Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Emisi gas rumah kaca sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dapat mengancam keberlanjutan pembangunan dari sebuah kota besar (urban) seperti Jakarta. Upaya mitigasi perlu dilakukan secara bijak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pendekatan multi-dimensi belum banyak dilakukan dalam mengevaluasi dampak emisi gas rumah kaca tersebut. Riset ini bertujuan untuk mengukur dampak penerapan Strategi Penjernihan Udara sebagai upaya mitigasi gas rumah kaca terhadap keberlanjutan aspek-aspek pembangunan kota Jakarta menggunakan metode Analisis Kebijakan berbasis model pembelajaran (exploratory modeling). Keluaran dari penelitian ini adalah analisis dan pilihan kebijakan terbaik dalam menurunkan emisi gas rumah kaca Jakarta sehingga diperoleh pemahaman terhadap pentingnya penerapan strategi mitigasi. ...... The rise of Green House Gases (GHG) emission in an urban city could threaten the sustainability of growth and development of the city, like Jakarta, as the Capital City of Indonesia. There is a need to compose multiple dimensions analysis of mitigation policy in reducing GHG emission. This research is developing an integrated policy model of system dynamics to assess air purification strategy and its impacts on economic, social, and environmental aspects of the capital city. The alternatives of this strategy give coherent results with problem owner perspective. The result shows that implementation of this strategy could reduce emission and its impacts progressively.

Abstrak :
Emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari kegiatan pelayaran mengalami peningkatan sebesar 9,6 persen yaitu sebesar 977 juta ton pada 2012 menjadi 1076 juta ton pada 2018 dengan jenis kapal tanker, kapal bulk carrier dan kapal kontainer menjadi kontributor lebih dari 80% dari total emisi. Untuk mengurangi emisi ini, International Maritime Organization (IMO) mengadopsi Green House Gas Strategy dengan menargetkan intensitas pengurangan karbon sebesar 40 persen pada 2030 dan 50 persen pada 2050 dengan mengeluarkan peraturan berupa Energy Efficiency Design Index (EEDI). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan persebaran EEDI kapal-kapal jenis tanker, bulk carrier dan kontainer Indonesia. Perhitungan EEDI menggunakan perhitungan yang dikeluarkan oleh IMO pada MEPC 76 berdasarkan MARPOL Annex 7 dengan tambahan dua fase pengurangan nilai EEDI. Data yang digunakan adalah kapal-kapal jenis tanker, bulk carrier dan kontainer berbendera Indonesia meliputi ship particular dari BKI dan MarineTraffic. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah 1269,7DWT−0,481; 1019,1DWT−0,471; dan 106,25DWT−0,181. Lalu pemenuhan kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia terhadap regulasi EEDI berturut-turut adalah 26,96%; 11,63%; dan 47,69%. Lalu dengan penggunaan pembatasan daya mesin dapat mengurangi nilai persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah sebesar 18,4%; 27,6%; dan 15,9%. Sedangkan dengan penggunaan pembatasan daya mesin dan alat pengefisiensian energi dapat mengurangi nilai persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah sebesar 28,4%; 39,2%; dan 25,8%. Lalu persebaran GHG Rating didominasi dengan peringkat D pada kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer berturut-turut sebesar 65,5%; 84,3%; dan 46,4%. ......Greenhouse gas emissions by shipping activities increased by 9.6 percent, from 977 million tons in 2012 to 1076 million tons in 2018 with tanker, bulk carrier and container ships contributing more than 80% of total emissions. To reduce CO2 emissions, the International Maritime Organization (IMO) adopted the Green House Gas Strategy by targeting the intensity of carbon reductions by 40 percent in 2030 and 50 percent in 2050 by issuing regulations in the form of Energy Efficiency Design Index (EEDI). This study aims to obtain the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers and containers. The EEDI calculation in this study applies the calculations issued by IMO on MEPC 76 based on MARPOL Annex 7 with the addition of two phase for reducing EEDI values. The data used as an input variable is the ship particular of Indonesian flag tankers, bulk carriers and containers from BKI and MarineTraffic. The results of this study show that the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers is 1269,7DWT−0,481; 1019,1DWT−0,471; and 106,25DWT−0,181. Then the compliances of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers to the EEDI regulation is 26.96%,; 11.63%; and 47.69%. Then the installation of engine power limitation can reduce the EEDI distribution value of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers by 18.4%; 27.6%; and 15.9%. Meanwhile, the installation of engine power restrictions and energy efficiency technology can reduce the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers and containers by 28.4%; 39.2%; and 25.8%. Then the distribution of GHG Rating is dominated by D rating on tankers, bulk carriers, and containers respectively at 65.5%; 84.3%; and 46.4%.

