Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai liberalisasi kepemilikan modal asing pada bank suatu bank umum di Indonesia. Pada awalnya, hal ini diimplementasikan sebagai salah satu komitmen Indonesia sebagai anggota GATS-WTO. Namun, ketika timbul adanya kebutuhan akan modal yang dikarenakan krisis moneter yang dialami Indonesia pada akhir tahun 1990-an, maka batasan kepemilikan modal oleh pihak asing di suatu bank ditingkatkan menjadi maksimal 99 persen. Melihat kondisi seperti itu, jelas membuat pihak asing berbondong-bondong menginvestasikan dananya ke dalam industri perbankan Indonesia. Hal ini terus berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana ketentuan batasan kepemilikan modal asing pada bank umum dengan menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap kepentingan nasional juga akan dibahas, mengingat sektor perbankan merupakan penggerak roda perekonomian nasional, di mana hal ini ditujukan untuk melindungi dan memacu peran dan daya saing pihak lokal. Untuk melihat bagaimana implementasi dan dampak dari ketentuan kepemilikan modal asing pada bank umum, maka penulis tertarik untuk menganalisis akuisisi Bank NISP oleh OCBC Bank (Singapura) yang dilakukan secara bertahap. Deskripsi yang akan disampaikan termasuk pemaparan kinerja perusahaan untuk periode lima tahun terakhir pasca masa akuisisi. Untuk meneliti permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dengan penggunaan data sekunder, seperti peraturan dan perundang-undangan, literatur, dan data aktual yang berkaitan dengan Bank OCBC NISP. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa ketentuan kepemilikan modal asing dengan perlindungan kepentingan nasional diatur pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, baik internasional maupun nasional, seperti GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO, Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the liberalization of foreign ownership in a commercial bank in Indonesia. At first, it is implemented as one of Indonesia's commitment as a GATS-WTO member. However, when the need for capital arises due to the financial crisis experienced by Indonesia in the late 1990s, the definition of capital ownership by foreigners in the bank increased to a maximum of 99 percent. Seeing such conditions clearly makes foreigners flocking to invest in the Indonesian banking industry. This continues to this day. Therefore, the author are interested in discussing how the provisions of foreign capital ownership limitation in commercial banks by analyzing the law and regulations in force. Protection of national interests will also be discussed, since the banking sector is a driver of the national economy, where it is intended to protect and promote the role and competitiveness of the local party. To see how the implementation and impact of the provisions of foreign capital ownership in commercial banks, the author are interested in analyzing acquisition by OCBC Bank which is done in gradually. Description will be presented including the company's exposure to the performance of the last five years post-acquisition period. To investigate these issues, the research method used is literature study with the use of secondary data, such as law and regulations, literatures, and the actual data related to Bank OCBC NISP. From the research, the author learned that the provisions of foreign capital ownership with the protection of national interests is set on some law and regulations, both international and national, such as the GATS and Indonesia Schedule of Commitments in GATS-WTO, Banking Law, and several of Bank Indonesia Regulations.

Abstrak :
This study explores the roles of foreign capital inflows and domestics financial sector development on economic growth in the case of Pakistan. Using annual data series of World Bank and Economic Survey of Pakistan over the period of 1971-2008, ARDL bounds testing approach to cointegration and error correction model (ECM).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Meneliti keberhasilan dan kegagalan implementasi pelaksanaan kebijakan kemitraan usaha, 2) mengindentifikasi persepsi pimpinan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun perusahaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pelaksanaan kemitraan usaha, 3) mengidentifikasi faktor penyebab hambatan-hambatan dan faktor pendorong dalam melakukan kemitraan usaha, 4) mengidentifikasi peran pemerintah dalam pengembangan UKM melalui program kemitraan usaha.

Penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif ini dilaksanakan dengan mengambil sampel dari daftar perusahaan PMA yang telah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal dari BKPM yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan bidang usahanya. Dari populasi perusahaan PMA yang melakukan kemitraan usaha dengan UKM di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Batam, sebanyak 10 perusahaan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan 5 perusahaan skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai mitra lokal sebagai objek penelitian.

