Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keanekaragaman hasil hutan merupakan kekayaan alam potensial yang dimiliki bangsa Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola seluruh kawasan hutan ini menimbulkan pemberian konsesi kepada sektor swasta. Semakin besar peran swasta dalam pengelolaan kawasan hutan membutuhkan sistem kontrol yang lebih baik dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah pengungkapan informasi yang memadai di dalam laporan keuangan perusahaan. Masalah yang muncul adalah kurangnya informasi transparan mengenai nilai investasi dan hasil nyata perusahaan pengusahaan hutan. Tidak tersedianya informasi yang relevan dan obyektif dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang salah. Salah satu indikator atas kinerja perusahaan adalah nilai kawasan hutan yang dikelolanya. Kawasan hutan merupakan suatu asset yang istimewa di dalam bidang akuntansi karena kemampuannya untuk meningkatkan nilainya sesuai dengan pertumbuhan dan rentang waktu investasi. Penilaian tersebut membagi kawasan hutan menjadi tanah dan tegakan yang tumbuh di atasnya. Melalui penggunaan model hutan normal Faustmann dapat kita ketahui nilai wajar economic rent untuk tanah hutan. Sedangkan penilaian tegakan menggunakan metode Actual Value, Realization Capital Value atau Expected Yield Capital Value. Nilai tegakan hutan yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan tegakan menjadi permasalahan dalam penilaian yang layak untuk pelaporan keuangan. Adanya trade off antara obyektivitas dan relevansi dalam penilaian ini menjadi kontroversi dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi yang lebih tepat. Penyajian nilai kawasan hutan di dalam laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat sebagai pemilik kawasan hutan yang sesungguhnya. Pengungkapan nilai tersebut akan membantu investor, pemerintah dan masyarakat untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola asset kawasan hutan."

"Selama ratusan tahun sumberdaya hutan di Siberut telah menjadi obyek persaingan antara pihak pelestari alam dan perusahaan penebangan kayu. Pada periode-periode yang berbeda, salah satu di antara keduanya mendominasi persaingan itu. Setelah lebih dari 20 tahun penebangan hutan terjadi, proyek pembentukan suatu Taman Nasional seluas 192.000 ha yang didanai oleh Asian Development Bank dimulai pada tahun 1994. Proyek itu kini telah berakhir, tetapi masa depan pulau ini tetap tidak menentu. Akankah sebagian lahan hutan tetap terkonservasi, ataukah konversi akan terjadi ke dalam bentuk lahan-lahan pertanian dalam skala yang lebih luas? Apakah implikasinya pada penduduk lokal dan kondisi pulaunya? ...[...] Tulisan ini - yang didasarkan pada penelitian bertahun-tahun di Siberut - akan mendeskripsikan secara singkat sejarah dari perkembangan aspirasi atas sumber-sumberdaya hutan yang alamiah dan yang dibudidayakan, dengan menaruh perhatian pada penduduk lokal dan pengaruh-pengaruh eksternal. Kajian difokuskan pada tujuan-tujuan dan cara-cara pengelolaan yang dilakukan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang ada. Pengalaman ini diulas dalam perspektif komparatif, dengan memperhatikan keterlibatan masa kini dari penduduk asli dan lokal dalam pengaturan-pengaturan secara ko-manajemen."

