Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini bertujuan untuk menggambarkan potret perjuangan nelayan di kepulauan Anambas dalam mengatasi keberadaan kapal asing di wilayah tradisional mereka beserta faktor¬faktor yang melatarbelakangi perjuangan tersebut. Wilayah kepulauan Anambas memiliki potensi dan hasil ikan yang cukup besar. Selain itu wilayah ini memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan dengan Laut Cina Setatan, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia Barat. Oleh karena itu, dengan potensi dan letak wilayah Kepulauan Anambas yang demikian, maka wilayah ini sangatlah rentan terhadap aksi eksploitasi sumber daya laut secara Regal, terutama dad pihak asing Secara teoretis, laut dengan segala isinya sesungguhnya merupakan suatu sumber daya (resource) yang tergolong ke dalam public property resource. dimana laut sebagal sumber daya merupakan milik urnurn, di mana setiap orang dapat mengakses sumber daya tersebut. Oleh karena itu, orang cenderung berlomba-lomba melakukan eksploitasi sumber daya laut yang kemudian menyebabkan sumber daya laut menjadi semakin berkurang dan terbatas. Akan tetapi, masalah adalah ketika eksploitasi tersebut sudah mulai masuk ke wilayah tangkapan (fishing ground) nelayan lokal yang merupakan hak komuniti, apalagi dengan menggunakan peralatan yang justru merusak biota laut. Akibatnya, konflik menjadi sesuatu yang tak terhindarkan, terlebih-Iebih jika aparat turut bermain tentu akan menambah permasalahan semakin kompleks. Fenomena di atas terjadi di Kepulauan Anambas di mana nelayan Iokal melakukan perlawanan terhadap terhadap aksi illegal fishing nelayan Thailand dan terhadap aparat keamanan (Angkatan Laut) dianggap turut andil dalam memelihara keberadaan nelayan-nelayan Thailand. Untuk mengkaji masalah perjuangan perlawanan nelayan Anambas ini, digunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif-ekplanatif. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan holistik dari permasalahan ini, digunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan berbagal pihak, baik kepada saksi maupun para aktor perjuangan nelayan dan melakukan observasi langsung di lokasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian literatur terhadap berbagal dokumen dan bahan kepustakaan yang terkait. Sebagai satuan unit analisa, wilayah penelitian berada di Kecamatan Siantan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjuangan perlawanan yang dilakukan oleh nelayan Anambas terhadap kapal asing Thailand dilatarbelakangi oleh multi dampak negatif yang dirasakan masyarakat dan keluarga nelayan; dampak ekonomi, lingkungan, social dan dampak moral/budaya. Atas dasar dampak itu maka nelayan di wilayah kepulauan Anambas melakukan berbagal sikap dan tindakan sebagai wujud bentuk perlawanan anti kapal asing Thailand. sejumlah. Dalam melakukan perjuangan, nelayan Anambas menggunakan beberapa bentuk dan strategi yang berbeda-beda seperti: bentuk-bentuk penentangan dengan Cara menyampaikan protes kepada pihak pemerintah (desa dan kecamatan) serta kepada aparat Angkatan Laut; melakukan perlawanan secara terbuka dengan kekerasan; demonstrasi dan mengajukan tuntutan,serta senantiasa melakukan berbagai bentuk dukungan dari berbagai pihak, pemerintah kepada ketua-ketua nelayan, pengurus RT, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Dari perjuangan tersebut kemudian menghasilkan beberapa implikasi seperti semakin berkurangnya aktivitas nelayan Thailand di wilayah perairan Anambas; Mulai diterapkan kembali penerapan norma/aturan oleh penegak hukum di laut; terbentuknya wadah organisasi nelayan dalam Ikatan Kerukunan Keluarga Nelayan Siantan (IKKNS) sebagai media perjuangan nelayan yang memerankan terbukanya akses struktural ke jalur-jalur politik (kekuasaan), baik pemda Kabupaten Natuna, DPRD Kab. Natuna, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat sehingga perjuangan nelayan lokal dalam upaya mengamankan zona tradisional dan juga teritori Indonesia dari praktik ilegal fishing mulai mendapatkan perhatian.

Abstrak :

Penelitian ini membahas upaya pemertahanan ritual Larungan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Suryabahari. Dengan menggunakan konsep ritual, tradisi lisan, dan performance studies, penelitian ini menelisik lebih dalam konteks sosial dan dinamika kehidupan masyarakat nelayan yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan, mitos, dan simbol-simbol sakral yang mereka yakini. Penelitian ini berupaya menunjukkan berbagai aspek yang turut menyokong pemertahanan ritual Larungan, sehingga ia dapat berlangsung secara berkesinambungan. Data diperoleh dari hasil penelitian etnografi yang dilakukan dalam beberapa kali kunjungan pada bulan Februari—Agustus 2017, dan dilanjutkan pada 25 Oktober—2 November 2017. Dari analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima aspek penting yang berpengaruh terdapat pemertahanan ritual Larungan. Kelima aspek tersebut adalah: (1) kepercayaan/religi, (2) peranan langgan, (3) pengelolaan pendanaan, (4) mitos dan narasi kecelakaan, dan (5) prosesi ritual Larungan itu sendiri. Kelimanya saling berkelindan dan saling menguatkan satu sama lain.

