Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan Negara telah lama dikenal di Indonesia yaitu sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, selanjutnya perkembangan BUMN di Indonesia telah terjadi evolusi penguasaan, perusahaan-perusahaan milik Belanda dinasionalisasikan melalui Undang-undang No. 86 tahun 1968. Dengan adanya Nasionalisasi tersebut, maka seluruh perusahaan milik Belanda yang beroperasi diambil alih dan dikelola oleh pemerintah dengan cara ganti kerugian. Sebelum tahun 1960 perusahan di Indonesia diatur oleh beraneka ragam Peraturan Perundang-undangan antara lain LBW dan ICW, aneka ragam aturan ini menimbulkan kesulitan dalam pengelolaanya, sehingga dalam rangka reorganisasi alat-alat produksi dan distribusi yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dikeluarkanlah Perpu No.19 tahun 1990 yaitu seluruh perusahaan Negara diseragamkan, modal kerja seluruhnya adalah kekayaan Negara. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan PERPU No.l tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang dikeluarkan atas Pasal 22 UUD 1945 yang kemudian menjadi Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang yang berhasil mengurangi jumlah BUMN dari 822 menjadi 184 buah dan mengelompokan menjadi 3 bentuk yaitu PERIAN, PERUM dan PERSERO. Selanjutnya untuk meningkatkan peranan dalam pengendalian perusahaan tersebut, pemerintah menetapkan PP No. 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan. Berdasarkan PP ini, Pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola BUMN oleh Dua Departemen yaitu Departemen Keuangan dan Departemen Teknis, penetapan PP ini memberikan dampak negatip dalam menajemen perusahaan, oleh karena itu untuk memberdayakan kembali BUMN Pemerintah telah menetapkan PP No. 5 tahun 1990 tentang Persero, dan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, melalui PP ini-lah BUMN yang telah Go Publik diberi otonomi yang luas dan membebaskan BUMN dari control birokratis, pemegang saham dan manejemen dijadikan lebih profesional untuk menghasilkan barang dan jasa. Di lain fihak perkembangan ekonomi dunia semakin dinamis terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi yang telah disepakati. Untuk menyingkapi perkembangan perdaganagn dimaksud Pemerintah telah menetapkan TAP MPR No.IVIMPR11999, TAP MPR No.VIIIMPRl2000, Tap MPRNo.XIMPRI2001 dan Tap.MPR No. VIIMPRI2002 serta Undang-undang No.25/2000 dan Undang-undang APBN. Pemerintah telah mendapat mandat untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah nyata dalam focus untuk memulihkan ekonomi, dengan cara memprivatisasi BUMN. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Privatisasi, arah dan model apa yang dilaksanakan, mengapa program privatisasi mendapat tantangan baik dari kalangan eksternal maupun internal serta bagaimana hubungan dengan pasal 33 Undang-undang dasar 1945 tentang usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan berupa penelahaan Undang-undang dan buku literatur serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan penulisan tesis ini. Disamping itu penelitian dilapangan dengan mewawancarai terutama pihak Kantor Kementrian Negara BUMN. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program privatisasi BUMN belumlah berjalan dengan baik, ini disebabkan masih adanya pro dan kontra baik eksternal maupun internal antar sektoral. Yang perlu digaris bawahi adalah dengan privatisasi BUMN yang dilakukan melalui bursa saham telah memberikan stimulus positif bagi pasar modal Indonesia. Oleh karena itu disarankan agar Kementrian Negara BUMN lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan konsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait, sehingga proses pelaksanaan program privatisasi yang telah mempunyai kekuatan hukum ini, dapat terlaksana dan berjalan lancar serta dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat secara transparan dan segera kepada Menteri Negara BUMN untuk menetapkan Master Plan BUMN 2006 - 2010.

