Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kiprah Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme dalam memperjuangkan hak masyarakat terkait kesetaraan sebagai penduduk sekitar pertambangan PT Freeport Indonesia khususnya suku Amungme di wilayah Mimika sepanjang tahun 1994-2001. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan adalah arsip dan koran sezaman, serta buku, artikel, jurnal, tesis dan disertasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terutama studi sejarah sosial di Indonesia bagian timur. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan di wilayah Mimika, terkait persoalan-persoalan mengenai keberadaan pertambangan Freeport.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the movement of Amungme Indigenous Consultative Organization in the fight for equality rights of the peoples as residents around Freeport Indonesia Company, particularly Amungme in Mimika region throughout the year of 1994 2001. This research conducted using the historical method, which are heuristic, criticism, interpretation and historiography. Sources used are archival and contemporary newspapers, as well as books, articles, journals, theses and dissertations. This research is expected to contribute to knowledge, especially the study of social history in eastern Indonesia. This research is also expected to be used in public policy making for Mimika region, related to issues concerning the existence of the Freeport mining.

Abstrak :
In this article, the author describes the history of changes among the Kamoro in Mimika. Some of the changes-due to changes in their physical, social, and cultural environment-were unexpected and surprising, so that they were not ready to cope with. Consequently, there were two prominent implications in their life: the increase of consumerism behavior, and the occurrence of more frequent conflicts among themselves. In the final part, the author examines the Kamoro relationship with outsiders, of how they categorize the latter, and with whom they used to generate conflicts. Recently, conflicts mainly occur on the problems of land dispute with outsiders, and in the competition to get the 'one million-dollars' funds from PT Freeport.

Abstrak :
ABSTRAK
Bertemunya dua kebudayaan yang berbeda pada satu lokasi yang berdampingan akan menimbulkan kesenjangan, baik kesenjangan sosial, ekonomi maupun, politik. Kesenjangan yang diakibatkan oleh kerangka berpikir (frame of references) yang berbeda mengakibatkan komunikasi yang tidak dua arah. PT. Freeport Indonesia dengan budaya inovator dan masyarakat Amungme serta Kamoro yang tradisionil mengalami hambatan dalam berkomunikasi yang lancar Frame of references yang membentuk persepsi pada masa lalu akan mungkin muncul kembali dikemudian hari untuk menginterpretasikan peristiwa yang hampir sama (Erwin P Bettinghaus,1987) Hal ini menjelaskan kerusuhan sosial yang sering terjadi di Mimika.

Pentingnya komunikasi tersebut baik pada masyarakat tradisionil yang menekankan komunikasi lisan (J.L. Fischer,1973) dan arti komunikasi pada masyarakat kapitalis yang demikian penting (Jurgen Habermas, 1970) Serta karakteristik komunikasi tertulis dari budaya birokrasi (Max Weber, 1943) menuntut Suatu pendekatan manajemen komunikasi dan Strategi komunikasi agar terjadi Suasana harmonis dan derap maju bersama dari tiga perbedaan yang ada.

Dengan pendekatan kualitatif Serta didukung wawancara pembicaraan informal dan wawancara baku terbuka pada pihak yang berkepentingan dan kompeten juga kajian literatur maka pemgumpulan data dan analisis dapat dilakukan. Keterbatasan penelitian mengakibatkan data yang didapat tidak dilengkapi dengan data primer.

Hasil temuan Studi ini menekankan pentingnya lembaga independen yang dapat dipercaya untuk menjembatani berbagai macam kepentingan yang berbeda. Strategi komunikasi yang disusun dibagi dalam tiga periode yaitu periode jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan yang berbeda dan khalayak yang berbeda pula untuk masing-masing periode.

