Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hutan Angke Kapuk merupakan kawasan hutan mangrove yang berlokasi di DKI Jakarta. Seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk, perkembangan industri yang semakin cepat menimbulkan dampak negatif pada Hutan Angke Kapuk yang merupakan kawasan hijau bagi kehidupan penduduk DKI Jakarta. Melihat kondisi tersebut maka penelitian ini menitikberatkan pada aspek sosial ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada kondisi Hutan Angke Kapuk yang saat ini cukup memprihatinkan keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranserta masyarakat sekitar hutan mangrove dalam menunjang keberadaan kawasan Hutan Angke Kapuk. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk penkembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan Selain itu juga dtharapkan dapat meningkatkan nilai tambah baik bagi Hutan Angke Kapuk itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Berdasarkan permasalahan diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut Ho : Tinggi rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi tingkat peranserta masyarakat terhadap Hutan Angke Kapuk Ha,: Tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat mempengaruhi tingkat peranserta masyarakat terhadap Hutan Angke Kapuk Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk menguji hipotesis digunakan tes signifikansi Uji Kai Kuadrat dan Analisis Regresi dengan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 10.00. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan berpedoman pada kuesioner dengan masyarakat sekitar kawasan Hutan Angke Kapuk. Hasil dari penelitian ini adalah: Pendidikan dan pendapatan ternyata tidak mempengaruhi tingkat peranserta dari masyarakat sekitar Hutan Angke Kapuk, jadi Ho tidak ditolak. Bagi warga sekitar Hutan Angke Kapuk baik yang tingkat pendidikannya tinggi maupun rendah dan tingkat pendapatannya tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi mereka untuk melakukan peranserta dalam pengelolaan Hutan Angke Kapuk. Saran-saran dari penelitian ini adalah: Sebaiknya dilakukan penyuluhan yang intensif dengan melibatkan masyarakat sekitar, misalnya anggota Karang Taruna sehingga menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan di sekitarnya yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berperanserta. Tapi semua ini tidak dapat terlepas dari peran pemerintah dan LSM untuk ikut mendorong masyarakat sekitar kawasan Hutan Angke Kapuk dalam berpartisipasi. Daftar Kepustakaan : 31 (1978-2001)

---

Angke Kapuk Forest is a mangrove forest area which is located in Province of DKI Jakarta. The growth Ievel of population and industry which happen faster nowadays have caused negative impacts to Angke Kapuk Forest which is a green zone for people's live at DKI Jakarta. Because of this forest plays an important role for DKI Jakarta development then there is special emphasis in implementation of policy and regulation/laws between central and local government especially for regional development which balances between local mangrove forest conservation and coastal area developing activity. Based on the statement above, this research is focus on the aspect of social economy from the society surronding Angke Kapuk Forest which influences indirectly to the condition of Angke Kapuk Forest where for nowadays its existence has really been not good. This purpose of this research is to know people participation surrounding Angke Kapuk Forest in order to support the existence of area management of Angke Kapuk Forest. Also, this research can be used as an input for decision makers in deciding to expand sustainable development which has environment perception. Beside that, it is hoped that it can increase added value for this forest itself and people surrounding it. This hypotheses of this research are stated below: Ho : low or high education level and people income will not influence people participation level to Angke Kapuk Forest Ha: low or high education level and people income will influence people participation level to Angke Kapuk Forest Method of this research is descriptive with type of this research is case study. To test the hypotheses above, it is used chi quadrate test signification by using statistical product and service solutions (SPSS) version 10.00. Data are collected from literature study, observation, and deep interview with use questionnaires to people surrounding Angke Kapuk Forest. The results and conclusion of this research are education and income level actullay are not influencing people participation level at surrounding Angke Kapuk Forest, so Ho is accepted. People at surrounding Angke Kapuk Forest both low and high education and income level is not influencing them to participate in Angke Kapuk Forest management. The suggestions of this research are: It is better to do an intensive guidance which involves people at surrounding forest, such as Karang Tanzna so people has responsible feel for environmental preservation and then people desires to participate. But this whole things need government and non-government organization role to support people at surrounding Angke Kapuk Forest to be participated. Number References : 31 (1978-2001

