Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bank kini tidak hanya fokus pada aktivitas tradisionalnya yang melibatkan peminjam dan pemberi pinjaman, namun juga pada aktivitas terkait dengan pengenaan biaya kepada konsumen atas jasa finansial yang diberikan oleh bank (fee based income). Dengan menggunakan data bank umum yang berasal dari ASEAN 5 periode 2009 - 2013, penelitian ini melihat karakteristik bank dan karakteristik negara yang mempengaruhi fee profitability perbankan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa karakteristik bank yang mempengaruhi fee profitability adalah ukuran aset, non interest expense, net interest income, solvabilitas, dan likuiditas. Sementara karakteristik negara yang mempengaruhi fee profitability bank adalah konsentrasi industri dan volatilitas nilai tukar pada negara terkait.

---

In recent years, commercial bank is no longer putting its focus only on traditional activities which involves lender and borrower, but also on non traditional activities by charging fees on customer for the financial services offered. By using commercial bank data in ASEAN 5 for period 2009 - 2013, we examines the influence of bank characteristics and country characteristics towards fee profitability of commercial bank's. Our findings show that bank characteristics that have influence towards fee profitability are asset size, non interest expense, net interest income, solvability, and liquidity. In addition, country characteristics that have influence towards fee profitability are industry concentration and exchange rate volatility in particular country.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris atas pengaruh dari penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap hubungan antara manajemen laba (ALLP) dan audit fees yang tidak wajar (UFEE) di sektor perbankan Indonesia. Tahun 2009 dan 2011 dipilih sebagai tahun observasi untuk memisahkan dampak penerapan standar akuntansi tersebut, dimana manajemen laba di tahun 2009 (sebelum penerapan PSAK 50/55) menggunakan diskresi PPAP, sedangkan tahun 2011 diukur dengan diskresi CKPN. Hubungan antara ALLP dan UFEE bertujuan untuk memperlihatkan independensi auditor. Pada penelitian ini juga dipisahkan antara ALLP positif (menurunkan laba) dan ALLP negatif (meningkatkan laba). Hasil regresi terhadap 38 observasi menunjukkan bahwa semakin besar audit fees yang dibayarkan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan manajemen laba untuk mengurangi laba. Hasil yang berkebalikan terdapat pada ALLP negatif, bahwa UFEE yang semakin tinggi mengurangi manajemen laba. Selain itu, setelah PSAK 50/55 (revisi 2006) berpengaruh secara signifikan negatif terhadap hubungan ALLP positif dan UFEE. Namun, yang berbeda ditunjukkan pada ALLP negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) berpengaruh pada manajemen laba untuk menurunkan laba. Oleh karena itu, penelitian serupa dengan observasi yang lebih besar perlu dilakukan untuk menentukan apakah PSAK 50/55 (revisi 2006) perlu ditinjau kembali atau tidak.

---

The purpose of this study is to analyze and provide empirical evidence of the influence of PSAK 50/55 (revision 2006) to the relationship between earnings management (ALLP) and audit fees (UFEE) in Indonesia banking sector. This standard was actively applied 2010, therefore year 2009 and 2011 are chosen to be the observation years in order to separate the impact of the accounting standard before and after the standard applied. The relationship between ALLP and UFEE is trying to capture the level of auditor's independence. This study also separates between positive ALLP (income-decreasing) and negative ALLP (income- increasing). The regression results of the 38 observations made showed that with the increase of audit fees lead to a significant improvement in earnings management to reduce profit. Reversed results were showed in the negative ALLP, that with higher UFEE, earnings management will be decreased. Besides that, PSAK 50/55 (revision 2006) has a negative influence on the relations of positive ALLP and the UFEE. A different result was showed on the negative ALLP, that PSAK 50/55 (revision 2006). These results show that the application of PSAK 50/55 (revision 2006) has influences on profit. Therefore, further study with larger observations is needed to conclude if the accounting standard should be reviewed or not.

Abstrak :
Penelitian ini menguji pengaruh implementasi XBRL terhadap biaya audit perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini adalah 4 tahun mulai dari tahun 2013 hingga 2016 di mana periode tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah implementasi XBRL. Berdasarkan hasil model regresi, implementasi XBRL tidak berpengaruh terhadap biaya audit dan tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya audit. ......This study examines the effect of XBRL implementation on audit fees in IDX listed non financial companies. The sample used in this study are all listed non financial companies in IDX. The period of this study are 4 years started from 2013 to 2016 and divided into two periods, which are pre and post XBRL implementation. Based on the results of the regression model, XBRL implementation has no effect on audit fees and does not moderate the effect of the firm size on audit fees.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang: Disfagia pada stroke dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang menurunkan kualitas hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah posisi duduk 700 membuat performa menelan berbeda dengan pada posisi duduk 900, pada pasien stroke dengan disfagia neurogenik fase oral dan faring. Metode: Desain pre-post experimental study, dilakukan pada 30 pasien stroke dengan disfagia neurogenik fase oral dan faring, berusia 40 ? 80 tahun dan memenuhi kriteria penerimaan. Performa menelan dievaluasi dengan pemeriksaan FEES pada posisi duduk 900 dan posisi duduk 700. Parameter FEES (standing secretion, preswallowing leakage, residu, penetrasi dan aspirasi) dibandingkan antara kedua posisi duduk. Hasil: Angka kejadian dan tingkat keparahan standing secretion lebih rendah bermakna pada posisi duduk 700. Angka kejadian preswallowing leakage tidak berbeda bermakna antara kedua posisi duduk. Angka kejadian residu lebih rendah tidak bermakna pada posisi duduk 700. Tingkat keparahan residu lebih rendah bermakna pada posisi duduk 700. Angka kejadian penetrasi lebih rendah tidak bermakna pada posisi duduk 700. Tingkat keparahan penetrasi lebih rendah tidak bermakna pada posisi duduk 700. Angka kejadian dan tingkat keparahan aspirasi lebih rendah tidak bermakna pada posisi duduk 700. Simpulan: Posisi duduk reclining 700 membuat performa menelan lebih baik dibandingkan pada posisi duduk 900 pada pasien stroke dengan disfagia neurogenik.

