Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang hubungan antara kemiskinan dengan pengeluaran pemerintah, pertanian, dan faktor-faktor lainnya pada daerah pedesaan di propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan pada tahun 1993 hingga 2005. Metode yang dipakai adalah OLS dengan menggunakan model rekursif data panel. Hasil penelitian ini adalah kenaikan produktivitas dan hujan merupakan variabel yang paling mempengaruhi penurunan kemiskinan, sedangkan kenaikan nilai tukar petani dan pertumbuhan penduduk membuat kemiskinan meningkat. Kenaikan upah buruh tani dan pekerja nonagrikultur menurunkan angka kemiskinan secara secara tidak signifikan.

---

Objectives of this study are to identify relationships between poverty with government expenditures, agriculture, and other factors in rural villages in North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, South Kalimantan, and South Sulawesi from 1993 to 2005. This thesis uses OLS method with recursive data panel model. Result of this research is that an increase in productivity and rainfall will decrease rural poverty significantly. Moreover, increasing income for farm labor and percentage of nonagricultural workers will decrease rural poverty, but not significantly. In the other side, the relation between farmers term of trade and population growth are positive and not significant.

Abstrak :
Pembiayaan kesehatan dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah, khususnya pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting dengan adanya kebijakan desentralisasi pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun perkapita, sumber pembiayaan, bagaimana peruntukan dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran dan antar program, serta diketahuinya resource gap dalam pembiayaan program prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang menjadi Finance Intermediares pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi tahun anggaran 2003, hasil analisis menunjukan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah alokasi tahun anggaran 2003 adalah Rp. 80.960.838.900 dan 64.17% nya bersumber dari APBD, sedangkan pembiayaan kesehatan perkapita adalah Rp. 26.744/kapital tahun. Dilihat dari peruntukannva, balk pembiayaan di Kabupaten, Dinas Kesehatan dan RSU, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional. Proporsi belanja investasi dan pemeliharaan di Kabupaten maupun di Dinas Kesehatan hampir berimbang, sedangkan di RSU alokasi belanja pemeliharaan sangat kecil, bahkan pemeliharaan gedung dan pelatihan tidak dianggarkan. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp. 41.174/ kapital tahun) maka dibandingkan alokasi dana yang tersedia terdapat resource gap sebesar Rp. 43.683.563.300. Disamping itu dari perhitungan input cost untuk 2 program prioritas, tidak didapatkan resource gap untuk P2TB Paru dan terdapat resource gap sebesar Rp. 11.180.000 untuk penanggulangan DBD (Demam Berdarah Dengue). Namun, bila biaya personel, gaji dan investasi dimasukkan dalam perhitungan, resource gap ternyata cukup tinggi. Kesulitan dalam perhitungan resource gap adalah dalam upaya mencocokkan Komponen Biaya dari dana yang tersedia dibandingkan kebutuhan dana. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan perkapita bagi penduduk Tangerang dan memperkecil resource gap perlu dipertimbangkan efisiensi internal, realokasi antar unit pengguna dan program atau mobilisasi dana dengan mekanisme penyesuaian tarif pelayanan di Instansi Pemerintah dengan melihat kemampuan masyarakat membayar (ATP). Daftar Bacaan : 30 (1990 - 2003)

