Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Teknologi intranet portal semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatan teknologi intranet dirasakan oleh perusahaan sebagai suatu hal yang mutlak dan perlu dilakukan. Perlunya suatu tempat atau sarana yang sentral sebagai pusat segala informasi mengenai perusahaan dan aktifitasnya menjadi kebutuhan utama. Dengan adanya intranet maka kebutuhan mengenai sumber informasi perusahaan dan karyawan akan terpenuhi. PT. VICO Indonesia, sebuah perusahaan minyak dan gas bumi menyadari kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, suatu perancangan intranet portal yang terencana dengan baik akan menghasilkan website atau portal yang komplit dan komprehensif. Penelitian ini akan membahas mengenai perancangan intranet portal yang diperlukan oleh VICO sebagai pintu masuk dalam mendapatkan informasi dan dokumen perusahaan, system penataan muatan atau isi portal yang segar, menarik dan terkini. Serta membahas mengenai penerapan knowledge management dalam Intranet Portal.

---

In past few years, we have taken considerable interest in the technology of intranet portal. Using the intranet technology is a must and needed by organization. The requirement of centralized corporate information become a primary need. Having an intranet portal will accomplish the needs of information both company and employee. PT. VICO Indonesia as an oil and gas company, had been realized this unrefuse requirement. Therefore, they need an integrated and comprehensive plan to enhance the existing unstructured website. The objectives of this document is to get a reference in designing the VICO Intranet portal as one stop information gateway, the management of content to obtain the content which is attractive and up to date and an implementation of knowledge management onto intranet portal.

Abstrak :
Metode yang digunakan PT. PLN PLN sebagai penyedia pasokan listrik Negara dalam menanggulangi pelanggan yang melakukan tunggakan masih harus dilakukan oleh pekerja dengan mendatangi pelanggan. Pihak PLN mendatangi industri yang menunggak dan memasangkan segel pada Alat Pembatas dan Pengukur APP yaitu berupa MCB dan KWH meter. Jika pelanggan belum juga dapat membayar tagihan listrik pada jatuh tempo setelah pelakasanaan pemutusan sementara maka pihak PLN melakukan pemutusan rampung dimana seluruh perangkat distribusi listrik dari PLN dilepaskan.Dengan mengaplikasikan teknologi Machine to Machine M2M maka suatu perangkat dapat saling berkomunikasi. Untuk mengefisiensikan kinerja PLN dalam menindaklanjuti pelanggan yang menunggak maka dibuat suatu sistem menggunakan teknologi WiFi dan seluler yang dapat mengontrol mikrokontroler untuk memberikan perintah memutus-sambungkan pasokan listrik kepada pelanggan. Dengan komunikasi data menggunakan Wifi, rata-rata waktu penundaan respon alat untuk melakukan pemutusan listrik adalah 4.32 detik. Sedangkan rata-rata waktu penundaan untuk pengiriman notifikasi SMS kepada pelanggan dengan menggunakan Wifi adalah 18.62 detik. Apabila dilakukan komunikasi data dengan teknologi seluler, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemutusan listrik adalah 26.52 detik. Sedangkan rata-rata waktu penundaan pengiriman notifikasi SMS kepada pelanggan dengan teknologi seluler adalah 38.9 detik. Kedua jenis komunikasi data tersebut mengakibatkan sistem ini tidak dapat berjalan secara realtime. ......PT. PLN Persero is one of company who arrangements the power supply in Indonesia into overcome the arrears customer where the technician should come. When customer did not paying the bill after the due date, it can make arrears. If it happens then the PLN will breaking the power for temporary which he come to the customer and sealing the Alat Pembatas dan Pengukur APP , it consist of MCB and KWH meter. If customer did not paying until next periode since breaking the power then PLN will fetching all of the power distribution. So that, the power is off.Machine to Machine M2M Technologies enable the communication between the devices. As follow up the customer who did not paying the bill, it should be build the system which can control the microcontroller automatically. Using WiFi technology and cellular technology as data communication to giving command on off for electricity. Average delay to breaking off the power supplies using WiFi communication is 4.32 seconds and for SMS notification to user is 18.62 seconds. Based on testing result, average delay to breaking off the power supplies using cellular communication is 26.52 seconds and for SMS notification to user is 38.9 seconds. The system is not realtime due to this testing result.

