Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penipuan asuransi yang dilakukan oleh nasabah asuransi atau pihak tertanggung merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Penipuan asuransi atau insurance fraud tergolong pada tindak pidana penipuan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pemidanaan penjara bagi pelaku penipuan asuransi kurang tepat karena bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku penipuan adalah kerugian ekonomis. Kerugian ini tidak hanya berdampak kepada korban penipuan yaitu perusahaan asuransi selaku pihak penanggung, namun juga masyarakat luas selaku calon nasabah dan nasabah asuransi. Tindak pidana penipuan asuransi menimbulkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan asuransi secara spesifik, dan terhadap perekonomian asuransi secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang selama ini dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan asuransi oleh nasabah di Indonesia serta perbandingan sanksinya dengan negara-negara lain, yaitu dengan Spanyol dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk inventarisasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seputar asuransi, penipuan asuransi, dan sanksinya di Indonesia, Spanyol, dan Singapura. Hasil analisis berupa bentuk sanksi yang lebih tepat diberikan bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi sebagai tindakan represif terhadap fraud asuransi akan diuraikan secara eksplanatoris analitis.  ......Insurance fraud committed by insurance clients or the insured parties is a crime which occurs quite a lot within society. Insurance fraud is classified as the crime of fraud or cheating or swindling, which based on the regulations may be penalized by imprisonment. The rules which regulate that insurance fraud perpetrators may be sanctioned with imprisonment still have room for improvement because the losses that occur due to the crime is economical loss. Harm caused by the crime affects not only the victim of said fraud which is the insurance company or the insurer party, but also potential clients and existing clients which is the public. Insurance fraud causes financial damage specifically to the insurance company, and widely to the economy of insurance. This research aims to analyze the preexisting sanctions given to clients who are perpetrators of insurance fraud in Indonesia and the comparison of sanctions with other countries, namely Spain and Singapore. Juridical normative methods are used in this research to inventorize and analyze the rules and regulations regarding insurance, insurance fraud, and the sanctions in Indonesia, Spain, and Singapore. Analysis results showing a more suitable sanction for insurance fraud perpetrators as a repressive act towards the crime of insurance fraud will be elaborated in an analytical explanatory method.

Abstrak :
Perkembangan industri pariwisata Indonesia menarik minat warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Minat ini dibatasi oleh larangan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Untuk mengatasi hal ini, kebanyakan dari warga negara asing mengadakan nominee agreement dengan warga negara Indonesia untuk menghindari keberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tersebut. Penggunaan nominee agreement untuk memiliki tanah dengan sertipikat hak milik ini merupakan bentuk penyelundupan hukum. Berdasarkan 2 kasus yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada konsistensi pandangan dan pemahaman hakim terhadap nominee agreement sebagai sarana untuk menyelundupkan hukum. ......The growth of Indonesia Tourism Industry attracts foreigners to have land in Indonesia. In addition, according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law, the right to own a land in Indonesia is an exclusive right for Indonesian. On the contrary, most of the foreigners disobey this law by conducting nominee agreement with Indonesian to avoid this Law. The use of nominee agreement to acquire property under right to own is considered as fraudulent creation of point of contacts under Private International Law. This research’s result is that there is no such consistency on the judges’ understanding concerning nominee agreement as a tool to evade the agrarian law.

Abstrak :
Penelitian ini membahas penerapan penilaian risiko kecurangan pada siklus penjualan domestik PT X menggunakan kerangka COSO Fraud Risk Management Guide 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan instrumen wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan analisis isi pada data primer dan sekunder. Objek penelitian ini adalah PT X sebagai unit analisis tunggal. PT X adalah sebuah perusahaan keramik ternama yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun di Indonesia. Pada tahun 2017 PT X baru memiliki sistem pelaporan pelanggaran, dimana aduan yang diterima selama 6 bulan terakhir merupakan kecurangan terkait proses pengiriman barang.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan penilaian risiko kecurangan pada siklus penjualan domestik, merancang strategi anti kecurangan bagi manajemen PT X, dan membuat program audit untuk menguji efektivitas dari kontrol terkait risiko fraud yang diidentifikasi. Tiga area yang berisiko dalam siklus penjualan domestik PT X adalah Sales Administration, Warehouse, dan Finance Account Receivable. Risiko kecurangan yang teridentifikasi pada siklus penjualan adalah kategori korupsi dan penyalahgunaan aset. Sebagian besar risiko berada pada area yang berisiko tinggi. Penelitian ini menghasilkan fraud risk register, rancangan strategi anti kecurangan bagi manajemen perusahaan sebagai pemilik risiko ultimat, yaitu respon pencegahan, deteksi, dan investigasi, dan juga program audit terkait dengan kontrol dari risiko yang diidentifikasi.

