Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa negara kecil mengubah pendekatan kebijakan luar negeri, meskipun keputusan ini tidak sejalan dengan kepentingan negara yang lebih besar dan kuat di dekatnya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri untuk menjelaskan keputusan Kepulauan Solomon yang melakukan perubahan pendekatan kebijakan luar negeri dari dependensi dengan Australia ke diversifikasi yang ditandai dengan peningkatan hubungan dengan Tiongkok. Tesis ini menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi persepsi pengambil kebijakan terhadap ancaman eksternal, kondisi domestik, dan sejarah dan budaya nasional. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri diinisiasi oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare. Keputusan ini secara signifikan didorong oleh persepsi terhadap dominasi Australia di Kepulauan Solomon, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Diversifikasi kemitraan dengan negara yang kuat dilakukan untuk menyeimbangkan dominasi Australia di Kepulauan Solomon. Selain itu, kebijakan ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan terhadap Kepulauan Solomon dalam bentuk peningkatan jumlah bantuan pembangunan dan skema kerja sama keamanan akibat kondisi ekonomi dan keamanan domestik yang rentan.

---

This research aims to explain why small countries change their foreign policy, even though these decisions are not in line with the interests of larger and more powerful countries nearby. The analysis in this research uses foreign policy change theory to explain Solomon Islands' decision to change its foreign policy from dependency with Australia to diversification that is characterized by increased relations with China. This thesis uses thematic analysis methods to identify policy makers' perceptions of external threats, domestic conditions, and national history and culture. The findings of this study indicate that foreign policy changes were initiated by the Prime Minister of the Solomon Islands, Manasseh Sogavare. This decision was significantly driven by perceptions of Australia’s dominance in the Solomon Islands, which was seen as a threat to the country's sovereignty. Diversifying partnerships with powerful countries was carried out to balance Australia's dominance in the Solomon Islands. In addition, this policy was carried out to maximize benefits for the Solomon Islands in the form of increasing the amount of development assistance and security cooperation schemes due to fragile domestic economic and security conditions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Saudi terhadap Qatar dari kebijakan blokade menjadi normalisasi pada tahun 2021. Dengan menandatangani kesepakatan damai pada 5 Januari 2021, Arab Saudi yang awalnya menuntut Qatar melaksanakan 13 tuntutan yang diajukan, berubah menjadi membiarkan Qatar tidak melaksanakan 13 tuntutan tersebut. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri Jacob Gustavsson. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, faktor internasional yaitu serangan terhadap fasilitas minyak Saudi pada tahun 2019, terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS pada November 2020, menurunnya transaksi lintas batas Saudi dengan Qatar, meningkatnya transaksi lintas batas Qatar dengan Turki dan Iran, dan potensi keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 Qatar. Kedua, faktor domestik yaitu pemulihan citra MBS atas tuduhan pembunuhan Khashoggi dan menurunnya perekonomian Saudi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ketiga, pandangan pribadi MBS yang menginginkan normalisasi hubungan dengan Qatar dapat tercapai. Keempat, dinamika pengambilan keputusan Kerajaan Saudi, dalam hal ini pandangan tokoh pemangku kebijakan yang sejalan dengan pandangan pribadi MBS. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat hal ini berkontribusi terhadap empat perubahan kebijakan luar negeri Saudi terhadap Qatar.

---

This research aims to answer how the Saudi Arabia foreign policy towards Qatar shifted from a policy of blockade to normalization in 2021. By signing a peace agreement on January 5, 2021, Saudi Arabia, which initially demanded Qatar to comply with the 13 demands, changed to allowing Qatar to disregard those 13 demands. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jacob Gustavsson. This research uses qualitative research method with deductive approach. This research shows there are four foreign policy changes that are the results of four factors. First, international factors: the attacks on Saudi oil facilities in 2019, Joe Biden's election as US President in November 2020, decline in cross-border transactions between Saudi Arabia and Qatar, increase in cross-border transactions between Qatar and Turkey and Iran, and economic opportunities of FIFA World Cup Qatar 2022. Second, domestic factors; the restoration of MBS's image related to the Khashoggi murder and Saudi Arabia's economic decline resulting from the COVID-19 pandemic. Third, MBS's personal preference for normalization with Qatar. Fourth, the decision-making process of the Kingdom Saudi Arabia, in this case, the policy stakeholders' preferences aligned with MBS's preferences. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the four changes in Saudi Arabia's foreign policy towards Qatar."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"