequent accidents in the production area often result in serious injuries to machine operators. The primary cause of these workplace accidents is attributed to the possibility of human error in machine-related activities. Therefore, this research aims to identify the forms and probabilities of human error in work activities through the application of three methods: Hierarchical Task Analysis (HTA), Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach (SHERPA), and Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART). From the data analysis using these three methods, it was found that there are three high-risk work activities on automatic machines and four high-risk work activities on manual machines. These seven activities were identified as critical tasks and became the focus of the analysis for designing K3 (Occupational Health and Safety) recommendations. The Hierarchy of Control (HOC) Framework was used to determine the scope of control and the appropriate K3 recommendation design. From the application of HOC, four types of recommendations were identified: K3 displays, work instructions, and K3 training with external parties for administrative control. Additionally, an engineering control was proposed in the form of an assistive table to reduce posture risks."

"Pengolahan limbah air merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia, terutama dengan meningkatnya aktivitas industri dan urbanisasi. Limbah air yang tidak diolah dengan baik dapat mengandung polutan berbahaya yang merusak ekosistem dan mengancam kesehatan manusia. Salah satu metode yang efektif untuk mengatasi masalah pengolahan air adalah metode hybrid ozonation-coagulation. Metode ini dapat mengatasi keterbatasan koagulan dalam mengendapkan senyawa hidrofilik, mengurangi jumlah lumpur yang dihasilkan dan meningkatkan jumlah radikal hidroksil yang terbentuk oleh ozon. Pada penelitian ini, sampel air limbah berasal dari Danau Kenanga Universitas Indonesia sebagai salah sumber daya air yang tersedia. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja penyisihan metode hybrid ozonation coagulation dengan variasi pH dan dosis koagulan terhadap kadar logam besi, kadar logam mangan, kekeruhan, dan total koliform. Variasi pH awal sampel limbah adalah pH 6, 7, dan 8 sedangkan dosis koagulan yang digunakan adalah 100 ppm, 200 ppm, dan 300 ppm. Pada metode hybrid ozonation coagulation dengan variasi terbaik yaitu pH 8 dan dosis koagulan 100 ppm, persentase penyisihan kadar logam besi, kadar logam mangan, kekeruhan, dan total koliform secara berurutan adalah 100%, 11%, 99%, dan 100%.

---

Wastewater treatment is a major challenge faced by Indonesia, especially with increasing industrial activities and urbanization. Wastewater that is not treated properly can contain harmful pollutants that damage ecosystems and threaten human health. One of the effective methods to overcome water treatment problems is  the hybrid ozonation-coagulation method. This method can overcome the limitations of coagulants in precipitating hydrophilic compounds, reduce the amount of sludge produced and increase the number of hydroxyl radicals formed by ozone. In this study, wastewater samples came from Lake Kenanga of the University of Indonesia as one of the available water resources. This study was conducted to evaluate the performance of the hybrid ozonation coagulation  method with variations in pH and coagulant dosage on ferrous metal content, manganese metal content, turbidity, and total coliform. The initial pH variation of the waste sample was pH 6, 7, and 8 while the coagulant doses used were 100 ppm, 200 ppm, and 300 ppm. In the hybrid ozonation coagulation method  with the best variation, namely pH 8 and coagulant dose of 100 ppm, the percentage of allowance for ferrous metal content, manganese metal content, turbidity, and total coliform were 100%, 11%, 99%, and 100%, respectively."

"Perkembangan masyarakat membawa pengaruh pada tingkat kejahatan. Semakin berkembang kehidupan sosial masyarakat, maka semakin berkembang pula bentuk kejahatan. Sistem peradilan pidana dikembangkan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Hakim sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana memegang peranan yang sangat penting terutama dalam upaya memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Namun dalam perkembangan saat ini, pengadilan dan hakim khususnya mengalami penurunan dalam hal kualitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu sebagian besar anggota masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam mekanisme peradilan. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah adanya hakim yang memiliki keahlian dan pemahaman atas suatu permasalahan. Hakim ad hoc merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum. Eksistensi hakim ad hoc telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan hakim ad hoc pada dasarnya adalah untuk menemukan kebenaran materiil melalui sudut pandang keahlian tertentu. Konsep hakim ad hoc telah diadopsi dalam beberapa pengadilan khusus antara lain pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan perikanan. Pembentukan hakim ad hoc dalam pengadilan khusus disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu penulisan tesis ini mengangkat permasalahan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum dalam kaitannya dengan eksistensi hakim ad hoc. Analisis melalui kerangka teori hukum responsif diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Hukum responsif tidak hanya memberikan legitimasi perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan sosial, tetapi juga menjelaskan adanya dilema antara integritas dan keterbukaan dalam institusi kekuasaan kehakiman. (Hasril Hertanto).