Penelitian ini membahas penerapan penilaian risiko kecurangan pada siklus penjualan domestik PT X menggunakan kerangka COSO Fraud Risk Management Guide 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan instrumen wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan analisis isi pada data primer dan sekunder. Objek penelitian ini adalah PT X sebagai unit analisis tunggal. PT X adalah sebuah perusahaan keramik ternama yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun di Indonesia. Pada tahun 2017 PT X baru memiliki sistem pelaporan pelanggaran, dimana aduan yang diterima selama 6 bulan terakhir merupakan kecurangan terkait proses pengiriman barang.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan penilaian risiko kecurangan pada siklus penjualan domestik, merancang strategi anti kecurangan bagi manajemen PT X, dan membuat program audit untuk menguji efektivitas dari kontrol terkait risiko fraud yang diidentifikasi. Tiga area yang berisiko dalam siklus penjualan domestik PT X adalah Sales Administration, Warehouse, dan Finance Account Receivable. Risiko kecurangan yang teridentifikasi pada siklus penjualan adalah kategori korupsi dan penyalahgunaan aset. Sebagian besar risiko berada pada area yang berisiko tinggi. Penelitian ini menghasilkan fraud risk register, rancangan strategi anti kecurangan bagi manajemen perusahaan sebagai pemilik risiko ultimat, yaitu respon pencegahan, deteksi, dan investigasi, dan juga program audit terkait dengan kontrol dari risiko yang diidentifikasi. ......This study discusses desain and implementation of fraud risk assessment on domestic revenue cycle of PT X, applying COSO framework; Fraud Risk Management Guide 2017. This study uses qualitative approach with case study method. This study uses interview, observation, survey, and documentation as research instruments. Data analysis uses content analysis to primary and secondary data. This study observes PT X as single unit analysis. PT X is a leading tiles company which has been operating for 20 years in Indonesia. In 2017 PT X just began a whistleblowing mechanism and last six months the complaints obtained related to fraud goods delivery process.

The purposes of this study are to implement fraud risk assessment on domestic revenue cycle, to design anti-fraud strategies for management of PT X, and to create audit programs to test control effectiveness related the identified risks. The main risky area on domestic revenue cycle of PT X are Sales Administration, Warehouse, and Finance Account Receivable. The identified risks on domestic revenue cycle are corruption and assets misappropriation. Most identified risks fell on high risk area. The outcome of this study are fraud risk register, anti-fraud strategy for management as ultimate risk owner, and audit program related to identified risk controls.

Abstrak :
Fraud requires three conditions: financial need, rationalization, and opportunity. Lax or nonexistent financial management, along with an ?it can?t happen here? attitude, create the quintessential fraud opportunity waiting to happen in many libraries.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada penyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namun aturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraud Perusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakan terkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Perusahaan Pembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan efektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkan menghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan, dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentu pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan.

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada penyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namun aturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraud Perusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakan terkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Perusahaan Pembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan efektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkan menghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan, dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentu pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan.

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company.

