Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya kebutuhan akan tanah dengan lahan yang terbatas serta nilai ekonomis tanah yang tinggi menimbulkan permasalahan dan persengketaan diantara kalangan sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi tiap masyarakat maka diadakan kegiatan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat. Dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman mengenai pertanahan serta hukum yang digunakan, salah satunya yaitu Hukum Adat yang menjadi dasar dari Hukum Tanah Nasional, agar dapat menciptakan suatu kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Permasalahan timbul berkaitan dengan pembuktian dalam hal pemegang sertipikat hak atas tanah yang beritikad baik diharuskan mengganti rugi atas tanah yang digugat oleh pihak lain yang tidak memiliki alak hak atas tanah tersebut. Hal ini yang akan dibahas oleh Penulis dalam tesis ini dengan melakukan pendekatan atas penyelesaian sengketa lahan Cemara Rindang di Balikpapan Timur. Dalam Kasus sengketa Cemara Rindang di Balikpapan, ahli waris mengklaim bahwa tanah sengketa merupakan pemberian dari Sultan Kutai Kertanegara pada tahun 1917. Gugatan diajukan kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat penghuni ruko Kompleks Cemara Rindang. Dalam sengketa tersebut dimenangkan oleh ahli waris, Pemerintah Kota Balikpapan dan Penghuni Ruko dihukum untuk mengembalikan tanah dalam keadaan kosong atau membayar ganti rugi.

---

The growing demand for land with limited area and high economic value of the land raises issues and controversies among many people, so that it takes a legal certainty in the land sector. In Article 19 paragraph (1) of Act Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Regulation arrange that to ensure legal certainty for individuals then Government should organize a land registration activities that generate certificates as a strong evidence. In the settlement of land disputes in Indonesia, law enforcement officers who have an understanding of the land and the laws that are used is required, one of which is the common law, as the basis of National Agrarian Law, in order to create legal certainty and protection for any concerned parties, as mandated in the Law.

Issues arising in relation with the evidentiary, in the case of the holders of land rights certificates with good faith required to indemnify the land being sued by another party who does not have the land title. It is to be covered by the author in this thesis by approaching the settlement of land disputes of Cemara Rindang in East Balikpapan. In case of Cemara Rindang dispute in East Balikpapan, the heirs claim that the disputed land was a gift from the Sultan of Kutai Kertanegara in 1917. The lawsuit filed to the Government of Balikpapan and Cemara Rindang Complex shophouse residents.This dispute was actually won by the heirs, and as a result, Balikpapan City Government and the shophouse residents was sentenced to restore the land in an empty condition or to pay compensation."

"ABSTRAKAnalisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah yang terletak di Belawan,Medan, Sumatera Utara, antara M. Hafizham melawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) danKepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait eksistensi Hak Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 yang berada dalam Hak Pengelolaan No.1/Belawan I. Analisis ini mengkaji PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN yang diputuskan pada tanggal5 Juni 2012 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Selain itu,oleh karena PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengajukan banding atas putusan PengadilanNegeri Medan tersebut, maka analisis ini juga mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor: 375/PDT/2012/PT.MDN yang diputuskan pada tanggal 5 Juni 2013, yang padapokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDNkarena Judex Factie telah melanggar Hukum Acara Perdata, memutus melebihi kewenangannya,salah dan keliru mengenai dasar kepemilikan atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, dantelah salah mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden). Dalam analisispenulisan ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertama mengenaipengaturan dan pengaplikasian konversi tanah Grant Sultan, kedua mengenai status kepemilikantanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 dan ketiga mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No.1709 Tahun 1917. Untuk menjawab ketiga pokok permasalahan tersebut, metode penelitianyang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan(library research) khususnya mengenai sejarah dan pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli diSumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangandan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN serta PutusanPengadilan Tinggi Medan No 375/PDT/2012/PT.MDN. Bahan hukum sekunder yang digunakanadalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dankonversi hak atas tanah. Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pertama,mengenai pengaturan dan pengaplikasian konversi atas tanah Grant Sultan diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNomor 3 Tahun 1997. Kedua, mengenai status kepemilikan tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 merupakan milik bersama (kolektif) Tengku Ibnu Maja Jafar, Tengku Muhammad Erfandan M. Hafizham. Ketiga, mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, baikMajelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, didalampertimbangannya mengakui eksistensi atau keberadaan tanah Grant Sultan No 1709 Tahun1917, walaupun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 letak dan batasnya tidak jelas. Solusi atas permasalahan tersebut adalah Pemerintahseharusnya segera mengambil langkah untuk mengatur secara jelas mengenai tanah-tanah hakadat ciptaan Pemerintah Swapraja termasuk cara dan syarat pendaftaran penegasan konversinya.Selanjutnya solusi yang dapat ditempuh bagi para pihak yang berperkara, oleh karena SuratGrant Sultan diterbitkan oleh Sultan Deli dan dicatat di Kantor Kesultanan, maka pihakKesultanan Deli-lah yang mengetahui baik mengenai keabsahan maupun mengenai letak danbatas atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917. Selain itu, harus ditelusuri apakah sejakditerbitkan Surat Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, pemiliknya telah memenuhi kewajibannyauntuk mengerjakan tanahnya atau tidak.

