Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Bunmei Kaika policy which was applied by the Meiji regime motivated a kind of feminism understanding upon grups of men and women. The understanding was followed by many individual movements that were aimed at the fighting for equality between men and women in various aspects of life. The preliminary movement that was done individually then developed towards a movement that shaped a wider social net through the estabilishment of women organization"

"ABSTRACTTugas Akhir ini membahas tentang pengaruh gerakan perempuan dalam keberhasilan legalisasi aborsi di Uruguay. Dalam penjelasannya nanti, akan dianalisis bagaimana RUU Hak Seksual dan Reproduksi yang telah dijatuhi veto oleh presiden Tabare Vazquez pada tahun 2008, namun dapat dilegalisasi di bawah kepemimpinan presiden Jose Mujica pada tahun 2012. Penelitian ini akan melihat peluang-peluang politik apa saja yang mendorong dilegalisasinya aborsi di Uruguay. Mulai dari keberadaan organisasi-organisasi perempuan, kaukus perempuan dalam parlemen, dan presiden yang menjabat.

---

ABSTRACTThis thesis will explore the strategy of woman movements on the success of the legalization of abortion in Uruguay. The central analysis will be on how the draft of the Sexual and Reproductive Law that had been vetoed by President Tabare Vazquez in 2008 was re appealed and legalized under the government of President Jose Mujica in 2012. This writing will look on the political opportunities that support the legalization of abortion in Uruguay, such as the existence of woman organizations, the woman caucus inside the parliament, and the political views of the serving president."

"Strategi Gerakan Perempuan Indonesia Menjelang Pemilihan Umum 1999: Studi tentangPendidikan Pemilih Perempuan, tabel, wawancara, gambar.Studi mengenai Pendidikan Pemililih Perempuan menjelang pemilihan urnuml999 masihsedikit jumlahnya. Studi ini menjadi penting karena akan memberikan pemahaman bambahwa fenomena-fenomena politik yang terjadi mcnjelang reformasi, juga melibatkanaktivitas perempuan di dalamnya. Aktivitas perempuan tcrsebut telah melibatkan lebihkurang 500.000 sukarelawan perempuan yang tcrsebar di seluruh wilayah Indonesia padamasa transisi tcrsebut.Tesis ini akan melihat Pendidikan Pemilih Perempuan yang muncul menjelang pemilihanumum I999 tcrsebut dan perspektif perempuan. Konsep-konsep yang dipergunakandalam menganalisa kcmunculan Pendidikan Pemilih Perempuan tersebut adalah konsepperempuan dan negara, untuk melihat posisi pcrempuan Indonesia; konsep gender gapuntuk menganalisa partai polidk pcscna pemiiihan umum; konsep Perilaku PolitikPerempuan untuk melihat bagaimana orientasi politik pemilih pcrempuan; dan konsepgerakan pcrempuan, untuk membuktikan bahwa substansi Pendidikan PemilihPcrempuan tersebut adalah sebuah upaya strategis dalam pemberdayaan perempuan.Ada beherapa alasan mengapa muncul Pendidikan Politik Perempuan menjelangpemilihan umum 1999 ini, yakni adanya momen refonnasi, kurangnya kesadaranperempuan atas hak-hak politik mereka, kurangnya representasi perempuan dalamIembaga pengambilan keputusan, budaya patriarki yang melahirkan politik maskulin,pilihan politik perempuan yang masih konscrvatitl dan partai politik peserta pemilihanumum yang kurang peka terhadap masalah perempuan.WVE sebagai gerakan perempuan mempunyai sifat gerakan yang bersifat kepentingansuaiegis gender, yaitu sebuah gerakan yang ingin memperbaiki posisi pcrempuan yangselama ini tersuhordinasi dau mengalami diskrilninazlzi di betbagai bidang karena pcrangendemya. Isu yang dipcrgunakan untuk menggerakkan perempuan-percmpuan te-rsebutadalah vote/suara, karena jumlah pemilih perempuan yang mencapai 57% dan mereka.mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam mcncmukan masa depan bangsa.Suara/vare ini digmmakan scbagai aiat untuk menekan partai politik agar lebih peduliterhadap permasalahan perempuan. Namun, gender gap yang diharapkan belumterwujud, karena cdukasi yang diberikan bam sampai pada taraf kognitii"