---

Development of society brings about quality of criminal law affairs. The more developed of society the more developed of criminal affairs. Judge as one of components of criminal justice system plays an important role, especially in providing justice to society. However, due to the recent development, court and judges in particular the quality and giving trust to the society are decreasing. Therefore, some member of societies wants changes in court mechanism. One of the changes needed is the availability of professional judges who has high expertise and understanding of the problems. The formation of Ad hoc judge is a policy taken by the government and parliament in order to overcome the obstacle of law enforcement. The existent of ad hoc judges has been launched the law Number 5, 1986 concerning Administrative Court take place. The basic formation of ad hoc judges is to find the material truth through a certain expertise. The concept of ad hoc judge is adopted in some special courts, namely Human Right Court, Anti Corruption Court and Fishery Court The formation of ad hoc in special court above is a push factor in the form of social changes in Society. The thesis, therefore, deals with the problem of relationship between social change and law system. Analysis through theory of responsive law hopefully will be able to explain the relationship of social changes and law changes. Responsive law is not only provide legitimate of law changes which is caused by social change but also explain the dilemma between integrity and transparency of justice authority institution. Based on analysis it is found out that the formation of special court is a result of accumulation of community distrust, lack of judges expertise and to understand the changes of circumstances."

"ABSTRAKKeberadaan Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia menjadi sebuah harapan baru bagi para korban dan keluarganya yang tengah menanti keadilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Akan tetapi, sejauh ini pengadilan ini dinilai kurang memberikan kepuasan atau bahkan gagal dalam memenuhi tututan keadilan. Di sisi lain, munculnya hybrid courts dalam tatanan hukum pidana internasional diharapkan mampu mengakhiri praktek impunitas dan menjadi alternatif baru ketika negara dianggap tidak mau atau tidak mampu unwilling or unable menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya. Skripsi ini membahas mengenai komparasi mekanisme pendirian pengadilan HAM ad hoc di Indonesia dan hybrid courts didirikan, yang mana sama-sama merupakan pengadilan ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal ilmiah, serta menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen-instrumen hukum internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam proses pendirian Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia, terdapat unsur campur tangan DPR sebagai lembaga politik yang banyak memunculkan perdebatan tentang kewenangan DPR yang seolah-olah turut menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam suatu kasus. Di sisi lain, hybrid courts memiliki model-model tertentu dalam pendiriannya yang tak lepas dari campur tangan organisasi internasional. Akan tetapi, bagaimanapun model maupun mekanisme dalam pembentukan suatu pengadilan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM, diperlukanlah kehendak dan kerjasama dari negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia pun, segala kekurangan dalam mekanisme pendirian Pengadilan HAM ad hoc tersebut bukanlah suatu penghalang dan seharusnya menjadi dorongan kuat bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan mekanisme dan memperbaiki loopholes dalam instrumen hukum yang telah ada, sehingga Indonesia mampu menjadi negara berdaulat yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan penegakan HAM dalam negerinya.

---

ABSTRACTThe existence of ad hoc human rights court in Indonesia granted a new expectation for the victims and the families who are still hoping for justice upon gross violation of human rights happened in the past. So far, the court is considered to give less satisfactory or even it is considered failed in fulfilling the demands of justice. On the other hand, hybrid courts emerged in the order of transitional justice with a high expectation to eradicate impunity and such a new alternative when a state is considered to be unwilling or unable to bring the perpetrator of international crimes to justice. This thesis analyzes the comparison on the establishment of an ad hoc human rights court in Indonesia and hybrid courts. The research conducted in this thesis is using a juridical normative approach with secondary data in the form of literature study books and journals , and primary legal materials in the form national regulations and international legal instruments. The results of the analysis showed that in the process of establishing an ad hoc Human Rights Court in Indonesia, there is an element of interference from the House of Representatives DPR as a political institution that raises the debate about the authority of the House of Representatives DPR which seems to contribute in determining whether or not human rights violations committed in a case. On the other hand, hybrid courts have certain models in its establishment that cannot be separated from the interference of international organizations. However, regardless of the model or mechanism in the establishment of a court for cases of human rights violations, the will and cooperation of the concerned state are extremely required. For Indonesia, any shortcomings in the mechanism of the establishment of the ad hoc Human Rights Court shall not be a barrier and must be a strong impetus for decisions makers to develop mechanisms and fix the loopholes in the existing legal instruments, thus Indonesia can become a sovereign state that can solve its own enforcement human rights issues."

"IEEE 802.15.4 is a new standard to addres the need of low rate,loe power and low cost network. This standadr defines MAC and physical layer specifications for low rate wireless personel area networks (LR-WPANs) which stimulates the deployment of wireless sonsor networks (WSN)...."