---

This study discusses the efforts to Larungan ritual preserve, carried out by the Suryabahari fishing community. By using the concepts of ritual, oral tradition, and performance studies, this research examines the social context and the dynamics of the lives of complex fishing communities, especially those relating to beliefs, myths, and sacred symbols that they believe in. This research attempts to show various aspects that contribute to Larungan ritual preserve, so that it can take place continuously. Data were obtained from the results of ethnographic research conducted in several visits in February-August 2017, and continued on October 25^th-November 2^nd, 2017. From the analysis conducted, this study showed that there  were five important aspects that were influential in Larungan ritual preserving. The five aspects are: (1) believe in/religion, (2) langgan role, (3) funding management, (4) myth and narrative accident, and (5) Larungan ritual procession itself. The five are intertwined and mutually reinforcing each other. 

Abstrak :
This paper examines the manner in which the profesionalization of economics in the united states, which intensified in the late nineteenth century, affected the spread of marginal economics....

Abstrak :
ABSTRAK Dalam penelitian ini disoroti dua kasus, yaitu penyelenggaraan pelelangan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penyelenggaraan di Jawa Tengah dengan menerapkan teori kelembagaan model Bromley (1989).

Sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1917, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1959 dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahtin 1962 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1984. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan Institutional Arrangement di tingkat policy dan sebagian merupakan landasan di tingkat organisasional.

Baik di Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun di Jawa Tengah, sebagai lembaga di tingkat policy adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan di tingkat penyelenggaraan/organisasional adalah Dinas Perikanan Daerah Tingkat I.

Adapun ditingkat operasional atau di tingkat pelaksanaan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Dinas Perikanan Tingkat I sebagai pelaksana dan sebelumnya pernah dipercayakan kepada Koperasi Pusat Perikana Laut (KPPL).

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan sebagai pelaksana/tingkat operasional adalah lembaga bersama (Dinas Perikanan bersama Koperasi Perikanan) sedangkan lembaga pelaksana yang pemah diberikan kepercayaan adalah Dinas Pendapatan Daerah dan sebelumnya koperasi perikanan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa lembaga pelaksana pelelangan atau Iembaga; di tingkat operasional berdasarkan hasil wawancara dan konfirmasi adalah: lembaga bersama (Dinas Perikanan dan Koperasi Perikanan).

Saran-saran inovatif yang dapat dikemukakan antara lain : 1. Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai lembaga di tingkat policy, harus peka terhadap tuntutan perkembangan. 2. Dinas Perikanan Tingkat I sebagai penanggung jawab penyelenggaraan (di tingkat organisasional) perlu membina dan mengawasi agar kepentingan nelayan dan Kepentingan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan seimbang. 3. Penerapan lembaga bersama (Dinas Perikanan dan Koperasi Perikanan) perlu dilaksanakan bertahap sesuai situasi dan kondisi daerah setempat.