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan devisa dari sektor kehutanan secara terus menerus yang perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Sementara itu terdapat kontradiksi antara usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri berbasis kehutanan dengan upaya konservasi. Dengan terbatasnya kawasan hutan produksi maka diperlukan pengelolaan yang efisien agar dalam jangka.panjang kelestarian hasil tercapai tanpa harus mengancam kawasan konservasi. Diharapkan dengan adanya efisiensi dalam pengelolaan HTI maka dengan luas areal konsesi yang terbatas HTI dapat berproduksi secara. lestari. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat produksi yang telah dicapai HTI dan mengetahui tingkat efisiensi teknis HTI. Dengan kerangka analisis fungsi produksi Cobb-Douglas yang dilinearkan, ukuran efisiensi teknis diketahui dengan menjumlahkan koefisien regresi yang merupakan elastisitas dari masing-masing faktor produksi. Output yang berupa luas realisasi penanaman diduga dipengaruhi oleh luas target penanaman, bibit, pupuk, herbisida dan tenaga kerja baik yang berupa karyawan maupun buruh. Data yang digunakan merupakan data bulanan dari tahun 1999 sampai 2004 yang bersumber dari manajemen PT. Musi Hitan Persada. Hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor produksi yang secara statistik berpengaruh terhadap produksi hutan tanaman industri PT. Musi Hutan Persada yang diwakifi oleh luas realisasi penanaman sebagai cerminan dari kelestarian basil adalah luas areal yang harus ditanami, herbisida yang digunakan dalam kegiatan penanaman dan tenaga kerja yang berupa karyawan. Faktor produksi yang berupa jumlah bibit yang digunakan, tenaga kerja yang berupa buruh dan pupuk yang digunakan dafam kegiatan penanaman tidak signifikan mempengaruhi produksi (luas realisasi penanaman). Tingkat kombinasi penggunaan input (faktor produksi) dalam kegiatan produksi berada pada kondisi belum efisien secara teknis karena berada pada posisi decreasing returns to scale yang berarti persentase pertambahan produksi yang diperoleh lebih kecil dari persentase pertambahan faktor produksi yang digunakan. Sedangkan proses produksi masih berada pada daerah yang rasional untuk berproduksi. Besarnya skala operasional perusahaan yang antara lain dicerminkan oleh luasnya areal konsesi HTI tidak mencerminkan efisiensi perusahaan. Bagi penentu kebijakan di sektor kehutanan hal ini mengimplikasikan perlunya diketahui skafa operasional yang ideal agar dihasilkan output optimal dengan efisiensi teknis sebagai salah satu pertimbangan.

Abstrak :
Abstract. Centralized approach is no longer perceived as effective in managing natural resources such as the forest. In line with the good governance movement, practices of forest resource management have changed from one-bureaucratic show into partnership. Consequently, the concept of transparency, accountability, and broader public participations should be institutionalized to improve the sustainability of forest management. By using the experience of Banyumas? forest communities as case studies, this research aims to examine the extent to which the practice of good governance in forest management develops and influences the sustainability of forest management. Since this study was been intended to reveal the process of governance practices at the level of community-based organization, it uses the descriptive-qualitative approach in its analysis. The result of this study shows that participatory forest monitoring, transparency and accountable asset utilization have been practiced by the local forestry organization in their forest management. The researcher also found that strong traditions and local leadership contributes positively to good governance practices by providing cultural dialogue forum, social control and a spirit of volunteering.

Abstrak. Sumber daya alam seperti hutan tidak lagi efektif untuk dikelola dengan pendekatan terpusat. Sejalan dengan gerakan pemerintahan yang baik, praktik pengelolaan sumber daya hutan telah berubah dari satu-cara birokrasi kepada cara-cara kemitraan. Akibatnya, konsep transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas harus dilembagakan untuk meningkatkan kelestarian hutan. Dengan menggunakan pengalaman masyarakat di hutan Banyumas sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana praktek gerakan pemerintahan yang baikdidalam pengelolaan hutan untuk mengembangkan dan mempengaruhi kesesuaian pengelolaan hutan. Karena penelitian ini telah dimaksudkan untuk mengungkapkan proses praktek tata kelola pada tingkat masyarakat berbasis organisasi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dalam analisisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyertaan dalam pemantauan hutan , transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset telah dipraktekkan oleh organisasi kehutanan setempat dalam pengelolaan hutan. Saya juga menemukan bahwa tradisi yang kuat dan kepemimpinan lokal memberikan kontribusi positif bagi praktek tata kelola yang baik dengan menyediakan forum dialog budaya, kontrol sosial dan semangat sukarela.

Abstrak :
In his classical work title Political Order in Changing Society, Huntingington (1968) explained that in one side order involved political institutionalization, whereas in the other side the institutionalization needs a strong economic foundation. The economic crises that took place in the mid of 1960s and in 1997 have a bearing on the political order in Indonesia. As non-oil and gas commodities of export, forests with its relatively high market price had also been affected, particularly the institutionalization of its management. This article attempted to find the relation between political order and forest management in Indonesia.

