Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemilihan sumber pembiayaan akan mempengaruhi struktur modal perusahaan, dan berdasarkan teori yang ada (Pecking Order hierarchical financing), maka perusahaan akan memilih sumber pembiayaan mulai dari sumber dana termurah dari dana internal perusahaan, seperti kas dan ekuivalennya, modal kerja bersih, depresiasi maupun laba bersih, hingga pembiayaan eksternal jangka panjang melalui hutang jangka panjang, obligasi ataupun saham sebagai sumber pembiayaan terakhir. Selain itu dalam pola pembiayaan perusahaan harus konsisten pula bahwa pembiayaan eksternal jangka panjang sebaiknya hanya digunakan untuk mendanai asset jangka panjang, dan dengan kata lain sumber pembiayaan jangka pendek sebaiknya digunakan untuk mendanai asset jangka pendek (Maturity Matching Prnnsiple). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang apakah ada pengaruh yang signifikan antara sumber-sumber pembiayaan internal terhadap pembiayaan eksternal, sekaligus menjawab apakah perusahaan-perusahaan di BEJ tersebut telah menerapkan pola pembiayaan mengikuti Hirarki Pecking Order dan the Maturity Matching Prinsiple. Persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan pengaruh dan hubungan antara variabel pembiayaan internal dan pengeluaran modal sebagai variabel independent dengan variabel pembiayaan eksternal sebagai variabel dependen, dengan mempertimbangkan persamaan sebelum dan sesudah krisis. Hasil pengolahan data menggunakan metoda ordinary least square (OLS) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel sumber pembiayaan internal terhadap sumber pembiayaan eksternal. Pada periode sebelum krisis, perusahaan-perusahaan di BEJ telah mengikuti pola pembiayaan berdasarkan kedua teori di atas. Akan tetapi setelah krisis, perusahaan-perusahaan cenderung mengubah pola pembiayaan mereka, dengan tidak mengikuti pola pembiayaan berdasarkan hierarki pecking order, akan tetapi masih mengikuti prinsip maturity matching.

---

The selected financing sources will effect the structure of capital of company, and was based on existing theory of pecking order hypothesis, firms must selected their financing sources provided from cheapest internal financing, such as cash and equivalent (S1), net working capital (S2), depresiation and net income (element S3)as the financial slack, until the long-term financing sources through bond or shared as the last chosen financing sources. In addition, the principle financing should be consistent that long- external financing should be used for long-lived assets, however the financing short term should be used to finance short-lived assets g (the maturity matching principle) This research is aimed to resolved any problem regarding whether there is any significant effect among the internal financing sources toward external financing, also to settle whether the firms of BEJ have applied the financing system that recomended by pecking order hierarchi and the maturity matching principle. The regression equations is used to describe any relationship and effect among variable of internal and capital expenditure (financial slack and capital expenditure ) as the independent variabel to external financing as the dependent variable, by considering before and after crisis. The result of regression OLS revealed that there is a significant relationship between both of internal and external financing. Before crisis, firms of BEJ have followed the financing hierarchi based on the both theor mentioned above. But after crisis, firms tend to change their financing behaviousr, so that they have been applying the pecking order hierarchical financing, but still apply the maturity matching principle.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendanaan proyek (project financing) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk pembangunan proyek tertentu dan pengembaliannya dikaitkan dengan proyeksi arus kas yang dihasilkan oleh proyek tersebut. PT. ABC yang memiliki ijin untuk membangun sarana telepon tetap nirkabel akan menggunakan metode ini untuk pendanaan proyeknya.

Pilihan pendanaan dapat berupa hutang investasi dari bank atau obligasi yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Kajian kelayakan suatu proyek untuk masing-masing metode pendanaan akan difokuskan pada parameter-parameter keuangan yang dianggap dapat menunjukkan kemampuan proyek memenuhi kewajibannya dan

memberikan return yang disyaratkan pemberi pinjaman dan pemilik ekuitas. Analisa yang dilakukan meliputi analisa cash flow, net present value dari proyek, interest rate ratio, payback period, return on equity ratio, dan cash coverage ratio untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Analisa sensitifitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari proyek menghasilkan arus kas pada kondisi-kondisi yang berbeda, yaitu kenaikan pulsa hanya 8,5% setiap 2 tahun sampai tahun 2010, kenaikan biaya operasional menjadi 15% per tahun, kenaikan bunga bank sebesar 5% per tahun, dan depresiasi nilai rupiah terhadap mata uang US$ sebesar 1% per tahun.