---

Abstrak :
Abstrak
Potensi sumber daya alam Indonesia khususnya pada sektor pertambangan membuat Indonesia menjadi buruan para investor asing, salah satunya PT. Freeport Indonesia. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967. Dalam KK, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut. Perusahaan tambang pemegang KK yang ingin mengekspor mineral olahan (konsentrat) harus melepas status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (konsentrat). Pasal 97 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya mengatur tentang hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), salah satunya adalah divestasi saham.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Peran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport) Sabang, termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Keluarnya kebijakan ini pada mulanya dijadikan sebagai alat politik dari pemerintah pusat untuk dapat meredam gejolak konflik bersenjata yang terus saja melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kota Sabang khususnya. Pengembangan terhadap Kawasan Sabang harus lebih difokuskan kepada berjalannya berbagai aktifitas dalam bidang-bidang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport) sebagaimana telah diatur dan digariskan sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 37 Tabun 2000. Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang, melalui penetapan Undang-undang Nomor 37 Tabun 2000, yang telah mengembalikan status Sabang menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport). Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metodi kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang melalui proses studi lapangan, wawancara dengan informan, dan juga pengamatan secara langsung di lapangan. Sementara itu terhadap pemilihan informan dilakukan secara Snowball Sampling, dengan Iingkup informan yang mencakup Walikota Sabang, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), tokoh masyarakat setempat dan juga masyarakat sendiri yang berada dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport) Sabang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Sabang terus dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Sabang dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan instansi-instansi terkait di Kota Sabang. Namun pengembangan Kawasan Sabang ternyata menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, dan bila hal ini tidak dengan segera dicari jalan keluarnya akan menghambat pengembangan Kawasan Sabang dimasa yang akan datang. Pengembangan Kawasan Sabang tentunya harus disesuaikan dengan alokasi anggaran APBD Kota Sabang yang telah ditetapkan, hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki. Jika tetap dipaksakan, nantinya akan dapat mengganggu alokasi anggaran yang telah ditetapkan bagi kepentingan-kepentingan lainnya, serta berdampak kepada makin terhambat jalannya program pembangunan di Sabang. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai fasilitas tersebut memang dirasakan untuk diperbaiki dan dibangun. Terlebih lagi sejak Kawasan Sabang dibukanya kembali sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport), maka akan semakin banyak saja para wisatawan yang akan datang ke Kawasan Sabang. Sejak diresmikan kembali menjadi Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 37 Tabun 2000, wilayah Kota Sabang perlahan namun pasti kini mulai menggeliat dan kembali bergairah. Sabang kembali menemukan "rohnya" yang sejak lama hilang ditelan oleh silih-bergantinya berbagai kepentingan kekuasaan pemerintah pusat di Jakarta. Periahan-lahan namun pasti, keseharian hidup dari masyarakat Kota Sabang juga tampak semakin bergairah. Pemandangan ini menonjol di hampir seluruh sudut Pulau Weh-daratan kecil d' ujung paling barat Pulau Sumatera di mana Kota Sabang berdiri tegak. Hal ini tentunya akan berakibat kepada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian sebahagian besar masyarakat yang tinggal di Kawasan Sabang. Kendala-kendala yang dihadapi dengan dibukanya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport) Sabang, dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pengembangan Kawasan Sabang dimasa yang akan datang. Dari berbagai kendalakendala tersebut akan dapat diketahui berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada selama Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport) Sabang kembali dibuka. Sehingga dapat dijadikan sebagai cerminan dalam rangka melakukan perbaikanperbaikan terhadap jalannya kebijakan tersebut ke arah yang lebih baik.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat penyebab dan gambaran prasangka yang dimiliki anggota suku Amungme terhadap karyawan pendatang dan PT Freeport Indonesia (PTFI) ditinjau dari cognitive balance theory menurut Heider (1958). Suku Amungme memiliki nilai- nilai kepercayaan tertentu mengenai hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan roh nenek rnoyang, dan manusia dengan alam. Nilai kepercayaan tersebut merupakan elemen kognitif yang penting bagi suku Amungme. Dengan masuknya PTFI ke Tembagapura, Papua, pada bulan April 1967, diasumsikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PTFI tersebut dapat mengganggu nilai-nilai kepercayaan tersebut dan pada gilirannya dapat timbul prasangka pada orang Amungme terhadap PTFI dan karyawannya yang hampir semuanya pendatang. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap subjek. Analisis yang digunakan adalah analisis intra dan antarkasus. Dari hasil penelitian diketahui, sebagian besar subjek tidak berprasangka terhadap karyawan pendatang maupun PTFI. Walau demikian, ada satu subjek yang berprasangka terhadap karyawan pendatang dan tiga subjek berprasangka terhadap PTFI. Ditinjau dari teori cognitive balance, semua prasangka tersebut timbul dari ketidak seimbangan kognitif karena adanya gangguan terhadap kepercayaan suku Amungme dalam hal hubungan-hubungan antar manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan roh nenek moyangnya. Pada gilirannya, prasangka itu menimbulkan stereotip yang makin memperkuat prasangka lagi. Sumber gangguan ada beberapa jenis, mulai dari masalah pribadi (tidak diterima kerja), sampai masalah kepercayaan (PTFI merusak alam). Namun, pengaruh agama Kingmy (guna menghormati perjanjian antara suku Amungme dengan PTFI) bisa juga menjadi elemen kognitff baru yang justru menghilangkan ketidak seimbangan kognitif, pada salah satu subyek, sehingga tidak menimbulkan prasangka pada dirinya.

