Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan suatu perguruan tinggi berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Data dan informasi diperlukan pada saat persiapan akreditasi yang mana data dan informasi ini tersebar dari berbagai sistem dalam suatu lembaga perguruan tinggi. Ontologi digunakan dalam rangka untuk membantu mengoleksi data dan informasi tersebut. Pada saat pembuatan ontologi, analisis dalam proses pembuatan ontologi secara umum tidak berdasarkan goal generik yang tertulis secara eksplisit. Sedangkan pada kasus akreditasi, syarat kebakuan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang bisa dipandang sebagai sebuah goal. Pengembangan ontologi pada domain akademik sebelumnya diketahui belum memanfaatkan goal pada proses analisis pembuatan ontologinya. Penelitian ini melakukan pengembangan metodologi pembuatan ontologi dengan pendekatan Goal-Oriented Requirements Engineering (GORE) sebagai bentuk pendekatan yang baru. GORE merupakan salah satu paradigma dalam Requirements Engineering yang berfokus pada penggunaan goal dalam aktivitasnya. Kerangka kerja yang dipilih pada pendekatan GORE ini adalah KAOS (Keep All Objects Satisfied). Hasil modifikasi metode pengembangan ontologi dengan pendekatan kerangka kerja KAOS menunjukkan bahwa bisa digunakan untuk melakukan pengembangan ontologi baru. Modifikasi metode ini dinamakan GOREO. Kemudian hasil modul ontologi memperlihatkan dengan jelas ketelusuran (traceability) dengan sumber dokumen dibandingkan metodologi yang belum menggunakan pendekatan dengan GORE. Selain itu terdapat proses tambahan yaitu proses penggabungan modul ontologi yang telah didapatkan sebagai konsekuensi pendekatan GORE. ......Accreditation of high education is evaluation activities for determining the appropriateness of high education institutions by a set of specific requirements or criteria. Available data and information from various systems in institutions are needed when preparing accreditation. We use ontology in order to collect data and information from various systems. At the time of making ontology, generally, the analysis in the ontology development not based on explicitly written generic goals. Whereas in the case of accreditation, a set of specific criteria that has been standardization by the accreditation authorities can be seen as goals. Previous ontology development in the academic domain known not using goals in the analysis processes. This research extends the ontology development methodology by using Goal-Oriented Requirements Engineering (GORE) as a new approach method. GORE is one of the Requirements Engineering paradigms that intended to use goals in the Requirements Engineering activity. KAOS (Keep All Objects Satisfied) framework selected for this research approach. The results of the modification of the ontology development method with the KAOS framework approach show that it can be used to develop new ontologies. Modification of this method is called GOREO. After that, the resulting ontology fragments clear showing traceability with document sources where it comes from compared to the legacy methodology. Furthermore, there is a new process that is combining the resulting ontology fragments, which are the consequences of the GORE approach method.

Abstrak :
Pemilihan umum tahun 2000 di Amerika Serikat telah terlaksana. Tetapi terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini, yaitu: mengapa partisipasi para pemilih dalam pemilihan presiden di Amerika relatif terbatas hanya sekitar 50% - 55 % dari suara pemilih, mengapa partai yang memenangkan kursi presiden tidak menjamin partai tersebut mempertahankan kemenangan sebelumnya di Kongres: DPR (The House of Representative) dan Senat, Mengapa Presiden terpilih Amerika dengan dukungan a plurality (Majority electoral college) belum tentu merebut dukungan a majority (popular votes) atau mengapa kandidat yang memperoleh dukungan populer votes tidak terpilih sebagai presiden Amerika, dan apakah makna penyelesaian sengketa politik hasil pemilihan presiden 2000 di Mahkamah Agung Negara Bagian Florida dan Mahkamah Agung Federal Amerika (U.S. Supreme Court) ? Pembahasan dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan kuantitatif, dengan mengandalkan kesahihan informasi dan data kepustakaan. Pemilihan dilakukan sebagai perwujudan dari sistem demokrasi konstitusional yang dianut Amerika Serikat. Sistem demokrasi konstitusional memberi pengertian bahwa kebebasan, perwakilan, dan pembatasan kekuasaan pemerintah bersandar pada demokrasi dan konstitusi. Demokrasi menggambarkan pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan berdasarkan aturan mayoritas (majority rule). Sedang konstitusi menyatakan pembatasan pada kekuasaan demokrasi, dalam batasan bahwa suara mayoritas yang memerintah tidak akan meluas menindas minoritas. Dalam demokrasi partisipasi politik merupakan suatu cara seseorang menyatakan, menentukan, atau mengungkapkan kemampuan dirinya menciptakan nilai-nilai kemanusiaannya dalam sebuah pemilihan. Pemilihan diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan dengan aturan-aturan: winner takes all, the single-member district system, the plurality and majority rule, the Electoral College. Dalam pemilihan umum tahun 2000, dilakukan pemilihan presiden yang diikuti oleh kandidat Presiden George W.Bush dari Partai Republik dan Al Gore dari Demokrat yang memperebutkan 538 suara elektoral, dengan partisipasi 105.326.325 rakyat pemilih. Juga diadakan pemilihan 435 anggota DPR (the House of Representative) yang diikuti oleh 835 kandidat , dan 34 Senator yang diikuti oleh 75 kandidat. Ternyata kubu Al Gore mengklaim hasil penghitungan suara para pemilih di Florida, yang saat itu juga merupakan negara bagian yang paling terakhir merampungkan penghitungan suara. Sehingga terjadi persengketaan di Pengadilan. Setelah melalui beberapa tahap persidangan termasuk oleh Mahkamah Agung Florida, akhirnya Mahkamah Agung Federal memutuskan sengketa hasil penghitungan suara ini, dan George W. Bush dinyatakan terpilih sebagai Presiden Amerika ke-43.

