Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peningkatan biaya pengelolaan sampah membuat pemerintah mengeluarkan Perda Kabupaten Sleman No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan yang membuahkan hasil kenaikan tarif retribusi hingga mencapai 100%. Dengan kenaikan tarif yang tinggi mengakibatkan timbulnya masalah di masyarakat baik dari sisi petugas gerobak sampah maupun wajib retribusi nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Retribusi Persampahan/kebersihan di Kabupaten Sleman dan apa apa saja yang menjadi kendala dalam proses implementasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang di lakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Retribusi Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Sleman tidak berjalan dengan baik dan kendala utama yang menghambat proses ini adalah ketidaktegasan pemerintah membuat implementor leluasa untuk melakukan penyimpangan. ......The increasing cost of waste management made the local government of Sleman District issued a local regulation Number 13/2011 concerning on Garbage Disposal that regulate the increasing waste management fee reaching 100%. Some basic societal problems were emerged that affecting both the wheelie bin officer, as well as public whom should pay the fee. This research is trying to analyze the implementation of the garbage disposal fee in Sleman District as well as identifying some obstacle in the implemtation process. Descriptive qualitative data collection method is chosen to be the approach of this study by collecting data from literature review and field studies using in-dept interview technique and observation. At the end of this study, researcher conclude that the implementation of garbage disposal fee in Sleman District in not running well and the main contraints that hinder the implementation process is the government’s indecisions which resulted in deviation by some groups.

Abstrak :
Industri otomotif merupakan kelompok industri yang merefleksikan kinerja industri suatu negara. Tidaklah mengherankan jika pemerintahan suatu negara akan mengeluarkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan arah strategi industri otomotif tersebut. Terlebih lagi industri otomotif memberikan sumbangan devisa sangat besar bagi negara produsennya. Tesis ini dikembangkan terutama untuk melihat kejelasan arah strategi industri otomotif di Indonesia. Berbagai kebijakan otomotif yang telah dikeluarkan selama ini terlihat tidak konsisten dan tidak koheren. Sejak awal, pemerintah menggunakan pendekatan strata industrialisasi subsitusi impor terhadap industri otomotif sehingga industri ini sarat proteksi. Pemerintah cenderung memberikan perlindungan kepada pelaku industri otomotif sehingga industri ini menjadi industri bayi (infant industry) yang manja. Terkesan pula pelaku industri sebagai kelompok penekan (pressure group), memiliki peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi arah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam industri otomotif. Kekuatan tesis ini terletak pada pendekatan studi analysis kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan, yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Untuk mempertajam analisis tesis ini memfokuskan diri pada proses pemantauan atau dampak suatu implementasi kebijakan otomotif khususnya terhadap industri dan pasar otomotif selama rentang waktu 1990 sampai 1998. Alasannya, dalam kurun waktu ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penting di sektor otomotif yang arahnya berbeda dari kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, dan berdampak sangat luas terhadap arah strategi industrialisasi dan pasar otomotif di Indonesia. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar digunakan sebaga acuan untuk menjawab : bagaimana implikasi kebijakan pemerintah pada industri kendaraan bermotor roda empat terhadap perkembangan industri otomotif dan pasar otomotif. Dalam studi kebijakan ini ditemukan kebijakan otomotif selama kurun waktu 1990 sampai 1998 memberikan pengaruh terhadap industri otomotif berupa : pertama, tinggi rendahnya pencapaian nilai kandungan lokal tidak terlepas dari besar-kecilnya permintaan pasar terhadap produk otomotif tersebut, Pengorbanan dari sisi investasi dan teknologi dapat ditopang jika produk tersebut memenuhi skala ekonomis. Dengan tingginya permintaan pasar maka produsen akan berupaya mengikuti program kandungan lokal untuk memperoleh insentif dari pemerintah. Terbukti prosentase nilai kandungan lokal tertinggi terdapat pada kendaraan niaga sebagai kendaraan yang memiliki angka penjualan tertinggi. Kedua, untuk mencapai prosentase nilai kandungan lokal tertinggi, maka produsen akan berupaya memenuhi komponen penyumbang nilai kandungan lokal terbesar. Terbukti, motor penggerak dan chassis body - sebagai komponen dengan nilai prosentase terbesar, adalah komponen yang paling banyak diraih oleh produsen untuk memperoleh program insentif. Hasil ini juga menunjukkan besarnya minat investor untuk memperoleh insentif dari pemerintah yang berarti adanya pengurangan pajak dan bea masuk terhadap produk otomotif yang dihasilkan. Ketiga, program insentif kandungan lokal ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap sikap ATPM untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan efisiensi apabila: semua kenaikan ongkos produksi dapat dibebankan kepada konsumen dan profitability masih dapat terjamin; (2) economic of scale tidak dapat terpenuhi,; (3) pesaing domestik lain masih belum menawarkan harga yang kompetitif dan harga produk pesaing luar masih jauh lebih tinggi serta dihambat oleh PPn-BM tinggi. Terhadap pasar otomotif, penelitan ini membuktikan terdapatnya hubungan yang sangat erat antara produksi yang ditawarkan (supply) dengan daya serap pasar (demand secara keseluruhan, pasar otomotif Indonesia mengalami over demand atau daya serap pasar (permintaan) lebih besar dari pada produksi (penawaran), kecuali 1992 dan 1995, menunjukkan tingginya daya serap masyarakat Indonesia terhadap produk otomotif. Bahkan, ketika terjadi krisis moneter sekalipun. Sayangnya, tingginya daya serap pasar tidak didukung tingginya nilai ekspor. Total rasio ekspor masih sangat kecil terhadap total penjualan nasional. Kenyataan ini membuktikan lemahnya posisi Indonesia, baik terhadap prinsipal asing maupun lemahnya daya saing produk otomotif buatan Indonesia di pasar otomotif dunia. Tesis ini sekaligus memperlihatkan adanya dominasi yang sangat kuat tiga kelompok usaha terhadap penjualan produk otomotif selama satu dasawarsa. Dominasi ketiga kelompok usaha ini berpotensi besar ke arah pembentukan pasar oligopoli (kartel) dalam bisnis otomotif Indonesia. Akhirnya, peneliti berharap hasil penelitian terhadap implikasi kebijakan industri otomotif selama rentang waktu 1990 sampai 1998 ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan sehingga arah kebijakan industri yang dibuat akan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.