Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Diah Murwati
"Skripsi ini membahas tentang Industri Pariwisata Turki. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Dari penelitian ini penulis mengetahui bahwa besarnya devisa yang diberikan oleh industri pariwisata pada perekonomian Turki merupakan bukti bahwa sektor nonmigas ini memiliki potensi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi GDP dan GNP dari sektor industri pariwisata tersebut. Di samping itu, faktor alam, kebudayaan dan sejarah memiliki peran strategis dalam industri pariwisata dan perekonomian di Turki.Hal ini didukung dengan adanya motivasi perjalanan atau wisata berupa keinginan untuk mengetahui kebudayaan lain di luar wilayah wisatawan. Keadaan ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi peningkatan ekonomi di Turki khususnya. Dengan demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi alam, peninggalan sejarah, dan budaya mendukung perkembangan industri pariwisata dan memberikan pengaruh yang signifikan dalam bidang perekonomian Turki.

This study is to discuss about Tourism Industry in Turkey. The research is qualitative with analytical discriptive design. By this kind of research, the author knows that mount of capical given by Tourism Industry at economy in Turkey is proof that, this non-oil-gas has good potency. It can be seen from GDP & GNP significance from such tourism have strategic role in tourism industry and economy in Turkey. It is supported by motivation to move or tour such as to know other cultures outside tourist region. This condition can give benefit for economic enhancement particularly in Turkey. Thus, result of research concludes that nature potency, historical sides, and culture support the development of tourism industry and give significant influence in economy in Turkey."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009
S13117
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bergson, Abram
New York : Columbia University Press , 1954
339.947 BER s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Cahyono
"Upaya resolusi konflik adalah salah satu syarat wajib agar wilayah daulat rakyat dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup rakyat. Hal ini menjadi tujuan besar KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA). Dalam proses implementasinya, terdapat catatan pembelajaran dan tantangan di masa yang akan datang, baik dari sisi internal batas kewenangan dan otoritas pelaksana (kementerian dan lembaga) dalam resolusi konflik, maupun yang bersifat eksternal akibat dinamika politik nasional negara dan intervensi politik kekuatan oligarki mafia SDA. Untuk itu rekomendasi dan agenda selanjutnya adalah pentingnya keseriusan politik negara dan jajarannya untuk menjadikan agenda resolusi konflik SDA dan agraria sebagai bagian yang melekat dalam kebijakan nasional, penguatan regulasi payung resolusi konflik, kelembagaan yang otoritatif, pengakuan wilayah daulat rakyat, pembatasan maksimum dan minimum penguasaan tanah
dan sumber agraria, serta membuka terobosan kebijakan yang dapat melampaui penyelesaian kasus konflik tanah dan SDA nasional yang berlandasakan prinsip kemanusiaan
dan keadilan sosial-ekologis."
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2-2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dwitya Estu Nurpramana
"Jakarta Islamic Index (JII) sebagai salah satu indeks di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang mengelompokkan saham-saham yang terpilih yang sesuai dengan syariah Islam, yang diciptakan karena tuntutan pasar sebagai tolok ukur dalam investasi yang sesuai syariah di pasar modal. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat tersebut sangat sensitif terhadap perubahan makro ekonomi, yang juga mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Perubahan faktor makro ekonomi merupakan risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan, yang disebut sebagai risiko sistematis. Selain risiko sistematis, juga ada risiko tidak sistematis yang tergantung pada kegiatan usaha dari perusahaam. Dalam penelitian ini digunakan metode Arbitrage Pricing Theory (APT) untuk mengetahui pengaruh perubahan variabel makro ekonomi dalam hal ini adalah suku bunga SBI, laju inflasi, dan pertumbuhan PNB terhadap imbal hasil saham-saham JII dengan periode penelitian 1995-2004.