---

Analysis of The Government Expenditures for Health in Tangerang District, Fiscal Year 2003. (A District Health Account Approach)Health financing in the era of regional autonomy strongly depends on the commitment of regional governments, in particular the government resources. The regional health financing system needs to be evaluated and developed so that the main issues concerning regional health financing, such as mobilization of funds, allocation of funds, and financial efficiency, could be well implemented to ensure the equity, quality and sustainability of the region's health development. The availability of health financing data becomes very important with the decentralization of health services, to facilitate the process of policy making and strategic planning of regional health financing. The analysis of the government expenditures for Health in Tangerang District has never been analyzed before, this research is a mean to find out the budget allocation for Health in one fiscal year totally and per capita, the sources of funds, the proportion of uses of fund within health programs, uses of fund by type of expenditures and line items, and to identify the resource gaps in the financing of priority health programs. This research is carried out in the District Health Office of Tangerang District and other related institution, as finance intermediaries for government contribution for health. This study used a District Health Account approach. Analysis of health financing is carried out from the data of fiscal year 2003. Analysis shows that the total source of government health expenditure in fiscal year 2003 amounts to Rp. 80.960.838.900,- with 64.17 % originating from the regional budget of Tangerang District, whilst the per capita health expenditure is Rp. 26.744,-per capita per year. As judged by the usage of funds allocated to the District Health Office and the Regional Public Hospital, the proportion of funds used for public service exceeds that used for staff needs, with the greatest proportion of funds allocated for operational expenses. The proportion of funds for investment and maintenance in the Regional Health Service is almost equal, whilst the allocation of funds for maintenance in the Regional Public Hospital is minimal, even funds for the maintenance of buildings and training programs are not allocated. Compared to World Bank estimated figure (health expenditure should be Rp.41.174 per capita per year) there is a resource gap of Rp. 43.683.563.300 per year. Besides, from the calculation of input cost of two priority programs, there is no resource gap for the Tuberculosis Eradication Program and Rp. 11.180.000 for the Control of Dengue Hemorrhagic Fever Program. However, if we include the investment and salary, the resource gap will be quite high. We found difficulties in matching the line item of the fund available (DHA) and fund needed (input cost). To fulfill the total requirement of per capita health needs of the population of Tangerang District and to minimize the resource gaps, the author suggests the need to improve internal efficiency financing, inter-program reallocation of funds, the reassessment of health services costs and tariffs, and the improvement of health services quality.

Abstrak :
Padi merupakan komoditi pangan paling penting di Indonesia karena merupakan bahan pangan pokok bagi 255,6 juta orang dan memberikan lapangan pekerjaan pada sekitar 56,8 juta orang. Banyak faktor dapat membatasi pertumbuhan padi, seperti faktor sosial ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor sosial ekonomi, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, hibah mesin, serta pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi merupakan faktor inputyang dapat meningkatkan produksi padi. Sementara itu, faktor lingkungan, curah hujan, sebagai proksi dari perubahan iklim dapat memberi efek positif atau negatif pada produksi padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang berperan dalam produksi padi di Indonesia menggunakan data panel periode 2007-2016. Hasil regresi menunjukkan bahwa pupuk, irigasi, subsidi benih, dan hibah mesin pertanian memiliki dampak yang signifikan dan positif secara statistik terhadap produksi padi di Indonesia dan wilayah Non-Jawa, dan hanya mesin pertanian yang secara signifikan mempengaruhi produksi padi di wilayah Jawa-Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kebijakan dan anggaran pemerintah pada pupuk dan irigasi yang memiliki elastisitas koefisien tertinggi serta memberikan lebih banyak mesin pertanian untuk wilayah Jawa-Bali. Produksi padi di Indonesia masih tergantung pada curah hujan, sehingga untuk mencegah efek perubahan iklim, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang terkait dengan sumber air. Penelitian ini menggunakan data tahunan sehinggatidak didapatkan angka curah hujan yang optimal. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan jumlah curah hujan dari188 mm untuk Indonesia, 155 mm untuk Non Jawa dan 105 mm, dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap produksi padi. ......Paddy is the most important food crop in Indonesia as it is the staple food for 255.6 million Indonesian people and providing seasonal income for about 56.8 million people. Several factors can limit the growth of paddy production, such as socioeconomic and environmental factors, Socioeconomic factors, such as seed subsidies, fertilizer subsidies, machinery grants, and rehabilitation of irrigation could increase output of paddy production by providing input to the plant. Meanwhile, environmental factors including rainfall as proxy of climate change could have a positive or adverse effect on paddy production. This study aims to analyze the determining factors responsible for the increase in the yield of paddy production in Indonesia, using panel data for the period 2007–2016. The regression results show that fertilizers, irrigation, seed subsidies, and machinery grants have a statistically significant and positive impact on paddy production in Indonesia and Non-Java area, and only machinery that have significantly influenced on paddy production in Java-Bali area. These findings suggest that the government has to strengthen the policy and budget on government expenditures, especially fertilizers and irrigation which the highest coefficient elasticity and giving more machinery for Java-Bali area. Paddy production in Indonesia is still depending on rainfall, thus to prevent the effect of climate change, government need to strengthen the policy that related to water source. Since using yearly data, in this research we cannot get an optimum rainfall. Thus, the increase or decrease the number of rainfall from188 mm for Indonesia, 155 mm for Non Java and 105 mm, could give positive and negative impact to paddy production.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh keberlimpahan sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga melihat transparansi pemerintahan di negara-negara ASEAN antara tahun 2000 sampai 2018. Penelitian ini membuktikan bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah memiliki transparansi yang lebih rendah dalam sistem pemerintahan mereka daripada negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam berlimpah dan negara-negara yang berlimpah sumber daya ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dengan menggunakan regresi panel data fixed effect, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif dari pendapatan sumber daya alam ke transparansi, yang juga dipengaruh oleh pengeluaran pemerintah. Selain itu, pendapatan sumber daya alam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif juga khususnya pada pendapatan sumber daya diffuse (hasil pertanian dan ekspor makanan). ...... This study analyzes the effect of the resource abundance on economic growth through government transparency on ASEAN countries between 2000 and 2018. This research proves that countries that have abundant natural resources have lower transparency in their government systems than countries that do not have abundant natural resources, and these abundant countries have low economic growth. By using fixed effect panel data regression, the results of this paper show a negative relationship from natural resource revenues to transparency, which also influenced by government spending. Furthermore, natural resource revenue negatively affects economic growth as well, particularly in diffuse resources (agricultural products and food exports).