Abstrak :
Pemerintah yang mewakili negara sebagai pemegang saham BUMN, meialui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/l992 telah menetapkan cara melakukan pengukuran tingkat kesehatan BUMN, hanya diukur berdasarkan indikator keuangan, berdasarkan rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan indikator tambahan. Penilaian kinerja seperti ini hanya berpedoman pada RKAP (rencana kerja dan anggaran perusahaan) dan diukur hanya nilai keuangan semata tanpa memperhitungkan aspek pengukuran lain. Guna memberikan dasar pengukuran kinerja yang lebih lengkap, penulis menerapkan pendekatan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja PT JR (Persero), sebagai BUMN kelompok asuransi kerugian pelaksana program asuransi sosial. Pendekatan ini mengukur kinerja perusahaan bukan hanya dari aspek keuangan saja melainkan juga aspek non keuangan sebagai penyeimbang. Aspek non keuangan diukur dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek bisnis internal dan aspek pelanggan. Pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard dilakukan secara deskriptif analisis untuk mendeskripsikan bagaimana mengukur kinerja PT JR (Persero) dari aspek keuangan dengan menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 826/KMK.13/1992, aspek pelanggan terhadap layanan yang diberikan dengan menggunakan teori service quality dan menganalisis faktor teknis asuransi yang perlu mendapat perhatian untuk dijadikan indikator dalam mengukur kinerja dari aspek proses bisnis internal dengan pendekatan analisis rasio. Untuk aspek pertumbuhan dan pembelajaran dilihat dari tingkat kemampuan pegawai dan tingkat kemampuan sistem informasi perusahaan. Kinerja pelanggan perusahaan mengambil sampel sejumlah 185 perusahaan oto bis, pembayar iuran wajib kendaraan bermotor umum di 10 kantor cabang dengan populasi sejumlah 530 perusahaan oto bis. Sedangkan kinerja pertumbuhan dan pembelajaran mengambil sampel sejumlah 239 orang pegawai kantor pusat dan cabang dengan populasi sejumlah 1.498 orang pegawai. Dari hasil pengukuran kinerja PT JR (Persero) dengan pendekatan Balanced Scorecard berada dalam kondisi baik dengan total skor 68 dengan perincian sebagai berikut : Kinerja pertumbuhan dan pembelajaran perusahaan pada saat ini berada dalam kondisi baik dengan total skor 24, sedangkan kinerja proses bisnis internal perusahaan pada saat ini berada dalam kondisi baik dengan total skor 8, dan kinerja pelanggan dengan kondisi baik dengan total skor 8, serta kinerja terakhir adalah kinerja keuangan perusahaan berada dalam kondisi sehat sekali dengan total skor 28 dan bobot nilai berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan 110, 89. Secara keseluruhan meskipun PT JR (Persero) dalam kondisi baik, penulis merekomendasikan kepada manajemen, untuk aspek pertumbuhan dan pembelajaran; memberikan motivasi kepada pegawai untuk mengambil keahlian dibidang asuransi, dan menciptakan program yang terintegrasi disetiap unit di kantor pusat. Untuk aspek bisnis internal; meningkatkan prudential insurance dan cadangan teknis, untuk aspek pelanggan mewujudkan customer satisfaction dengan meningkatkan nilai santunan, untuk aspek keuangan; perlu tingkat kehati-hatian dalam penempatan portofolio investasi.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap nilai perusahaan dengan adanya krisis finansial global. Penelitian menggunakan Tobin's Q sebagai proxy nilai perusahaan. Komponen lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang dibahas adalah market-to-book ratio, leverage, dan aset. Penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap pengaruh positif yang dihasilkan dengan adanya kepemilikan pemerintah terkait krisis finansial global. Sementara variabel lainnya memiliki dampak yang berbeda-beda. ......This study examines the effect of government ownership to firm valuation during global financial crisis. We use Tobin's Q as the proxy of firm value. Components that can affect firm value are market-to-book ratio, leverage, dan assets. This study finds that government ownership has not significant impact on firm's value during global financial crisis. While other variable such as crisis dummy, market-to-book ratio, debt to equity, total assets dan return assets have different impacts on each period.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik, yang diproksi melalui kepemilikan pemerintah dan adanya dewan yang terafiliasi dengan politik, terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori dasar legitimasi untuk menjelaskan motivasi manajemen mengungkapkan CSR. Penelitian ini meneliti 131 observasi dari 38 perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2013-2017. Pengungkapan CSR diukur dengan melakukan checklist terhadap laporan keberlanjutan dan data diolah menggunakan regresi linier random effect. Hasil regresi menunjukkan bahwa adanya kepemilikan pemerintah meningkatkan pengungkapan CSR karena pemerintah berusaha melegitimasi kondisi ekonomi dan politik nasional dengan menunjukkan bahwa bisnis perusahaan milik pemerintah bersifat berkelanjutan. Sebaliknya, adanya dewan yang memiliki koneksi politik mengurangi pengungkapan CSR karena koneksi politik dapat melindungi perusahaan dari tekanan publik dan risiko litigasi. Dengan demikian, insentif perusahaan dalam mengungkapkan CSR berkurang. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jenis koneksi politik yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pengungkapan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa kriteria pemilihan dewan perusahaan mengutamakan kompetensi dewan di atas koneksi politik. ......This research seeks to provide evidence on how political connections, proxied by percentage of shares owned by the government and the existence of politically connected board member, affect the Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on companies’ sustainability reports. This research studies 131 observations from 38 non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange and published sustainability reports for the period of 2013-2017. CSR disclosure is measured using checklist of sustainability reports and the data is estimated using random effect regression. The result shows that government ownership increases the CSR disclosure quantity because the government tries to legitimate the national economic and political condition by signalling that government-owned companies are sustainable. On the other hand, the existence of politically connected board members tends to decrease CSR disclosure since political connection can protect the company from public pressure and litigation risk. Hence, the incentives of disclosing CSR are reduced. The research provides evidence that different types of political connection may have different effect towards corporate disclosure. Therefore, according to the results, government is expected to ensure that the main criteria used in board selection is competence instead of political connection.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah dan kompetisi pasar terhadap kinerja perusahaan terbuka yang diukur dengan PBV. Total observasi dalam penelitian ini adalah 365 firm-years dari sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan data panel dan model regresi ordinary least square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kompetisi pasar berpengaruh negatif.