Abstrak :
Sektor kehutanan adalah salah satu sumber bagi penerimaan pendapatan daerah. Oleh sebab itu pengelolaan hutan haruslah dilakukan secara lestari agar kesinambungan dari hasil hutan dapat tetap terjaga. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan yaitu memanfaatkan, merehabilitasi dan melindungi hutan. Dari kegiatan pemanfaatan hutan tersebut akan diperoleh pendapatan sektor kehutanan bagi daerah sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 yaitu yang berasal dari bagi hasil antara pusat dengan daerah berupa PSDH dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sektor kehutanan dapat dilihat melalui pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menggambarkan menurut apa adanya keadaan nyata pada saat penelitian mengenai pengelolaan hutan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengumpulan data primer melalui wawancara tak terstruktur dengan menanyakan langsung kepada aparatur pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten dan para nara sumber yang ada sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui pencatatan langsung di instansi-instansi pemerintah, studi berbagai dokumen dan literatur yang ada. Teknik analisa data yang dilakukan yaitu analisa data kualitatif berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang diolah secara tabulasi dan kemudian dilakukan analisa data meliputi aspek sosial, ekonomi dan budaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan baik. lni disebabkan:

1. Pengelolaan hutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memanfaatkan hutan menemui hambatan berupa ketidaksiapan masyarakat setempat, Rehabilitasi lahan hanya 30% yang dilakukan justru kerusakan hutan yang meningkat sebesar 10% setiap tahunnya, kegiatan perlindungan hutan belum dapat mencegah kayu-kayu ilegal yang berasal dari kegiatan ilegal logging selain itu perlindungan hutan masih belum dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan.
2. Penerimaan PSDH sektor kehutanan tahun 1999-2002 mengalami penurunan 20% setiap tahunnya.
3. Penerimaan PAD sektor kehutanan melalui Perda Nomor 14 Tahun 2000 memiliki banvak kelemahan yang justru menimbulkan terjadinya penurunan pendapatan bagi daerah serta peluang bagi ilegal logging dan praktek KKN.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kembali rehabilitasi terhadap hutan-hutan yang telah rusak disamping meningkatkan perlindungan hutan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap para pelanggar agar penerimaan daerah dari hasil hutan dapat meningkat.
2. Mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2000 Kabupaten Kotawaringin Timur.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan hutan tropis merupakan penerapan cara bertindak oleh para implementor di bidang kehutanan sesuai dengan pedoman yang telah dirumuskan pemerintah (Departemen Kehutanan). Salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kehutanan ini adalah Kebijasanaan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

Tujuan Pelaksanaan Kebijaksanaan TPTI adalah untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi dan meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebangan berikutnya, agar terbentuk tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu penghara industri secara lestari. Realisasi dari Pelaksanaan kebijaksanaan TPTI ialah hadirnya perusahaan-perusahaan HPH di propinsi Riau.

Berhasil tidaknya implementasi kebijaksanaan TPTI sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para implementor adalah faktor kunci keberhasilan implementasi kebijaksanaan. Marilee S. Grindle mengemukakan bahwa aktivitas penerapan kebijaksanaan dipengaruhi oleh isi kebijaksanaan dan konteks kebijaksanaan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan HPH PT. Wana Riau Sentosa, PT. Bina Lestari, PT. Pulau Sumbu dan PT. Shorea Mer Timber di propinsi Riau dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Pada awalnya informan dipilih secara purposive sample dari para karyawan (staf) perusahaan HPH dan selanjutnya dengan teknik Snowball sample. Sama halnya dengan data yang diperoleh dari para informan yang berasal dari aparat intansi kehutanan propinsi Riau.

Hasil studi menunjukkan bahwa perusahaan HPH di propinsi Riau belum menerapkan pedoman kebijaksanaan TPTI sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan aktivitas penebangan dan penanaman kembali, perusahaan-perusahaan HPH sangat berorientasi pada profit sehingga mereka lebih mengutamakan fungsi produktif daripada fungsi protektif dari hutan. Hasil studi juga menunjukkan bahwa para implementor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan TPTI telah mengetahui pentingnya kelestarian hasil hutan tetapi nilai kelestarian hasil hutan belum menjadi nilai-nilai spirit bagi mereka. Hal-hal ini dapat dilihat pada aktivitas penebangan pohon di luar blok RRT yang sedang berjalan, aktivitas penanaman kembali yang hanya dilakukan di sebelah kiri dan kanan jalan utama HPH dengan luas areal yang sangat minim, dan sebagainya. Penerapan aktivitas yang tidak sesuai dengan pedoman kebijaksanaan TPTI ini semakin cenderung terjadi karena longgarnya pengawasan langsung oleh pihak instansi kehutanan ke lapangan.