Jakarta Islamic Index (JII) as one of the index in the Jakarta Stock Exchange (JSX) is the group of shares that are chosen in accordance with Islamic Law is created because of the demand of the market as the benchmark in appropriate investment that obey the Islamic Law in the capital market. Companies which the shares are listed in JSX are very sensitive to the change in macro economics factors, that also influenced companies capacity to produce profit. The change of macro economics factors have risk that must be dealt with by the company, which is acknowledged as the systematic risk. Apart from the systematic risk, there is also unsystematic risk that is depended on the efforts activity from companies. In this research is used Arbitrage Pricing Theory method (APT) to know the influence of the change in the macro economics factors such as the rate of SBI promissory notes, the rate of inflation, and the GNP growth against return of JII shares with the period of the research is 1995-2004."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T 15066
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shanty Novriaty
"Sejalan dengan berkembangnya sektor industri di banyak negara sedang berkembang pada dekade 30 tahun terakhir, perkembangan industri di Indonesia pada kurun waktu tersebut pun mengalami peningkatan yang mengesankan. Kontribusi industri terutama industri manufaktur dalam kenaikan GDP dan GNP Indonesia juga meningkat dengan pesatnya. Akan tetapi peningkatan GDP dan GNP tersebut sebenamya tidaklah akurat untuk mengukur pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan GDP dan GNP mengesampingkan biaya-biaya eksternal yang harus ditangung oleh masyarakat, serta kerusakan lingkungan, deplesi sumberdaya alam dan kualitas kesehatan masyarakat.
Kondisi ini tentu saja menimbulkan masalah, karena kerusakan yang terjadi telah menempatkan lingkungan dalam kondisi yang sangat kritis. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Meadow dan kawan-kawan, kondisi bumi akan hancur sebelum tahun 2100 karena kerusakan yang ada telah melampaui ambang batas kemampuan bumi untuk menanggungnya. Solusi berupa deindustrialisasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebenarnya mengandung risiko yang sama besarnya dengan melanjutkan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, industrialisasi bagi sebagian kalangan masih tetap dibutuhkan.
Namun, untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan dalam hal ini industrialisasi dengan cara-cara yang lebih baik sehingga memperkecil bila tidak dapat meniadakan dampak buruknya terhadap lingkungan. Biaya-biaya eksternal tidak dapat lagi dibiarkan menjadi tanggungan masyarakat Dunia usaha harus mengambil tanggung jawab untuk memperhatikan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya.
Akan tetapi, mengingat selama ini perusahaan dijalankan dengan cara "business as usual', maka cukup banyak pendapat yang meragukan akan adanya keinginan perusahaan untuk menerapkan konsep tanggung jawab lingkungan dunia usaha ini. Di lain pihak tidak kalah banyak juga yang percaya bahwa perusahaan mau menjalankan tanggung jawab ini. Hal ini disebabkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan pada akhirnya bukan hanya memberikan manfaat pada lingkungan serta masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Bentuk-bentuk pelaksanaan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) bermuara pada pengurangan biaya-biaya produksi (eco-effidency) sehingga memberi nilai tambah pada bisnis mereka. Oleh sebab itu cukup banyak industri yang kini mengedepankan kepedulian pada lingkungan.
Upaya ini tidak serta merta mendapat sambutan yang positif. Cukup banyak kalangan yang menganggp bahwa hal itu hanya sebagal "greenwash" dan semata-mata dilakukan untuk public relations dan bahkan disinformasi citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan Multi dan Trans Nasional adalah yang paling mendapat kecaman mengenai hal ini karena dianggap telah memainkan praktek standar ganda di negara-negara berkembang. Ada perbedaan kepedulian lingkungan antara perusahaan yang berada di negara asalnya dengan cabang pabrik yang ada di negara berkembang. Berdasarkan permasalahan inilah penelitian ini dibuat yaitu dengan tujuan penelitian pertama menggambarkan bentuk penerapan tanggung jawab lingkungan salah satu perusahaan Trans Nasional di Indonesia dan kedua menggambarkan kesamaan dan perbedaan antara apa yang telah dilakukan oleh perusahaan induk dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Hipotesis kerja penelitian ini adalah pertama, dalam skala tertentu, ada bentuk tanggung jawab lingkungan yang diberikan oleh perusahaan trans nasional. Kedua, ada cukup banyak kesamaan antara apa yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan cabang yang ada di Indonesia.