---

ABSTRACT
Background: Dysphagia in stroke can cause various complications those reducing quality of life. The aim of the study to ackowledge if 700 sitting position makes different swallowing performance from 900 sitting position, in stroke patients with oral and pharyngeal neurogenic dysphagia. Methods: A pre-post experimental study design, conducted on 30 stroke patients with oral and pharyngeal neurogenic dysphagia, aged 40 ? 80 years old and met the inclusion criteria. Swallowing performance was evaluated with FEES examination in 900 sitting position and 700 sitting position. FEES parameters (standing secretion, preswallowing leakage, residue, penetration and aspiraton) were compared between both sitting positions. Results: Incidence and severity of standing secretion was significantly lower in 700 sitting position. Incidence of preswallowing leakage wasn?t significantly different between both sitting positions. Incidence of residue was insignificantly lower in 700 sitting position. Severity of residue was significantly lower in 700 sitting position. Incidence of penetration was insignificantly lower in 700 sitting position. Severity of penetration was insigificantly lower in 700 sitting position. Incidence and severity of aspiration was insignificantly lower in 700 sitting position. Conclusions: 700 reclining sitting position makes better swallowing performance than 900 sitting position, in stroke patients with neurogenic dysphagia.

Abstrak :
Kondisi perekonomian saat ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggencarkan investasi yang menyerap tenaga kerja dan investasi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengahapus retribusi izin gangguan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha. Retribusi izin gangguan adalah salah satu sumber penerimaan asli daerah sehingga kebijakan menghapusnya mengurangi Penerimaan Asli Daerah. Berdasarkan konsep Taxonomy of Taxing Power for Sub-Central Governments (SCGs) yang disampaikan oleh Slack (2017) dan digunakan oleh OECD (2019), berkurangnya penerimaan asli daerah menunjukan pengurangan otonomi fiskal, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan indeks kemandirian fiskal tertinggi. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak penghapusan retribusi izin terhadap Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui Wawancara mendalam dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan dampak terhadap Pemerintah Daerah dapat dilihat dari rasio penerimaan menunjukan adanya penerimaan yang tidak signifikan, namun disisi lain adanya perluasan kewenangan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difasilitas untuk melakukan ekstensifikasi jenis retribusi daerah lainnya. Dampak terhadap Wajib Retribusi dikatakan bahwa adanya penghapusan retribusi izin gangguan meringankan beban wajib retribusi, namun adanya dorongan untuk ekstensifikasi jenis retribusi lainnya justru menimbulkan potensi beban baru dalam bentuk jenis retribusi lainnya. Mengingat bahwa penghapusan retribusi izin gangguan menghilangkan sumber penerimaan asli daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat strategi untuk optimalisasi penerimaan melalui penyediaan pelayanan elektronik dalam aspek perizinan yang terbukti meningkatkan retribusi perizinan di tahun 2020. ......The emergence of cross-border digital trade era requires each country to make adjustments to its taxation system. The digital business model encourages the birth of technology-based companies that offer digital goods and services. The targets for taxing digital services is the product and companies that provide their services with a shift from a physical presence to an economic significant presence. In general, tax on digital services is imposed in the form of Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT). This paper aims to describing the tax administration system for digital services in Indonesia and several other countries that have implemented it first with a focus on the imposition of VAT and CIT. The method used in this article is qualitative with literature study. The data are collected from various sources in the form of documents, such as research journals, government agency reports, and other laws and regulations. The results of the analysis shows that in VAT collection, the administrative system such as tax subjects, tax objects, and required documents is similar one to another countries. The difference lies in the payment method in which several countries in Europe apply automatic payments to the tax authorities so that digital service providers (third parties) only need to record and report them. In the income tax collection, Indonesia has not made any changes from the previous regulations so that companies that provide digital services in the form of Permanent Establishment will be subject to CIT article 26, while those who have established businesses in Indonesia will be subject to domestic tax rates. Meanwhile, several other countries, such as France, Britain and Spain, have set final tariffs for companies providing cross-border digital services