"Terdapat dua jenis routing protocol yang dapat digunakan pada jaringan Mobile Ad-hoc yaitu AODV dan DSR. Kedua metode routing ini memiliki kelebihan yaitu nodes mampu beradaptasi saat terjadi perubahan informasi didalam jaringan. Pada video streaming, kondisi suatu jaringan Ad-hoc dituntut untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan rute, guna mengurangi hilangnya paket data saat terdapat kondisi unreachable, dan congestion. Telah dilakukan uji perbandingan performa dan QoS terhadap data video streaming berupa nilai throughput, jitter, dan delay dari protokol AODV dan DSR dengan menggunakan Constant Bit Rate (CBR) sebagai traffic type dan UDP sebagai source type. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa penggunaan protokol DSR menghasilkan nilai keluaran yang lebih stabil dalam melakukan transfer data baik itu kecilnya nilai paket yang terbuang (5.16%), throughput yang dihasilkan (70.4%), serta nilai delay (0.4725 detik) dan jitter (0.5125 detik) yang kecil sehingga proses stream berjalan lebih baik.

---

There are two kinds of routing protocol that we use on Mobile Ad-hoc Network, AODV and DSR which both have their advantages in adapting nodes when there is some information changes in the network. On the video stream process, where the condition of Ad-hoc network is required to re-route, in order to reduce the loss of data packets because of unreachable and congestion state. The author has done the comparison of the performance test and QoS to the video streaming data, produces the value of throughput, jitter, and delay of AODV and DSR protocols by using Constant Bit Rate (CBR) as a UDP traffic type and source type. The results obtained show that the use of the DSR protocol resulted in a more stable output value in doing the data transfer process streams because of the minimum packet loss is (5.16%), the output of throughput is (70.4%) large and the value of minimum delay is (0.4725 second) and jitter is (0.5125 second) so the stream process works better."

"This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the 7th International Workshop on Algorithms for Sensor Systems, Wireless Ad Hoc Networks, and Autonomous Mobile Entities, ALGOSENSORS 2011, held in Saarbrücken, Germany, in September 2011. The 16 revised full papers presented together with two invited keynote talks were carefully reviewed and selected from 31 submissions. The papers are organized in two tracks: sensor networks, covering topics such as localization, lifetime maximization, interference control, neighbor discovery, self-organization, detection, and aggregation; and ad hoc wireless and mobile systems including the topics: routing, scheduling and capacity optimization in the SINR model, continuous monitoring, and broadcasting."

"Tulisan ini menganalisis dua rumusan masalah utama, yakni: kondisi existing sistem seleksi hakim konstitusi Indonesia ditinjau dari pengaturan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945; serta bagaimana proyeksi ideal seleksi hakim konstitusi kedepannya. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ketiadaan standar baku seleksi menjadikan sistem seleksi hakim konstitusi tidak secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Sehingga prosesnya akrab dengan nuansa politik yang berujung pada kondisi hakim yang tidak independen dan imparsial dalam menjalankan fungsinya (sebagaimana kecenderungan hakim dalam memutus perkara dan pelanggaran kode etik oleh hakim). Dikarenakan saat proses rekrutmen hakim dijadikan sebagai moemntum embaga pengusung untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman, maka pembentukan panitia ad hoc menjadi pilihan ideal dalam merekrut hakim konstitusi. Selain mempertegas teori pemisahan kekuasaan dengan peran politik yang dibatasi, sistem rekrutmen akan berjalan dengan terbuka dan akuntabel. Sebagaimana dijalankan oleh negara komparasi yakni Afrika Selatan, Zambia, dan Ekuador. Ketiga negara tersebut, menrapkan sistem seleksi dengan lembaga khusus bernama Judicial Service Commission.

---

This paper analyzes two main problem as formulations, those are: the existing condition of Indonesian constitutional judge selection system in terms of the regulation of Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; and how the ideal projection of the contitutional judge’s selection in future. This study uses doctrinal research methods with a statutory and comparative state approach. The results shows that the absence of selection standards made the selection system of constitutional judges not transparent, accountable and participatory. So that the process is lead into political nuances which lead to the condition of judges who are not independent and impartial in carrying out their functions (as the tendency of judges in deciding cases and violations of the code of ethics by judges). Thus, when the recruitment process of judges is used as a momentum for the supporting institutions to intervene in judicial power, the formation of an ad hoc committee is the ideal choice in recruiting constitutional judges. In addition to reinforcing separation of powers with a limited political role’ theory, the recruitment system goes openly and accountably. As used by comparative countries as South Africa, Zambia and Ecuador. Those countries apply a selection system with a special institution called the Judicial Service Commission."