Untuk memahami bentuk penerapan tanggung jawab ini, peneliti melihatnya dari perundang-undangan yang ada di bidang lingkungan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan hal yang paling mendasar dari bentuk tanggung jawab lingkungan dunia usaha. Lebih lanjut lagi, apabila kepatuhan telah dilakukan, maka upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan cara-cara berproduksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan membuat suatu manajemen lingkungan.
Salah satu teori yang mempunyai pengaruh besar di dalam cara pandang hubungan antara industri dan lingkungan adalah teori Ecological Modernization. Teori inilah yang menjelaskan bahwa sebenamya adanya industri tidak selalu harus bertentangan dengan lingkungan. Industri dapat sejalan dengan lingkungannya melalui perbaikan di bidang teknologi sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik. Dalam perkembangannya, teori ini juga menekankan pada transformasi manajerial dan institusional. Pada akhirnya, berdasarkan semua landasan tersebut, maka bentuk penerapan tanggung jawab dunia usaha dapat dilihat.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitan Case Study dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, penggunaan dokumen dan visual image untuk dianalisis. Sebagai Studi Kasus diambil PT. RBI yaitu suatu industri perbekalan kesehatan rumah tangga yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka.
Dari pembahasan hasil temuan diperoleh bahwa PT. RBI telah melakukan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang mengatur pengolahan limbah, karena perusahaan ini berada di kawasan industri yang mempunyai kebijakan cukup ketat di dalam pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh industri yang ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, sebagai bagian dari kebijakan perusahaan induk, maka perusahaan ini telah pula menjalankan deaner production dalam tingkatan tertentu. Namun, berbeda dengan perusahaan induk, PT. RBI belum memiliki kebijakan lingkungan serta sasaran dan target lingkungan.
Dari apa yang dihasilkan dalam temuan dan pembahasannya maka dapat disimpulkan bahwa memang benar, PT. RBI telah menjalankan tanggung jawab lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan pengolahan limbah cairnya. Selain itu hipotesis kedua ternyata terdapat sedikit perbedaan antara apa yang telah dijalankan oleh perusahaan induk dengan apa yang dilaksanakan PT.RBI. Akan tetapi, perbedaan ini tidak sampai pada perusakan lingkungan, karena hal prinsip berupa perhatian pada efek negatif proses produksi tetap menjadi fokus utama PT. RBI.
Dengan melihat bagaimana perusahaan trans nasional ini beroperasi, maka tampaknya apa yang dikemukakan oleh teori ecological modernization bahwa industri dapat berjalan bersama dengan lingkungan memang cukup relevan. Perubahan-perubahan cara berproduksi yang dilakukan oleh perusahaan induk (yang diterapkan pula oleh PT. RBI) memperlihatkan bahwa pada perbaikan teknologi dan manajerial memang mampu mendorong kearah pengurangan dampak negatif proses produksi terhadap lingkungan.
Mengenai trasformasi institusional, saat ini memang pemerintah telah membuat instrumen insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Program PROPER). Akan tetapi berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam teori ini, salah satu tujuan dan sasarannya adalah justru meningkatkan penaatan terhadap regulasi yang ada. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, mengingat kondisi di Indonesia masih sangat membutuhkannya. Dengan demikian, pengurangan command and control dan peran tradisional negara seperti yang ditawarkan teori ini belum saatnya untuk diiakukan.
E. Daftar Kepustakaan : 50 (1982-2003)
In line with the growth of the industrial sector in many developing nations in the last three decades, the industrial sector in Indonesia in the period showed an impressive growth. Contribution of the sector, especially manufacturing industries, to the national GDP and GNP also showed a significant increase. However, the increasing GDP and GNP were not accurate measurements of Indonesian development. GDP and GNP calculations put no regard to the external costs that must be borne by the public, and environmental damage, depletion of resources and lower quality of public health.