---

This research aims to analyze the effect of government ownership and market competition on listed companies performance measured by PBV. Total observations for this research are 365 firm-years, covering companies in Indonesia Stock Exchange listed year 2008-2012. The hypotheses are tested using panel data with ordinary least square regression model. The results find that government ownership is positively associated firm peformance, yet market competition is negatively associated.

Abstrak :
Meski literatur bisnis internasional telah menemukan pentingnya pengaruh pemerintah negara asal dalam internasionalisasi pasar negara berkembang, hanya ada sedikit penelitian tentang pengaruh pemerintah terhadap wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan ini dengan mengamati apakah investasi luar negeri perusahaan Indonesia dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Studi ini juga berargumen bahwa kemampuan perusahaan dapat memoderasi hubungan ini. Kami menggunakan beberapa metode penelitian dan menemukan dampak dari hubungan antara kepemilikan pemerintah dan investasi luar negeri. Namun, dampak tersebut tidak signifikan. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji masalah ini dengan lebih seksama untuk menemukan bukti yang lebih substansial. ......Though International business literature found the urgency of the home country's government influence in emerging market internationalization, there is still a limited research about the government influences on the Southeast Asian region, especially Indonesia. This study tries to address this oversight by looking at whether Indonesian companies’s overseas investment could be influenced by the government. The study also argue that the firm capabilities could moderate this relationship. We carried out multiple methods and found an effect on the relationship between government ownership and overseas investment. Yet, it is insignificant. Future research could investigate this further to gather more substantial evidence.

Abstrak :
Abstract. Ownership structure has a direct relationship with company’s capital structure where the cost of capital is the main component in the calculation of economic value added to measure the value of the firm. This research aims to analyze the effect of ownership structure that consists of managerial ownership, public ownership, institutional ownership, and government ownership on economic value added, used as a measurement of the firm value. This research uses an unbalanced panel data of 182 observations data of all listed companies in the period of 2007-2011 that issued dividend regularly every year during the research’s year. The result shows: (1) managerial ownership has no significant effect on economic value added, (2) public ownership has a significant positive effect on economic value added, (3) institutional ownership has a significant positive effect on economic value added, (4) government ownership has no significant effect on economic value added, (5) ownership structure (managerial ownership, public ownership, institutional ownership, government ownership) simultaneously has a significant positive effect on economic value added.

Abstrak. Ownership structure memiliki keterkaitan secara langsung dengan struktur modal perusahaan dimana biaya modal merupakan komponen utama dalam penghitungan economic value added guna mengukur nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan institutional, dan kepemilikan pemerintah terhadap economic value added yang digunakan sebagai sebuah pengukuran nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan unbalanced panel data sejumlah 182 data observasi dari sampel seluruh perusahaan yang listed selama periode 2007-2011 dan menerbitkan dividen secara rutin setiap tahunnya selama tahun penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap periode economic value added, (2) kepemilikan public memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap economic value added, (3) kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap economic value added, (4) kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap economic value added, (5) struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah) secara simultan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap economic value added.