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program Asuransi Kesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasional menemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggi tetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebut didukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider dan perusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuan kesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkan penyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif pada akses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuan kesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensi fraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitian mendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risiko kejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak di RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikan saran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untuk mengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untuk kepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. ...... The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS) Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health Insurance Program in January 2014. The implementation of a national insurance program found the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very high but it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack of awareness of all parties, both from patients, providers and insurance companies although such actions are felt presence. Health fraud is a serious threat to the entire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negative impact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health. Health fraud associated with increased health care costs in the United States. This study was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraud prevention policies towards the National Health Insurance program which is the reason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collection techniques such as interview guides, recorders, written records and documents. The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization of the risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact on the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provide advice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending and use of resources for the benefit of the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah menilai tingkat maturitas dari program fraud risk management PT X pada tingkat korporat, menyusun matriks fraud risk assessment dengan mengidentifikasi skema risiko fraud yang mungkin terjadi, melakukan penilaian dari risiko fraud (fraud risk assessment), dan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Sub Direktorat Satuan Pengawasan Intern PT X. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif maupun kualitatif (mix method) dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara pada pejabat terkait untuk menilai tingkat maturitas fraud risk assessment, dan data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan maupun laporan internal perusahaan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat maturitas fraud risk management PT X sebesar 9,98 dari 45 atau sebesar 22,2%. Berdasarkan penilaian fraud risk assessment teridentifikasi 38 skema risiko fraud dengan tingkat residual risk terdiri dari 11 low risk, 11 medium risk dan 14 high risk. Atas fraud risk assessment PT X menghasilkan 11 kegiatan pelaksanaan pengawasan internal dengan total hari pengawasan sebanyak 584 hari pengawasan yang harus dilakukan dalam 1 tahun pengawasan pada Kantor Pusat dan SBU Transbusway. ......The purpose of this study is to assess the maturity level of PT X's fraud risk management program at the corporate level, compile a fraud risk assessment matrix by identifying possible fraud risk schemes, conducting fraud risk assessments (fraud risk assessment), and compiling the Annual Supervision Work Program at the Sub Directorate of Internal Supervision Unit PT X.In this study using quantitative and qualitative research (mix method) with descriptive research types. Primary data is obtained through observations and interviews with relevant officials to assess the fraud risk assessment maturity level, and secondary data obtained through policy documents and company internal reports. From the results of the study it was found that the PT X fraud risk management maturity level was 9.98 of 45 or 22.2%. Based on the fraud risk assessment assessment identified 38 fraud risk schemes with a residual risk level consisting of 11 low risk, 11 medium risk and 14 high risk. PT X's fraud risk assessment resulted in 11 internal supervision activities with a total of 584 days of supervision that must be carried out within 1 year of supervision at the Head Office and SBU Transbusway.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor resiko fraud mana saja yang menurut para pegawai perusahaan memiliki kekuatan terbesar dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan fraud serta menggali pendapat terkait pencegahan timbulnya fraud di dalam perusahaan. Faktor-faktor resiko fraud dalam penelitian ini didasari oleh konsep fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey, serta contoh-contoh situasi yang tertulis di dalam SAS No. 99. Sampel dari penelitian ini ialah sejumlah pegawai perusahaan yang dipilih dengan metode convenience sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tidak memiliki signifikansi yang cukup tinggi untuk mempengaruhi pegawai melakukan fraud, namun jika dibandingkan antar faktor, faktor tekanan dianggap memiliki pengaruh paling besar diantara faktor lainnya. Terkait usaha pencegahan fraud, pegawai menganggap bahwa seluruh alat pencegahan sangat penting untuk dilaksanakan, terutama pembagian tugas segregation of duties yang baik dan jelas.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to find out about which fraud risk factors that can potentially influence employees to commit fraud, as well as to obtain several opinions regarding fraud prevention in an entity. The fraud risk factors in this research are based on Donald Cressey rsquo s fraud triangle concept and the examples provided in SAS No. 99. The sample consists of company employees which are selected by the method of convenience sampling. The result shows that all of the three factors have no high significancy in influencing employees to commit fraud. Yet, compared to other factors, the pressure factor is believed to have the highest influence for the employees to commit fraud. As for the fraud prevention, employees reckoned that all of the provided fraud prevention tools are important, especially the goodness and incisiveness of segregation of duties.

Abstrak :
Setiap organisasi apapun jenis, bentuk, dan skala operasinya memiliki risiko terjadinya fraud. Untuk itu diperlukan adanya strategi anti fraud untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam penerapan strategi anti fraud dan penerapan strategi anti fraud yang dimiliki oleh PT. XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan. Dalam menganalisa, penelitian ini menggunakan 4 strategi anti fraud yaitu whistle blowing system, code of conduct, fraud training for employee dan fraud risk assessment. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal berperan aktif dalam menerapkan strategi anti fraud dan secara umum strategi anti fraud PT. XYZ telah memenuhi aspek dekteksi, pencegahan, dan investigasi. ......Any type, scale, or shape of organization has risks of fraud. For that required anti fraud strategy to detect and prevent the occurrence of fraud. This final paper aims to analyze the role of internal audit in the implementation of anti fraud strategy and the implementation of anti fraud strategy of PT. XYZ. This study used a qualitative approach with field study data collection techniques. This research uses 4 anti fraud strategies that are whistle blowing system, code of conduct, fraud training for employee and fraud risk assessment. The results of this study indicate that internal audit plays an active role in applying anti fraud strategy and generally anti-fraud strategies of PT. XYZ has met the aspects of decteksi, prevention, and investigation.