This condition certainly causes serious problems, since the existing damage has resulted in a critical condition of the environment According to Meadow et al., the earth will be inhabitable before 2140, because the damages did has surpassed the ability of the earth to sustain. Proposed solutions such as reindustrialization have similar risks compared to continuing development itself. For many, industrialization seems to be the only possible alternative.
Thus, in order to solve environmental problems, development attempts, especially industrialization, must be done in a better way to eliminate - at least minimize - negative impacts towards the environment. External costs must not be borne by the public. The business sector must assume the responsibility to solve environmental problems caused by its actions However, as most businesses are currently being operated `business as usual,' many are at least distrustful of the commitment of the businesses to apply the concept of corporate environmental responsibility. On the other hand, many believe that businesses will be responsible, as implementation of environmental responsibility will not only benefits the environment and the public, but also the business itself. Cleaner production will result in lower production costs {eco-efficiency), giving value to their products. Thus, many businesses now begin to pay attention to environmental issues.
However, these attempts are not immediately responded positively. Many regarded that these attempts are merely "green wash," public relations moves or even disinformation regarding the image of the company. Multi-and trans-national companies are the ones with the harshest criticism, since they are regarded to use double standards in developing countries. There are differences between the practices of environmental responsibility of multinationals and transnational in their home countries and in the developing countries.
This study is based on this problem. The study intends to describe the implementation of environmental responsibility in a trans-national corporation operating in Indonesia, and also to describe similarities and differences of the implementation of environmental responsibility between the holding company and the Indonesian operation. The working hypotheses of the study are: first, in a certain scale, trans-national companies have some kind of environmental responsibility. Second, there are similarities between the holding company and the Indonesian operation.
In order to understand the implementation of environmental responsibility, the researcher will analyze the issue with the framework of environmental legislations. Observance to legislations is the most basic responsibility among the environmental responsibilities. Other responsibilities include cleaner production methods and a sort of environmental management.
An influential theory regarding the relations of industry and the environment is the ecological modernization theory. The theory explains that industries are not always polar opposites of the environment. The industries can compatible with the environment through technological advances allowing better production methods. In its development, the theory also gives attention to managerial and institutional transformation. In the end, those are indicators with which implementation of environmental responsibility can be measured.
The research was performed with the case study method, and data is collected with observations, in-depth interviews, document study and visual imaging. The case study was performed to FT. RBI, a manufacturer of household cleaning and health product located in the Jababeka industrial estate - Cikarang.
The analysis found that PT. RBI has fulfilled its responsibilities regarding observance of legislations regulating disposal of waste, as the company is located in an industrial estate with tight regulations regarding liquid waste water disposal of the industries located within the area. Furthermore, as part of the holding company's policy, the company has also applied cleaner production in a certain scale. However, unlike the holding company, PT RBI has yet to have an environmental policy and environmental goals and targets.
Thus, a conclusion can be deduced from the results of the study and the analysis, that PT. RBI has fulfilled their environmental responsibility, especially related to the disposal of liquid waste. The second working hypothesis was also found correct, as there are differences in the application of environmental responsibility of the holding company and in PT RBI. However, the difference was not significant, i.e. the Indonesian company's actions resulting in environmental damage. In principle, PT. RBI still focuses on the negative effects of the production process.
With regard to the case study of the operations of a trans-national corporation, it seems that what is proposed by the ecological modernization theory remains relevant, that is industries can compatible with the environment. Changes in production methods in the holding company {which is also applied by PT. RBI} show that technological and managerial advances are indeed capable of reducing negative effects of the production processes towards the environment. In regard to institutional transformation, the government has created incentive and disincentive instruments to improve corporate performance in environmental management (PROPER program). However, unlike what the theory proposes, the intention is to increase the effectively of existing regulations. This is necessary since the condition in Indonesia still requires regulations. Thus, reduction of command and control and the traditional roles of the state are not yet possible.
E. Number of Reference: 50 (1982-2003)
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11375
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library