Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The present of social facilities and public utility at real estate housing is an important component. Basically, government has published the rule to control implementation of social facilities development. The rule makes the developers of housing concerning to social facilities and public utility, which is needed by society. The intention of this study is to find out and to identify the constraints that are happened in social facility and public utility development process at real estate housing for middle to lower class by the private developer inappropriate to the needs that appear on case study object. To aim the purpose, this study identifies the factors that make social facility and public utility on study case object developed not following the rules; we also analyze social facilities and public utility development processes that are running. This analysis also touches the actors who have playing role in the development process that effect to the result housing social facilities and public utility development physically. The problems that happen in policy and control aspects can be known by comparing the rule with their implementation. To know perception, this study will explore dominant factors or issues in social facilities and public utility development process as the rule run. This study finds out that there are some problems in government and developer that occur in every single step connected with policy, control and perceptions aspects in such process. This study find out too that social facility and public utility development process can be run well if it is dependant on government support by creating clear policy including any punishment for all mistakes. Also, it is important to make clear the role of all stakeholders such as government, developer and society participation to create positive synergy in providing social facilities and public utility. Basically this study has proven that there are some problems that do not make social facility and public utility development process run well especially in middle and lower housing class that caused negative implication to the society.

---

Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan dan pemda untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan warganya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, pengawasan, dan pengendalian serta pandangan pengembang dalam pengadaannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari mulai tahap perencanaan sampai tahapan pengelolaan dan pemeliharaan dan mengidentifikasi peranan para aktor/pelaku dalam setiap proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada perumahan. Kendala yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah DKI Jakarta yang terkait dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan peraturan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Persepsi pengembang diketahui dengan meneliti faktor-faktor atau isu-isu dominan dalam pengadaan fasilitas sosial sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami baik oleh pengembang dan pemerintah daerah sendiri dan terjadi pada tiap tahapan proses pengadaan tersebut dalam kaitannya dengan aspek kebijakan, pengawasan dan pandangan/persepsi dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelancaran proses pengadaan fasos sangat tergantung pada dukungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan, termasuk adanya sangsi yang tegas bagi tiap pelanggaran. Selain itu, penting sekali untuk memperjelas peran masing-masing pihak dan melaksanakannya secara konsisten dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum baik itu pemda, pengembang dan partisipasi masyarakat sendiri sehingga dihasilkan sinergi yang bisa menciptakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang mencukupi baik kuantitas dan kualitasnya bagi kepentingan masyarakat banyak.

Abstrak :
Kukusan Teknik merupakan sebuah area yang berada di lingkungan Universitas Indonesia UI. Setelah UI pindah dari Jakarta ke Depok maka daerah ini menjadi ramai dan berkembang seiring dengan munculnya masalah baru yaitu kemacetan. Kemacetan ini menyebabkan ketidaknyamanan para pengguna jalan terutama mahasiswa yang tinggal di linkungan sekitar kampus. saya belajar pemrograman yang terjadi di Kukusan Teknik dan mencoba menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan ini. Metode desain yang saya terapkan berbasis pada programming dalam konteks ruang Kukusan Teknik yang akan meningkatkan kualitas hidup penduduk sekitar.

---

Kukusan Teknik is an area within the University of Indonesia UI. After UI moved from Jakarta to Depok then this area become crowded and developed along with the emergence of new problem which is congestion. This congestion causes inconvenience to the street users, especially the students who live in the neighborhood around the campus. I learned programming that took place in Kukusan Teknik and tried to solve the problems that exist in this environment. The design method that I apply based on programming in the context of the area that will improve the quality of life of the surrounding population.

Abstrak :
Wama dalam perencanaan kota sudah banyak diterapkan pads fasilitas umum kota seperti halte bis, stasiun, jembatan dan sebagainya. Penggunaan warnawama. Tersebut umumnya hanya dianggap sebagai faktor estetis semata dalam wajah kota, sehingga kota secara visual terlihat polychrome. Penggunaan wama cenderung mengacu pada faktor intuisi pribadi dan komersial Tulisan ini memberikan uraian deskriptif akan peranan warm tersebut pads fasilitas umum secara literatur maupun berdasarkan wawancara. Analisis dilakukan dengan membandingkan studi kasus, dalam hal ini adalah bangunan Taman Kanak-Kanak dengan batasan-batasan yang didapat dari teori, yaitu dengan pendekatan terhadap faktor lingkungan dan faktor objek, dengan mengacu pada teori-teori warm yang ada. Konklusi yang diperoleh hanya berlaku pada sarana Taman Kanak-Kanak, sedangkan untuk klasifikasi fasilitas umum lainnya diperlukan penelaahan Iebih lanjut untuk mendapatkan batasan-batasan yang Iebih spesifik.