Abstrak :
Teori yang berlaku umum menyatakan bahwa kelimpahan sumber daya ekonomimengakibatkan dampak ekonomi yang merugikan. Namun, penelitian empirisberpendapat bahwa siklisitas dari bauran kebijakan fiskal suatu negara menentukanapakah negara tersebut dapat mengambil manfaat dari kelimpahan sumber dayatersebut, terutama komoditas energi. Berfokus pada Indonesia, studi ini mengujiapakah kebijakan fiskal bersifat countercyclical atau procyclical. Penelitian inimenggunakan regresi ECM dari tiga periode sampel: 1970-2019, 1970-1998, dan1999-2019 untuk menginvestigasi sifat kebijakan fiskal Indonesia terhadap hargakomoditas energi dan melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Indonesia cenderungbersifat procyclical terhadap harga komoditas energi selama era Orde Baru danacyclical selama era Reformasi. Lebih lanjut, dari perbandingan dengan Norwegiadan Nigeria, ditemukan bahwa melakukan bauran kebijakan fiskal yangcountercyclical relevan dalam memanfaatkan potensi dari komoditas energi.Bauran tersebut termasuk menjaga bantalan fiskal dan mengelola pengeluarannegara dengan menerapkan aturan fiskal dan menciptakan dana komoditas. ......The general theoretical notion is that economic resource abundance results inadverse economic repercussions. However, empirical research has argued that thecyclicality of a country's fiscal policy mix determines whether the country can usurpthe benefits from said resource abundance, especially energy commodities, or not.Focusing on Indonesia, this study examines whether the country's fiscal policyfollows countercyclicality or procyclicality. This paper utilizes ECM regressions ofthree sample periods: 1970-2019, 1970-1998, and 1999-2019 to investigate thenature of Indonesia's fiscal policy toward energy commodity prices and conductbenchmarking with other countries. The results show that Indonesia's governmentexpenditures tend to be procyclical towards energy commodity prices during theOrde Baru era and acyclical during the Reformasi era. Furthermore, frombenchmarking with Norway and Nigeria, it is discovered that conductingcountercyclical fiscal policy mixes is pertinent in usurping the benefits from energycommodities. Those mixes include preserving fiscal buffers and managingexpenditures by implementing fiscal rules and creating a commodity fund.