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu persepsi perusahaan dengan status PMA dan UKM, masing-masing dengan berbagai aspek pembinaan yang telah diberikan maupun yang diterima diantara keduanya. Untuk mengukur persepsi digunakan kuesioner dengan skala model Likert dengan rentang pengukuran satu sampai dengan lima.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa bagi usaha PMA maupun UKM masing-masing pada umumnya menyatakan kemitraan usaha bermanfaat di dalam meningkatkan efisiensi. Disamping itu peran pemerintah masih sangat diperlukan khususnya dalam kebijakan-kebijakan untuk mendorong perkembangan UKM melalui kemitraan usaha, pembinaan intensif, rangsangan kreatif dan inovatif, pemberian insentif, penyediaan fasilitas, sumber dana, pengolahan sumber daya alam, sarana komunikasi dan informasi bisnis.

Abstrak :
Penelitian mendeskripsikan pengaruh pengaturan fasilitas perpajakan dan persetujuan penghindaran pajak berganda terhadap peningkatan penanaman modal asing. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh pengaturan fasilitas perpajakan pada perubahan perundang-undangan pajak penghasilan terhadap peningkatan modal asing ke Indonesia, karena tidak ada penanaman modal asing yang mendapat fasilitas tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa persetujuan penghindaran pajak berganda berpengaruh terhadap penanaman modal asing, karena sebagian besar penanam modal asing berasal dari negara yang telah menutup perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 2 ( dua) peraturan tentang fasilitas perpajakan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 yang selain bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 juga bertentangan dengan asas-asas perpajakan yang baik karena menimbulkan diskriminasi dan diterbitkan dengan kriteria yang tidak transparan.

Hasil penelitian mengusulkan untuk mencabut ketentuan fasilitas perpajakan yang selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya juga menyebabkan adanya diskriminasi yang tidak sesuai dengan asas-asas perpajakan yang baik. Selain itu agar dapat berperan dalam rangka meningkatkan penanaman modal asing yang diperlukan untuk mcncapai pertumbuhan ekonomi pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dengan mengacu kepada teori-teori yang mengaturnya serta perlu diikuti dengan kebijakan lain yang juga berperan dalam usaha menarik penanam modal asing ke Indonesia.

Abstrak :
Sebagai studi awal didapatkan temuan bahwa penanaman modal asing Jepang yang bersifat langsung di Asia Tenggara sangat ditentukan oleh bentuk dan sifat dari masyarakat, sistem politik, sistem ekonomi dan jugs tingkat pendidikan dari negara penerima modal asing Jepang tadi. Sebagai contoh, PMA Jepang di Singapura banyak berkonsentrasi pada usaha yang sifatnya 'capital intensive', sedangkan PMA Jepang di Indonesia, lebih banyak yang berkonsentrasi dalam sektor 'labor intensive' pada bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Sedangkan bagi PMA Jepang yang beroperasi di Malaysia, Thailand dan Philipina cenderung menggabungkan keduanya. Selain itu, PMA Jepang juga membedakan bentuk dan skala dari berbagai perusahaannya yang menanamkan modalnya di negara dunia ketiga. Untuk bidang usaha yang sifatnya 'capital intensive', penanganannya diberikan pada perusahaan yang berskala besar, dan bentuknya lebih berupa bisnis perbankan. Untuk menangani bidang usaha yang berorientasi pada 'labor intensive', maka pemerintah Jepang menyerahkannya pada perusahaan mereka yang skalanya kecil, menengah, dan besar, bentuk usahanya adalah pengeboran minyak dan penyulingan gas bumi, karat, batubara dan sebagainya. Dari literatur yang berhasil dikumpulkan didapat bahwa masuknya modal asing Jepang ke negara dunia ketiga bisa dikategorikan kedalam tiga gelombang besar. Gelombang pertama terjadi sejak awal tahun 1950, ketika perusahaan Jepang mulai melakukan investasinya di luar negeri, gelombang ini mencapai puncaknya pada tahun 1973. Gelombang kedua dimulai dengan beroperasinya perusahaan raksasa Jepang dalam bisnis di negara dunia ketiga, gelombang kedua ini berlangsung sampai akhir 1970an. Sedangkan gelombang ketiga berlangsung sejak awal 1980an, dan pada fase ini sektor usaha industri jasa dan perbankan menjadi sasaran utama perusahaan Jepang.