"Konflik atas sumber daya hutan terjadi secara meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia ini terjadi karena implementasi kebijakan pemerintah yang membatasi akses warga kampung hutan untuk ikut serta mengelola hutan sekaligus mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Konflik yang diuraikan ini sebenarnya hanya merupakan bagian dari konflik secara keseluruhan yang dihadapi warga kampung hutan dalam kehidupan mereka.Dengan melihat konflik sebagai suatu proses rangkaian kejadian dimana masing-masing pihak yang berkonflik berusaha memenangkan kepentingan masing-masing dengan pilihan Cara masing-masing, kajian ini mengupas pilihan pranata yang diambil oleh warga kampung hutan dalam mekanisme penanganan konflik yang mereka hadapi, termasuk konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Pilihan ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat dirumuskan seagai kemanan dan kenyamanan pihak yang terlibat dalam menangani konflik dengan tetap memperjuangkan kepentingannya sebagai tujuannya.Kajian mengenai konflik ini didasarkan pada sejumlah kasus konflik yang ditemukan pada saat penelitian lapangan dan kemudian dituliskan kembali dalam bentuk ilustrasi rangkaian kejadian konflik dengan satu konteks tertentu. Konflik yang disajikan berupa konflik yang berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan baik di areal warga maupun di kawasan hutan negara, konflik seputar renovasi masjid Al - Iman di Kampung Baru, konflik pengelolaan kawasan hutan berupa peremajaan kopi dan pengarangan dalam kawasan hutan negara dan konflik-konflik pencurian.Dari kajian ini ditemukan bahwa warga kampung hutan mendasarkan pilihan pranata berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling mendasar adalah ketersediaan pranata dalam masyarakat setempat. Dari pranata-pranata tersebut, ada kemungkinan pihak-pihak yang terlibat memilih lebih dari satu pranata dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan posisi mereka dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada kondisi dimana aturan dan mekanisme penanganan konflik tidak tersedia, warga kampung, dengan dibantu oleh pihak luar ataupun tidak, mampu menciptakan pranata baru melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Kehadiran pihak luar sebagai pihak yang menyadarkan para. pihak yang berkonflik dan menggerakkan para pihak itu untuk bersama-sama menangani konflik, sekaligus menjadi teman belajar bersama untuk menemukan suatu bentuk pranata yang sesuai untuk menangani konflik yang terjadi dapat mempercepat proses pembangunan pranata ini.Berdasarkan hasil dari kajian ini, dapat diambil suatu pemahaman baru mengenai konflik masyarakat kampung hutan. Pada umumnya, konflik yang terjadi pada masyarakat kampung hutan terjadi karena adanya ketidaksepahaman yang dibiarkan berlanjut dan diejawantahkan dalam sikap terbuka atau terselubung dalam berbagai arena social. Oleh karena itu, walaupun konflik yang terjadi tidak serta merta dapat difragmentasi sebagai konflik kehutanan atau non-kehutanan. Dengan melihat konflik masyarakat kampung hutan sebagai suatu kesatuan, dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa ternyata, konflik warga kampung hutan dengan pihak Dinas Kehutanan sehubungan dengan pemanfaatan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan negara hanya merupakan satu bagian kecil dari satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung hutan.Upaya untuk mencegah dan menangani konflik yang terjadi Dapat dilakukan secara efektif jika masyarakat memiliki pranata yang kuat sebagai tempat mereka berpaling dan bersandar. Keberadaan pranata yang kuat juga dapat menjadi sarana komunikasi antara warga dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat dijadikan bagian dari pranata ini dengan cara menyederhanakan proses dan bahasa aturan tersebut. Kiranya, inilah cara yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk proses sosialisasi peraturan dan kebijakan."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji ketidaksinkronan berbagai produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan kehutanan. Secara khusus produk hukum tersebut meliputi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan cara menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah mengelola sumber daya hutan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan dan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.Dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak dan menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan. Dilihat dari sudut teknik organisasi pemerintahan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Dari sudut kultural, desentralisasi dimaksudkan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, dan watak kebudayaan. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah secara langsung membantu pembangunan tersebut.Hasil penelitian menemukan materi hukum dari ketidaksinkronan berbagai produk hukum baik secara vertikal maupun horisontal dalam sektor kehutanan, yaitu pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hal penetapan organisasi KPH, wilayah pengelolaan hutan, penerbitan IUPHHK, dan mengelola sumber daya hutan dalam peraturan perundang-undangan sektor kehutanan bertentangan dengan hak daerah otonom untuk mengelola dan menikmati hasil pengelolaan sumber daya hutan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selain itu, hak daerah otonom untuk mengelola sumberdaya hutan kerapkali disalahartikan oleh pemerintah daerah sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk menerbitkan IPHHK. Dalam penelitian ini juga ditemukan dampak ketidaksinkronan berbagai produk hukum tersebut yaitu semakin sempitnya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan organisasi KPH, wilayah pengelolaan hutan, dan penyerahan kewenangan pengelolaan hutan oleh pemerintah kepada BUMN telah menggeser hak masyarakat setempat untuk mengelola dan menikmati hasil hutan. Di sisi lain ketidaksinkronan tersebut menimbulkan tindakan kesewenangan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya hutan. Hasil penelitian ini menyarankan agar dilakukan sinkronisasi produk-produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