Abstrak :
X.25 merupakan protokol yang paling populer dan banyak digunakan di jaringan komunikasi data saat ini, dan didesain untuk menjadi antarmuka antara divais pada ujung bagian pengguna (end-user device) dan sebuah jaringan, di mana divais pada ujung pengguna ini dapat berupa terminal data, dan jaringannya berupa jaringan data packet switching. Untuk ISDN, terminal pengguna (biasanya) berupa terminal suara (telepon), dan jahngannya (biasanya) berupa jaringan suara packet switching. Banyaknya perkembangan pada X.25, menyebabkan pilihan (options), pelayanan dan fasilitas, serta banyak protokol dan pelayanan OSI yang lebih baru dapat dioperasikan dengan menggunakan X.25. Sedangkan ATM merupakan inovasi teknis yang menjadi standar pada kerja dart B-ISDN. ITU-T, ANSI dan ATM Forum telah memilih ATM sebagai spefikasi pada B-ISDN untuk persiapan operasi konvergensi, multipleksing dan penyambungan. ATM Merupakan teknologi masa depan karena dapat mendukung bit-rate yang besar (sampai 600 Mbps). ATM menggunakan besar PDU (Protocol Data Unit) yang tetap, sehingga mempunyai kelebihan berupa kehandalan yang bisa diperkirakan, delay transmisi dapat diperkirakan, buffer-nya menggunakan besar yang tetap dan juga lebih mudah diimplementasikan pada perangkat keras dibanding penggunaan teknologi dengan besar PDU yang bervariasi. Dalam membentuk jalur komunikasi antara jaringan yang berbasis protokol X.25 dengan B-ISDN berbasis ATM, hendaknya perlu memperhatikan beberapa karakteristik unik dad X.25 dan ATM. Dan proses pengeliminasian perbedaan antara kedua protokol tersebut juga perlu dilakukan, agar pertukaran informasi dapat berlangsung seakan-akan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Skripsi ini bertujuan untuk memvisualisasikan kerja suatu gateway untuk membangun suatu jembatan komunikasi yang optimal antara jaringan berbasis protokol X.25 dengan B-ISDN berbasis ATM, berdasarkan rancangan algoritma komunikasi antara kedua jaringan tersebut.

Abstrak :
Dalam konteks hubungan antara SMS dan penyedia konten, ada dua cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, yaitu Pull dan Push. Dalam skenario Pull pengguna akan mengirim keycode tertentu kemudian sistem milik penyedia konten akan merespon dengan mengirimkan konten yang diminta. Sedangkan pada skenario Push penyedia konten akan melakukan broadcast konten ke kumpulan nomor yang terdaftar. Kebanyakan penyedia konten akan mem-broadcast konten mereka begitu saja tanpa memiliki mekanisme untuk mengontrol proses, status pengiriman, serta tingkat kesuksesan pengiriman itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka skripsi ini dibuat yaitu untuk merancang bangun suatu sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan proses push/broadcast, sehingga saat kondisi jaringan di sisi operator sedang sibuk broadcast dapat dihentikan sementara untuk dapat dilanjutkan kemudian saat kondisi memungkinkan. Dari hasil skripsi ini tergambar bahwa tingkat keberhasilan proses broadcast (push) ditentukan oleh beberapa kondisi, diantaranya adalah cara broadcast serta waktu saat broadcast dilakukan. Dua hal ini adalah parameter yang bisa dimonitor dan dikendalikan. Dari hasil pengujian dan analisa didapat bahwa proses push tanpa delay (cara broadcast dilakukan, waktu idle antara dua proses pengiriman yang berurutan) yang dilakukan pada peak-hour (waktu saat broadcast dilakukan) hanya memiliki success-push-rate rata-rata sebesar 37%, sedangkan jika cara yang sama dilakukan diluar peak-hour maka success-push-rate akan meningkat menjadi rata-rata 96%. Jika cara broadcast diubah dengan menambahkan delay 1 detik saja, maka success-push-rate akan meningkat menjadi 100%, dan hasil ini tidak terpengaruh oleh waktu saat broadcast dilakukan, saat peak-hour atau diluar peak-hour.

---

In relationship between SMS and content provider, there is two ways that related to how a content delivered to end user, Pull and Push. Pull process is initiated by end-user as they send specific-and-predefined keycode to content provider system, the system will reply back with requested information. In Push scenario, system will initiate the process to broadcast a content to several registered number. Most of content providers are directly broadcast their contents as it is without having a mechanism that could monitor the process itself. In that context this paper come up with the idea to design and implement the system with such capability. So during broadcast contents when network condition going unpredictably-high traffic the system can hold the push process temporarily and resume the process later, when the network traffic in more acceptable condition. Result from this paper give some quantitive figure that shows that the level of succesfulness of broadcast/push process is tightly-related with several conditions, two of them are how the push process executed and when push process executed. These are two parameters that can be monitored and controlled. From some testing and data analysis it revealed that a push process without a delay (idle time between two consecutives send message, related to how push executed) during a peak-hour (related to when the push executed) suggested averagely 37% in success-push-rate, but when the same way of push is executed during a non peak-hour time then the success-push-rate positively increase to averagely 96%. If we change the way of push process is being executed by adding 1 second delay, the success-push-rate would stay at 100% regardless when the push is executed, during peak-hour or not.