Kesimpulan dan saran dari karya akhir ini diberikan untuk perusahaan dalam menentukan metode pendanaan yang paling sesuai ditinjau dari resiko-resiko yang mungkin terjadi dan kemungkinan pengembangan karya akhir ini.

Abstrak :
Saat ini PLN sebagai perusahaan negara satu-satunya yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik baru mampu memenuhi 52% saja dari total kebutuhan listrik nasional. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara laju peningkatan permintaan energi listrik dengan kemampuan PLN untuk meningkatkan suplai energi listrik. Masalah utama yang dihadapi oleh PLN adalah dalam menyediakan kebutuhan dana yang relatif sangat besar yang diperlukan untuk membiayai investasi di bidang kelistrikan yang memang sangat padat modal. Untuk mendapatkan sumber dana yang dapat menyediakan sejumlah dana dalam jumlah sangat besar dan dengan biaya yang murah, PLN bermaksud untuk melibatkan masyarakat dengan cara melakukan penjualan obligasi PLN di pasar modal. Dengan melakukan penjualan obligasi PLN I seri A tahun 1992 dengan tingkat bunga mengambang,jangka waktu 5 tahun, tingkat biaya modal yang harus dikeluarkan secara rata-rata setiap tahunnya adalah sekitar 15,466% sedangkan bila PLN memanfaafkan pinjaman bank dari dalam negeri, maka tingkat biaya modal yang harus ditanggung setiap tahunnya rata-rata 21% per tahun.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

---

ABSTRACT
The Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default. ;ABSTRAK
Pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

---

ABSTRACT
The Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default.

Abstrak :
Though the need to globalize our economic activities is becoming so important, the commencing of 2003 AFTA and APEC agreements are still feared to cause discrepancy in all sectors, given that Indonesian government protection on external trade in the form of tariffs and non-tariffs will be lessen, if not eliminated. The commencing of AFTA and APEC agreements will no doubt bring about significant changes in the way BRI is using to doing its business in the country, in terms of corporate structure and corporate governance. As a state bank, BRI is refocusing its business towards small and middle segmentation and this has become part of its Operational Restructuring Program that will lead to significant changes in BRI. One ofthe many BRI's activities which will be affected by AFTA and APEC agreements is its Foreign Exchange Transactions. Considering that Foreign Exchange transactions one of the most important supporting services in the corporate consumer transaction management, the agreements will effect, not only on the income from foreign exchange transactions, export import and other overseas services (which is one of fee based income sources), but even more on the existence of work unit and human resources that serves these transactions in the near future. The removal barriers to trade, as the impact of APEC and AFTA era, not only will affect trading activities, but also affect other related industries, including banking industry, in particular its foreign exchange transactions. The impact of APEC and AFT A should be looked at, therefore, as a major impact of trade policies that permit relatively free intra-industry trade in ASEAN countries. Relating to economic crisis in 1997-1998, a lot of Foreign FX Banks could not expand into the corporate lending business because the situation in Indonesia is not yet believed to De totally recovered. Fear of instability of politics, security and economy has restrained their strategy to open their offices in Indonesia. But there are opportunities for returns in the money market. Many experts predicts or expects that profits for Foreign FX Banks are widely open to continue, specially from trade finance and treasury activities, short term corporate lending and new individual banking initiatives that are closely linked to foreign exchange transactions. Looking at the enormous potential market, this study analyzes and lists the threats and opportunities' BRI has to survive in the free trade era and how BRI will have to improve ,its Foreign Exchange service. This effort aims at ways to compete with other emerging local and international foreign exchange banks/institutions that have been improving and preparing themselves for this event by keep improving their service in Indonesia as well as all over the world. The players in Foreign Exchange transactions have been aggressively promoting its foreign exchange activities to other countries and capture those opportunities in their hand and therefore BRI has to catch up by reevaluating its strategies and utilizing all its resources. In exploring the relationship between APEC and AFTA policies towards BRI foreign exchange transactions, this study sees that AFTA and APEC agreements provide opportunities for BRI. By looking at the industry and BRI's competitors, this study also learns that some of the threats are from regulations issued by Indonesian government in attempt to reduce rupiah fluctuations (PBI no.3/3/1999) but gave great impact on the volume trading, thus limiting the source of income. Another limitations also comes from internal policies, regarding BRI core business. In conjunction with its mission, all activities and transactions must aim at supporting, and therefore strictly followed the pmdential banking principles. Last but not least, BRI's corporate culture has played a great role in detennining the way it conducts its day-to-day business and this sometimes causes discrepancies in its service management. In summary, this study learns some of the basic BRI's competitive advantage, and by looking at its strength and weaknesses, this study gives recommendations on improving BRI's internal competitive advantage and utilizing its full resource. Main findings also suggest that BRI has a lot of homework to do in order to compete in a free-barrier trade era. The room for opportunities are mainly seen in terms of service quality, wider range of products and network distribution/ cooperation with overseas bank (correspondent banks). This study includes recommendations in service management of foreign exchange transactions. Recommendations are in line with the issues in globalization, therefore this study looks at BRI organization structure relating to international strategies, such as changing BRI's Vision and Mission- from social oriented into profit oriented, developing and enhancing its Competitive Technology, improving its service quality and implementation of the strategic recommendation such as increasing of autonomy responsibilities by setting up clear responsibilities and authorities in managing transactions, building Strategic Alliances with other Efficient Institutions (Private Financial Institutional, NGOs, etc.), expanding product innovation, offering a wide range of financial services, and utilization.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dituntut kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui Surat Utang Negara SUN . Penelitian ini bertujuan untuk menguji dapat atau tidaknya SUN diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur serta risikonya apabila dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif legal research melalui pendekatan undang undang statute approach . Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara teknis SUN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pasar keuangan, dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah membatasi tujuan penerbitan SUN. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum pelaksanaan penerbitan SUN untuk pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dapat menggunakan Keputusan Diskresi dengan mencantumkan kewenangan penerbitan SUN untuk tujuan pembiayaan infrastruktur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta menyiapkan ketentuan teknis dalam rangka penerbitan SUN, antara lain mekanisme pengusulan proyek yang akan dibiayai, pengelolaan rekening khusus dan mekanisme pembayaran proyek dari penerbitan SUN.