---

ABSTRACTThis thesis studies the unsynchronized laws on the government affairs distribution especially the forest management affairs. In particular, some of the laws that regulated this are Law Number 32 Year 2004 jo Government Regulation Number 38 Year 2007, and Government Regulation Number 6 Year 2007 jo Government Regulation Number 3 Year 2008.This research is a qualitative research with normative judicial approach. This research is done by analyzing the implementation of local government authority in managing the forest resources as stipulated by the forestry laws and the local government laws.From the political view, decentralization is intended to prevent the accumulation of power in one hand and to draw people participation in government affairs. From the technical government organization view, decentralization is intended to acquire an effective government. From the cultural view, decentralization is intended to draw people attention to specialties of a region based on geographic, society condition, economic activity, and cultural character. From the economic development view, decentralization is necessary because the local governments can be directly involved in their economic development.This research found the unsynchronized laws either vertically or horizontally on forestry regulation, including the local government authority in the establishment of the KPH organization, the management of forest area, the issue of the IUPHHK, and the management of forest resources as stipulated by forestry laws is not in line with the local government right to manage and get benefit from forest resources as stipulated by local government laws. Furthermore, the right to manage the forest resources is often misunderstood by the local government as freedom in issuing the IPHHK. This research also found that the effects of this unsynchronized laws are the local government right to stipulate the KPH organization and the forest area management become limited, and the delegation of forest management from the central government to the BUMN have deny the local society rights to manage and get benefit from the forest resources. On the other hand, this unsynchronized laws have induced the local government official abuse of power in managing the forest resources. This research findings suggest that the local government laws and forestry laws that regulate the local government authority in the forest resources management should be synchronized, the society participation in forest management should be improved, and the local government official capacity building should be enhanced."

"Melalui studi tentang mobilitas penduduk akan dapat diketahui pola tingkah laku mobilitas serta konsekuensinya (Hornby, 1980; Hugo, 1981; Abustam, 1989:1). Perlu diketahui bahwa perpindahan penduduk yang dimulai sejak beberapa tahun lalu telah mengakibatkan heteroginitas penduduk di beberapa wilayah di Indonesia (Mantra, 1984). Konsekuensi dari perpindahan penduduk tersebut di samping tidak meratanya distribusi penduduk di berbagai daerah juga berakibat pada bidang ekonomi maupun social. Dengan demikian mobilitas penduduk penting bukan hanya karena masalah tersebut merupakan penyebab utama variasi pertumbuhan penduduk antar wilayah di Indonesia, tetapi juga karena peran pengaruhnya di dalam perubahan social dan ekonomi di wilayah tempat penduduk yang bersangkutan (Hugo, 1987, Bandiyono, 1991)). Oleh karena itu pula maka Pemerintah Indonesia telah mengatur mobilitas penduduk tersebut melalui berbagai program dan kebijaksanaan yang nyata dalam upaya memadukan antara distribusi populasi dengan sumber daya lingkungan misalnya dalam program transmigrasi. Sejak awal tahun 1970, pemerintah Indonesia juga telah memusatkan sebagian besar program pembangunannya di Irian Jaya. Dengan bantuan internasional, Pemerintah Indonesia telah memusatkan pada peningkatan infrastruktur dan komunikasi, perluasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan pertanian terutama melalui program transmigrasi. Meskipun demikian usaha pemerintah tersehut hanya merangsang pertumbuhan ekonomi yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi propinsi yang lain bahkan juga dengan tetangganya yaitu Papua New Guinea (Manning, 1999). Harapan bagi penanam modal swasta di bidang industri tidak terpenuhi, dan kegiatan ekspor di bidang perikanan dan perkayuan juga pengaruhnya terbatas pada pendapatan dan kesejahteraan regional (Manning, 1909). Distribusi perubahan ekonomi dan manfaatnya juga tidak merata dalam pengertian geografis maupun sosial antara penduduk asli dan para pendatang. Kota-kota di bagian utara dan daerah pedalaman di sekitarnya, karena lancarnya hubungan dengan Jawa maupun Sulawesi - mengalami peningkatan perdagangan. Peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh investasi yang cukup besar di bidang infrastruktur dan pembangunan pertanian khususnya di daerah transmigrasi juga cukup bisa dirasakan. Akan tetapi hambatan sistem ekonomi dan keadaan alam telah membatasi menyebarnya pengaruh perkembanggan ekonomi di utara terhadap wilayah di daerah selatan dan dataran tinggi. Sebagian penduduk asli Irian Jaya masih hidup dengan pertanian subsistensi, berburu, dan memelihara binatang ternak. Hasil kegiatan pertanian penduduk asli di wilayah itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?"