Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penemuan teknologi pemisahan atom menjadi nuklir tetap menjadi sumber inspirasi dan juga kekhawatiran, karena penemuan teknologi nuklir ini di satu sisi dapat memberikan solusi ke banyak negara untuk dijadikan sumber energi, namun disisi lain teknologi nuklir ini dapat dijadikan senjata nuklir yang sangat mematikan. Di bulan Juli 2005, Presiden George W. Bush Jr. dan Perdana Menteri Manmohan Singh melakukan pertemuan bilateral yang mencapai kesepakatan bahwa kedua negara menyetujui untuk bekerjasama dalam mengembangkan program teknologi energi nuklir. Kesepakatan antara Amerika dan India tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Bush, dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada India ketika negara tersebut melakukan uji coba senjata nuklir di tahun 1998. Sanksi ekonomi tersebut sendiri telah dicabut setelah serangan 911 karena India mendukung kebijakan luar negeri Presiden Bush, namun demikian pemerintah Amerika tetap tidak bisa memberikan bantuan dalam hal teknologi nuklir yang bertujuan damai karena terbentur oleh undang-undang Amerika yang tidak membolehkan memberi bantuan program nuklir kepada negara yang tidak menandatangani Perjanjian Non Proliferasi Nuklir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang menggambarkan bagaimana perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. terhadap program nuklir yang dimiliki oleh India.

---

The discovery of atom fission technology into nuclear has become an inspiration yet at the same time the source of worry, since nuclear could be a source of energy and a lethal weapon. On July 2005, President George W. Bush Jr. met Prime Minister Manmohan Singh on a bilateral meeting and they agreed to a cooperation between two countries which include nuclear cooperation. These cooperation showed a change on American foreign policy under the presidency of George Bush, Jr, where previously under the Clinton administration, American government dropped sanctions to India when they did nuclear tests in 1998. These sanctions had been lifted after the 911 event, since India has been fully supported on President Bush Jr?s foreign policy. Even so American government still could not give aid to India regarding nuclear program because of the American law that prohibit aid to countries who are not a signatory parties to the Non Proliferation Treaty. This is a descriptive research that try to describe how the change of united states? foreign policy under the presidency of George W. Bush Jr. toward Indian nuclear program.

Abstrak :
Pada tahun 1973, Amerika Serikat (AS) mengesahkan kebijakan praktik aborsi. Hal ini ditentang oleh sebagian masyarakat AS yang tidak menyetujui adanya praktik aborsi, sehingga masyarakat AS menjadi terpolarisasi menjadi dua, yaitu kelompok pendukung aborsi atau American Ways dan kelompok penentang aborsi atau New Christian Right (NCR). Penelitian ini mengambil pengesahan praktik aborsi oleh George W. Bush pada tahun 2003 sebagai lingkup penelitian. Sejak pengesahan kebijakan aborsi tahun 1973, tokoh-tokoh NCR berusaha menentang dan memperjuangkan menuntut pemerintah agar membatalkan atau mencabut kebijakan tersebut. Tokoh-tokoh NCR berpendapat bahwa praktik aborsi merupakan tindakan dosa dan dapat mengakibat pada kematian. Namun, dalam memperjuangkan pelarangan praktik aborsi tokoh-tokoh NCR memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan ideologi dan kepentingan bisnis. Dalam kepentingan ideologi, tokoh-tokoh NCR memandang aborsi sebagai tindakan berdosa dan dilarangkan oleh agama sehingga pandangan tersebut dinilai konservatif oleh sebagian kalangan masyarakat yang mendukung aborsi. Sedangkan dalam kepentingan bisnis, Tokoh-tokoh NCR melihat bahwa adanya peluang memperkaya kekayaannya melalui pengalihan dana dari anggaran pemerintah untuk aborsi yang tidak terpakai ketika pengesahan pelarangan praktik aborsi. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh NCR berusaha mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan dan mengesahkan pelarangan praktik aborsi.

