Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak atas penghasilan dari pekerjaan yang diterima karyawan asing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing sangat berperan guna memberikan kontribusi penerimaan negara. Salah satu cara penghitungan penghasilan karyawan asing dengan menggunakan pedoman standar gaji karyawan asing yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan penghasilan yang meliputi unsur-unsur gaji, imbalan lain yang diterima dan atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima karyawan asing. Serta penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing baik yang dilakukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak dan apa yang menjadi dasar dirubahnya pedoman standar gaji karyawan asing. Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan dengan melakukan wawancara dengan Pembuat Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, Petugas pelaksana lapangan, wajib pajak dan konsultan yang terkait, dan mengetahui tentang pedoman standar gaji karyawan asing.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pedoman standar gaji karyawan asing tahun 1993 tidak berjalan sebagaimana yang tertuang dalam pedoman standar gaji karyawan asing. Bahwa pedoman standar gaji karyawan asing yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh fiskus apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan sulit memperoleh data untuk menghitung penghasilan karyawan asing yang seharusnya terhutang, dalam prakteknya wajib pajak pemberi kerja sudah melaporkan sendiri penghasilan karyawan asingnya dengan menggunakan pedoman standar gaji karyawan asing.Dasar menghitung pedoman standar gaji karyawan asing adalah tingkat pertumbuhan gaji karyawan asing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing. Dari hasil penelitian, penulis menyarankan untuk diadakan perbaikan terhadap dasar penghitungan pedoman standar gaji karyawan asing dengan dasar tingkat pertumbuhan biaya hidup atau living cost."

"Tulisan ini membahas pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan oleh TIMPORA Jakarta Selatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Apartemen X. Untuk mencapai pencegahan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang efektif diperlukan pengawasan yang maksimal dan tanpa hambatan. Namun jika dalam proses pengawasan faktor penghambat muncul, maka akan menyebabkan warga asing memiliki pilihan rasional untuk melakukan pelanggaran keimigrasian. Tulisan ini menunjukan pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan oleh TIMPORA Jakarta Selatan belum cukup efektif. Faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing serta belum maksimalnya koordinasi terhadap instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan secara administratif maupun pengawasan langsung di lapangan. Dampak dari lemahnya pengawasan tersebut adalah mudahnya warga negara asing melakukan pelanggaran keimigrasian. Perlu adanya upaya peningkatan pengawasan baik secara administrartif maupun pengawasan lapangan agar meningkatkan resiko bagi warga negara asing yang ingin menjadi TKA ilegal di Apartemen X.

---

This paper discusses about the situational prevention conducted by the TIMPORA in order to prevent the immigration misuse that doing by the foreign citizen in X Apartemen. To reach the effective prevention of the immigration misuse, they need the maximum supervision without any problem. If in the supervision process there is a problem, it made the foreign citizen has the rational reason to do the immigration misuse. This paper show that the supervision of the immigration misuse at the TIMPORA is not effective yet. The factors that can be a problem of this surveillance is the human resource to watch the foreign citizen from the immigration misuse. the other factor is the coordination with the relevant instance not maximal either administration or surveillance at the location the effect from that less surveillance is the foreign citizen can do the immigration misuse easily. Increase the surveillance both of the administrative or live surveillance at the location is needed to increase the risk for the citizen foreign that want to become Illegal foreign worker in X Apartement."