Abstrak :
Latar Belakang: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan belum diketahui hubungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan penerapan kebijakan protokol 3M dengan tingkat kepatuhan pengguna terhadap protokol kesehatan 3M fasilitas umum pada 12 provinsi di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang deskriptif analitik dengan menggunakan data hasil surveilans fasilitas umum PERDOKI periode Mei – November 2021. Sebanyak 126 fasilitas umum dari 12 provinsi dilakukan analisis. Variabel bebas adalah regulasi penggunaan masker, protokol jaga jarak, dan regulasi mencuci tangan. Variabel tergantung adalah tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan 3M. Analisis data bivariat menggunakan uji Chi-Square dan analisis multivariat menggunakan regresi logstik. Hasil: Regulasi penggunaan masker berupa teguran langsung (p= 0.00) dan media promosi (p=0.017) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menggunakan masker. Protokol jaga jarak berupa pembatasan kapasitas (p= 0.004) dan penerapan lebih dari 2 metode jaga jarak (p=0.032) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menjaga jarak. Regulasi mencuci tangan berupa sarana cuci tangan (p= 0.000), penempatan sarana cuci tangan pada beberapa lokasi (p= 0.008), pengering tangan (p= 0.000), dan pengawas cuci tangan (p=0.027) memiliki hubungan dengan fasilitas umum yang penggunanya patuh mencuci tangan. Kesimpulan: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna yang lebih tinggi terhadap protokol kesehatan 3M di fasilitas umum. ......Background: The implementation of COVID-19 prevention and control policies in public facilities in accordance with Decree of the Minister of Health No. 382 of 2020, which is tied to the level of compliance of public facility users with health protocols, is currently unknown. This study aims to determine the relationship between the application of the 3M protocol policy and the level of user compliance with the health protocol in 12 provinces of Indonesia. Method: This study used a descriptive analytic cross-sectional design utilizing surveillance results of PERDOKI public facilities. Twelve provinces' total of 126 public facilities were analyzed. Analysis of bivariate data using the Chi-Square test and analysis of multivariable data using logistic regression. Result: Regulation of the use of masks in the form of direct warnings and promotional media has a correlation with the level of compliance of users who use masks at a rate greater than 75%. The social distancing protocol in the form of capacity limitation and the application of more than two methods of keeping distance had a correlation with the level of user compliance in maintaining a distance of greater than 75%. There is a correlation between hand washing facilities, the placement of hand washing facilities in multiple location, hand dryers, and hand washing supervisors with public facilities whose users comply wash their hands. Conclusion: The application of Decree of Minister Health Number 382 of 2020 in public facilities has a relationship with a higher level of user compliance with health protocols in public facilities.

Abstrak :
Pembangunan Alun-alun Kota Depok merupakan bentuk kontribusi pemerintah dalam penyediaan lingkungan layak huni bagi masyarakat. Namun, masih terdapat permasalahan yang timbul diantaranya adalah kritik mengenai Alun-alun Kota Depok yang belum sesuai dengan konsep ruang terbuka hijau, kurangnya performa kinerja petugas, dan kemacetan area sekitar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas ruang terbuka hijau di Alun-alun Kota Depok. Metode penelitian ini dilakukan dengan mix method yaitu menggabungkan antara teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survey kuesioner menggunakan skala likert, observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap fasilitas ruang terbuka hijau di Alun-alun Kota Depok. Namun dalam beberapa hal masyarakat masih merasa kurang puas, seperti pada kinerja petugas yang mendapat nilai cukup dari responden sehingga perlu adanya perbaikan. Saran yang dapat diberikan kepada pengelola Alun-alun yaitu UPTD Tahura adalah agar dapat menambah unsur flora, memperbanyak sumber daya manusia dalam pengelolaan area, memberikan wadah untuk kritik dan saran dari masyarakat, mengatasi kemacetan, dan menambah moda transportasi umum kearah lokasi Alun-alun. .......The construction of Depok City Town Square is a form of govenment contribution in providing a liveable environtment for the community. However, there are still problems that arise, including criticism about Depok City Town Square which is not in accordance with the concept of green open space, performances of officers, and congestion in the surrounding area. Therefore, the purpose of this study was to analyze visitor’s satisfaction on green open space facilities of Depok City Town Square. The method of this research is carried out with a mix method that combines quantitative and qualitative data collection techniques. The instrument that used in this study was by conducting a questionnaire survey with likert scale, observation, interviews, and library research. The result showed that the majority of respondents expressed satisfaction with green open space facilities of Depok City Town Square. However, in some cases the visitor is still felt unsatisfied, such as the performance of officers who received sufficient scores from the respondents, and it needs to be improved. Suggestions that can be given to UPTD Tahura as management of Depok City Town Square, are to be able to add flora elements, increase human resources in management area, provide a forum for criticism and suggestions from community, solve highway congestion, and add public transportation to the Town Square’s location.

