Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem kontrak bagi hasil standar merupakan sarana pemerintah dalam mengelola cadangan minyak dan gas bumi demi kelangsungan pasokan energi ke pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Pada sistem kontrak bagi hasil standar pembagian produksi antara pemerintah dan kontraktor adalah 85/15 untuk minyak dan 70/30 untuk gas bumi, disamping itu khusus untuk kontraktor minyak diwajibkan untuk menjual 25% dari bagiannya ke pasar domestik dengan harga 15% dari harga minyak ekspor.

Simulasi sistem kontrak bagi hasil industri minyak dan gas bumi dengan dinamika sistem (system dynamics) menunjukkan bahwa harga minyak dan besarnya bagi hasil kontraktor merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sedangkan Domestic Market Obligation (DMO) bukan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Kebijaksanaan sistem kontrak bagi hasil altematif menggunakan perbandingan rata-rata antara cadangan terbukti dengan produksi minyak atau gas (rasio cadangan) sebagai indikator besarnya bagi hasil kontraktor. Pada saat rasio cadangan mendekati harga minimum pemerintah akan menaikan bagi hasil, sebaliknya bila rasio cadangan mendekati harga maksimum pemerintah akan menurunkan bagi hasil kontraktor.

Hasil simulasi pada beberapa kondisi harga minyak menunjukkan bahwa kebijaksanaan bagi hasil alternatif lebih menguntungkan pemerintah dan kontraktor daripada sistem bagi hasil standar.

---

ABSTRACT
Production Sharing Contract (PSC) Standard is a government instrument in oil and gas reserves management for energy resources continuity into domestic and export markets. Production share in PSC Standard is 85/15 for oil field and 70/30 for gas field. The oil contractors have to supply 25% from that share to domestic market, namely The Domestic Market Obligation (DM0) policy. The price of DM0 is 15% from export oil price.

PSC simulation result for oil and gas industry with system dynamics approach show that oil price and production sharing are sensitive parameters to oil and gas exploration and production activities, otherwise DM0 is not sensitive parameter to oil and gas exploration and production activities.

The PSC policy modification uses proven reserves to production average ratio (proven reserves' ratio) as sharing indicator. Decreasing proven reserves' ratio close to minimum proven reserves' ratio price list is responded by increasing contractor share, otherwise increasing proven reserves' ratio close to maximum price list is responded by decreasing contractor share.

The simulation results of production sharing modification for various oil prices show better performance than PSC Standard policy for both government and contractor.

Abstrak :
Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi alternatif di sektor industri, maka kebutuhan terhadap energi gas bumi akan terus meningkat. Hal ini karena gas bumi merupakan energi alternatif yang harganya relatif murah dan ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap gas bumi, permasalahan yang dihadapi adalah jumlah permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah pasokan. Akibatnya, permintaan gas bumi oleh perusahaan di sektor industri tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gas bumi oleh perusahaan besar dan sedang di sektor industri pengolahan pada periode tahun 2007-2011. Selain itu juga untuk memberikan masukan kebijakan terkait upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan gas bumi yang semakin meningkat ke depannya. Analisa dilakukan terhadap data Statistik Industri Besar dan Sedang pada tahun 2007-2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi permintaan gas bumi oleh perusahaan besar dan sedang di industri pengolahan adalah harga gas, harga solar, harga LPG, harga/upah tenaga kerja, status penanaman modal, orientasi pasar, wilayah/kawasan, waktu/tahun, dan jenis industri. ...... In line with the government's efforts to increase the use of alternative energy in the industrial sector, the demand for natural gas energy will continue to increase. This is because natural gas is an alternative energy that is relatively cheap and environmentally friendly. With the increasing demand for natural gas, the problem faced is the amount of demand that are not proportional to the amount of supply. As a result, demand for natural gas by companies in the industrial sector cannot be met to the fullest. This study was conducted to identify factors that affect the demand for natural gas by large and medium enterprises in the manufacturing sector in the period 2007-2011. In addition, to provide policy advice related efforts to do in order to meet the growing demand for natural gas increases in the future. We analyzed the data of Large and Medium Industrial Statistics in the year 2007-2011 issued by the Indonesian Central Bureau of Statistics estimated using Ordinary Least Square method. The analysis showed that the factors that significantly affect the demand for natural gas by large and medium enterprises in the manufacturing industry is the price of gas, the price of diesel, LPG prices, the price/wage labor, the status of capital investment, market orientation, area/region, time/year, and type of industry.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis hubungan penerapan kebijakan unbundling terhadap profit margin per unit dan konsentrasi pasar pada badan usaha (perusahaan) niaga gas bumi yang memasok ke sektor industri. Dilakukan regresi data panel unbalance pada 26 perusahaan selama periode tahun 2008 sampai 2014 dengan menggunakan random effect model. Pada model pertama, ditemukan bahwa kebijakan unbundling berhubungan negatif dan signifikan dengan profit margin per unit sebesar 21,6 persen. Variabel penjualan, kontrak pasokan, badan usaha swasta, dan interaksi antara unbundling dan wilayah Papua juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan profit. Sementara konsentrasi pasar, usia perusahaan, PDB, serta interaksi unbundling dengan wilayah JBB (Jawa Barat dan Banten) berkorelasi positif dan signifikan dengan profit. Hasil estimasi model kedua menunjukkan kebijakan unbundling memiliki korelasi negatif, namun tidak signifikan terhadap konsentrasi pasar. Variabel kontrak pasokan, PDB, perusahaan swasta, dan wilayah Sumsel berkorelasi negatif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Sedangkan, variabel wilayah Jatim, serta interaksi unbundling dengan wilayah Sumut dan Riau berkorelasi positif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Penelitian ini merekomendasikan untuk mendorong masuknya pemain baru, khususnya perusahaan swasta, pada bisnis niaga gas bumi, serta menambah pasokan gas bumi yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