---

Al Gore V. George W. Bush in U.S. President Campaign 2000: Conflict of General Election Result in FloridaThe 2000 General Election in United State has been held. But there were some problem that became the main topic in this thesis, i.e. : why the participation of voters in president election in United State relatively limited only range for 50%-55% of voters, why the party who was winning the president chair were not guaranteeing that party to maintain its former victory in Congress; The House of Representative and Senate, Why the selected American President with the support of plurality (Majority electoral) was still not certain to gain majority support (popular votes), or why did the candidates who had gain popular votes support was not selected as the American President, and what is the mean of resolution for politic conflict of the 2000 general election result at the Supreme Court of Florida State and at the U. S. Supreme Court? The discussion was held based on qualitative approach, by counting on the legality of information and literature data. Election was held as manifestation of the constitutional democracy system, which was believed in United States. It provides a comprehension that the government's freedom, representative, and authority limitation was lie on democracy and constitution. Democracy described the formed government as government based on majority rule. Whereas, the constitution stated that in limitation of democracy power, the governing majority vote will not expand and oppress the minority. Democracy of politic participation is a certain method to state, determine, or express his ability about creating his humanity values i n one election. United State organized the election regularly and continuously by rules of: winner takes all, the single-member district system, the plurality and majority rule the Electoral College. On the general election in the 2000 years, the president election were participated by the candidate of Republican Party, President George W. Bush and Al gore of the Democrats Party, which was struggling for 538 Electoral Votes. Also, the election of 435 House of Representative members, which were participated by 835 candidates, and 34 Senators which was participated by 7 5 candidates. It turned out t hat t he Al Gore entrenchment claimed the vote enumeration of the electors in Florida, which in that time was also the last state in completing its vote enumeration. Then there were accusations in the court. After passing several stages of court session including by the Florida Supreme Court, and finally the Federal Supreme Court decide that in this dispute of vote enumeration result, George W. Bush was declared as the 43nd American President.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang keputusan yang dibuat oleh U.S. Supreme Court dalam menyelesaikan kasus sengketa pemilihan presiden tahun 2000. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep judicial activism, konsep Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan nasional, enam gagasan politik dan Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, dan konsep Federal Supreme Court berdasarkan The Federal Papers. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa para hakim di U.S. Supreme Court dapat membuat keputusan politis karena peran mereka sebagai salah satu bagian dari cabang kekuasaan politik di pemerintahan. Dengan menggunakan fungsi politik mereka yang konstitusional, U.S. Supreme Court mencegah pelanggaran konstitusi dengan mengakhiri sengketa kasus pemilu Bush v. Gore. Penelitian ini menunjukan bahwa U.S. Supreme Court menggunakan fungsi politik mereka pada sengketa pemilihan presiden tahun 2000 guna mempertahankan peran mereka untuk memastikan bahwa Konstitusi tidak dilanggar dalam cara apapun, dan agar kasus tersebut tidak mencapai ranah Kongres. Fakta bahwa Bush v. Gore tidak memiliki preseden sebagai rujukan untuk penyelesaian kasus, membuat U.S. Supreme Court memiliki alasan untuk membuat keputusan politis dengan menggunakan judicial activism. Keputusan tersebut diambil guna membuat hukum dan preseden baru dari kasus Bush v. Gore, dan menjadikannya sebagai landmark case.

---

ABSTRACT
This research analyses the ruling decision that of the U.S. Supreme Court on settling the Presidential / General Election dispute in the year 2000. This research analyses the issues of judicial activism, Supreme Court as a national policy maker, six notions of political, and the Federal Supreme Court concept according to the Federal Papers. This reseach argues that the justices of U.S. Supreme Court could make such political decision because their role as a part of political branch of the government. By using its constitutional political function, the Supreme Court prevents a violation of the constitution by putting an end to the Bush v. Gore dispute. This research shows that the U.S. Supreme Court had to exercise their political function on presidential election dispute by the year 2000 in order to maintain their role to make sure that the Constitution is not being violated in any way, and to avoid this case from reaching the Congress. The fact that Bush v. Gore does not have a precedent to refer to, makes the U.S. Supreme Court had their reason to make a political decision by using judicial activism. The action was taken in order to make a new law and new precedent so that the Bush v. Gore can be deemed as a landmark case.