Abstrak :
Dengan bertambahnya umur bangunan, naiknya standar desain, meningkatnya kebutuhan akan faktor keamanan dan kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil perencanaan dan pelaksanaan dilapangan, menyebabkan suatu struktur beton bangunan fasilitas umum perlu diadakan analisa kelayakan struktur. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan adalah pertama mengambil sampel beton dan sampel tulangan dilapangan untuk mengetahui mutu beton dan tulangan yang terpasang, selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium struktur dan material Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia Depok. Kedua melakukan pengukuran dilapangan untuk mengetahui ukuran existing dari elemen bangunan sebenarnya dan mengambil gambar kondisi gedung. Ketiga menganalisa secara visual kondisi gedung. Keempat menghitung kapasitas penampang komponen struktur, kemudian dilakukan analisa kekuatan struktur bangunan fasilitas umum, dengan tahap perhitungan beban yang bekerja, analisa gaya-gaya dalam, dan melakukan evaluasi terhadap kolom, balok, dan plat hasil pengujian laboratorium. Bangunan fasilitas umum yang menjadi tinjauan adalah Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil suatu kesimpulan tentang kelayakan suatu bangunan fasilitas umum (Puskesmas Kecamatan Tanah Abang).

---

Increasing in building lifetime, design standard, requirement of security and safety factor, and also differences possibility between planning and executing in field, makes a public facility building that was made from concrete needs to get structure feasibility analysis. This feasibility analysis starts with the first step, taking samples from concrete and reinforced in field, so that the actual reinforced concrete quality can be obtain with several test in structural and material laboratory of civil engineering department in university of Indonesia at Depok. Second step is field measuring, to know the exact element size, in this step also include taking pictures about building condition. Third step is visual analyzing about building condition. Fourth is calculating the section capacity of structure component. Then structure strength analysis of public facility building with calculating sequences are measure loading then internal forces analysis and follow with evaluation to laboratory results from columns, beams and plates. Public facility building that becomes point of this review is Puskesmas in Tanah Abang district. From this analysis, conclusions can be obtains about public facility building (Puskesmas in Tanah Abang district).

Abstrak :
Kawasan Kampung Tongkol sebagai bagian dari bentang Kawasan Wisata Sejarah Kota Tua merupakan bagian tengah dari kawasan Sunda Kelapa di bagian utara & Glodok di bagian selatan. Bentang yang berkisar 3 km itu memiliki banyak sekali titik destinasi wisata. Sayangnya, dengan begitu banyaknya destinasi wisata, fasilitas sosial & fasilitas umum pendukung aktivitas berwisata dinilai masih kurang. Pasalnya, Kawasan Wisata Kota Tua dinilai melemah karena pengunjung merasa lelah bergerak dari utara ke selatan atau sebaliknya tanpa adanya ruang jeda untuk beristirahat. R-Cade sebagai salah satu solusi, diharapkan mampu menjadi ruang peristirahatan sejenak sekaligus penyedia fasilitas umum & fasilitas sosial. Disamping tujuan tersebut, R-Cade juga ditujukan untuk menghubungkan komplek museum dekat Stasiun Kota Tua dengan Kawasan Kampung Tongkol, sebagai objek arsitektur yang berlikasi tepat di antara kedua kawasan ini.

---

Kampung Tongkol area as a part of the Kota Tua Historical Tourism Area landscape is the central part of the Sunda Kelapa region in the north & Glodok in the south. The span which is about 3 km has a lot of tourist destination points. Unfortunately, with so many tourist destinations, social facilities & public facilities supporting tourism activities are still considered lacking. Because the Kota Tua Tourism Area is considered weak because visitors feel tired of moving from north to south or vice versa without any space to rest. R-Cade as one of the solutions, is expected to become a resting place for a moment as well as a provider of public facilities & social facilities. Besides these objectives, R-Cade is also intended to connect the museum complex near Kota Tua Station with the Kampung Tongkol area, as an architectural object that is located right between these two regions.