Abstrak :
ABSTRACT
Belanja pemerintah pusat sebagai komponen terbesar belanja negara memiliki peran penting dalam menentukan output nasional dan mempengaruhi alokasi dan efesiensi sumber daya ekonomi. Peningkatan idealnya diikuti dengan pola penyerapan yang responsive. penyerapan anggaran yang masih menumpuk pada akhir tahun mengindikasi kan bahwa pelaksanaan anggaran belum optimal, bahkan dapat menyebabkan kerugian negara secara ekonomis. Penumpukan pencairan dana tersebut juga terjadi pada satuan kerja lingkup kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta V. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daktor faktor penyebab penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis faktor. Hawsil penelitian menunjukkan bahwa penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup KPPN Jakarta V disebabkan oleh delapan faktor yaitu administrasi perbendaharaan, pelaksaan pengadaan, perencanaan anggaran, persyaratan teknis pendukung, jadwal pengadaan, sumber daya manusia, kompetensi dan mutasi pejabat.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah benar terjadi fenomena flypaper effect atau tidak untuk studi kasus di Indonesia, menganalisis jenis belanja mana yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat, serta menganalisis perilaku pemerintah daerah dalam menanggapi apabila terjadi peningkatan atau pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Analisis pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap belanja daerah dibagi menjadi nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Objek penelitian ini adalah 542 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi, 93 Pemerintah Kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten selama tahun 2011-2017. Variabel dependen yang digunakan, yaitu belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, variabel independen yang digunakan, antara lain DAU, DAK, DBH, PAD, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah PNS Daerah, variabel dummy DBH (1 = DBH Naik; 0 = DBH Turun), variabel dummy (1 = daerah maju ; 0 = daerah tertinggal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten dalam hal belanja modal dan belanja pegawai terjadi fenomena flypaper effect dan pemerintah daerah kurang menggali potensi penerimaan daerahnya. Respon pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat bersifat simetris, implikasinya pengurangan dalam transfer pemerintah pusat akan mengurangi belanja pemerintah daerah. Namun, untuk belanja barang dan jasa tidak terjadi fenomena flypaper effect dan peningkatan maupun pengurangan dari transfer pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan dalam merealisasikan belanja barang dan jasa. Belanja daerah yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat adalah belanja pegawai secara nasional.

---

This study aimed to test whether the true phenomenon of the flypaper effect or not to case studies in Indonesia, analyzing the type of expenditure which are the most affected by the intergovernmental transfer, analyze the behavior of the local government in response to an increase or a decrease in intergovernmental transfers from the Central Government. Analysis of intergovernmental transfer is divided into National, Provincial Government, City Government, and Regency Government. The object of the research is 542 local government consisting of 34 Provincial Government, 93 City Government, and 415 Regency Government during the years 2011-2017. The dependent variables used, i.e., capital expenditures, personel expenditures, goods and services expenditures. Meanwhile, the independent variable used, i.e., DAU, DAK, DBH, PAD, area, population, the number of civil servants of the region, dummy variables (1 = increased of DBH; 0 = decreased of DBH), dummy variables (1 = for developed regions; 0 = for underdeveloped regions). The results showed that the National, Provincial Government, City Government, and Regency Government in terms of capital expenditures and personel expenditures occurring phenomenon of flypaper effect and local government less seeking to find the potential PAD. Local government response to the intergovernmental transfer of Central Government are symmetrical, the implications of reduction in the transfer of Central Government will reduce local government spending area. However, for goods and services expenditures is not occurring the phenomena flypaper effect and the increase or reduction of the intergovernmental transfers from the Central Government has insignificant affect to the realization of expenditure goods and services. Type expenditures which most affected by the intergovernmental transfers from Central Government is personel expenditure nationally.

Abstrak :
Kebijakan Transaksi Non Tunai (TNT) bertujuan mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menekan pemborosan belanja fiskal daerah sehingga tercapai tujuan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TNT terhadap rasio kinerja belanja Pemerintah Daerah (Pemda). Analisis menggunakan data panel selama periode 2012 – 2019 di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan mencakup data laporan keuangan dan data organisasi Pemprov DKI Jakarta serta data pendukung tingkat Kecamatan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Variabel kontrol yang turut mempengaruhi rasio efisiensi yaitu kebijakan penetapan pagu uang persediaan dan jumlah pegawai pada level SKPD. Sedangkan, variabel kontrol berupa program kerja hanya mempengaruhi kinerja rasio efektifitas belanja di SKPD dan variabel kontrol jumlah SDM dan populasi penduduk untuk tingkat Kecamatan. ......The Non-Cash Transaction Policy (TNT) has purposed for boosting the performance of regional financial management and reduce waste of regional fiscal spending so that the objectives of the fiscal decentralization policy can be achieved. This study aims to analyze the effect of TNT's policy on the performance ratio of local government spending (Pemda). The analysis uses panel data during the period 2012 - 2019 in the Regional Work Units (SKPD) and the DKI Jakarta Provincial District. The data includes financial report and organizational data of DKI Jakarta Provincial Government and District’s data published by the Central Statistics Agency (BPS) of DKI Jakarta Province. The control variables that significantly affect to the efficiency ratio are the policy to set a limit of petty cash and the number of employees at the SKPD level. Meanwhile, the number of program only affects the performance of the expenditure effectiveness ratio at SKPD and the number of employees and population at the District level

