Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agung Wicaksono
Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Oleh Satuan Pengawasan Orang Asing Polda Metro Jaya
"Tesis ini menguraikan tentang pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Oleh Satuan Pengawasan Orang Asing Polda Metro Jaya. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang asing Polda Metro Jaya, yang diwarnai adanya penyimpangan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Untuk pengumpulan data menggunakan metode kualitatif.
Polri selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum dan menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak hanya berlaku untuk warga negara Indonesia saja, tetapi juga berlaku terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap orang asing adalah Imigrasi dan Polri (Satuan Pengawasan Orang Asing Polda Metro Jaya) untuk tingkat Polda Metro Jaya.
Penegakan hukum terhadap orang asing ada dua macam yaitu tindakan yustisial dan tindakan keimigrasian. Tindakan yustisial prosesnya seperti proses penyidikan, untuk diajukan ke sidang pengadilan, sedangkan tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.
Dari kedua macam penegakan hukum terhadap orang asing, yang digunakan oleh Satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya selama periode 2 tahun terakhir adalah tindakan keimigrasian, karena prosesnya mudah tidak memerlukan banyak waktu, tenaga dan pikiran. Tindakan yustisial selama periode dua tahun terakhir baru satu kali, itupun ditangani oleh anggota yang baru direkrut, diluar satuan pengawasan orang asing, yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyidikan.
Disamping kedua macam penegakan hukum, satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya juga melakukan tindakan lain, diluar kedua ketentuan yang berlaku tersebut. Hal ini memungkinkan karena adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Polri. Dengan kewenangan diskresi inilah, terkadang satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya tidak melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian, dan dalam prakteknya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya.
Penyimpangan yang dilakukan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya terkesan diijinkan dan ada toleransi dari sesama anggota dan pimpinan, selama penyimpangan yang terjadi tidak membahayakan kelompok atau organisasi satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Disamping itu karena sebagian dari hasil penyimpangan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
Salah satu cara untuk mencegah maraknya penyimpangan yang terjadi di tubuh Polri adalah dengan cara melakukan resosialisasi dan reinternalisasi doktrin-doktrin Polri, etika profesi yang merupakan pedoman bagi seluruh insan Polri dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, disamping itu juga meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan, sehingga akan dapat membentuk insan Polri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan status dan peranannya sebagai insan Rastra Sewakotama.
Bila setiap insan Polri telah memiliki iman dan taqwa yang kuat, niscaya penyimpangan di tubuh Polri umumnya dan khususnya di satuan pengawasan orang asing bisa ditiadakan atau minimal berkurang dan secara bertahap bisa ditiadakan.
Untuk meningkatkan profesionalisme anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya, maka yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penyidikan dengan mengikutsertakan anggota dalam pendidikan kejuruan reserse dan intelijen serta melakukan pelatihan-pelatihan secara rutin dan berlanjut. Namun yang lebih penting dari semuanya adalah adanya kehendak dalam diri daripada individu untuk mau dan mampu melaksanakan tugas secara profesional demi meningkatkan citra Polri dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T9743
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Rahmah
Peran notaris dalam pendirian yayasan oleh orang asing
"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pendirian yayasan oleh orang asing menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersamasama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah yang diundangkan bulan September tahun 2008 yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Permasalahan pokok mengenai syarat atau kriteria orang asing selaku pendiri atau sebagai organ yayasan dalam pembuatan akta notaris mengenai pendirian yayasan di Indonesia dan peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Yayasan yang didirikan oleh orang asing untuk memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan, dilihat dari sudut jenisnya, adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder. Dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dengan cara mengamati penerapan ketentuanketentuan hukum tersebut dalam praktik dan melakukan wawancara dengan para narasumber. Dalam Undang-Undang mengenai Yayasan dimungkinkan bagi orang asing mendirikan