---

In 1973, the United States (US) policy endorsed the practice of abortion. This was opposed by some people who are not approved the practice of abortion, so that US society became polarized into two, it is American Ways and the New Christian Right (NCR). The Research took the legalization of abortion ban by George Walker Bush in 2003 as the scope of the research study. Since the legalization of abortion policy in 1973, NCR figures sought to oppose and fight demanded the government to cancel or revoke the policy. The NCR figures believes that the practice of abortion is an act of sin and resulted in death. In addition, in the fight for the prohibition of the abortion, NCR figures has two interests, it is the interest of ideology and business interests. In the interest of ideology, NCR figures regard abortion as an act of sin and prohibited by religion, so that views are considered conservative by some people who support abortion. While in the interest of the business, NCR figures to see that the opportunity to enrich his wealth through the diversion of government funds for abortion unused when the endorsement prohibition of the practice of abortion. Therefore, NCR figures tried to influence the government to make and approve banning of abortion.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempercepat kebijakan pemerintah George W Bush atas rencana penarikan pasukan Amerika Serikat di Irak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data-data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan terkait yang dimuat dalam beragam publikasi seperti jurnal, buku, majalah, bahan internet, dan surat kabar. Dalam upaya menjawab permasalahan penelitian diatas penelitian ini menggunakan teori element-element of power yang diajukan oleh Vandana. Didalam penelitian ini ditemukan bahwa tahun 2007, Amerika Serikat mengalami kemunduran ekonomi. Dengan indikator kemunduran ekonomi tersebut, antara lain : jatuhnya nilai tukar Dollar terhadap Euro, naiknya harga minyak dunia, serta terjadinya kredit macet dalam industri perumahan di Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan Bank Sentral Amerika Serikat harus melakukan pemotongan suku bunga. Disamping itu penyebab lain terjadinya inflasi di Amerika Serikat ialah masalah efisiensi anggaran, dimana pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk invasi Amerika Serikat ke Irak. Perubahan situasi politik juga terjadi di Amerika Serikat dimana Partai Demokrat berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 2006 dan menduduki mayoritas Kongres di Amerika Serikat. Sehingga pemerintah George W Bush selalu mendapatkan halangan atas berbagai kebijakannya terutama masalah Irak. Hal ini disebabkan karena Partai Demokrat adalah partai yang sangat menentang invasi Amerika Serikat ke Irak Disamping itu opini publik Amerika Serikat juga menentang penyerangan Amerika Serikat ke Irak, karena menurut mereka, invasi tersebut telah bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan telah menelan korban sipil terlalu banyak di pihak Irak dan juga korban dari tentara Amerika Serikat. Masyarakat internasional juga menentang invasi tersebut. Bentuk penentangan tersebut ialah berbagai pertemuan diadakan oleh negara-negara di dunia yang menolak invasi Amerika Serikat ke Irak. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi dan berbagai persetujuan untuk mendesak keluarnya pasukan Amerika Serikat dari Irak agar masyarakat Irak dapat membangun kembali negaranya. Dari berbagai keterangan diatas, dapat dilihat bahwa kemunduran ekonomi, situasi politik, opini publik, dan keterlibatan kekuatan internasional merupakan faktor-faktor yang mempercepat kebijakan pemerintah George W Bush atas rencana penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak. Meskipun demikian, keterlibatan kekuatan internasional tidak begitu signifikan pengaruhnya terhadap kebijakan domestik Amerika Serikat. Karena sesungguhnya masalah ekonomi, situasi politik, dan opini publik adalah elemen-elemen ataupun instrumen dalam penentuan kebijakan dalam negeri suatu negara. ......This research discusses about the factors which quiken the policy of George W Bush rules on the plan of United States forces draw in Iraq. It is descriptive research, and