---

ABSTRAK This research analyzes correlations between implementation of unbundling policy with profit margin per mile mile british thermal unit (mmbtu) and market concentration ratio at gas trading companies supplying gas to manufacturing industry. By using unbalanced panel data from 26 companies in the period of 2008 to 2014, the research runs regression analysis with random effect model. In the first model, the research result shows that the unbundling policy has significant negative correlation with the profit margin per mmbtu by 21,6 percent. The analysis also shows that ?sales?, ?supply?, ?private companies?, and interaction between ?unbundling? with ?Papua? region have significant negative relationship with the profit, while ?market concentration ratio?, ?years of operation", "gross domestic product (GDP)", and interaction between ?unbundling? with ?West Java and Banten? region have significant positive relationship. Based on the second model, the result shows that unbundling have negative correlation, but not significant with the market concentration ratio. The analysis also shows that ?supply?, ?GDP?, ?private companies?, and ?South Sumatera? region have significant negative relationship with the market concentration, while ?East Java? region and interaction between ?unbundling? with ?North Sumatera? and ?Riau? region have significant positive relationship. The research recommends to encourage new players, especially private companies, to enter natural gas trading business, and to increase the suplly as well as the development of sufficient infrastructure.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan thesis ini dilatarbelakangi keadaan di Indonesia dimana permintaan Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM) subsidi saat ini di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM sesuai dengan jumlah subsidi BBM yang digunakan masyarakat dan nilai ini cukup besar apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis financial dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi BBM semakin meningkat dan sejalan dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor (KBM) yang menyebabkan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN semakin membengkak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi dan penghematan konsumsi BBM, dengan cara ini diharapkan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dapat dibatasi terhadap kelompok tertentu yang tepat daya belinya terhadap BBM subsidi, sehingga angka subsidi BBM di APBN mencerminkan kebutuhan aktual dari objek yang berhak disubsidi. Untuk itu diperlukan sistem monitoring, pengawasan, pencatatan penelusuran dan pengendalian transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah. Selain itu untuk membangun kerjasama lintas sektoral dari Pemerintah Pusat, BPH MIGAS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kepolisian Daerah dan Badan Usaha selaku mandatory pelaksana pendistribusian BBM Subsidi. Sehingga kesalahan pada proses pendistribusian BBM Subsidi terawasi dengan baik oleh semua pihak. Konsep pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar dilakukan melalui metode pencatatan transaksi harian SPBU dan pelacakan transaksi kendaraan bermotor melalui front end device yang nantinya akan dipasang di tiap SPBU dan di dispenser Bensin Premium dan Minyak Solar. Perangkat front end device yang dipasang antara lain peralatan akuisisi data komputer SPBU dan card reader dan / atau alat pindai / EDC (Electronic Data Capture) di dispenser premium dan minyak solar. Sehingga apabila sistem tersebut diterapkan akan membawa dampak positif kepada BPH Migas selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan Industri Hilir Migas khususnya BBM bersubsidi yang mana akan tersedianya sistem yang dapat menganalisa transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, tersedianya sistem pembatasan alokasi jenis BBM tertentu untuk tiap kendaraan bermotor (KBM) dalam rangka menentukan volume penggunaan BBM jenis tertentu jenis premium dan minyak solar. Dengan hasil akhir berupa tersedianya sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah, Volume BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pelaksana PSO (Public Service Obligation) di tiap wilayah, penerima BBM bersubsidi berikut alokasi kuota per kendaraan di tiap wilayah terutama lokasi dan waktu penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan/analisis terhadap sistem monitoring penggunaan BBM bersubsidi jenis premium dan minyak solar sektor transportasi darat di pulau bintan menggunakan kartu kendali dan barcode diperoleh total hasil penghematan pada tahun 2011 untuk BBM jenis premium 1.393,030 KL dan untuk minyak solar sebesar 32.557,616 KL atau total sebesar 33.950,646 KL. Jika pada APBN subsidi BBM diasumsikan sebesar Rp. 2.000 /liter maka total penghematan yang dilakukan dapat mencapai Rp. 67.901.291.146,- . Apabila hasil penghematan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut dibandingkan dengan besaran anggaran biaya pengawasan dan pengendalian yang sebesar Rp.23.467.710.200,- maka sistem ini dapat menghemat APBN sebesar Rp.44.433.580.936,- rupiah sehingga sistem pengawasan dan pengendalian BBM subsidi sebaiknya segera diterapkan dengan dasar hukum yang kuat. Monitoring penggunaan..., M. GeriYaniardi, FT UI, 2011.