Yayasan dan menjadi anggota dalam organ Yayasan dengan syarat mempunyai Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) sebagai syaratnya. Peran Notaris dalam Pendirian Yayasan oleh Orang Asing yakni dalam pembuatan akta pendiriannya hingga mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Foundation is corporation which consists from asset which divided and utilized to reach specific purpose in social, religion, and human aspect, which hasn’t members. Establishing foundation by foreigner based on Law Number 16 Year 2001 juncto Law Number 28 Year 2004 about Foundation. Foundation which established by one or more by divide as partial of asset from builder, as early asset. Establishing such Foundation is accomplished by notary act which made in Indonesia language. In case about Foundation which established by foreigner or together with foreigner, about terms and provision of such Foundation is regulated in Government Regulation Number 63 Year 2008. Main problems about terms or criteria of foreigner as establisher or as Foundation organ in making notary act to establishing foundation in Indonesia and Notary role in making Act of Foundation which established by foreigner to obtain ratification from Law and Basic Human Rights Minister of Republic Indonesia. Research is performed, is viewed from its type, that library research which normative juridical in nature, research which more focused on secondary data. Continued by research to primary data by observe application such law provisions in practical and interviews by informant. In Law about Foundation is possible for foreigner which establish and become as member in Foundation organ by provision must own Temporary Living Permit Card (KITAS) as its provision. Role of Notary in Establishing of Foundation by Foreigner especially in Making its establishing act until obtain ratification by Law and Basic Human Rights Minister of Republic Indonesia."
2009
T26021
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tyas Dwi Utamining Wulan
Pemberontakan Boxer (1898-1900) : faktor kegagalan pemberontakan = Boxer Rebellion (1898-1900) : the failure factors of the rebellion
"ABSTRAK
Sejak bangsa asing berhasil masuk dan menduduki Cina, bangsa Cina menerima banyak kekalahan dan kerugian atas perang dan perjanjian-perjanjian yang dinilai sangat timpang. Kekecewaan terhadap pemerintahan Dinasti Qing dalam mempertahankan wilayah dari bangsa asing memunculkan reaksi dari rakyat berupa pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer digerakkan oleh serikat boxer di Propinsi
Shandong. Namun, pada pelaksanaannya, pemberontakan ini didasarkan pada semangat anti asing tanpa diimbangi dengan kesiapan dan koordinasi yang matang sehingga mengalami kegagalan. Artikel ini membahas kronologi dan peristiwa Pemberontakan Boxer dan menganalisa penyebab-penyebab kegagalannya.
ABSTRACT
Ever since foreign nations had succeeded in entering and occupying China, the Chinese have received many defeats and loss because of the war and treaties which were considered very one-sided. The disappointment towards the government of Qing Dynasty in terms of defending their territory from the foreigners had given rise to reaction of the people in a form of rebellion that is known as The Boxer Rebellion. The upraising of the Boxer Rebellion was initiated by a boxer organization in Shandong. However, in the implementation, this rebellion was driven by an anti-foreigner believe without being in accordance with a readiness and good coordination, which has made the rebellion failed. This study will elaborate the chronology and events of the Boxer Rebellion, and at the same time analyze the failure factors of the rebellion."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Christiawati
Tinjauan yuridis terhadap kepemilikan kondominium Pullman Bali Legian Nirwana Hotel dan Resort oleh warga negara asing = Legal analysis of Pullman Bali Legian Nirwana Hotel and Resort by foreigner
"
Kepemilikan bangunan gedung bertingkat dalam bentuk apartemen/kondominium oleh warga negara asing di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan masuknya investasi asing untuk meningkatkan perekonomian negara. Ketentuan hukum yang mengatur tentang hunian untuk warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia dalam bentuk rumah tinggal ataupun satuan rumah susun di atas tanah Hak Pakai dalam perkembangannya di dunia properti mengalami beberapa pergeseran. Bangunan gedung bertingkat dalam bentuk apartemen/kondominium didirikan oleh para pengembang di atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan. Undang-Undang Rumah Susun hadir untuk memperkenalkan lembaga baru yaitu Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Hadirnya tesis ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami konsep kepemilikan rumah susun dalam bentuk apartemen/kondominium oleh warga negara asing di atas sebidang tanah berdasarkan ketentuan hukum pertanahan di Indonesia.
