Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis membahas mengenai ketentuan asal barang dalam perjanjian daerah perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN-AFTA. Mekanisme pernurunan tarif dan non tarif dalam kesepakatan daerah perdagangan bebas ASEAN. Keuntungan dan kerugian dalam melaksanakan perdagangan bebas. Metode pemaparan yang digunakan deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian daerah perdagangan bebas ASEAN serta menjelaskan dampaknya terhadap perdagangan luar negeri Indonesia yang dilihat dari perkembangan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terjkait dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembentukan free trade zone merupakan salah satu instrumen untuk memperoleh foreign direct investment, ditengah kompetisi antar negara untuk merebut investasi asing. Pertumbuhan ekonomi dan investasi Singapura dan Malaysia semakin pesat, namun memiliki keterbatasan lahan sehingga menjadi peluang bagi Batam, Bintan, Karimun sebagai free trade zone untuk memperoleh multiplier effect. Kebijakan ini menjadi daya tarik bagi pengembangan investasi terutama di Kabupaten Karimun. Data Badan Pengusahaan Karimun, menunjukkan pada tahun 2007 terdapat 9 perusahaan yang berinvestasi di FTZ Karimun dengan nilai investasi Rp.882 miliar, dan pada akhir 2015 terdapat 155 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 22.7 triliun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi investor terhadap daya tarik investasi free trade zone Karimun. Menggunakan metodelogi penelitian deskriptif analisis dengan desk research, survey kuesioner dan interview berisi pertanyaan tentang persepsi investor terhadap parameter daya tarik investasi. Hasil jawaban kuesioner dan interview responden dianalisis secara tabulasi silang, untuk melihat keterkaitan antara karakteristik investor dengan parameter daya tarik investasi free trade zone Karimun. Berdasarkan analisis, faktor penghambat daya tarik investasi antara lain buruknya infrastruktur, legalitas lahan sangat minin, dan kondisi tenaga kerja lokal dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan khusus. Faktor daya tarik investor untuk berinvestasi di FTZ Karimun yakni, tersedianya fasilitas fiskal, kondisi keamanan yang kondusif, rendahnya biaya berinvestasi, serta harapan FTZ menyeluruh di Pulau Karimun.

---

ABSTRACT
The establishment of free trade zone is one of instruments to obtain foreign direct investment, in the middle of competitions among the countries to seize foreign investment. Singapore and Malaysia economic growth and investement increasing rapidly, but has limitation on the land so that becomes an opportunity for Batam, Bintan, Karimun as free tade zones to gain multiplier effect. This policy became an attraction for investment development especially in Karimun District. Data from Karimun Trade Zone Authority showed in end 2015 there were 155 companies with investment value Rp. 22.7 trillions. This focused research aims to determine the perception of investors to Karimun free trade zone investment attractiveness, using descriptive analysis research methodology with desk research, questionnaire survey and interview containing questions about investor?s perception to investement attractiveness. The results of questionnaire answers and respondent?s interview are analyzed in cross tabulation, to see the connection between investor?s characteristic and free trade zone Karimun investment attractivesess parameter. Based on the analysis, investment attractiveness obstacle factors are poor infrastructure, the legality of the land was minimal, and local manpower condition with low education level and not having certain skills. Investor?s attractiveness factors to invest in FTZ Karimun are the availability of fiscal facility, conducive security conditon, low investment cost as well as comprehensive FTZ expectation in Karimun Island.

Abstrak :
Impact of the ASEAN-China Free Trade Agreement on economic conditions in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Era globalisasi dan perdagangan bebas dunia menjelang abad ke-21 akan menjadi peluang dan sekaligus menjadi ancaman bagi industri manufaktur di Indonesia. Menjadi peluang karena adanya perdagangan bebas dunia memberi kesempatan luas bagi Industri Manufaktur di Indonesia untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi ke berbagai negara. Sebaliknya menjadi ancaman karena batasan-batasan perekonomian/perdagangan yang diciptakan suatu negara akan hapus, sehingga produk-produk industri manufaktur negara lain berupa barang sejenis atau barang substitusi akan memasuki pasar Indonesia. Keadaan tersebut akan mengakibatkan persaingan pemasaran barang-barang sejenis yang dihasilkan di dalam negeri akan semakin meningkat.

Untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi orientasi perusahaan industri manufaktur yang selama ini mengandalkan kelangsungan hidup perusahaan kepada perlindungan pemerintah dalam bentuk: fasilitas, konsesi, proteksi maupun subsidi harus dirubah menjadi orientasi meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan efisiensi.