the data used is secondary data. These data were compiled based on various of publication such as journal, books, magazines, internet sources, and newspaper. In the effort to answer the problems above, this research used the theory of the elements of power as promoted by Vandana Shiva In this research, founded that in 2007, the United States suffered the economic reduces with the indicators such as : the fall of Dollar exchange for Euro, the increasing of world oil price, and the jamming of the debt in real estate industry in United States. These cause the Central Bank of the United States must accomplish some interest rate cuts. Beside other causes for inflation in United States, the budget efficiency, where the government of United States has issued such enormous budget for its invasion in Iraq. The changes of political atmosphere also happened in United States where Democrate Party succeded to win the general election in 2006 and has majority seats for Congress in United States. So that, the rule of George W Bush has some obstractions for his policies especially for Iraq crisis. This is caused that Democrate is the party which is very opposite againts the invasion of the United States to Iraq. In addition, the United States public opinions againts this invasion, according to them, has been opposite againts the human rights and suffered a lot of casualties either Iraqis or American soldier. The international communities disagree in this. It is proven, various meets and talks have been held by whole countries rejected this invasion, and they have resulted some declarations and agreements to push United States forces out of Iraq in order Iraqis can rebuild their country. Based on above, it can be seen that economic reduces, political atmosphere, public opinions, and the involvement of international powers are the factors which quiken the policy of George W Bush rules on the plan of United States forces draw in Iraq. Therefore, the involvement of international powers are not so significant for the influences of the United States domestic policy. Because economic problems, political atmosphere and public opinions are the only elements or instruments for the internal policy affairs in a country.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam sejarah dipaparkan bahwa Inggris, Eropa bahkan Amerika mendukung realisasi proyek zionisme. Tetapi dukunganya tidak sekuat dan strategis Amerika Serikat. Terlebih lagi pada era George W Bush, yang mana idiosyncratic pemimpin Amerika ini berasumsi bahwa dunia ini anarki, sehingga harus diimbangi dengan cara menambah power agar Amerika dapat survive. George W Bush juga membantu dalam mengangkat wibawa zionisme, yaitu dengan mendoktrin sejumlah pandangan negatif terhadap Arab dan kaum muslim dalam emosi publik Amerika dan kebudayaannya, yang secara langsung atau tidak langsung, menyebabkan keberpihakan mereka kepada Israel dan gerakan zionisme. Arti panting hubungan Amerika Serikat dengan Israel dapat dianalogikan dengan membangun satu sekutu yang tepat, baik dan ideal secara moral untuk menentang kekuatan lain yang menjadi lawan Amerika, yakni anti demokrasi dan komunis. Pola ini dapat disetarakan pula dengan pemikiran persekutuan Amerika-Israel sebagai kubu yang benar melawan pihak lain yang salah. Untuk menguatkan hubungannya ini Israel menggunakan suatu lembaga lobi di Gedung Putih yang biasa dikenal dengan AIPAC. Lobi Israel memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah terkait dengan keamanan dan eksistensi Israel, yang secara umum diketahui bahwa Amerika sebagai sebuah negara adidaya tentu sangat berpengaruh, karena bagi siapa saja yang mengambil peran untuk mempengaruhi Amerika, keuntungan akan didapatkan. Namun ternyata ada beberapa peristiwa atau fakta dimana lobi tidak berperan. Fakta-fakta yang dikemukakan dalam penelitian ini, menunjukan bahwa yang abadi adalah faktor kepentingan suatu negara, karena Amerika Serikat mempunyai kepentingan ideologi, politik, ekonomi dan pertahanan di Timur Tengah serta mencari sparing partner, dalam hal ini adalah Israel untuk mewujudkan misinya di Timur Tengah. Agar misi tersebut dapat terealisir Amerika Serikat harus mempertahankan eksistensi Israel dari acaman dunia Arab.