"Penelitian ini membahas tentang gerakan perlawanan perempuan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS Grup Sinarmas dalam mempertahankan hak tanah ulayat masyarakat selama tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan teori politik contentious dan konsep ekofeminisme. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis guna menggali motif dan pengalaman perempuan yang sifatnya personal dan kolektif terkait gerakan perlawanan perempuan melawan korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik contentiou terjadi akibat adanya klaim lahan ulayat dari para perempuan dan ijin konsesi dari PT.WKS Grup Sinarmas yang melahirkan sejumlah aksi kolektif Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yang solid dan efektif, salah satunya demonstrasi dengan membuka pakaian. Penggunaan teori politik contentious relevan untuk memotret keseluruhan gerakan perlawanan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, sementara konsep ekofeminsime digunakan mampu menjelaskan posisi perempuan yang sejalan dengan hubungan relasi perempuan yang erat dengan lingkungan di sekitarnya.

---

This study discusses the women's farmer resistance movement of the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri against PT. WKS Group Sinarmas in defending community customary land rights during 2017-2020. This study uses the theory of contentious politics and the concept of ecofeminism. The research method uses qualitative methods with a feminist perspective to explore women's personal and collective motives and experiences related to the women's resistance movement against corporations. The results showed that contentious politics occurred due to customary land claims from women and concession permits from PT. WKS Sinarmas Group created several solid and effective collective actions by the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, one of which was an undressing demonstration by the women farmers. The use of the theory of contentious politics is relevant for portraying the entire resistance movement of the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, while the concept of ecofeminism is used to explain the position of women which is in line with women's close relationship with the environment around them."

"RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah menjadi arena pertarungan ideologis baru antara aktivis hak perempuan dan kelompok konservatif di Indonesia. Sebagai kubu yang menolak, kelompok perempuan Muslim konservatif, khususnya Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), telah menghidupkan wacana anti-feminisme dengan menyebut bahwa RUU P-KS adalah proyek politik feminis yang bias Barat, anti-keluarga, sekaligus bertentangan dengan Islam, Pancasila, dan budaya bangsa. Melalui studi literatur dan wawancara dengan beberapa perwakilan organisasi perempuan yang menolak ataupun mendukung RUU P-KS, serta mengombinasikannya dengan argumen Meyer dan Staggenborg (1996) tentang countermovement, penelitian ini menemukan bahwa gerakan perempuan konservatif yang menguat di sepanjang pembahasan RUU P-KS adalah bentuk ekspresi kekhawatiran atas meluasnya paham feminisme, sekaligus hasil dari koalisi renggang beragam elemen Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa ide ketahanan keluarga dan pembelaan atas moralitas merupakan bentuk framing utama yang digunakan gerakan perempuan konservatif untuk terlibat dalam proses legislasi RUU P-KS, sekaligus memperoleh dukungan publik.

---

Sexual Violence Elimination Bill (RUU P-KS) has become the arena for a new ideological battle between women's rights activists and conservative groups in Indonesia. As a counter one, conservative Muslim women's groups, especially the Indonesian Family Love Alliance (AILA), has revived anti-feminism discourse by saying that RUU P-KS is a feminist political project that is Western biased, anti-family, and simultaneously contradicts Islam, Pancasila, and national culture. Through literature studies and interviews with several representatives of women's organizations who reject and support the RUU P-KS, as well as analyzing it with the arguments of Meyer and Staggenborg (1996) about countermovement, this study has found that strengthened conservative women’s movement throughout the deliberation of RUU P-KS was an expression of concern over the widespread feminism ideology. Besides that, it also affected by a coalition of various Islamic elements in Indonesia. On the other side, this research also shows that family resilience notion and the protection over morality are formed as main framing used by conservative Muslim women to be involved in RUU PKS legislation process, and at the same time, obtained supports from public."