---

ABSTRACT
In order to fulfill the infrastructure financing, the Government is required to be creative in finding the alternative sources of financing. One of the alternative is through Government Debt Securities SUN instrument. This research aims to examine whether SUN can be issued for infrastructure financing or not and also to find the risks if it is implemented. The method used in this research is legal research with statute approach. Based on this research, technically, SUN as fiscal and financial market instruments, is possible to be used as a source for infrastructure financing. However, Law Number 24 Year 2002 concerning Government Debt Securities limits the purposes of government SUN issuance fo infrastructure financing. Therefore, to provide the legal basis for Government to issue SUN for infrastructure financing, the Government may use Discretionary Decree by stating the Government authority in the Law on State Revenue and Expenditure Budget and also prepares the technical provisions for the implementation of SUN issuance, among others, proposal project mechanism of which will be financed, management of special accounts and the payment mechanism of the project from the issuance of SUN

Abstrak :
Islam membolehkan umatnya untuk mencapai kemakmuran, untuk itu Islam memberikan wadah transaksi yang sesuai dengan nilai Islam yang disebut juga dengan lembaga keuangan bank. Bank Berfungsi sebagai lembaga perantara surplus unit dan deficit unit, dalam penyaluran dananya bank syariah produk yang dominan adalah murabaha, hal ini dilakukan karena produk tersebut mempunyai kepastian perolehan pendapatan dan penerapan yang lebih mudah. Seiring dengan pelaksanaannya pembiayaan murabahah terbentuk menjadi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini untuk melihat permasalahan tersebut, dengan melihat hubungan limit pembiayaan, jangka waktu, DER, kecukupan jaminan terhadap pembentukan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan motode logit. Setelah dilakukan penelitian didapat kesimpulan limit pembiayaan, jangka waktu dan kecukupan jaminan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah.

---

Islam allowed people to have prosperity and Islam also give solution in business transaction which inline with Islam value, as know as banking institutions. Bank function as the facilitator between surplus and deficit unit. In fund distribution, murabaha easy implementation, but during time the implementation The financingself potentially become unperformed. The research is objective to define potential problem by comparing financing limit. financing period, DER, and propotional collateral to Non Performing Financing. The method using logit, the research conclusion that financing limit. financing period. DER, proportional collateral have significant related cause to non performing financing.