Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan struktur pemerintahan sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah berimplikasi pada perubahan peran dan fungsi lembaga-Iembaga publik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin luas, baik secara kuantifatif maupun kualitatif, sejalan dengan berkurangnya kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan. Dengan demikian, pada pemerintah daerah telah terjadi penambahan jumlah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang kemudian harus dikelola sendiri tanpa adanya keterlibatan pemerintah pusat secara langsung didalamnya. Perubahan di tingkat kelembagaan tersebut, selanjutnya mempengaruhi pola manajemen sumberdaya aparatur pemerintahan, termasuk didalamnya adalah sistem pendidikan dan pelatihan untuk para pemangku jabatan struktural di pemerintah daerah, karena perluasan kewenangan memerlukan tingkat kompetensi yang semakin tinggi dari para penyelenggara pemerintahan tersebut. Bagi pemangku jabatan eselon II di daerah propinsi, kabupaten dan kota, karena peran dan fungsinya sebagai eksekutif, maka prasyarat kompetensi yang dimiliki adalah kompetensi eksekutif, bukan kompetensi para pelaksana dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pihak lain. Berkaitan dengan pengembangan kompetensi pemangku jabatan eselon II di daerah tersebut, realita menunjukkan bahwa praktek pendidikan dan pelatihan pimpinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Petatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 199/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, telah memposisikan eselon II pemerintah daerah setingkat dengan eselon II pemerintah pusat. Dengan demikian kompetensi pemangku jabatan eselan II di daerah dipandang tidak setara dengan kompetensi eksekutif di pusat, yakni para pemangku eselon I.

Abstrak :
Aparatur pemerintah daerah adalah merupakan roda bagi terselenggaranya pemerintahan yang mandiri dan bertanggung jawab. Kesiapan aparatur merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu daerah dalam melaksanakan otonomi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mempunyai profesionalitas yang baik. Konsep profesionalitas dalam diri aparat dilihat dari 2 aspek yaitu responsifitas dan inovasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan yang bersifat deduktif, yaitu berangkat dari sebuah teori dan berusaha menguji teori tersebut secara objektif. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui profesionalitas aparatur di BAPPEDA Kota Depok dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 45 orang responden yang merupakan pegawai dari dinas-dinas di Kota Depok yang mendapatkan pelayanan dari BAPPEDA Kota Depok. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai mean (rata-rata) berada pada rentang nilai 2,5 - 3,25 atau berada pada nilai skala 3 sehingga profesionalitas aparatur BAPPEDA Kota Depok dinilai cukup atau memiliki profesionalitas yang cukup. Apabila dilihat dari nilai t hitung = 67,102 > nilai t tabel (44; 0,025) = 0.2000, karena t hitung > nilai t tabel atau bisa juga dilihat nilai sig. 0.000 < 0.025 maka Ho ditolak. Jadi rata-rata profesionalitas Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok termasuk dalam kategori baik. ......Local government apparatus is a wheel for the implementation of self-governance and responsible. Readiness of the apparatus is of a great importance in determining the success or failure of a region in implementing autonomy in accordance with applicable laws. The Government apparatus in carrying out its duties and functions should have a good professionalism. The concept of professionalism within the apparatus self viewed from 2 aspects that are responsiveness and innovation. The approach used in this study is a quantitative approach, which is deductive approach, which departs from a theory and trying to test the theory objectively. Writing aims to know the apparatus professionalism in BAPPEDA of Depok City in carrying out the work in accordance with the duties and functions. Collecting data in this study conducted by distributing questionnaires to 45 respondents who are employees of departments in Depok City who get service from BAPPEDA of Depok City. From the results of this study obtained a mean is in the range of values from 2.5 to 3.25 or are on the scale of 3 so that the apparatus professionalism of BAPPEDA of Depok City judged enough or have enough professionalism. When viewed from the value t count = 67.102 > table value of t (44; 0.025) = 0.2000, because the t count > t table value or it could be seen the value of sig. 0000 < 0025 then Ho is rejected. So the average of Apparatus professionalism Regional Development Planning Board (BAPPEDA) of Depok City included in good category.