Abstrak :
Payment Gateway adalah teknologi perangkat lunak yang menyediakan layanan pembayaran. Seiring berjalan waktu muncul requirement baru dan dilakukan pengembangan perangkat lunak untuk memenuhinya. Namun cara tersebut tidak efisien karena pada tiap iterasi pengembangan requirement baru, diperlukan implementasi ulang requirement yang sudah diimplementasi pada pengembangan sebelumnya. Maka dari itu dibutuhkan paradigma pengembangan perangkat lunak yang terbuka pada perubahan dan penggunaan ulang, yaitu Software Product Line Engineering (SPLE). SPLE adalah paradigma pengembangan perangkat lunak yang memanfaatkan reusable platform dan mass customisation. Pada penelitian ini akan dikembangkan product line untuk Payment Gateway dengan mengimplementasi fitur Payment, fitur layanan pembuatan pembayaran. Penelitian menggunakan framework SPLE yang fokus pada dua tahap dalam Domain Engineering yaitu Domain Design dan Domain Realization. Domain Design akan menggunakan UML-DOP, profil UML untuk merepresentasikan konsep Delta-Oriented Programming, dan U2VMJ Generator, code-template generator dari PricesIDE. Domain Realization akan menggunakan WinVMJ Composer, sebuah FeatureIDE Composer dari PricesIDE. Setelah itu akan dilakukan Application Engineering untuk menghasilkan dan menguji product dari product line. Hasil yang ditemukan adalah dalam satu proses pengembangan perangkat lunak product line Payment Gateway, lima variasi product Payment Gateway berhasil dihasilkan dan diuji dan implementasi pemanggilan external API fitur Payment menghasilkan granularitas fitur. ......Payment Gateway is a software technology that serves payment services. As new requirements are needed, a software development is done to fulfill it. This method is not efficient because on each software development started to fulfill a new requirement, similar requirements that has been implemented from previous software development need to be re-implemented. A new paradigm in software development is needed that are open to changes and reusability, one of which is Software Product Line Engineering (SPLE). SPLE is a software development paradigm that uses a reusable platform and mass customisation. In this research we will develop a product line of Payment Gateway by implementing a feature called Payment, a payment creation service. This research uses the SPLE framework and focus on two steps in Domain Engineering which are Domain Design and Domain Realization. Domain Design will use UML-DOP, a UML profile to represent Delta-Oriented Programming concept, and U2VMJ Generator, a code-template generator from PricesIDE. Domain Realization will use WinVMJ Composer, a FeatureIDE Composer from PricesIDE. Next, an Application Engineering will be done to generate and test products generated from the product line. It is found that in one software development process of Payment Gateway product line, five variations of Payment Gateway successfully generated and tested and implementation for external API calls in Payment feature cause a feature granularity.

Abstrak :
Transaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN PMSE di Indonesia yang ditinjau dari prinsip pemajakan atas e-commerce serta membandingkan pengenaan PPN PMSE di Indonesia dengan GST of Digital Services di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN PMSE di Indonesia masih belum memenuhi prinsip kepastian dan prinsip efektivitas karena atas sanksi yang diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 adalah sanksi yang diatur dalam UU KUP sementara yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bukan merupakan BUT, selain itu hingga saat ini belum bisa melakukan monitoring, pengawasan, dan mendapatkan data pembanding untuk memastikan Pemungut PPN PMSE telah comply. Adapun terkait perbandingan dengan Indonesia-Singapura, ditemukan beberapa perbedaan yaitu Indonesia memungut PPN melalui mekanisme Penunjukan Pemungut PPN PMSE sedangkan di Singapura harus mendaftarkan diri secara mandiri apabila telah mencapai treshold. Kemudian, Singapura memiliki sistem pengawasan atas transaksi digital melalui mekanisme National Payment Gateway (NPG). Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan yang jelas dan tidak multitafsir dan atas sistem pengawasan berupa NPG yang diterapkan di Singapura tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia untuk memastikan bahwa para pemungut PPN PMSE telah comply. ......Digital transactions increasingly dominate trading systems in this era. The imposition of VAT on consumption in the Customs Territory, imposed regardless of where the goods and/or services come from, including those from outside the Customs Territory. This study discusses the policy of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) from outside the Customs Territory within the Customs Territory through Electronic System Trade (PMSE) contained in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the imposition of PMSE VAT in Indonesia which is reviewed from the principle of taxation on e-commerce and compare the imposition of VAT pmse in Indonesia with GST of Digital Services in Singapore. The research method used is a quantitative approach with a post positivist paradigm with descriptive research types. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of this study concluded that the application of VAT PMSE in Indonesia still does not meet the principle of certainty and principle of effectiveness because the sanctions stipulated in PMK No. 48/PMK.03/2020 are sanctions stipulated in the Kup Law while designated as PMSE VAT collectors are not PE, other than that until now have not been able to monitor, supervise, and obtain comparative data to ensure that pmse VAT collectors have complied. As for the comparison with Indonesia-Singapore, there are some differences, namely Indonesia collects VAT through the mechanism of Appointment of VAT Collectors PMSE while in Singapore must register independently if it has reached treshold. Then, Singapore has a surveillance system for digital transactions through the National Payment Gateway (NPG) mechanism. With these problems, the government is expected to immediately make clear and not multi-interpretation regulations and on the npg surveillance system implemented in Singapore can be used as a consideration for the State of Indonesia to ensure that the PMSE VAT collectors have complied.