---

ABSTRACTThe analysis conducted in this thesis is a dispute of land that located in Belawan, Medan,North Sumatra, between M. Hafizham against PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) andHead of the Medan Land Office related to existence the rights of Grant Sultan Number 1709of 1917 which is in the HPL No.1/Belawan I. This analysis examines the decision of MedanDistrict Court Number: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN on June 5, 2012 which is principallygranted a partially plaintiff’s lawsuit. In addition, because of PT. Pelabuhan Indonesia I(Persero) appealed that decision of the Medan District Court, the analysis also examines thedecision of Medan High Court Number: 375/PDT/2012/PT.MDN on June 5, 2013, which isprincipally cancel the decision of Medan District Court Number:561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN, because Judex factie have violated the Procedure of CivilCode, decide exceeded its authority, wrong and mistaken in judging the basis of landownership of Grant Sultan Number 1709 of 1917, and has been wrong and mistaken injudging of undue influence (Misbruik van Omstandigheden). In the analysis of this thesis,there are three principal issues to be discussed, the first is the implementation andconversion of Grant Sultan land, the second is how the ownership status of Grant SultanNumber 1709 of 1917 land, the third is the existence of Grant Sultan Number 1709 of 1917.To answer those three basic problems, the research method that conducted is the normativelegal research method or library research methods, especially regarding the history andregulation of Grant Sultan on Deli Sultanate in North Sumatra both before and after theenactment of Law Number 5 of 1960. The sources of the subject research are the primarylegal materials that is Laws and Regulations, Medan District Court Decision Number561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN and Medan High Court Decision Number375/PDT/2012/PT.MDN, and secondary legal material, are literature/books relating to theAgrarian Law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The first resultof the analysis that conducted in this study regarding the implementation and conversion theGrant Sultan rights is stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 jo. TheRegulation of Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Number 3 of1997. The second result is the ownership status of the Grant Sultan Number 1709 of 1917,are the collectively property by Tengku Jafar Ibnu Maja, Tengku Muhammad Erfan and M.Hafizham. The third result, the existence of land Grant Sultan Number 1709 of 1917, boththe State Court Judge and High Court Judge, in his discretion does not deny the existence ofGrant Sultan land Number 1709 of 1917, even though according to the High Court Judge,the location and land boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917 land are unclear. thesolution to these problems is, the Government should take steps to regulate the customaryland rights immediately including the terms and conditions of its conversion registration.Furthermore, the solution that can be reached by the parties is therefore Sultan Grant Letterissued by the Sultan of Deli and registered in the Sultanate, the Sultanate of Deli is the onewho knows both of validity, location and boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917land. Furthermore, it should be traced whether since issued Letter of Grant Sultan Number1709 of 1917, the owner has fulfilled its obligation to utilize the land or not."

"Tesis ini membahas sengketa pertanahan di kota Medan, Sumatera Utara antara para ahli waris Sultan Deli X melawan Akhmad Wakidin, Ir. Edy dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait Grant Sultan yang telah dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah nomor Daftar No. 90/Dbl.KLD/"60 bertanggal 22 Djuli 1960 yang menimbulkan tumpang tindih bukti kepemilikan atas tanah. Permasalahan tersebut kemudin dibawa ke pengadilan oleh ahli Waris Sultan Deli yang menggangap sebagai pemilik sah tanah tersebut. Tesis ini menganalisa prosedur Konversi hak atas tanah Grant Sultan di Sumatera Utara dan kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan Grant Sultan yang sudah di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahai tanah yang diterbitkan oleh assisten wedena Kecamatan Labuhan Deli apabila terjadi permasalahan sengketa pertanahan seperti pada Putusan 374/Pdt.G/2015/PN.Mdn jo Putusan pengadilan Tinggi Nomor 353/Pdt/2016/PT.MDN. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan khususnya pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli di Sumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dan konversi hak atas tanah. Hasil analisis dalam penelitian ini mengenai konversi Grant Sultan harus dilakukan konversi dan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan, kemudian kekuatan pembuktian Grant Sultan yang dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah didapatkan kesimpulan bahwa kekuatan pembuktiannya lemah, pemilik grant Sultan harusnya menguasai tanah tersebut secara nyata dan kemudian menlakukan konversi atau mendaftarkan tanahnya guna menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses land disputes in the city of Medan, North Sumatera between the heirs of Sultan Deli X against Akhmad Wakidin, Ir. Edy and head of the Land Land Office of the Grant Sultan which has been converted to the right to complicit soil number No. 90/DBL. KLD/"60 dated 22 July 1960 which raises the overlapping evidence of ownership of land. The problem was later brought to the court by heirs of Sultan Deli who interfere with the legitimate owner of the land. This thesis analyzes the procedure for converting rights to land Grant Sultan in North Sumatra and the proving force of land ownership which has the Grant Sultan which has been converted into a statement of land complication rights issued by the Assistant Wedena district of Labuhan Deli in the event of dispute disputes such as at the verdict 374/PDT.G/2015/PN.MDN Jo High Court verdict number 353/PDT/2016/PT.MDN. To answer these problems the method of study used is the normative law research method or literature research method especially the setting of Grant Sultan Sultanate of Deli in North Sumatera, both before and after the enactment of law No. 5 of 1960. The source of the research subject is the primary legal material that is the legislation of the secondary law material used is the literature/books relating to agrarian law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The results of the analysis on the conversion of Grant Sultan must be conducted conversion and registration of land in accordance with the provisions of the regulation, then the power of Grant Sultan who converted to land complication has come to the conclusion that the power of the evidence is weak, the owner of Grant Sultan should control the land in real and then convert or register the land to ensure legal certainty."