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai situasi umum nelayan skala kecil di dunia dan Indonesia, ketentuan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan terhadap nelayan skala kecil serta kebijakan dan praktek Indonesia dalam perlindungan terhadap nelayan skala kecil. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tiga pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian Nelayan Skala Kecil berada di dalam situasi yang sulit dengan tidak dianggap sebagai bagian penting dari sektor perikanan. Padahal nelayan skala kecil memiliki berbagai keunggulan yang dimiliki seperti lapangan kerja, penyedia pangan murah dan ketahanan pangan, ramah lingkungan, hingga pemberantasan kemiskinan. Di sisi lain, ada situasi buruk yang dihadapi oleh nelayan skala kecil dari masalah kemiskinan, tata kelola tenurial, masalah akses terhadap jaminan sosial hingga ancaman perubahan iklim. Hukum internasional telah memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi nelayan skala kecil mulai dari hukum keras seperti UNCLOS 1982, UNFSA 1995, Konvensi ILO 188 Tahun 2007 hingga hukum lunak seperti Agenda 21 Tahun 1992, CCRF Tahun 1995, Pedoman Teknis FAO No. 10 serta Voluntary Guideline Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF) Tahun 2014. VGSSF yang terbit pada Juni 2014 menggunakan pendekatan hak asasi manusia terhadap perikanan dapat menjadi pedoman negara-negara dalam melindungi perikanan skala kecil mulai dari aspek tata kelola tenurial dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas hingga jaminan sosial. Dalam konteks Indonesia, dengan telah menjadi anggota pihak dari UNCLOS 1982, UNFSA 1995 serta telah meratifikasi berbagai konvensi seperti Konvensi Hak Ekosob, Hak Sipol dapat menerapkan pendekatan HAM terhadap perikanan dan bertanggungjawab untuk melindungi nelayan skala kecil. Tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan VGSSF 2014 di konteks nasional. Penerapan VGSSF dapat dilakukan dengan merevisi berbagai kebijakan yang dapat melanggar hak-hak nelayan skala kecil serta melalui rencana aksi nasional dan RUU Perlindungan Nelayan Skala Kecil;This study aims to identify and understand the general situation of small scale fisher in the world and Indonesia, the provisions of international law concerning the responsibility of the state in the protection of small-scale fisher as well as the policies and practices of Indonesia in the protection of small-scale fisher. The study was conducted by using the normative or doctrinal legal research method with three legal research approach such as the statute approach, the comparative approach and conceptual approach. Based on the research, small-scale fisher are in a difficult situation for being undervalued as important sector of the fisheries sector. Though small-scale fisher have various advantages such as employment, providing inexpensive food and food security, environment-friendly, also poverty eradication. On the other hand, there is a bad situation faced by small-scale fisher i.e the poverty, governance of tenure, problems of access to resources, social security and the threat of climate change. International law has given the responsibility to the state to protect smallscale fisher from the hard laws such as The 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA, The 2007 ILO Convention 188 to soft law such as The 1992 Agenda 21, The 1995 CCRF, The 2005 FAO Technical Guidelines No. 10 and the 2014 FAO Voluntary Guidelines Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF). FAO VGSSF published in June 2014 using Human Rights approach in fisheries to guide States in protecting small-scale fisheries ranging from Governance tenure and natural resource management, capacity building to social security. In the context of Indonesia, as being party member of the 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA as well as parties to ICCPR and ICESCR can implement human rights approach in fisheries has a duty to protect small-scale fisher. These duty can be implemented by applying The 2014 VGSSF in the national context. VGSSF implementation can be done through revising existing policies which may violate the small-scale fisher rights also through policies such as national plan of action, Small-Scale Fisher Protection Bill, This study aims to identify and understand the general situation of smallscale fisher in the world and Indonesia, the provisions of international law concerning the responsibility of the state in the protection of small-scale fisher as well as the policies and practices of Indonesia in the protection of small-scale fisher. The study was conducted by using the normative or doctrinal legal research method with three legal research approach such as the statute approach, the comparative approach and conceptual approach. Based on the research, small-scale fisher are in a difficult situation for being undervalued as important sector of the fisheries sector. Though small-scale fisher have various advantages such as employment, providing inexpensive food and food security, environment-friendly, also poverty eradication. On the other hand, there is a bad situation faced by small-scale fisher i.e the poverty, governance of tenure, problems of access to resources, social security and the threat of climate change. International law has given the responsibility to the state to protect smallscale fisher from the hard laws such as The 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA, The 2007 ILO Convention 188 to soft law such as The 1992 Agenda 21, The 1995 CCRF, The 2005 FAO Technical Guidelines No. 10 and the 2014 FAO Voluntary Guidelines Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF). FAO VGSSF published in June 2014 using Human Rights approach in fisheries to guide States in protecting small-scale fisheries ranging from Governance tenure and natural resource management, capacity building to social security. In the context of Indonesia, as being party member of the 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA as well as parties to ICCPR and ICESCR can implement human rights approach in fisheries has a duty to protect small-scale fisher. These duty can be implemented by applying The 2014 VGSSF in the national context. VGSSF implementation can be done through revising existing policies which may violate the small-scale fisher rights also through policies such as national plan of action, Small-Scale Fisher Protection Bill]

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan berdasarkan Fisher Effect yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara imbal hasil riil dengan inflasi dan hubungan positif antara imbal hasil nominal dengan inflasi. Oleh karena itu, lindung nilai atas inflasi dapat dilakukan dengan memilih aset yang memberikan imbal hasil riil positif atau imbal hasil nominal yang lebih tinggi dari inflasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham dan inflasi dari Inggris pada periode Januari 2000 hingga Februari 2019, dengan menggunakan sampel tersebut dilakukan beberapa pengujian yaitu uji unit root dan uji kointegrasi (Engle-Granger). Berdasarkan hasil penelitian, tidak dapat ditarik kesimpulan apakah ada industri yang secara sepesifik menunjukkan memiliki kemampuan lidnung nilai. Namun, penelitian ini menemukan bahwa metode pemilihan aset yang digunakan mampu menghasilkan portfolio yang memiliki imbal hasil riil positif dan lebih besar dibandingkan imbal hasil riil dari indeks FTSE100. Selain itu, sesuai dengan penelitian sebelumnya, kemampuan lindung nilai bervariasi antar waktu.

---

This research is based on Fisher Effect that there is a positive relationship between real return and inflation dan a negative relationship between nominal return and inflation. Thus, hedging against inflation can be done by choosing an asset that provide positive real return or nominal return which is higher than inflation. This research used stocks and inflation of UK from January 2000 to February 2019 as sample and test them by using unit root test, cointegration test (Engle-Granger).Based on the results of this research, it couldnt conclude that there is a specific industry with inflation hedging ability. But, this research found that the method used in constructing portfolio provide positive real return which higher than FTSE100s. Other than that, as found in previous research, the inflation hedging ability varies over time.

Abstrak :
Buku ini mengkritik tentang organisasi yang memiliki kekuatan di negara Australia.