---

ABSTRACT
Historically, it is exposed that England, Europe even USA support the realization of Zionist project. But the support is not as strong and strategic as USA. Mostly in George W bush era, which idiosyncratic of this US leader assumed this world is anarchy, so must be balance by maximizing power so America can survive, George W Bush also helps and rises Zionism prestige, by doctrine amount of negative view about Arab and Moslem in American public emotion and culture directly or indirectly. It causes their side with Israel and Zionist movement. Important meaning of USA affairs with Israel can be analogized by building a right good and ideal alliance morally to against other force which become USA enemy, democracy opponent and communist. This pattern also can be paralyzed with American-Israel alliance perspective as the right entrenchment against the wrong one. To empower this affair, Israel uses a lobby institution in White House, known as AIPAC. Israel's lobby has objectives to influence American foreign policy in Middle East. It related with Israel security and existence, commonly known USA as powerful country obviously so influenced. For any one take part to influence USA, they'll get the advantage. But there are some evidence or facts where lobby couldn't take part. The facts show the eternal is a country's interest factor, and for this research USA has ideology, politic, economy, and defense interest in Middle East and finding sparing partner, in this case Israel. To bring the mission in become reality, USA must defenses Israel's existence from Arabic world threat .

Abstrak :
Pemilihan umum tahun 2000 di Amerika Serikat telah terlaksana. Tetapi terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini, yaitu: mengapa partisipasi para pemilih dalam pemilihan presiden di Amerika relatif terbatas hanya sekitar 50% - 55 % dari suara pemilih, mengapa partai yang memenangkan kursi presiden tidak menjamin partai tersebut mempertahankan kemenangan sebelumnya di Kongres: DPR (The House of Representative) dan Senat, Mengapa Presiden terpilih Amerika dengan dukungan a plurality (Majority electoral college) belum tentu merebut dukungan a majority (popular votes) atau mengapa kandidat yang memperoleh dukungan populer votes tidak terpilih sebagai presiden Amerika, dan apakah makna penyelesaian sengketa politik hasil pemilihan presiden 2000 di Mahkamah Agung Negara Bagian Florida dan Mahkamah Agung Federal Amerika (U.S. Supreme Court) ? Pembahasan dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan kuantitatif, dengan mengandalkan kesahihan informasi dan data kepustakaan. Pemilihan dilakukan sebagai perwujudan dari sistem demokrasi konstitusional yang dianut Amerika Serikat. Sistem demokrasi konstitusional memberi pengertian bahwa kebebasan, perwakilan, dan pembatasan kekuasaan pemerintah bersandar pada demokrasi dan konstitusi. Demokrasi menggambarkan pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan berdasarkan aturan mayoritas (majority rule). Sedang konstitusi menyatakan pembatasan pada kekuasaan demokrasi, dalam batasan bahwa suara mayoritas yang memerintah tidak akan meluas menindas minoritas. Dalam demokrasi partisipasi politik merupakan suatu cara seseorang menyatakan, menentukan, atau mengungkapkan kemampuan dirinya menciptakan nilai-nilai kemanusiaannya dalam sebuah pemilihan. Pemilihan diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan dengan aturan-aturan: winner takes all, the single-member district system, the plurality and majority rule, the Electoral College. Dalam pemilihan umum tahun 2000, dilakukan pemilihan presiden yang diikuti oleh kandidat Presiden George W.Bush dari Partai Republik dan Al Gore dari Demokrat yang memperebutkan 538 suara elektoral, dengan partisipasi 105.326.325 rakyat pemilih. Juga diadakan pemilihan 435 anggota DPR (the House of Representative) yang diikuti oleh 835 kandidat , dan 34 Senator yang diikuti oleh 75 kandidat. Ternyata kubu Al Gore mengklaim hasil penghitungan suara para pemilih di Florida, yang saat itu juga merupakan negara bagian yang paling terakhir merampungkan penghitungan suara. Sehingga terjadi persengketaan di Pengadilan. Setelah melalui beberapa tahap persidangan termasuk oleh Mahkamah Agung Florida, akhirnya Mahkamah Agung Federal memutuskan sengketa hasil penghitungan suara ini, dan George W. Bush dinyatakan terpilih sebagai Presiden Amerika ke-43.

