Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan perkembangan aborsi di Indonesia, bagaimana pengaturan dan perkembangan aborsi di New Zealand, dan bagaimana perbandingan penyelenggaraan aborsi aman di Indonesia dan New Zealand ditinjau dari perspektif Hukum Kesehatan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan berbagai data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara narasumber serta menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 1. Hukum di Indonesia mengenai aborsi masih membuka peluang aborsi dapat dilakukan dengan aman, di mana pengaturannya menyeimbangkan antara norma- norma yang dipegang oleh masyarakat dengan kepentingan kesehatan perempuan yang membutuhkan aborsi.; 2. Pengaturan hukum mengenai aborsi di New Zealand telah berubah dari bersifat sangat dibatasi hingga menjadi bebas, sehingga penyediaan pelayanan aborsi aman lebih mudah diakses untuk berbagai kalangan di masyarakat; 3. Jika dibanding dengan New Zealand, pengaturan mengenai aborsi di Indonesia masih belum optimal dalam mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan aborsi aman oleh WHO. Akan tetapi pengaturannya sedemikian rupa karena mempertimbangkan nilai-nilai yang dipegang masyarakat-masyarakat masing-masing negara. 

---

This research aims to analyze how abortion is regulated in Indonesia, how abortion is regulated in New Zealand, and to compare the provision of abortion in both countries from Health Law perspective. This is a judicial-normative research that is descriptive with a qualitative approach and uses secondary data collected through document study and interview. This research finds that: 1. Indonesian regulations on abortion still opens chances of abortion being done safely, where its current regulations are a balance between ensuring safe abortion and holding on to collective values; 2. New Zealand regulation on abortion is very liberal, which opens up easier access for people to get safe abortions; 3. Compared to New Zealand regulations, Indonesian regulations on abortion are stricter and not completely in line with WHO’s principles on safe abortion, but each country’s regulations are created that way as their creation heavily considered the collective values each country holds. "

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.

 

"