"Tesis ini membahas mengenai gerakan perempuan radikal asal Ukraina bernama Femen yang melakukan protes dengan menggunakan strategi topless. Hal menarik dalam penelitian ini adalah bahwa ide dan strategi topless tersebut mampu membawa Femen memperluas jejaring gerakan secara transnasional, khususnya di negara-negara Eropa. Dalam proses internasionalisasi gerakan, penelitian ini menggunakan teori dari Keck & Sikkink tentang Advocacy Networks dan Finnemore & Sikkink tentang International Norms. Hambatan dan tantangan sering dialami selama proses internasionalisasi Femen untuk tetap mempertahankan ide dan strategi gerakan yang menganggap musuh utamanya adalah patriarki dengan tiga manifestasinya, yaitu; kediktatoran, agama dan industri seks. Hasil penelitian ini adalah bahwa kemunculan Femen mengindikasikan dua hal. Pertama, bahwa kesadaran perempuan terhadap opresi tubuh karena sistem patriarki telah sampai pada level radikal. Kedua, bahwa gerakan-gerakan yang bertujuan mengembalikan peran perempuan sebagai subjek otonom dan terlepas dari pengaruh dominasi telah menemukan titik pentingnya. .....This thesis discusses Ukraine radical women's movement named Femen which employs "topless" strategy in their protests. The interesting point in this study is that "topless" as the idea and strategy capable of conveying Femen to expand its influence to transnational networks, particularly in European countries. In the process of movement internationalization, this study uses theories by Keck & Sikkink about "Advocacy Networks" and Finnemore & Sikkink about "International Norms". The obstacles and the challenges are often experienced during the process of internationalization of Femen to retain the idea and strategy that consider patriarchy as the main enemy, with three manifestations, namely: dictatorship, religion and sex industry. Result of the study shows that the emergence of Femen indicates two things. First, the awareness of women against oppression of the body because of the patriarchal system has arrived at the radical level. Second, the movements that aim to restore the role of women as autonomous subjects and aside from the influence of dominance have reached the important point."

"Peningkatan kasus pemerkosaan di India terjadi terus-menerus setiap tahunnya membuat isu ini signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial baru,  perspektif feminisme radikal dan politik tubuh untuk menjelaskan peranan feminis dan gerakan perempuan India. Pemerkosaan di India dilihat sebagai manifestasi budaya patriarki yang mengakar di dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan feminis dan gerakan perempuan India dalam memengaruhi pembentukan undang-undang yaitunya Undang-Undang Anti Pemerkosaan di India tahun 2013. Feminis dan gerakan perempuan India berharap pengesahan undang-undang yang baru dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan perempuan. Akan tetapi, pengesahan undang-undang ini tidak dapat mengatasi pemerkosaan di India yang dibuktikan dengan data statistik meningkatnya pemerkosaan di India setiap tahunnya pasca disahkannya Undang-Undang Anti Pemerkosaan di India tahun 2013.

---

The increasing of rape cases in India each year makes this phenomenon becomes significant in India. This research employs theory of new social movements, the perspective of radical feminism dan body politics to explain the role of feminism and the impact of Indian womans movement. Rape is seen as a manifestation of Patriarch Culture that rooted in the Indian society. This research aims to see the role of feminism and the Indian womans movement in the formulation of Anti-Rape Law in 2013. Feminist and the women in India build upon this Law as a solution to rape cases that happened in India. But as a matter of fact, this Law is not a solution for the rape cases, its proven with the statistics data that that there is still escalation each year even if the Law itself is passed in 2013."

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."