"Data resmi Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan antara laju penurunan jumlah tenaga kerja asing profesional, penyelia dan teknisi / operator sebesar 2,75% per tahun dengan laju peningkatan jumlah angkatan kerja Indonesia sebesar 3,88% per tahun. Kendati bukan satu-satunya penyebab masalah ketidak-seimbangan tersebut di atas, namun perusahaan penanaman modal asing di Indonesia mempunyai andil terhadapnya.Penelitian ini dilakukan pada perusahaan penanaman modal asing yang beroperasi dalam bisnis manufaktur-manufaktur kimia, makanan, tekstil, logam, mineral, farmasi, elektronika dan aneka serta jasa pariwisata, sedangkan bidang yang diteliti adalah administrasi & keuangan, pemeliharaan, sistem informasi, produksi, riset & mutu dan penjualan & pemasaran.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur keterkaitan antara faktor-faktor motif investasi, budaya perusahaan dan profil sumber daya manusia dengan pengurangan tenaga kerja asing pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dengan metode analisis deskriptif. Metode perbandingan antara hasil penelitian dengan teori-teori dasar yang dipakai ini mempelajari kesesuaian data hasil penelitian dengan teori-teori dasar yang dipakai. Teori-teori dasar yang dipakai adalah teori bisnis internasional yang antara lain mengingatkan bahwa perusahaan penanaman modal asing dalam menentukan kebijakan pelatihan karyawan mendasarkan pada motif investasinya. Teori manajemen teknologi yang antara lain memastikan bahwa perusahaan penanaman modal asing adalah wahana yang baik untuk pembelajaran karyawan. Teori budaya organisasi yang antara lain menyatakan bahwa budaya nasional karyawan adalah satu faktor yang turut menentukan kesiapannya untuk menggantikan fungsi / posisi / jabatan tenaga kerja asing.Hasil penelitian terhadap 17 (tujuh belas) sampel pemisahaan menunjukkan motif investasi yang dominan adalah faktor-faktor pasar dan biaya setinggi 85,5%. Gaya dan Sara berbisnis yang khas, sosialisasi nilai-nilai perusahaan yang teratur dan kebijakan jangka panjang yang mantap merupakan 86,2% budaya perusahaan. Karyawan yang dikelompokkan berdasar latar belakang pendidikannya telah disiapkan untuk menggantikan tenaga kerja asing rata-rata 24,9%. Kebanyakan perusahaan penanaman modal asing menyediakan anggaran tahunan untuk pelatihan karyawannya yang terpilih sebesar 41,8% dalam bidang keahlian/ketrampilan/teknologi produksi dan pemeliharaan. Rata-rata perusahaan penanaman modal asing yang diteliti telah beroperasi sejak 8,4 tahun yang lalu. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pengurangan tenaga kerja asing pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia terutama pada bidang keahlian / ketrampilan / teknologi produksi dan pemeliharaan sebesar 46,7%."

"Migrasi Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga (TKW-PLRT) ke Persatuan Emirat Arab (PEA) selama ini cenderung meningkat setiap tahun, seiring dengan meningkatnya isu-isu negatif tentang mereka di masyarakat. Hal ini dapat dipahami ketika analisis ditarik pada konteks ekonomi global rezim akumulasi kapital pasca-Fordis yang memungkinkan baik dimensi internal (analisis gender) maupun eksternal (analisis ekonomi-politik internasional) dalam kisah para TKW-PLRT di PEA untuk saling berinteraksi memelihara aliran migrasi perempuan pekerja domestik Indonesia ke PEA; kontras dengan sekian banyak masalah terkait TKW-PLRT yang ada selama ini.Feminis melihat bagaimana pengalaman yang berbeda antara perempuan di Indonesia dan PEA telah menjadi basis eksploitasi bagi kapitalisme, sehingga migrasi pekerja domestik internasional ini mengalir dengan arah yang demikian: dari negara dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih rendah (pinggiran) ke negara dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih tinggi (pusat)?dan bukan sebaliknya. Aktor-aktornya pun menjadi spesifik, yakni perempuan. Ini memperlihatkan bagaimana kapitalisme telah melanggengkan dan cenderung memanfaatkan relasi kuasa dalam gender laki-laki dan perempuan pada sebuah masyarakat. Organisasi kerja baru yang lebih fleksibel telah membuka kesempatan bagi bisnis-bisnis skala kecil seperti peluang kerja domestik, yang dengan cerdik telah memosisikan perempuan TKW-PLRT ini sebagai jawaban yang tepat, pengisi peluang sektor kerja domestik di PEA dengan segala kerentanannya.Migration flows of Indonesian Women Domestic Workers (TKW-PLRT) to the United Arab Emirates (UAE) tends to increase up till now, along with the increase of issues about them. This is understandable when the analysis is pulled to the global economic context of post-Fordist regime of capital accumulation that allows both internal (gender analysis) and external (international politicaleconomic analysis) dimension in the story of the maids who have worked in the UAE to interact in particular way, maintaining the migration flows of TKWPLRT to UAE; contrast with so many issues of them all this time.