Abstrak :
Pada periode 1945 - 1965 kekurangan dana untuk investasi dan kekurangan devisa untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran selalu menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada periode 1945 - 1965 strategi pembangunan tidak terlalu mengandalkan utang luar negeri dan modal asing. Pada periode Orde Baru, sejak Pelita pertama sampai sekarang pembangunan ekonomi menempuh strategi pembiayaan dengan dana dalam negeri dan dana luar negeri (utang). Penelitian ini ingin mengetahui: (1) Pengaruh bantuan luar negeri dan pengaruh modal asing -terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (2) Pengaruh arus masuk modal asing terhadap investasi dalam negeri. (3) Penggunaan utang luar negeri untuk investasi bantuan proyek di berbagai bidang. (4) Potensi sumber-sumber dalam negeri untuk pembangunan nasional. (5) Dampak (1), (2), (3) dan (4) terhadap ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Selama empat Pelita (1969/70 - 1988/89), pinjaman luar negeri berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (Pendapatan Nasional). Pembiayaan dari dalam negeri saja tanpa bantuan luar negeri secara statistik menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. Meskipun demikian secara bersama-sama baik pembiayaan dari pinjaman luar negeri maupun pembiayaan dari dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. (2) Mengenai , arus modal asing pengaruhnya tidak significant terhadap investasi di Indonesia. Ini berarti modal asing tidak meningkatkan tabungan rakyat Indonesia. (3) Penggunaan bantuan luar negeri dalam bentuk proyek dialokasikan untuk gatra ekonomi 78,3%; gatra politik 1,8%; gatra sosial budaya 12,8%; gatra pertahanan keamanan 4,1%; gatra kependudukan 2,4%; gatra sumberdaya alam 1,6%. (4) Beberapa jenis pajak masih bisa ditingkatkan antara lain: Pajak Pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Deregulasi di berbagai sektor untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, perlu digalakkan. (5) Sejak tahun 1985 -- 1992 hutang bukan lagi pelengkap untuk pembangunan tetapi sudah mengambil tempat yang besar untuk biaya pembangunan. (6) Defisit transaksi berjalan merupakan penyakit kronis ekonomi Indonesia. (7) Kandungan import produk Indonesia masih cukup tinggi sehingga kebijaksanaan ekspor terperangkap ke dalam "lingkaran setan". (8) Dengan makin meningkatnya pembayaran cicilan utang plus bunga pinjaman tiap tahun maka kemampuan pemerintah berkurang untuk investasi sosial terutama meningkatkan kesejahteraan pegawai. (9) Akibat dari kondisi tersebut di atas bantuan luar negeri dan modal asing bukan lagi merupakan hambatan, gangguan dan tantangan, tetapi ancaman terhadap ketahanan nasional.

Abstrak :
Dengan ditawarkannya saham-saham perusahaan PMA yang bergerak di bidang pertambangan umum melalui pasar modal, dapat terjadi benturan antara ketentuan tentang penawaran tender yang mengacu kepada undang-undang pasar modal, elan ketentuan Indonesianisasi saham yang terdapat dalam kontra-kontrak karya pertambangan. Mekanisme penawaran tender disatu sisi memberikan kesempatan para pemegang saham publik untuk mengambil keputusan terhadap saham yang dimilikinya dengan jaminan adanya keterbukaan informasi, kewajaran dan keadilan, namun disisi lain mekanisme tersebut dapat menyebabkan terjadinya proses going private suatu perusahaan terbuka, sekaligus menjadikan kepemilikan asing menjadi seratus persen di perusahaan PMA Terbuka khususnya yang bergerak di bidang pertambangan umum, karena suatu aksi korporasi yang lazim dalam kegiatan di pasar modal. Dari fakta yang adz, berdasarkan pemberitaan di media massa, permasalahan yang dikuatirkan telah terjadi, dan dalam rangka menemukan bagaimana penyelesaian terhadap persoalan tersebut, diperlukan pemahaman terhadap latar belakang, tujuan, dan kepentingan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Indonesianisasi saham, dan penawaran tender. Dengan penelitian yuridis normatif, diambil kesimpulan bahwa penawaran tender atas saham Perusahaan PMA Terbuka di bidang Pertambangan Umum wajib dilaksanakan oleh pengendali baru perusahaan, meskipun pengendali baru perusahaan tersebut adalah pihak asing.