Dalam tesis ini tidak hanya pengertian teoretis yang disajikan, tetapi disampaikan juga kasus yang terjadi dalam praktek di masyarakat khususnya pada sektor properti dengan analisa solusi dari penulis. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berupaya secara maksimal untuk menyajikan semua fakta, data serta analisa dalam penjabaran tesis ini, sehingga diharapkan setelah membaca tesis ini, pembaca akan mengerti bagaimana aturan hukum yang tepat bagi warga negara asing jika hendak memiliki rumah susun di Indonesia dalam bentuk apartemen/kondominium.
ABSTRACT
Ownership-rise buildings in the form of apartments / condominiums by foreigners in Indonesia has increased each year in line with the influx of foreign investment to boost the country's economy. Legal provisions governing occupancy for foreigners domiciled in Indonesia in the form of houses or apartment units on the ground Right to Use in its development in the real estate experience some shifts. Storey buildings in the form of an apartment / condominium established by the developers on the ground with the status
Broking. Flats Act exists to introduce new institutions, namely the Unit Ownership Flats.
The presence of this thesis is expected to help the reader to understand the concept of ownership flats in the form of apartments / condominiums by foreigners in the land under the provisions of the land law in Indonesia. In this thesis not only presented a theoretical sense, but also presented examples of cases that have occurred in practice in the community, especially in the property sector with the analytical solution of the author.With all its limitations, the authors have attempted to present to the maximum all
the facts, data and analysis in the elaboration of this thesis, so hopefully after readingthis thesis, readers will understand how ownership flats in the form of apartment / condo by citizens on a piece of land"
2013
T32568
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohamad Harry Noviandy
Penetapan pengadilan di Indonesia terhadap surat wasiat yang dibuat oleh warga negara asing yang tinggal di Indonesia: Studi kasus penetapan pengadilan No.247/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Pst = Indonesian court decision on the probate made by a foreigner who domicilies in Indonesia: Case study on the court decision No.247/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Pst
"Surat Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang yang telah dewasa, yang berlaku mengenai apa yang dapat dilaksanakan setelah dirinya meninggal, dalam kaitannya untuk mewariskan kekayaan yang ia miliki semasa hidup, sebelum dirinya meninggal. Retidaktahuan seseorang mengenai ketentuan hukum dalam pewarisan melalui surat wasiat, dapat menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, terlebih apabila dibuat oleh warga negara asing yang menetap di Indonesia, dalam hal ini surat wasiat yang dibuat di Indonesia dan tidak pernah diserahkan kepada Notaris, oleh warga negara Australia yang menetap dan meninggal di Indonesia, meskipun telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan di Indonesia, nantun surat wasiat tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari keabsahan dan pelaksanan surat wasiat, yang mana berdasarkan prinsip Nasionalitas yang dianut oleh Indonesia, harus berdasarkan hukum kewarganegaraan si pembuat wasiat (berdasarkan Wills, Probate and Adimnistration Act. 1898), sedangkan menuxut prinsip Domisili yang dianut oleh Australia, harus berdasarkan hukum di negara tempat tinggal pembuat wasiat berada (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukun Perdata Indonesia). Akibat perbedaan prinsip tersebut timbul pennasalahan, bagaimanakah keabsahan surat wasiat yang dibuat sendiri oleh seorang warga negara Australia di Indonesia, dalam hal surat wasiat tersebut tidak diserahkan kepada Notaris? Selain itu bagairnanakah pelaksanaan surat wasiat ini di Indonesia? Untuk menjelaskannya, dilakukan suatu penelitian melalui metcde penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan hukum kewarisan pada unurCnya maupun kewarisan berdasarkan surat wasiat, hukum kewarisan dalam Hukum Perdata Internasional, dan kompetensi lembaga peradilan, yang didukung dengan wawancara kepada para nara sumber. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa secara deskriptif analitis melalui care berpikir deduktif, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa surat wasiat dimaksud secara substansial adalah sah, namun demikian untuk mendapatkan sifat otentik dan mempunyai kekuatan hukum, perlu pengesahan dari Pengadilan di Indonesia. Hal ini penting mengingat, Keputusan maupun Penetapan Pengadilan merupakan suatu Produk Hukum, sehingga tidak ada dasar bagi pihak lain menolak maupun tidak rnenghonmati Keputusan maupun Penetapan Pengadilan tersebut. Apabila terdapat pihak terkait yang enggan melaksanakan surat wasiat tersebut, rnaka dapat dilakukan gugatan melalui Pengadilan.