Abstrak :
ABSTRAK
Selaku kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai lingkungan hidup, berdasarkan pengamatan masih terlihat perilaku karyawan yang kurang peduli lingkungan. Program ecooffice yang dicanangkan pada tahun 2009 pun tampaknya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Untuk itu peneliti menghitung indeks perilaku peduli lingkungan (IPPL) yang mengukur perilaku sehari-hari responden. Indeks adalah alat ukur yang dirancang untuk mengetahui seberapa peduli responden terhadap lingkungan, dengan rentang 0-1. Kriteria yang digunakan adalah nilai kurang dari 0,3 buruk, antara 0,3-0,6 cukup, dan di atas 0,6 baik. Secara keseluruhan, nilai IPPL dari 254 responden PNS KLH Jakarta tergolong baik dengan nilai 0,72, yang terdiri dari perilaku dalam penghematan energi (0,61), perilaku membuang sampah (0,71), perilaku pemanfaatan air (0,79), perilaku penyumbang emisi karbon (0,82), perilaku hidup sehat (0,76), dan perilaku penggunaan bahan bakar (0,74). Pada penelitian ini tidak didapatkan korelasi antara IPPL dengan pendidikan. Evaluasi terhadap program eco-office yang dilakukan terhadap 83 butir yang dikembangkan dari 28 SOP Eco-Office KLH pelaksanaannya baru 58%. Emisi GRK dari konsumsi kertas per bulan adalah 1.769.040 kg CO2/bulan dan dari konsumsi listrik sebesar 1.761.550 kWh tahun 2013 adalah 15.431.178 kg CO2/tahun.

---

ABSTRAK
As an institution that regulates environmental policy, the employee of Minister of Environment of Indonesia have not practiced pro-environment behavior. As observed, over-use of paper, usage of disposable food container and plastic bags are still seen in the office area. The Eco Office Program held in 2009 has not evaluated up until now. There for, this research has objection to calculate the green behavior index of employee. Index is a tool to measure how green the respondent’s behavior that has range 0-1. The value less than 0.3 is considered bad, within range 0.3-0.6 as moderate and above 0.6 good. The mean value of green index of 154 civil servants of MOE Jakarta is good with value 0.72. The green index consists of: behavior of energy saving (0.61), behavior of garbage disposing (0.71), behavior of water consumption (0.82), behavior of healthy living (0.76) and behavior of fuel consumption (0.74). The behavior index calculated is employee's daily behavior at home. This research also analyzes the correlation between index value and respondent’s education and found no significant correlation. The evaluation of eco-office program in MOE Jakarta based on 28 SOP is only 58% implemented. GHG emission from paper consumption is 1,769,178 kg CO2/month and from electricity consumption 15,431,178 kg CO2/year.

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan iklim global dan kenaikan jumlah penduduk di perkotaan merupakan salah satu isu yang memberi dampak kepada energi dan kebijakan lingkungan terkait emisi GRK. Permasalahan yang dihadapi di kota BSD Serpong yaitu semakin tingginya kebutuhan energi listrik, gas, dan bahan bakar yang bergantung pada infrastruktur sistem energi nasional, dimana sistem masih mengandalkan energi fosil dan tidak terintegrasi antar jaringan energi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sistem integrasi pembangkit terdistribusi dan jaringan tenaga listrik yang meminimalkan biaya terendah dan berdampak kepada penurunan emisi GRK dengan menggunakan perangkat lunak LEAP 20.1.7. Hasil optimasi berupa desain sistem energi cerdas yang meliputi bauran teknologi pembangkit energi terbarukan sebesar 55% di tahun 2030 untuk skenario MIT dan MIT RUED. Portofolio teknologi terdiri dari MSW insinerasi, CCHP turbin gas, solar PV atap, dan munculnya kendaraan listrik (BEV) mulai 2020. Sedangkan penyimpan energi (baterai Li-Ion) muncul pada skenario mitigasi non-constraint mulai tahun 2025. Biaya produksi pembangkit untuk seluruh skenario mitigasi berkisar dari 7-16 cent$/kWh dari 2018-2030. Pada 2030, penurunan emisi GRK sekitar 11-12%, dimana nilai emisi karbon pada skenario dasar BAU sebesar 520 ribu t/CO2e menjadi 464 ribu t/CO2e pada skenario MIT dan MIT RUED serta 456 ribu t/CO2e pada skenario MIT NC dan MIT RUED NC.

---

ABSTRACT
Global climate change and urban population growth are challenges for energy and environmental regulation of GHG emission. Problem arises in BSD, Serpong is the increasing demand for electricity, gas and fuel which depended on national energy system infrastructure, while it still relies on fossil energy and not mutually integrated between energy networks. This study aims to obtain integration of distributed generation to power grid with the result of least cost and low carbon emission, which is done by LEAP 20.1.7. The result is obtained include technology mix of BSD smart energy system which the RE penetration is around 55% in scenario MIT and MIT RUED. It shows integration of power grid and generation mix of solar PV rooftop, biomass MSW incineration, gas turbine Combined Cooling Heating Power (CCHP), and electric vehicle (BEV) also started chosen in 2020. In 2025, Li-Ion battery is chosen in mitigation non-constraint scenario. Range of LCOE for overall mitigation scenario is around 7-16 cent$/kWh in 2018-2030. In 2030, GHG emission reduction achieved 11-12%, from 520 thousand t/CO2e in baseline scenario to 464 thousand t/CO2e in scenario MIT and MIT RUED and 456 thousand t/CO2e in scenario MIT NC and MIT RUED NC.