Abstrak :
Ada empat tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesis ini. Pertama, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia. Pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowlodge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Dimensi penting tersebut terangkum dalam indeks pembangunan manusia. Kedua, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan. Ketiga, melihat apakah ada pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Empat, mengkaji nilai-nilai Islam dalam mengatasi permasalahan umat yang terkait dengan kemiskinan. Data yang diteliti adalah data panel yang menggabungkan data cross section (data antar propinsi) dan data time series tiga tahunan (tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005). Data tersebut diperoleh dari beberapa hasil publikasi BPS, serta data dari APBD masing-masing propinsi. Penelitian ini menggunakan beberapa metode data panel (Pooled Least Square/PLS, metode efek tetap/MET dan metode efek random/MER). Selanjutnya akan dipilih metode yang paling tepat dari ketiganya dengan menggunakan uji Chow, Hausman dan uji LM. Dari ketiga metode yang digunakan tersebut terpilih masing-masing metode untuk menjawab tiga penelitian, yaitu: Pertama, metode PLS merupakan metode terbaik yang digunakan untuk tujuan pertama. Hasil metode PLS menunjukkan bahwa arah koefisien negatif yang tidak sesuai dengan hipotesis. Artinya, pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Kedua, random efek merupakan metode terbaik untuk tujuan kedua. Penggunaan metode tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Gambaran ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) masih rendah sehingga sangat sulit untuk bisa meningkatkan pembangunan manusia maupun untuk pengurangan kemiskinan. Terakhir, random efek terpilih menjadi metode terbaik untuk tujuan ketiga. Berdasarkan metode tersebut diketahui bahwa pembangunan manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, konsep pembangunan manusia setidaknya sudah mendekati nilai-nilai Islam dalam mengatasi kemiskinan.

---

This thesis has fourth main purposes to be assessed. Firstly, to examine the impact of the Indonesian government expenditures in public sector (i.e. education and health sectors) to the human development. Secondly, to assess the impact of the Indonesian government expenditures in public sector (i.e. education and health sectors) impact to poverty. And thirdly is to examine the impact of human development to poverty. And the last, is to examine poverty reduction in Islamic values. This study is using panel data from BPS (Indonesia Central Bureau of Statistics) publications and APBD from each province. Panel data is a combination data between cross section and time series data. The cross section data used in this study are the APBD from 33 provinces in Indonesia and the time series data is the 3 yearly data from 1996, 1999, 2002 and 2005. Three panel data methods (Pooled Least Square, Fixed Effect and Random Effect) are used in this study. The best method from those three methods will be chosen using Chow, Hausman and LM tests. From those three methods this study finds the best method for each purpose. First, Pooled Least Square method is the best method to purpose number one. It proves that there is negative correlation between the government expenditures and human development. It means that the government expenditures in sector public (education and health sectors) will not give the same impact on the human development. This result is contrary with the thesis hypothesis. Second, Random Effect method is the best method to purpose number two. It also shows the government expenditures in sector public (education and health sectors) will not give the same impact on poverty. The government expenditures in education and health sectors are still low so it cannot give significant impact to boost human development and diminish poverty. And the last, Random Effect method is the best method to purpose number three. It gives positive result in which it proves that human development will give significant impact to reduce poverty. Concept of the human development is compatible with Islamic values.

Abstrak :
Infrastructures play a crucial role in economic development and poverty reduction. The economic crisis in 1997-98 severely curtailed the government?s capacity to maintain the existing infrastructures, which could adversely affect the prospects for future economic development and poverty reduction in the country. This study provides an overview of the changes in the availability of village-level infrastructures and public services during the economic crisis. The findings indicate that there were mixed trends in the availability of different types of infrastructures and public services. Furthermore, the changes in the availability of certain infrastructures or public services differ across urban and rural areas as well as between Java-Bali and the outer islands. In the era of regional autonomy, it is essential to involve the regional governments in infrastructure development planning, management, and maintenance. This would relieve some burdens from the central government.