A probate is defined as a statement of an adult person's last will, containing the things to be conducted after he/she pass away, particularly regarding to the inheritance of the wealth he/she possessed during the lifetime. A person's unawareness about the legal procedure on inheritance process through a probate is to bring about a delicate problem, furthermore when it was made by a foreigner domiciled in Indonesia, in this case refers to the probate written in Indonesia and never been handed to a notary, by an Australian citizen domiciled and passed away in Indonesia. Despite it had been approved by the court in Indonesia, yet the probate still cannot be carried out, due to the rule of legality and - execution of a probate, which is based on the Principles of Nationality applied in Indonesia, that stated that it should be based on the law of the person's citizenship (in this case, it refers to the Wills, Probate and Administration Act, 1898). On the other hand, based on the Principles of Domicile applied in Australia, it should be carried out based on the law of the country where the person domiciles (that is, the Indonesian Civil Law). The difference between these principles has brought a problem, manifested in the questions like how is the legal status/validity of the self-written probate made by this Australian citizen in Indonesia, and in condition of which it was not handed over to a notary. How should the probate be executed in Indonesia? In order to explain such questions, this research is conducted by utilizing the literature study method, the legal-normative, by scrutinizing the secondary data consist of primary, secondary as well as tertiary legal materials relevant to the inheritance law in general and inheritance which is based on the probate, the inheritance law within the International Civil Law (Conflict of Laws), as well as the competence of court institution, supported with in-depth interview to the references. The data collected then analyzed descriptive-analytically through a deductive thinking framework, which has managed to bring a conclusion that the mentioned probate is substantially legal, but in order to attain a further authenticity and legal power, it should be approved by Indonesian Court. This is important since the Court Decision and Verdict is a Legal Product, which means there should be no reason for any other party to refuse nor pay no respect to them. In case the concerned party is negligent to execute the probate's content as it is stated, an appeal to sue could be conducted through the court."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19641
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nyoman Asta Brata
Implementasi kebijakan penolakan masuk orang asing dalam perspektif ketahanan nasional = Implementation of entry denied policy for foreigner in national resilience perspective
"Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penolakan masuk orang asing yang terjadi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta. Dalam penelitian ini akan menggambarkan implementasi kebijakan yang telah berjalan dan menemukan kendala-kendala yang menyebabkan implementasi belum berhasil dengan baik. Implementasi kebijakan ini kemudian dipandang dari aspek ketahanan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori George C. Edward III yang menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi. Teori yang dijadikan analisis perspektif ketahanan nasional yaitu aspek kesejahteraan dan aspek keamanan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : komunikasi dalam implementasi sudah berjalan cukup baik; sumber daya dalam implementasi masih belum berjalan baik masih ditemukan kendala atau kekurangan; disposisi dalam implementasi sudah berjalan cukup baik; dan struktur birokrasi dalam implementasi juga belum berhasil dengan baik. Hasil kesimpulan berikutnya bahwa aspek ketahanan nasional mempengaruhi setiap penolakan yang dilaksanakan.
