Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi serta globalisasi saat ini dapat memunculkan aktivitas kriminal yang dilakukan secara terorganisir seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang yang seringkali dapat melibatkan Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengatur ketentuan pihak pelapor yang sebelumnya hanya diatur dalam UU No. 8/2010 saja tetapi juga diatur kembali ke dalam PP No. 43/2015. Perluasan ketentuan pihak pelapor tersebut menjadikan para profesi khususnya Notaris untuk wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan melakukan pendaftaran dan pelaporannya pada suatu aplikasi khusus yaitu Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS). Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai kedudukan dan peran Notaris dalam sistem pelaporan tindak pidana pencucian uang serta tanggung jawabnya sebagai pihak pelapor dalam aplikasi GRIPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen serta didukung dengan hasil wawancara sebagai alat pengumpulan data. Dalam hasil penelitian ini dijabarkan bahwa Notaris hanya berperan dalam pembuatan akta autentik dengan batasan penerapan kebenaran formil saja dan tidak perlu mencari kebenaran materiil terhadap sumber dana para pengguna jasanya karena pada dasarnya tanggung jawab Notaris berkaitan erat dengan pengemban rahasia jabatan dan sebatas obyek laporan yang telah ditentukan untuk dilaporkan. Maka, untuk menghindari Notaris dalam keterlibatan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa, diperlukannya suatu perlindungan bagi Notaris yakni dengan melakukan upaya hukum atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (judicial review) kepada Mahkamah Agung agar terciptanya kepastian hukum terhadap Notaris sehubungan dengan permasalahan kewajibannya tersebut.

---

ABSTRACTThe development of information technology and globalization today can lead to criminal activities carried out in an organized manner such as the crime of money laundering crimes which often can involve Notaries in their authority to make authentic deeds. Therefore, the government does not only regulate the provisions of the reporting party previously only regulated in UU No. 8/2010, but also re-arranged into PP No. 43/2015. Expansion of the provisions of the reporting party made professionals, especially Notaries, obliged to report suspicious financial transactions to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) by registering and reporting on a specific application, namely Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS). The problems discussed in this study concerning the position and role of the Notary in the reporting system of money laundering and their responsibilities as reporting parties in the GRIPS application. The method used in this study is normative juridical by using document studies and supported by the results of interviews as a data collection tool. In the results of this study, it was explained that Notaries only play a role in making authentic deeds with limits to the application of formal truth only and do not need to look for material truths for the sources of funds of service users because basically the Notary's responsibilities are closely related to the secret office bearers and limited object reports. So, to avoid a Notary in the involvement of suspicious financial transactions carried out by service users, the need for protection for a Notary is by making legal remedies for judicial review of the Supreme Court in order to create legal certainty against the Notary in connection with the issue of its obligations."

"Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan tindak kejahatan luar biasa dan lintas nasional maupun internasional. Dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan hasil kajian yang telah dilakukan, PPATK menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UNODC yaitu goAML untuk menggantikan sistem informasi sebelumnya, yaitu GRIPS. Hasil rapat pimpinan memutuskan bahwa data di sistem GRIPS akan dimigrasi ke dalam sistem goAML. Berdasarkan riset yang ada, kegagalan proyek migrasi sistem umumnya disebabkan oleh kegagalan migrasi data. Merujuk pada pengalaman migrasi data yang pernah mengalami kegagalan sebelumnya dan pelaksanaan migrasi data yang tidak terstruktur pada proses migrasi laporan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), untuk mencegah terjadinya kegagalan serta membuat proses migrasi data menjadi lebih efektif, maka dirumuskanlah strategi migrasi data yang dapat dijadikan panduan dalam proses migrasi data dari sistem GRIPS ke sistem goAML. Strategi ini menggunakan metodologi migrasi data dari PDMv3 Methodology serta kerangka kerja dari DMBOK dan Loshin untuk manajemen datanya. Hasil dari penelitian ini merumuskan strategi migrasi data yang data profiling, data mapping, proses ETL, testing dan validation dengan menempatkan proses data cleansing di dalam setiap tahapan proses migrasi data untuk tetap menjaga kualitas data.

---

The money laundering and terrorism financing are extraordinary, transnational and international crime. In order to increase the effectiveness of eradicating money laundering and terrorism financing crime, with the results of the studies that have been carried out, PPATK uses the information system developed by UNODC, namely goAML, to replace the previous system, namely GRIPS. The executive meeting has decided that the data in GRIPS system will be migrated into the goAML system. Based on existing research, system project migration failures are generally caused by data migration failures. Refers to the previous failure experienced and having an unstructured process on STR (Suspicious Transaction Reports) data migration, in order to prevent this failure and to create the process to be more effective, then the strategy of data migration has been formulated that can be used as a guidance for data migration process from GRIPS system into goAML system. This strategy is used data migration methodology from PDMv3 Methodology and the DMBOK and Loshin for the data management framework. The results of this study formulate a data migration strategy which, if arranged into a stage, begins with data profiling, data mapping, ETL process, testing, and validation by placing the data cleansing process in each step of the data migration process to maintain the data quality."

"ABSTRAKMasalah lingkungan hidup dengan setting penyatuan kembali Jerman adalah tema dari drama Himmel, Erde, Luft und Meer. Drama tersebut adalah drama anak yang ditulis oleh Volker Ludwig dan dipentaskan oleh Grips Theater, Berlin. Grips Theater yang d.ipimpin oleh Ludwig adalah teater anak modern yang emansipatoris. Drama ini, seperti juga drama Grips Theater lainnya, mengunakan efek keterasingan (Verfremdungseffekt), antara lain lagu (Songs) sebagai pemecah babak, tehnik Spiel im Spiel (drama dalam drama) dan latar belakang panggung. Selain itu, para pemain Grips Theater adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Skripsi membahas permasalahan lingkungan hidup dalam drama Himmel, Erde, Luft und Meer dari sudut pandang teori Haben oder Sein (Memiliki atau Menjadi) dari Erich Fromm. Eksistensi Haben adalah suatu hal yang normal dan tumbuh dalam masyarakat modern yang konsumtif. Sedangkan eksistensi Sein, kebalikan dari konsep Haben, susah untuk didefinisikan. Syarat-syarat bagi eksistensi Sein adalah kemandirian, kebebasan dan pemikiran yang kritis. Dari drama Himmel, Erde Luft und Meer dapat disimpulkan bahwa,gaya hidup masyarakat Jerman yang berorientasi pada konsep Haben menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Bahkan pemerintah Jerman dalam membuat suatu kebijaksanaan terpengaruh oleh konsep Haben.Karena itu Grips-Theater menawarkan gaya hidup baru, yang berorientasi pada konsep Sein agar kerusakan lingkungan hidup dapat diperbaiki."