---

Al Gore V. George W. Bush in U.S. President Campaign 2000: Conflict of General Election Result in FloridaThe 2000 General Election in United State has been held. But there were some problem that became the main topic in this thesis, i.e. : why the participation of voters in president election in United State relatively limited only range for 50%-55% of voters, why the party who was winning the president chair were not guaranteeing that party to maintain its former victory in Congress; The House of Representative and Senate, Why the selected American President with the support of plurality (Majority electoral) was still not certain to gain majority support (popular votes), or why did the candidates who had gain popular votes support was not selected as the American President, and what is the mean of resolution for politic conflict of the 2000 general election result at the Supreme Court of Florida State and at the U. S. Supreme Court? The discussion was held based on qualitative approach, by counting on the legality of information and literature data. Election was held as manifestation of the constitutional democracy system, which was believed in United States. It provides a comprehension that the government's freedom, representative, and authority limitation was lie on democracy and constitution. Democracy described the formed government as government based on majority rule. Whereas, the constitution stated that in limitation of democracy power, the governing majority vote will not expand and oppress the minority. Democracy of politic participation is a certain method to state, determine, or express his ability about creating his humanity values i n one election. United State organized the election regularly and continuously by rules of: winner takes all, the single-member district system, the plurality and majority rule the Electoral College. On the general election in the 2000 years, the president election were participated by the candidate of Republican Party, President George W. Bush and Al gore of the Democrats Party, which was struggling for 538 Electoral Votes. Also, the election of 435 House of Representative members, which were participated by 835 candidates, and 34 Senators which was participated by 7 5 candidates. It turned out t hat t he Al Gore entrenchment claimed the vote enumeration of the electors in Florida, which in that time was also the last state in completing its vote enumeration. Then there were accusations in the court. After passing several stages of court session including by the Florida Supreme Court, and finally the Federal Supreme Court decide that in this dispute of vote enumeration result, George W. Bush was declared as the 43nd American President.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS dalam konflik Israel-Palestina khususnya pada saat masa Presiden Bush, serta menjelaskan faktor-faktor eksternal dan internal AS yang berubah dan tidak dapat diabaikan pada saat itu sehingga membuat AS melakukan adaptasi dalam perilakunya. Dalam hal ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah perilaku kebijakan AS sebagai satu-satunya negara yang mengalami perubahan secara signifikan dalam doktrin dan kebijakan luar negerinya setelah peristiwa serangan teroris tanggal 11 September 2001. Adaptasi perilaku AS, merupakan respon AS terhadap perkembangan di lingkungan eksternalnya yaitu peningkatan eskalasi konflik di wilayah pendudukan di Palestina, adanya tekanan dari negara-negara asing termasuk dari negara-negara yang merupakan "sekutu dekat" AS di kawasan serta strategi ofensif yang dijalankan oleh Perdana Menteri Israel Ariel Sharon sejak tahun 2001. Di samping itu, adaptasi perilaku AS tersebut juga merupakan respon AS atas perkembangan di lingkungan internalnya yaitu adanya keprihatinan anggota Kongres/Senat serta publik domestik AS, adanya kekhawatiran kehilangan momentum positif proses perdamaian di Timur Tengah serta adanya kekhawatiran menurunnya koalisi global anti terorisme di kalangan Pemerintah AS. Pembahasan mengenai permasalahan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran sebagai alat analitis.Dengan menggunakan pendapat Rosenau yang mengaitkan antara tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dengan respon terhadap aksi dari lingkungan eksternal dan internal serta penjelasan bahwa kebijakan luar negeri perlu dipikirkan sebagai suatu proses adaptif, pendekatan sistem politik David Easton, Mochtar Mas'oed dan Hoisti mengenai komponen kebijakan luar negeri serta teori yang dikemukakan Howard Lentner bahwa dalam mencapai tujuan politik luar negerinya, suatu negara mengalami serangkaian penyesuaian yang tetap yang terjadi di dalam negara maupun antara negara dengan situasi yang dihadapi, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut. Hasil dari penulisan ini adalah adaptasi perilaku AS diwujudkan dalam beberapa penyesuaian kebijakan luar negeri AS mengenai konflik Israel-Palestina, yang mencapai puncaknya pada peluncuran roadmap pembentukan dua negara sebagai penyelesaian terhadap konflik Israel-Palestina pada tanggal 30 April 2003. Dalam roadmap disebutkan bahwa realisasi pengakhiran konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan penghentian kekerasan dan tindakan terorisme, dengan pemimpin Palestina yang mampu secara tegas mengambil tindakan melawan tindakan teror dan mampu untuk membangun demokrasi berdasarkan toleransi dan kemerdekaan, kesediaan Israel untuk melakukan apa yang diperlukan bagi berdirinya negara Palestina dan diterimanya oleh kedua pihak suatu wilayah pemukiman sebagaimana telah diatur dalam roadmap tersebut. Peluncuran roadmap perdamaian merupakan wujud adaptasi kebijakan Presiden Bush pada tingkat perilakulaksi dalam konflik Israel-Palestina, dimana sebelumnya Presiden Bush selalu menolak thrill tangan langsung untuk menggerakkan proses perdamaian. Presiden Bush kini mengulurkan tangannya langsung dengan meletakkan kapasitas dan pengaruh AS untuk membuka kembali solusi politik yang selama lebih dari dua tahun tertutup rapat.

