Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2019 memberikan larangan ekspor ore nikel dengan kadar dibawah 1,7% yang berlaku pada 1 Januari 2020. Tindakan ini menimbulkan gugatan dari Uni Eropa yang menerapkan Article X:1, XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) sebagai ketentuan yang telah dilanggar oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam ketentuan hukum perdagangan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian diagnostik preskriptif yang bersifat eksplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis interaktif. Indonesia dapat dipersalahkan dalam pelarangan ekspor ore nikel dikarenakan peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia inkonsisten dengan Article XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) SCM Agreement. Implikasi atas tindakan pelarangan ekspor ore nikel ini berdampak pada dimensi ekonomi, politik, dan hukum. Indonesia dapat menerapkan perlindungan terhadap perdagangannya melalui tarif atau menetapkan kuota tarif atas ekspor ore nikel.

---

The Indonesia Government has been establishing Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11/2019 that enforce prohibition of the ore nickel export with a concentration under 1.7% that is applied on Januari 1st 2020. This action causes consultation by European Union who claim that Indonesia’s Regulation is not pursuant to the Article X:1, XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) under the International trade law. This research is a normative juridical research with a prescriptive-diagnostic research that is explanative. The data that is used are secondary data with literature study techniques and interactive model of analysis techniques. Indonesia can be blamed related to ore nickel export prohibition because Indonesia’s Regulations inconsistent under Article XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) SCM Agreement. The implication of the prohibition is affecting on the economic, political, and law dimension. Indonesia can apply for the protection through the tariff and tariff quota for the ore nickel export

Abstrak :
Subsidi adalah bagian penting dari perekonomian negara mana pun, karena merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial di dalam negeri melalui dukungan produksi dalam negeri dan bisnis lokal. Subsidi juga harus diatur secara ekstensif karena dapat juga digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif dan mencegah terjadinya perdagangan bebas dalam ekonomi domestik suatu negara. Dalam hal ini, GATT 1994 bersama dengan perjanjian lain yang lebih spesifik telah memberikan aturan dan regulasi yang diperlukan untuk mengatur perdagangan bebas demi menjaga kepentingan semua pihak di pasar internasional. Akibatnya, penting untuk menentukan subsidi apa yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan di dalam GATT 1994 berdasarkan pada jenis, mekanisme, dan dampaknya terhadap perekonomian. Untuk tujuan tersebut, skripsi ini akan mengkaji langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina dalam mendukung perusahaan milik negara yang telah membawa perusahaan milik negara Cina menjadi salah satu entitas perdagangan yang paling dominan baik di pasar internasional maupun dalam pasar Cina sendiri. Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkaji tentang tindakan-tindakan tersebut terhadap BUMN yang diatur dalam ketentuan GATT 1994 untuk mengetahui apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuannya berdasarkan mekanisme, tipologi, dan dampaknya terhadap perdagangan di dalam negeri pasar negeri tersebut. Hal ini akan dilakukan melalui metode deskriptif dengan terlebih dahulu memeriksa peraturan dan ketentuan GATT 1994 yang relevan tentang perdagangan internasional dan menerapkannya pada langkah-langkah yang ditetapkan oleh Pemerintah Cina terhadap perusahaan milik negaranya. Selanjutnya, wawasan dan pemahaman yang diperoleh dari analisis ini mengenai sifat subsidi yang dilarang dan yang tidak dilarang akan digunakan dan dianalisis untuk kepentingan pemerintah Indonesia mengenai langkah-langkahnya dan sikap umumnya sendiri terhadap subsidi. ......Subsidies are an important part of any country’s economy, for it is a tool that can be used by the government to promote economic and societal stability within the country through support of domestic production and local businesses. Subsidies must also be extensively regulated and governed for they could also be used to afford competitive advantage and prevent the occurrence of free trade within a nation’s domestic economy. In this matter, the GATT 1994 along with other more specific agreements provide necessary rules and regulations in order to govern free trade and preserve the interests of all parties within the global market. As a result, it is important to determine what subsidies are within the rules and regulations of the GATT 1994 depending on its type, mechanism, and impact on the economy. For this purpose, the thesis will examine the measures that have been enacted by the Chinese government in support of its state-owned enterprises which has lead China’s state-owned enterprises to be one of the most dominant trading entities within both the global marketplace and China’s own domestic market. Therefore, the thesis will study regarding those measures towards its state-owned enterprises within the rules and regulations of the GATT 1994 to determine whether these measures are in accordance with its provisions based on its mechanism, typology, and impact to the trade within that domestic market. This will be done through a descriptive literature review method by first examining the relevant provisions and stipulations of the GATT 1994 regarding international trade and applying them to the measures enacted by the Chinese Government towards its state-owned enterprises. Furthermore, the insight and understanding obtained from this analysis regarding the nature of prohibited and non-prohibited subsidies will be utilized and analysed for the benefit of the Indonesian government regarding its own measures and general attitude towards subsidies.