This study focuses on the implementation of entry denied policy for foreigner that occurred at Immigration Checkpoint Soekarno Hatta Airport. In this study will describe the implementation of policies that have been run and find the constraints that lead to implementation have not been successful. Implementation of this policy is then seen from the aspect of national resilience. This study is a descriptive qualitative research design. The method used is by direct observation, interviews and literature study. The theory is used to analyze the theory of George C. Edward III who analyze policy implementation based on the communication aspects, resource aspects, aspects of the disposition, and aspects of the bureaucratic structure. The theory is used as analytical national resilience perspective are prosperity aspects and security aspects. From the results, it can be concluded that: communication in the implementation has been running enough well; resources in the implementation is still not running good still found problems or deficiencies; disposition of the implementation has been going enough well; and bureaucratic structures in the implementation has not worked well. The results of subsequent conclusion that aspect of national resilience affects every implemented refusal."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adytio Hardianto
Peran dan kedudukan orang asing (Wargga Kilalan) dalam masyarakat Jawa Kuno dari masa pemerintahan Airlangga (Abad ke-11 Masehi) hingga masa Majapahit (Abad ke-15 Masehi) = Foreigner (Wagga Kilalan) roles and positions within Ancient Javanese society from Airlangga's reign (11th Century AD) to Majapahit period (15th Century AD)
"Prasasti merupakan sumber primer dalam mempelajari kehidupan masyarakat Jawa Kuno pada masa Hindu-Buddha. Dalam prasasti disebutkan secara langsung akan kontak dengan orang-orang asing yang disebut dalam prasasti sebagai wka kilalan. Penyebutan tersebut pertama kali dilakukan pada prasasti-prasasti Airlangga (abad ke-11) hingga masa Majapahit (abad ke-15). Orang-orang asing tersebut disebutkan dalam prasasti berdatangan ke Jawa dari berbagai daerah-daerah Asia hingga Afrika. Dalam masyarakat Jawa dikenal akan adanya sistem penggolongan berupa sistem kasta yang memisahkan masyarakat menjadi beberapa golongan berupa brahmana, ksatriya, waisya, dan sudra. Menurut prasasti diketahui kerajaan-kerajaan Jawa Kuno memberi peraturan khusus untuk orang asing yang berupa larangan dan pajak tambahan. Peraturan yang ditetapkan dalam prasasti terhadap orang asing memberi gambaran seakan-akan orang-orang asing yang berkunjung ke Jawa hanyalah pedagang. Menurut berita asing dan naskah kuno dapat diketahui motivasi, peran, dan kedudukan dari orang-orang asing yang berkunjung ke Jawa bukan hanya pedagang. Motivasi kedatangan mereka dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu motivasi agama, politik, dan ekonomi. Ketiga jenis motivasi tersebut dapat memberi gambaran peran-peran orang asing yang berkunjung ke Jawa, contohnya sebagai seorang prajurit, pendeta, utusan, dan pedagang. Dari peran-peran tersebut dapat diketahui kedudukan peran orang-orang asing dalam masyarakat Jawa beragam.
Inscriptions serve as primary sources for studying the ancient Javanese society during the Hindu-Buddhist period. These inscriptions directly mention contacts with foreigners referred to as "wka kilalan." This reference is used first in the Airlangga inscriptions (11th century) and continues through the Majapahit era (15th century). The inscriptions state that these foreigners arrived in Java from various regions in Asia to Africa. Within Javanese society, a caste system was recognized, dividing the population into distinct groups such as brahmana, ksatriya, waisya, and sudra. According to the inscriptions, ancient Javanese kingdoms implemented specific regulations for foreigners, including prohibitions and additional taxes. The regulations outlined in the inscriptions portray the foreigners' visits to Java as primarily involving trade. Contrary to the notion of foreigners merely being traders, insights from foreign accounts and ancient manuscripts reveal that their motivations, roles, and positions were not limited to commerce. The motivations for their visits can be categorized into three types: religious, political, and economic. These motivations provide a comprehensive view of the various roles undertaken by foreigners in Java, including as warriors, priests, envoys, and traders. Understanding these roles helps illustrate the diverse positions held by foreigners within Javanese society."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library