Feminist perspective is able to show how the different experiences of women in Indonesia and UAE have been the basis for exploitation of capitalism, so that the international migration of domestic workers is flowing with such direction: from periphery to core countries?not vice versa. The actors are also specific: women. Capitalism has tended to perpetuate and exploit gendered power relations between men and women. The new organizations of work which are more flexible have opened up opportunities for small-scale businesses such as domestic employment, which has been cleverly positioned Indonesian women as the answer filling domestic job opportunities in the UAE with all its vulnerabilities."

"Skripsi ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana peraturan yang diatur dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families mengenai pekerja migran di suatu negara, dan memberikan penjelasan bagaimana pengaturan tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU Ketenagakerjaan), berikut dengan penerapan dari kedua instrumen tersebut terhadap studi beberapa kasus tenaga kerja asing yang terjadi di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke beberapa pihak diantaranya yaitu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kantor Imigrasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families belum diimplementasikan secara maksimal dalam ketentuan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia (UU Ketenagakerjaan). Hal ini dikarenakan masih ada beberapa isi Konvensi yang belum diterapkan, dan belum dilakukan pengawasan terhadap penerapannya. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi Konvensi dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia.

---

This mini-thesis is to give a comprehensive explanation on how the rules set out in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in the country, and provides information about how foreign workers is set up based on statutory provisions that apply in Indonesia (Law of Workers), as well as the application of both instruments on studying of foreign worker cases that happens in Indonesia. In conducting this research, the author do some literature review and interviews were held with representatives from the Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration, and Immigration Office.

The results of the study have shown that International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families has not been implemented to the statutory provisions of employment in Indonesia (Law of workers). This is because there are still some of the Convention that have not implemented, and has not performed oversight of its implementation. The results recommend in-depth review is needed to make sure that the Convention is well- implemented on Law of Workers Indonesia."

"Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai Penggunaan TKA sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang menyebabkan turut adanya perubahan dalam prosedur penggunaan TKA di Indonesia. Meskipun pengaturan TKA sudah diatur dengan ketat, tetapi masih ada masalah yang timbul dikarenakan pemberi kerja memperkerjakan TKA dengan keterangan jangka waktu yang berbeda dalam pemenuhan syarat administratif penggunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan jangka waktu yang ada dalam perjanjian kerja yang digunakan. ITAS merupakan izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi kepada TKA untuk tinggal dan bekerja di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan ITAS menjadi penting untuk mengatur keberadaan TKA agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memastikan perlindungan hukum bagi TKA. Masalah perbedaan jangka waktu dalam perjanjian kerja dan jangka waktu dalam ITAS berimplikasi pada kedudukan hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh TKA, terutama saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Fokus utama penelitian ini adalah memahami regulasi yang mengatur izin tinggal terbatas, implikasi hukum bagi TKA, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian doktrinal digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan peraturan pelaksanaannya. Kesimpulannya, keberlakuan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia sangat penting untuk memastikan legalitas dan keteraturan penggunaan TKA, sehingga kedudukan hukum TKA yang dapat diberikan perlindungan hukum hanyalah sebatas masa keberlakuan ITAS TKA. Akan tetapi, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dalam penentuan jangka waktu bekerja TKA di Indonesia.

---

Foreign Workers are foreign citizens who hold visas to work in Indonesian territory. Provisions regarding the Use of Foreign Workers have changed occasionally, resulting in changes in procedures for using foreign workers in Indonesia. Even though the regulation of foreign workers has been strictly regulated, problems still arise because employers employ foreign workers with different periods in fulfilling the administrative requirements for using a Limited Stay Permit (ITAS) compared to the period in the work agreement. ITAS is a permit issued by the Directorate General of Immigration to foreign workers to live and work in Indonesia for a certain period. ITAS is important to regulate the presence of TKA so that it complies with applicable legal provisions and to ensure legal protection for TKA. The problem of differences in the period of the work agreement and the period in the ITAS has implications for the legal position and rights of foreign workers, especially when there is a termination of employment before the end of the period agreed in the work agreement. The main focus of this research is to understand the regulations governing limited stay permits, the legal implications for foreign workers, and the challenges faced in their implementation. Doctrinal research methods are used to evaluate the existing legal framework, including Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, and its implementing regulations. In conclusion, the implementation of limited stay permits is crucial to ensure the legality of foreign workers, therefore the legal status of foreign workers who can be given legal protection is only limited to the validity of ITAS. However, it is necessary to have regulations that firmly establish the legal basis used as a reference in determining the working period of foreign workers in Indonesia."