Abstrak :
Proses pembangkitan listrik dan kukus dengan siklus kogenerasi berbahan bakar gas dapat melalui dua cara yaitu pembakaran langsung dan pembakaran tidak langsung. Proses yang biasa digunakan ialah pembakaran langsung gas metana terdapat pada siklus kogenerasi sederhana (CS). Sedangkan pembakaran tidak langsung melalui reaksi pembentukan kukus (CSR). Dari segi pemanfaatan panas buang, upaya memaksimumkan jumlah Iistrik dapat dilakukan dengan memanfaatkannya sebagai pemanas mula reformer (CSRPr).

Untuk membandingkan ketiga siklus CS, CSRPr dan CSR dibuat flowsheeting dengan perangkat lunak ChemCAD 5.0.0, sedangkan analisa kinerja teknis dan ekonomi dengan menggunakan program Microsoft Excel, Basis pada ketiga siklus ialah bahan baku CH4 sebanyak 1,40E+07 MMBtu/tahun.

Hasil yang diperoleh ialah kapasitas listrik tertinggi dihasilkan siklus CSRPr sebanyak 2,10E+09 kWh/tahun. Kinerja paling baik secara teknis dan ekonomi diperoleh melalui siklus CSRPr dengan parameter antara Iain efisiensi overall sebesar 98%, efisiensi listrik 48,8% dan efisiensi LHV 60% memiliki biaya produksi yang paling murah dibanding siklus Iainnya yaitu listrik 4,3 US$/kWh dan kukus 4,709 US$/ton. Sedangkan biaya produksi kedua siklus yang lain lebih dari 5 US¢/kWh dan 6 US$/ton. Siklus yang layak secara ekonomi ialah CS dan CSRPr karena memenuhi kriteria investasi yaitu IRR > 18% dan waktu pengembalian (PBP) < 7 tahun. Sedangkan untuk siklus CSR, tidak layak secara ekonomi dilihat dari parameter IRR (16,06%) dan PBP ( 7,62 tahun).

Uji kepekaan dilakukan dengan perubahan kapasitas produksi, harga jual produk, harga bahan baku dan tingkat suku bunga. Dari analisa diperoleh bahwa kepekaan investasi terhadap harga jual listrik dan perubahan kapasitas lebih tinggi dibandingkan kepekaan terhadap harga bahan baku.