Abstrak :
ABSTRACT
This article discusses how inclusive development is translated into policy and regional development planning. Perspectives used are that of the regional government apparatus in-charge of development planning. As a strategic actor in decision making, those in charge of development planning hold an important role in determining what counts as inclusive development, who the targets are, and how such inclusivity could be realized through development programs. The research was conducted in Bandung Regency, one of the regions that experience rapid economic growth, as well as one that is facing the challenges of poverty and the decline of environmental support capacity. The method that was used in this research is the quantitative method to discover the perceptions of government apparatus, which afterwards are confirmed through textual analysis of regional development planning documents. From this initial research, development planning process is suspected to not have optimal public participation, as well as to not have involved marginalized groups, so that policies and programs are less able to accommodate several strategic regional issues. Therefore, there is a need to create a comprehensive effort towards achieving an inclusive development agenda as the primary goal in Bandung Regency development.

Abstrak :
Penelitian ini menfokuskan perhatian terhadap upaya Pemerintah Kota Depok mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji upaya-upaya Pemerintah Kota Depok dalam memberdayakan aparaturnya. Pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah dan Pengembangannya. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang penempatan aparatur Pemerintah Daerah, yang meliputi : Kesesuaian penempatan/ Jabatan pegawai dengan Tatar belakang pendidikan, keterampilan/keahlihan dan kesesuaian penempatan pegawai dengan beban pekerjaan, serta pengembangan aparatur yakni melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 97 orang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan sampel acak berstrata (stratified random sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya dilengkapi dengan wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data kuantitatif yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase yang disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan aparatur lebih didasarkan pada pemerataan kuantitas pada setiap unit organisasi tanpa memperhatikan prioritas unit organisasi mana yang lebih membutuhkan. Disamping itu penempatan pegawai masih kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan/keahlian pegawai. Dalam hal pengembangan aparatur, Pemerintah Kota Depok belum menunjukkan komitmen yang serius. Hal ini dilihat dari kecilnya alokasi dana pengembangan SDM (aparatur), sehingga Pemerintah Kota Depok kurang memberikan kesmpatan kepada pegawai untuk melanjutkan/mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok belum melakukan upaya-upaya yang serius dalam hal pemberdayaan aparatur. Hal tersebut mengisyaratkan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah ke depan di Kota Depok belum akan berjalan sebagaimana mestinya, bila tidak dilakukan upaya-upaya yang sistematis dalam hal pemberdayaan aparatur Pemerintah Kota Depok.

---

This research was focused its attention on the effort of the City Administration of Depok to anticipate the regional autonomy. This research is conducted by examining the how the City Administration of Depok empower its apparatus, the empowerment of local government and its development. To answer the research problem, this study examine the placement of local government apparatus that cover: suitability of placement /position of civil servant with their educational background, skill, and the suitability of the civil servants with their work load, and the apparatus development through formal and non formal education. The type of research employed in this study is descriptive-quantitative. The number of samples in this research was 97 persons. The technique ofthe sampling is stratified random sampling. Data collection was conducted using questioner as its main instrument completed with interview and library study. Then, qualitative data were gained and processed with analysis technique of descriptive-quantitative and presented in the table. Results of the research indicated that the apparatus placement is more based on the quantity distribution ofeach organization unit regardless the priority of which organization unit that more needs them. In addition, the civil servant placement is less suitable with their educational background and skill. In the case of apparatus development, the Administration City of Depok has yet to show a serious commitment. Is was seen from the little fund allocation for the human resources of the apparatus so that the City Administration of Depok less pay attention to opportunity to continue / take formal and non formal. Hence, it can be concluded that the City Administration of Depok has yet to make a serious effort in developing its apparatus. This implied that the implementation of regional autonomy of Depok in the future will have not run as it is expected, when a systematic effort of apparatus development of the Administration City of Depok is not conducted.