Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hopkins, Bruce R., 1932-
New York, NY: John Wiley, 1980
344.73 HOP c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sheldon, K.Scott
New York: John Wiley & Sons, 2000
658.152 24 SHE s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hamid Abidin
Depok: Piramedia, 2004
361.8 HAM g (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Duronio, Margaret A.
San Fransisco: Jossey - Bass Publishers , 1991
378.02 DUR e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Clinton Antonius
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia, khususnya terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Pandawa Group. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Bank, Manajer Investasi, Pialang Berjangka, Kantor Pos, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi Simpan Pinjam. Namun saat ini, masih banyak pihak-pihak yang melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum. Akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan. Salah satunya seperti yang dilakukan Pandawa Group. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan analisa terhadap Surat Perjanjian antara Pandawa Group dan Nasabah yang menjadi tolak ukur, apakah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penulisan ini, dapat dipahami bahwa karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group pada dasarnya memiliki beberapa persamaan dengan karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan yang diizinkan oleh Undang-Undang. Namun, kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Pandawa Group ini bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat harus waspada dalam memilih instrumen keuangan yang tepat untuk menyetorkan dananya.

ABSTRACT
This thesis discusses about the activities of accumulating public funds in Indonesia, especially on community fund raising activities conducted by Pandawa Group. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Law. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Act. Some of these institutions include Banks, Investment Managers, Futures Brokers, Post Offices, Pension Funds, Insurance Companies, Micro Finance Institutions, and Savings and Loans Cooperatives.But nowadays, there are still many parties who do the unlawful public fund raising. As a result many communities are harmed. One of them as the Pandawa Group. In writing this thesis, the authors will analyze the Letter of Agreement between Pandawa Group and Customer which become benchmarks, whether the fund raising activities conducted Pandawa Group has been in accordance with the legislation in Indonesia. In this thesis, it is understood that the characteristics of fundraising undertaken by the Pandawa Group basically have some similarities to the fundraising characteristics undertaken by some financial institutions permitted by law. However, the fund raising activities carried out by Pandawa Group is contrary to the legal provisions in Indonesia. In this case, the public should be vigilant in choosing the right financial instrument to deposit the funds."
Lengkap +
2017
S69983
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar
"ABSTRAK
Tesis ini membahas secara komprehensif mengenai perlindungan atas konsumen
dan masyarakat dalam industri jasa keuangan khususnya terhadap usaha
penghimpunan dana dan pengelolaan investasi keuangan. Adanya jenis-jenis
transaksi keuangan yang rumit dan dalam banyak hal tidak dipahami oleh
konsumen dan masyarakat, berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan yang
dapat merugikan masyarakat secara luas. Konsep perlindungan konsumen jasa
keuangan di OJK dilakukan dengan tindakan preventif dan refresif yang
semuanya mengarah pada financial inclusion dan stabilitas sistem keuangan.
Selain tindakan preventif dan refresif, Koordinasi antar lembaga sangat
dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus investasi ilegal. Dalam hal ini, OJK
bersama lembaga lainnya membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan
Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan
Pengelolaan Investasi, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang
lebih baik terhadap masyarakat dan konsumen.

ABSTRACT
This thesis discusses comprehensively the provision of consumers protection and
the society of the financial services industry especially about fund-raising efforts
and the management of financial investment . The existence of these kinds of
complicated financial transactions and make so many misunderstanding for some
consumers and the society, potentially causing crime that make many bad impacts
for the society. The concept of consumer protection in the financial services FSA
conducted with preventive and repressive measures which all lead to financial
inclusion and financial system stability . Besides the preventive and repressive
measures , inter-agency coordination is needed to prevent illegal investments case
. In this case, the FSA together with other agencies to form Task Force Handling
Allegations in Legal Actions Against Public Sector Fund-raising and Investment
Management , which is expected to provide a better protection to the society and
consumers."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39156
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amelia Tri Rahayu
"Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai praktik investasi ilegal yang diakui sebagai kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pandawa Group dengan mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri Group. Sejak tahun 2006 Salman Nuryanto selaku ketua Pandawa Group telah melakukan penghimpunan dana ilegal. Pada Oktober 2014, diadakan pertemuan antara Kementrian Koperasi dan UKM, Dewan Koperasi Daerah Depok, dan Salman Nuryanto dengan hasil agar Pandawa Group melakukan pengurusan izin untuk menjadi sebuah Koperasi. Salman Nuryanto kemudian mengurus izin Pandawa Group dengan nama KSP Pandawa Mandiri Group. Pada 9 Januari 2015 Akta Pendirian KSP PMG disahkan, dan diterbitkan juga Surat Izin Usaha Simpan Pinjam. Namun diketahui, hingga Desember 2016 kegiatan investasi ilegal tersebut tetap dilakukan oleh Salman Nuryanto melalui Pandawa Group, kegiatan tersebut diakuinya sebagai kegiatan penyertaan modal yang merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyertaan modal Koperasi, bagaimana praktik investasi ilegal tersebut dilakukan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berinvestasi di Pandawa Group. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa praktik investasi ilegal yang dilakukan Pandawa Group bukanlah kegiatan Pemupukan Modal Penyertaan seperti yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1992, PP No.33 Tahun 1998, dan Permenkop-ukm No.11 Tahun 2015. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan oleh Pandawa Group kepada nasabahnya. Perlindungan kemudian diberikan oleh OJK, dan Kementrian Koperasi dan UKM. Pandawa Group selanjutnya menyelesaikan kewajibannya berdasarkan putusan Pailit No:31/2017/Pailit/PN.Jkt Pst, Putusan No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

This thesis discusses and analyzes illegal investment practices that are recognized as capital participation activities carried out by the Pandawa Group on behalf of the Pandawa Mandiri Group KSP. Since 2006 Salman Nuryanto as chairman of the Pandawa Group has been collecting illegal funds. In October 2014, a meeting was held between the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Regional Council of Cooperatives in Depok, and Salman Nuryanto with the result that the Pandawa Group would arrange a permit to become a Cooperative. Salman Nuryanto then took care of the Pandawa Group's permission under the name KSP Pandawa Mandiri Group. On January 9, 2015 the Deed of Establishment of KSP PMG was ratified, and a Savings and Loan Business Permit was also issued. But it is known, until December 2016 the illegal investment activities are still carried out by Salman Nuryanto through the Pandawa Group, the activity is recognized as an equity participation activity that is part of the KSP Pandawa Mandiri Group. This study aims to address the issue of how the laws and regulations regulate community involvement in the participation of Cooperative capital, how illegal investment practices are carried out, and how the legal protection of communities investing in the Pandawa Group. The method used is normative juridical by using library or secondary sources. From the results of this study it was found that the illegal investment practices carried out by the Pandawa Group were not activities of Capital Investment Inclusion as regulated in Law No.25 of 1992, PP No.33 of 1998, and Permenkop-ukm No.11 of 2015. In the end, there is no legal protection given by the Pandawa Group to its customers. Protection is then provided by the OJK, and the Ministry of Cooperatives and SMEs. The Pandawa Group subsequently settled its obligations based on the Bankruptcy decision No: 31/2017/Bankrupt/PN.Jkt Pst, Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library