Salah satu faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi adalah penggunaan/peningkatan teknologi produksi dengan memakai mesin-mesin yang lebih canggih dan terotomatisasi. Hal tersebut berarti menambah penggunaan aktiva yang mempunyai beban tetap (operating leverage) dalam produksi, dengan harapan pertambahan penjualan akan meningkatkan kemampuan laba (Earning Before Interest and Taxes) secara lebih besar.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah beberapa perusahaan (14 perusahaan) industri manufaktur yang telah go publik beroperasi dengan operating leverage yang masih favorable (menguntungkan), sehingga masih memungkinkan untuk meningkatkan aktiva tetapnya. Selain dari itu ingin diketahui eratnya hubungan dan besarnya pengaruh faktor-faktor: operating leverage, size dan variabilitas pendapatan terhadap struktur modal industri manufaktur tersebut.

Untuk mengetahui apakah operating leverage masih favorable (menguntungkan) dilakukan uji statistik dengan cara membandingkan rata-rata contribution margin dengan rata-rata fixed cost. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang diteliti masih bekerja dengan operating leverage yang masih favorable (menguntungkan) dimana rata-rata contribution margin jauh lebih besar dari rata-rata fixed cost. Hal ini menunjukkan perusahaan-perusahaan yang diteliti cukup mempunyai peluang meningkatkan teknologi produksi dari labour intensive menjadi capital intensive dalam usaha meningkatkan efisiensi dan daya saing mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas dunia yang akan datang.

Selanjutnya untuk mengetahui keeratan hubungan dan besarnya pengaruh faktor-faktor: operating leverage, size dan variabilitas pendapatan terhadap, struktur modal dilakukan analisa regressi linear berganda yang disertai dengan pengujian dan koreksi asumsi dasar klasik: autokorelasi, heteroskedastis dan multikolinieritas serta uji t dan uji f statistik.

Hasil pengujian menunjukkan diantara ketiga faktor ternyata yang mempunyai hubungan kuat dan berpengaruh terhadap struktur modal hanya size (total aktiva) perusahaan dengan arah negatif yang seharusnya berhubungan secara positif.

Sedangkan operating leverage dan variabilitas pendapatan memperlihatkan hubungan/pengaruh yang kurang signifikan terhadap struktur modal.

Kesimpulan ini memberi kesan manajemen perusahaan-perusahaan yang diteliti cenderung menerapkan kebijaksanaan yang konservatip atau berhati-hati dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Abstrak :
Mengapa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Megawati menandatangani ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2002? Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat relasi kuasa yang terjadi antara bisnis dan negara dalam proses formulasi ACFTA. Untuk melakukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Storm C. Thacker yang memperhitungkan kerentanan, kepentingan dan institusi, serta inisiatif negara sebagaimana leverage, strategi, dan komposisi internal bisnis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun di satu sisi ACFTA menguntungkan bisnis besar yang mengekspor komoditas mereka ke China, kebijakan ini membahayakan industri kecil dan menengah yang bersaing secara langsung dengan komoditas yang diimpor dari China. Distribusi pendapatan yang tidak merata ini menyebabkan bisnis terbelah menjadi dua kelompok: mereka yang mendukung dan mereka yang menolak ACFTA. Sementara itu, di sisi negara, pembelahan secara praktis tidak terjadi, karena dua kepentingan yang ada di dalam negara, kelompok teknokrat dan kepentingan bisnis, mempunyai agenda yang sama di dalam ACFTA. Adalah simpulan utama dari penelitian ini bahwa koalisi antara bisnis besar dan negara lah yang secara efektif telah menentukan sikap resmi Indonesia terhadap ACFTA.

---

Why did Indonesian government under Megawati’s presidency sign the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) in 2002? This research attempts to anwer that question by looking at the underlying power relations between the state and businesses during ACFTA formulation process. In doing so, this research employs a theoretical framework developed by Storm C. Thacker which takes into account vulnerabilities, institutions and interests, and initiatives of the state as well as businesses’ leverages, strategies, and their internal makeup. The research finds that while ACFTA benefited Indonesian big businesses which exported their commodities to China, it harmed small and medium businesses who competed directly with commodities imported from China. This uneven income distribution consequently splited businesses into two divisions; those who supported and those who opposed ACFTA. Meanwhile, on the state’s side, the division was virtually nonexistent as the two main interests within the state, the technocrats and the business interest, had a converging agenda in ACFTA. It is the main conclusion of this research that this powerful state-big businesses coalition that had effectively determined Indonesia’s formal stance toward ACFTA.