Abstrak :
Terdapat paradoks antara perlindungan lingkungan hidup dengan iuran produksi (royalti) batubara 0% (nol persen) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya aspek resiko kerusakan lingkungan yang harus diperhitungkan Negara pada kegiatan pertambangan batubara maka sebagian dari royalti seharusnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat termasuk salah satunya untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang terdampak kegiatan pertambangan batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, royalti batubara bukan ditambah melainkan dikurangi, padahal ada biaya pemulihan lingkungan (public compensation) yang harus dipertimbangkan atas terganggunya aspek ekologi pada kegiatan pertambangan batubara, yaitu kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat aktivitas penambangan batubara. Seharusnya Negara dalam menentukan nilai royalti batubara mempertimbangkan aspek ekologi tersebut yang mana sebagian dari royalti tersebut dapat dipergunakan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan pemulihan (restorasi) ekosistem termasuk rehabilitasi lingkungan yang terdampak. ......There is a paradox between environmental protection with 0% (zero percent) coal production fee (royalty) in Law No.11 of 2020 regarding Job Creation. The risk existence of environmental damage that must be taken into account by the State in coal mining activities, then part of the royalties should be used as much as possible for the prosperity of the people, including to restore environmental functions affected by coal mining activities. In Law No.11 of 2020 regarding Job Creation, coal royalties are not increased but even reduced, even though there are environmental restoration costs (public compensation) that must be considered for effecting the ecological aspects of coal mining activities, namely environmental and ecosystem damage due to coal mining activities. The State should in determining the value of coal royalties consider the ecological aspects in which part of the royalties can be used to restore environmental functions and ecosystem restoration (restoration), including rehabilitation of the affected environment.

Abstrak :
Stroke merupakan salah satu penyakit cerebrovaskuler yang masih menjadi masalah besar dalam kesehatan masyarakat di dunia. American Stroke Association melaporkan bahwa dalam penanganan stroke dengan fasilitas yang tidak memadai dan tidak terintegrasi akan berkontribusi terhadap kematian, kecacatan, dan biaya perawatan yang tinggi. Oleh sebab itu untuk diperlukan kolaborasi tim professional dan implementasi perawatan berbasis bukti pada pelayanan stroke. Clinical Pathway (CP) merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan yang berisi langkah-langkah perawatan pasien dan berbasis bukti. Rumah Sakit Mitra Husada telah menetapkan CP Stroke Infark sejak tahun 2019 karena termasuk dalam 10 besar penyakit terbanyak. Sementara itu capaian indikator mutu Kepatuhan Terhadap CP Stroke Infark pada tahun 2020 belum mencapai standar. Apabila hal ini terus terjadi maka Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) di Rumah Sakit Mitra Husada tidak akan tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional untuk menganalisis hubungan kepatuhan terhadap CP Stroke Infark dengan tarif perawatan di RS Mitra Husada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 72 pasien (38.3%) yang ditatalaksana patuh sesuai CP, artinya hasil ini belum mencapai standar (80%). Didapatkan Rata-rata tarif seluruh pasien stroke infark yang dirawat inap sebesar Rp. 4.955.564.- Terdapat 18 pasien (18.8%) yang ditatalaksana patuh terhadap CP memiliki tarif rata-rata tarif seluruh pasien, sedangkan terdapat 52 pasien (81.2%0 yang ditatalaksana tidak patuh tergadap CP memiliki tarif > rata-rata tarif seluruh pasien. Terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan terhadap CP stroke Infark, komplikasi, dan kelas rawat dengan tarif perawatan. Rumah sakit perlu mengkaji ulang isi CP dan melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan CP dalam rangka mewujudkan Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. ......Stroke is one of the cerebrovascular diseases which is still a big problem in public health in the world. The American Stroke Association reports that in the treatment of stroke with inadequate and not integrated facilities will contribute to death, disability, and high treatment costs. Therefore, it is necessary to collaborate with a professional team and implement evidence-based care in stroke services. Clinical Pathway (CP) is a service planning concept that contains patient care steps and is evidence-based. Mitra Husada Hospital has determined CP Stroke Infarction since 2019 because it is included in the top 10 most diseases. Meanwhile, the achievement of quality indicators of Compliance with CP Stroke Infarction in 2020 has not yet reached the standard. If this continues, the Quality Control and Cost Control at Mitra Husada Hospital will not be achieved.

               This study is a quantitative study using a cross sectional design to analyze the relationship between adherence to CP Stroke Infarction and treatment rates at Mitra Husada Hospital in 2021. The results showed that only 72 patients (38.3%) were managed obediently according to CP, meaning this result has not reached standard (80%). The average rate for all stroke infarct patients who are hospitalized is Rp. 4,955,564.- There were 18 patients (18.8%) who were treated according to CP had rates > the average rate for all patients, while there were 52 patients (81.2%0 who were managed non-adherently with CP had rates > the average rate for all patients There is a significant relationship between adherence to CP stroke Infarction and treatment rates.Hospitals need to review the contents of CP and monitor and evaluate the implementation of CP.