Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 2014, Indonesia memberikan bantuan luar negeri ke Fiji sebesar 1 juta Dollar Fiji atau sekitar US 528.899 yang digunakan untuk membantu Akademi Kepolisian Regional di Nasova, Suva. Namun, kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu sedang mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya suatu tujuan tertentu dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia ke Fiji. Berangkat dari fenomena di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berupa: ldquo;Mengapa Indonesia Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Fiji saat kondisi perekonomiannya sedang mengalami penurunan di Tahun 2014? rdquo; Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami motif dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia ke Fiji pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah motif bantuan luar negeri milik Lancaster 2007 dan Riddel 2007 . Penelitian ini menunjukkan bahwa motif politik lebih dominan dalam pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia ke Fiji pada tahun 2014. Tujuan politik tersebut adalah menjadikan Fiji sebagai hub untuk mendapatkan akses ke negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan lainnya. Akses ini dibutuhkan oleh Indonesia untuk menghentikan dukungan internasional dari negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan separatisme di Papua Barat.

---

ABSTRACTIn 2014, Indonesia gave a foreign aid to Fiji with total 1 million Fiji Dollars or around 528,899 US Dollars. This had been used to help the Regional Police Academy at Nasova, Suva. However during that time, Indonesia rsquo s economic situation was declining. This indicates that there is a certain motive or interest behind Indonesia rsquo s foreign aid to Fiji. Based on that certain phenomenon, the researcher formulates a research question as follows ldquo Why Indonesia gave a foreign aid to Fiji when Indonesia rsquo s economic situation was declining in 2014 rdquo The purpose of this research is to understand the motives behind the foreign aid given by Indonesia to Fiji in 2014. This research uses qualitative research methods, with the data collecting in form of literature review. This research uses the Theory of Foreign Aid motives by Lancaster 2007 and Riddel 2007 . This research shows that the political motives are more dominant in foreign aid that was given by Indonesia to Fiji in 2014. The political purpose is to use Fiji as a hub to get access to other countries in the South Pacific region. This access is needed by Indonesia to stop the international support from the South Pacific region countries with regard to the separatism movement in West Papua."

"Tesis ini mengkaji peningkatan prioritas kerjasama dan politik luar negeri Fiji terhadap Australia selama periode 2022-2023. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi pergeseran dalam hubungan luar negeri Fiji, yang sebelumnya sangat condong ke Tiongkok, ke penekanan baru pada hubungan dengan Australia. Penelitian ini membahas motivasi dan faktor-faktor di balik perubahan arah kebijakan luar negeri Fiji, dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik dan pengaruh kekuatan besar di kawasan Pasifik. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan proses analisis melalui data primer dari rilis resmi pemerintah, dan sumber sekunder seperti artikel pada jurnal akademik serta laporan media massa terpercaya. Kerangka teori bandwagoning dengan perilaku kebijakan luar negeri negara kecil memberikan lensa analitis untuk mengidentifikasi keputusan strategis yang dilakukan oleh Fiji. Temuan menunjukkan bahwa pergeseran Fiji melalui peningkatan prioritas kerjasama dengan Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk bantuan ekonomi, kerjasama keamanan, dan keterlibatan diplomatik di bawah Kemitraan Vuvale. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran ancaman eksternal dan stabilitas regional dalam membentuk kebijakan luar negeri Fiji. Tesis ini juga mengungkapkan adanya implikasi dari perubahan sikap politik luar negeri terhadap hubungan Fiji dengan kekuatan besar lainnya, khususnya Tiongkok, dan dampak yang lebih luas pada geopolitik regional di Pasifik. Studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang perilaku negara kecil dalam hubungan internasional dan menawarkan wawasan tentang pertimbangan strategis negaranegara kepulauan Pasifik di tengah pengaruh yang bersaing dari kekuatan global.

---

This thesis examines Fiji's growing emphasis on collaboration and foreign policy with Australia over the years 2022-2023. The primary objective is to ascertain the transition in Fiji's foreign relations, which earlier exhibited a pronounced inclination towards China, towards a renewed emphasis on relations with Australia. This study investigates the underlying reasons and influences that led to Fiji's shift in foreign policy, with a particular focus on geopolitical dynamics and the impact of major global powers in the Pacific area. This study employs qualitative research methodologies, utilizing primary data from official government releases and secondary sources such as publications in academic journals and credible mass media stories for the analysis process. The bandwagoning theoretical framework is used to analyze the strategic decisions made by Fiji in its foreign policy activity. The findings indicate that Fiji's decision to prioritize collaboration with Australia was affected by multiple factors, such as economic aid, security cooperation, and diplomatic participation under the Vuvale Partnership. Furthermore, the study emphasizes the significance of external challenges and the maintenance of regional stability in influencing Fiji's foreign policy. The thesis also elucidates the consequences of altering foreign policy attitudes for Fiji's ties with other prominent nations, notably China, and the broader influence on regional geopolitics in the Pacific. This study enhances our comprehension of the conduct of small states in the field of international relations and provides valuable insightsinto the strategic decision- making of Pacific island states in the face of competing influences from major global powers."