Abstrak :
ABSTRAK
Jumlah kepemilikan asing di pasar modal Indonesia cukup dominan. Laporan OJK mencatat pergerakan nilai tukar USD/IDR, kinerja indeks harga saham gabungan IHSG dan indeks yield Obligasi Indonesia cenderung mengikuti pergerakan arus modal asing. Penelitian ini menggunakan metode Vector Autoregression untuk mengolah data time series periode 2011-2017 dan melihat hubungan antara arus modal asing, nilai tukar USD/IDR, return IHSG, yield obligasi pemerintah 10 tahun. Dari hasil uji estimasi var yang mencakup granger causality, impulse respon function, variance decomposition ditemukan bahwa variabel nilai tukar USD/IDR yang memegang peran penting dalam mempengaruhi pergerakan variabel penelitian lainnya. Temuan lainnya adalah perbedaan sifat investor asing dalam menghadapi pergerakan return IHSG dan yield obligasi pada pasarnya masing-masing. Dimana investor asing cenderung melepaskan portfolio Indonesia netsell ketika ada kenaikan yield, namun cenderung membeli portfolio Indonesia netbuy ketika return IHSG naik.

---

ABSTRACT
The amount of foreign ownership in Indonesian capital market is quite dominant. The OJK report notes the USD IDR exchange rate movement, the performance of the composite stock price index IHSG and the Indonesian bond yield index tend to follow the movement of foreign capital flows. This research uses Vector Autoregression method to process time series data from 2011 2017 period and see the relationship between foreign capital flows, USD IDR exchange rate, IHSG return, 10 year government bond yield. From the result of var estimation test which includes granger causality, impulse response function, variance decomposition, it is found that USD IDR exchange rate variable that plays an important role in influencing the movement of other research variables. Foreign flow, however, didn rsquo t give a significant impact. Other findings are similarity in the nature of foreign investors in the face of JCI return movement and bond yields on their respective markets. Where foreign investors tend to release the Indonesian portfolio netsell when there is a decrease in bonds yield increase or stock return increase price, but tend to buy Indonesian portfolio netbuy when it rises.

Abstrak :
Sebagai studi awal didapatkan temuan bahwa penanaman modal asing Jepang yang bersifat langsung di Asia Tenggara sangat ditentukan oleh bentuk dan sifat dari masyarakat, sistem politik, sistem ekonomi dan juga tingkat pendidikan dari negara penerima modal asing Jepang tadi. Sebagai contoh, PMA Jepang di Singapura banyak berkonsentrasi pada usaha yang sifatnya 'capital intensive', sedangkan PMA Jepang di Indonesia, lebih banyak yang berkonsentrasi dalam sektor 'labour intensive' pada bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Sedangkan bagi PMA Jepang yang beroperasi di Malaysia, Thailand dan Philipina cenderung menggabungkan keduanya. Selain itu, PMA Jepang juga membedakan bentuk dan skala dari berbagai perusahaannya yang menanamkan modalnya di negara dunia ketiga. Untuk bidang usaha yang sifatnya 'capital intensive', penanganannya diberikan pada perusahaan yang berskala besar, dan bentuknya lebih berupa bisnis perbankan. Untuk menangani bidang usaha yang berorientasi pada 'labour intensive', maka pemerintah Jepang menyerahkannya pada perusahaan mereka yang skalanya kecil, menengah, dan besar, bentuk usahanya adalah pengeboran minyak dan penyulingan gas bumi, karat, batubara dan sebagainya. Dari literatur yang berhasil dikumpulkan didapat bahwa masuknya modal asing Jepang ke negara dunia ketiga bisa dikategorikan kedalam tiga gelombang besar. Gelombang pertama terjadi sejak awal tahun 1950, ketika perusahaan Jepang mulai melakukan investasinya di luar negeri, gelombang ini mencapai puncaknya pada tahun 1973. Gelombang kedua dimulai dengan beroperasinya perusahaan raksasa Jepang dalam bisnis di negara dunia ketiga, gelombang kedua ini berlangsung sampai akhir 1970an. Sedangkan gelombang ketiga berlangsung sejak awal 1980an, dan pada fase ini sektor usaha industri jasa dan perbankan menjadi sasaran utama perusahaan Jepang.