Abstrak :
Kewajiban internasional yang terdapat dalam GATT 1994 dapat menghambat Negara Anggota dalam memerangi Pandemi Covid-19. Mengingat adanya peningkatan permintaan global terhadap produk medis dan alat pelindung diri, Negara-Negara Anggota harus menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa pasokan produk tersebut, serta bahan untuk memproduksinya cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Walaupun pembatasan ini merupakan pelanggaran terhadap GATT 1994, kewajiban tersebut dapat dikesampingkan menggunakan klausul general exceptions dan carve-out method. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa agar dapat dijustifikasi, suatu kebijakan harus memenuhi beberapa elemen atau unsur yang terdapat dalam pasal pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dan memberikan analisis tentang kesesuaian kebijakan pembatasan ekspor yang diterapkan Indonesia dan India terhadap bahan baku masker selama Pandemi Covid-19. Menggunakan metode normatif yuridis dan pendekatan kualitatif, penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan antara carve-out method dan general exceptions, seperti objektif dari kebijakan, penggunaan necessity test, dan durasi kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang konsisten dengan salah satu pengecualian dapat tidak sesuai dengan pengecualian yang lainnya. Kedua, Indonesia telah memenuhi unsur-unsur dalam kedua pengecualian tersebut, sedangkan India tidak memenuhinya. ......The international obligations under GATT 1994 could pose as an obstacle to Member States in fighting the Covid-19 Pandemic. Given the rise in the global demand for medical products and personal protective equipment, Member States must take measures to ensure the availability of these products, as well as the factors of production required to manufacture it. As a result, numerous states have imposed export restrictions on the raw materials of masks. Despite the fact that these restrictions may be a violation of GATT 1994, these measures could be exempted from liability through the use of the WTO general exceptions clause and the carve-out method. However, it must be noted that in order to be exempted, the measure in question must fulfill several cumulative criterion or elements. This study aims to elaborate the criterion that must be fulfilled and provide an analysis on the consistency of the measures imposed by Indonesia and India towards the raw materials of masks as a response to the Covid-19 Pandemic. Using a normative-juridical method and a qualitative approach, this study resulted in two conclusions. First, there are several differences between the carve-out method and the general exceptions clause, such as the objective of measure, the use of the necessity test, and the duration of the measure. As a result, a measure that is justifiable using one clause may not be justifiable by the other. Second, Indonesia has fulfilled the elements required in both clauses, while India has failed to do so.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan dunia masa kini di era globalisasi sudah demikian mengesankan. Salah satu tanda kemajuan dunia adalah lahirnya sistem perdagangan internasional. Transaksi barang dan jasa kini terjalin antar benua. Tetapi pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan di dalam perdagangan dunia oleh sebab itu maka lahirlah suatu organisasi internasional yang bernama WTO World Trade Organization. Di dalam WTO itu sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh negara-negara anggota. Namun apakah implementasi nilai-nilai tersebut pada praktiknya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya perlu diperhatikan kembali. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dengan berdasarkan asas dan konsep hukum, sumber hukum positif, dan beberapa teori-teori pendukung lainnya serta prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh WTO ialah sangat konsisten serta penerapan prinsip kesetaraannya dilakukan secara absolut. Menyikapi hal tersebut sudah seharusnya Indonesia bersikap tegas dalam menyiasati perdagangan dunia agar jangan sampai Indonesia sampai tersungkur dan gugur dalam persaingan yang sangat ketat.

---

ABSTRACT
The development of the world today in the era of globalization has been so impressive. One sign of world progress is the birth of the international trading system. Transactions of goods and services are now intercontinental. But in practice there are obstacles in world trade therefore an international organization called WTO World Trade Organization was born. In the WTO itself there are principles that all member states should apply. But whether the implementation of these values in practice has been going well and in accordance with the expected course need to be considered again. In conducting this research, the form of research used is normative juridical, ie research that is focused to review the application of norms in positive law. The use of this research method to answer the problem based on legal principles and concepts, positive law sources, and some other supporting theories and principles related to the problems in this study. The results show that the application of the principles undertaken by the WTO is very consistent and the application of the principle of equality is done in absolute terms. In response, Indonesia should be firm in dealing with world trade so that Indonesia should not fall and fall in a very tight competition.

Abstrak :
This paper explores major dispute cases on issues of human life and health handled by wto panels and appellate body.....