Abstrak :
ABSTRAK
DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba ini dibuat aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini ketentuan divestasi sebagaimana pasal 112 menghendaki belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Dalam beberapa kali proses negosiasi pelaksanaan divestasi saham PT. Freeport Indonesia masih belum menemukan kesepakatan. Dalam penelitian ini dianalisis secara kritis dan preskriptif terkait mekanisme divestasi yang efektif untuk saham PT. Freeport Indonesia, dan kendala mengapa belum terksananya divestasi saham sebagaimana peraturan perundang-undangan dan kontrak karya menghendaki, serta risiko hukum divestasi saham melalui mekanisme penawaran umum perdana terbatas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa divestasi saham melalui direct divestment/strategic partner tidak menemukan kesepakatan, maka dibutuhkan terobosan divestasi dengan mekanisme penawaran umum perdana terbatas di pasar modal Indonesia. Maka dibutuhkan peraturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait mekanisme, pembatasan para pihak yang berhak membeli saham, serta peran serta pemerintah. Kata Kunci : Divestasi Saham, PT. Freeport Indonesia, Penawaran Umum Perdana, Terbatas.

---

ABSTRACT
SHARE DIVESTMENT OF PT. FREEPORT INDONESIA THROUGH LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING IPO The obligation of share divestment as stipulated in Article 112 of Law Number No. 4 in 2009 concerning Mineral and Coal Mining is an inevitable obligation for business entities holding IUP and IUPK whose shares are owned by foreigners. To execute the Minerba Act, the regulation is made through the Government Regulation No. 1 in 2017 concerning Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 in 2010 regarding Mineral and Coal Mining Business Activities.In its implementation until now, the divestment provisions as intended in Article 112 have not been implemented as it should. In several times the process of negotiating the implementation of share divestment at PT. Freeport Indonesia still has not found an agreement.In this study, it is analyzed critically and prescriptively related to effective alternative divestment mechanism for PT Freeport Indonesia, and the obstacles on why the divestment shares have not been granted as legislation and working contracts require, as well as the legal risk of shares divestment through limited Initial Public Offering IPO mechanism. The research method used in this study was normative juridical, with a qualitative approach to legal research. The result revealed that shares divestment through direct divestment strategic partner did not find an agreement, then it was needed divestment breakthrough with limited Initial Public Offering IPO mechanism in Indonesia capital market. The mechanism of Services Authority OJK is required, along with the restrictions on the parties which are entitled to purchase shares and also the government participation. Keywords Divestment of Shares, PT. Freeport Indonesia, Initial Public Offering, Limited