Abstrak :
ABSTRAK
Lobby Yahudi merupakan mitos yang tak dapat dipungkiri kekuatannya dalam mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat (AS), terutama kebijakan luar negeri negerinya terhadap Timur Tengah. Lobby Yahudi dikenal sebagai lobby yang paling efektif dan disegani oleh para petinggi di Amerika Serikat serta memiliki pengaruhpengaruh yang kuat dalam sistim pemerintahan di AS, lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif maupun lembaga-lembaga non-pemerintah dan media massa. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah kekuatan lobby Yahudi dan pola hubungannya dengan pemerintahan George W.Bush sehingga berhasil mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, contohnya dalam kasus Invasi AS ke Irak. Dalam menganalisa permasalahan, penulis menggunakan teori-teori, yaitu teori lobby dari Mc.Eneny yang mendefinisikan lobby dan aktivitas lobby sebagai upaya untuk mempengaruhi undang-undang atau kebijakan pada tingkat federal. Teori ini didukung oleh teori lobby menurut Richard Hall yang menekankan lobby sebagai bentuk subsidi yang membantu para pembuat keputusan dalam mempromosikan kepentingankepentingan anggota dan kelompok-kelompoknya. Teorinya juga memperhitungkan preference-centered lobbying dimana lobby dan kontribusi kampanye jarang mengubah posisi pembuat keputusan. Menumt hipotesa penulis, Lobby Yahudi effektif mempengaruhi lingkungan eksekutif maupun legislatif Amerika Serikat, terbukti dengan keberhasilannya mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri pemerintahan George W.Bush, khususnya dalam meng "goal"kan Invasi Amerika Serikat ke Irak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan riset kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data dan infonnasi dari buku-buku, majalah, surat kabar, dan web-site. Dalam upaya memahami, penulis melihat perpasalahan dari perspektif masyarakat yang diteliti (verstehen). Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kelompok etnis minoritas Yahudi dengan kekuatan "lobby" nya, penulis melampirkan data-data mengenai etnis Yahudi di Amerika Serikat sebagai data pendukung.

---

ABSTRACT
The Jewish lobby in America is like a myth that cannot be denied regarding its powerful influence on American Foreign Policy, mainly on the Middle East. The Jewish lobby is generally recognized and acknowledged as the most powerful, effective lobby in ' America. The Jewish lobby in America is widely respected by its leaders due to its huge influence on the U.S. government's political system - the Executive and Legislative branches as well as the mass media. This research investigates the Jews' lobby powerful relationship with the United States Government under Bush Administration and their successful in influencing US foreign policy to the Middle East, in the case of the US invasion to Iraq. In analyzing problems, I applied a theory of Lobby by Mc. Eneney which defines lobbying and lobbying activities as a weapon to influence the bills or policies to the highest federal level. This theory is supported by the theory of lobby by Richard Hall which is stressed to believe that lobby is a form of subsidy which helps to promote the interest of its constituents. This theory also considered as a preference centered lobbying in where lobby and contribution campaign rarely change positions in the decision making. In my hypothesis, the Jews lobby is effective and powerful influence on executive and legislative branches of the United States Government proved by the success of influencing American Foreign Policy during George W. Bush Administration, especially in its goal to the US Invasion to Iraq. This research applies qualitative methods based on library research from collected data and information from books, magazines, newspapers, journals, and websites. In order to identify and better understand the issues, the "Verstehen" method has been applied whereby the problem has been visualized from the perspective of the community that has been investigated. To measure the success of the Jewish minority with their lobby power, attached herewith is supportive data about Jews in the U.S.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai film-film Hollywood yang telah digunakan sebagai instrumen pemerintah dalam menyebarkan ide national security state AS sejak tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Departemen Pertahanan sebagai bagian dari pemerintah memiliki peran dalam menghasilkan citra militer yang baik sebagai identitas geopolitik dan mengeksplorasi bagaimana praktik tersebut sebagai salah satu aspek penting dalam proses sekuritisasi AS. Analisis ini melihat bagaimana relasi Pentagon-Hollywood merupakan kunci dari jaringan Military-Industrial-Media-Entertaiment Network, di mana sebuah film digunakan sebagai alat untuk perekrutan, hubungan masyarakat militer, dan mungkin juga membawa beberapa keuntungan komersial. Pentagon menggunakan sebagian besar film Hollywood untuk mempopulerkan wacana militer, kepahlawanan, dan kepemimpinan AS.

---

ABSTRACT
This thesis examines Hollywood movies that have been used by the US government as an instrument to propagate the dominant idea of U.S. national security state since 1945. This explanative research uses qualitative method. It examines the role that the U.S. Department of Defense plays in producing popular images of military power and geopolitical identity and explores how these practices become important aspect of the process of securitization in the U.S. The analysis looks at how the Pentagon- Hollywood connection represents a key in the Military-Industrial-Media-Entertaiment Network, where movies are simultaneously being used as a tools for recruitment, military public relations, and perhaps also bring in some degree of commercial profit. Pentagon utilizes the theme of major Hollywood films to popularize discourses of military superiority, heroism, and American leadership.