Abstrak :
Information on product prices is one of the things that is often disturbed by society because information about product prices is frequently different among sellers. Whereas the government has made information disclosure in the form of a standard price of a product that aims to reduce price differences among sellers but it cannot be denied that there are several factors that make the price of products different. For example regional factors, transportation, or limited stock. When the community has obtained price information from the government, the public can compare prices on the market. However, the disclosure of information from the government regarding the standard up-to-market price of products on the market is still through internet. Internet media cannot be fully accessed by all people, especially rural communities who still have remote areas such as Gadungan village in Kediri regency. This research was conducted as an alternative technology to facilitate information disclosure of product prices. The method used in this study is action reseach. In this research phase, researchers used the gateway service technology service with a functional PostgreSQL database. The results on usability testing showed that the average score was 88.3%. Application testing results obtained from the application effectiveness level in the range of 89%, the application effectiveness level in the range of 90% and on application satisfaction in the range of 86%. The use of the application is expected to help the public in getting more varied pricing information so as to achieve perfect price competition.

Abstrak :
Penelitian ini aka membahas mengenai perkembangan sistem pembayaran Indonesia, khususnya setelah diluncurkannya Program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada tahun 2017. Menurut data statistik yang dirilis Bank Indonesia, sepanjang 2010 hingga 2020 jika dilihat dari frekuensi transaksi, sebagian besar menggunakan kartu ATM atau debit, dengan rata-rata 78,20 persen dari seluruh transaksi. Tingginya frekuensi penggunaan kartu ATM dan debit mengakibatkan sektor penyedia jasa sistem pembayaran relatif luas, terutama yang bergerak di bidang penyediaan jaringan payment gateway. Sebelum program GPN, operator payment gateway didominasi oleh prinsipal asing, yaitu Visa dan Mastercard. Operasi oleh prinsipal asing ini berarti bahwa biaya transaksi yang dibebankan melalui dua prinsipal asing dapat mencapai 2,2% dari nilai transaksi, menjadikan biaya transaksi di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, pengolahan data oleh prinsipal asing juga membuat data transaksi tidak menguntungkan bagi Indonesia dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Namun, kinerja transaksi menggunakan kartu GPN belum menggembirakan karena berdasarkan data historis, transaksi bulanan menggunakan kartu GPN tidak pernah mencapai di atas 25%, dengan rata-rata hanya 18,16% dari seluruh transaksi menggunakan kartu ATM/Debit. Atas dasar tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kualitatif melalui analisis perkembangan data transaksi sistem pembayaran, penelitian ini akan mendeskripsikan perkembangan GPN sejak diluncurkan pada tahun 2017 hingga Desember 2020, dan membandingkan GPN dengan operator gateway pembayaran asing dan masukan untuk meningkatkan volume transaksi menggunakan GPN. ......This paper examines Indonesia's payment system development, particularly following the launch of the National Payment Gateway Programme (GPN) in 2017. According to statistical data released by Bank Indonesia, from 2010 to 2020, considering the frequency of transactions, most of them used ATM or debit cards, with an average of 78.20 percent of all transactions. The high frequency of ATM and debit card usage has resulted in a relatively extensive sector of payment system service providers, particularly those involved in the provision of payment gateway networks. Before the NPG program, payment gateway operators were dominated by foreign principals, namely Visa and Mastercard. This operation by foreign principals means that the transaction fees charged through the two foreign principals can reach 2.2% of the transaction value, making transaction fees in Indonesia one of the highest in Southeast Asia. Besides that, data processing by foreign principals also makes transaction data not a benefit for Indonesia and the potential for reduced tax revenue. However, the performance of transactions using the GPN card has not been encouraging because, based on historical data, monthly transactions using the GPN card have never reached above 25%, with an average of only 18.16% of all transactions using ATM / Debit cards. On this basis, using a qualitative and qualitatiive approach through analysis of the development of payment system transaction data, this research will describe the development of the GPN from its launch in 2017 to December 2020, and compare the GPN with foreign payment gateway operators and input to increase the volume of transactions using the GPN.