Abstrak :
Sebagai wilayah terdepan penyangga DKI Jakarta, Kotamadya Dati II Tangerang mempunyai beberapa fungsi, dan salah satu fungsi terpentingnya adalah sebagai wilayah pemukiman guna menampung sebagian dan kelebihan penduduk DKI Jakarta yang diperkirakan pada tahun 2000 akan berjumlah 23 juta jiwa sedangkan kemampuan maksimalnya adalah 12 juta jiwa. Berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Tingkat I Jawa Barat maka wilayah yang diarahkan sebagai wilayah pemukiman di Kotamadya Dati II Tangerang adalah Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Cipondoh. Saat ini pada wilayah-wilayah tersebut telah terdapat beberapa lokasi perumahan. Salah satunya adalah Per umahan Modernland Cipondoh seluas 770 ha yang dibangun oleh pengembang swasta. Permasalahannya adalah: apakah perumahan yang ada di wilayah Kotamadya Tangerang telah memiliki fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang memadai sesuai dengan yang diamanatkan dalam perundang-undangan yang mengatur penyediaan fasos dan fasum yang harus ada dalam suatu perumahan; apakah fasos dan fasum yang tersedia cukup memadai bagi masyarakat penghuni perumahan. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawabnya dengan metodologi tertentu. Data dan informasi dikumpulkan dengan mempergunakan berbagai tehnik sekaligus. Penggalian data sekunder merupakan sumber utama dalam studi ini, dan data tersebut akan dianalisis dengan mengg unakan analisis isi (content analysis). Untuk mendukung keakuratan data yang dikumpulkan melalui analisis isi akan digunakan pula mekanisme cross check, melalui wawancara berstruktur dengan pejabat-pejabat daerah, para pemukim, para developer, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan studi ini dapat disimpulkan beberapa hal tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Tangerang sebagai berikut: (1) Masih berorientasi tata ruang lama yang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kota Jakarta; (2) Tata ruang Tangerang kurang dapat menampung tuntutan dan perkembangan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk warganya; (3) Integrasi tata ruang dengan hinterlandnya kurang menjadi orientasi utama; (4) Kurang mengutamakan kualitas dalam mengembangkan fasos dan fasum disaxnping masih sedikit dari sudut kuantitas; (5) Kurang adanya koordinasi antar instansi dalam mengembangkan fasos dan fasurn tersebut; (6) Lemahnya penganggaran mandiri dalam pengelolaan fasos dan fasum; (7) Rendahnya akses masyarakat andil dalam pengelolaan fasos dan fasum. Adapun saran-sarannya adalah: (1) Pengembangan tata ruang baru ditindaklanjuti dengan action plan yang nyata dengan orientasi perkembangan internal kota Tangerang sendiri disamping hinterland-nya; (2) Integrasi tata ruang dengan Jakarta dilakukan sepanjang dilakukan dengan orientasi masa depan kota Tangerang sendiri; (3) Akomodasi tata ruang terhadap pegelolaan fasos dan fasum perlu ditingkatkan; (4) Kualitas dan kuantitas fasos dan fasum ditingkatkan; (5) Koordinasi antar intansi terkait dalam pengelolaan fasos dan fasum perlu ditingkatkan; (6) Pendanaan yang lebih mengutamakan visi dan mini pengelolaan fasos dan fasum; (7) Dibukanya akses masyarakat terhadap pengelolaan fasos dan fasum.

Abstrak :

Generasi Y yang akrab disapa milenial adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1980 dan 2000. Generasi milenial cenderung memiliki aktivitas yang energik dan memberi kepuasan terhadap diri sendiri seperti olahraga dan bepergian. Preferensi konsumsi mereka cenderung berbasis pengalaman, tren saat ini banyak pengeluaran untuk gaya hidup dan leisure. Generasi milenial sedang menginjak dewasa muda saat ini, oleh karena itu mereka adalah target konsumen besar berikutnya termasuk di pasar perumahan. Konsumen mempertimbangkan lebih dari satu hal dalam proses pembelian rumah, kegiatan mengambil keputusan ini sangat kompleks. Salah satu pertimbangannya adalah faktor fisik, khususnya fasilitas lingkungan. Juga, faktor-faktor ekonomi dan sosial memiliki pengaruh di dalamnya. Di sisi lain, beberapa data menunjukkan bahwa mereka memiliki pendapatan lebih sedikit dibandingkan dengan rata-rata. Dan harga rumah dianggap terlalu tinggi untuk kemampuan mereka saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis fasilitas umum di dalam perumahan yang diinginkan milenial, dan mengkaji pengaruh ketersediaan fasilitas umum terhadap keputusan membeli rumah. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data survei internet melalui penyebaran kuesioner dengan jawaban terbuka, dan metode pengkodean dan tabulasi silang. Secara umum, milenial memiliki preferensi terhadap ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga paling banyak. Dan fasilitas umum masih dianggap penting dan berpengaruh walau pun bukan faktor pertimbangan pertama dalam membeli rumah. Penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk membantu menentukan fasilitas umum di perumahan real estat saat perencanaan masterplan.

 

---

Generation Y familiarly called as Millennials are people who are born between 1980 and 2000. Millennials tend to have energetic activities and gratify themselves such as doing sports and traveling. Their consumption preference is about experience based, the trend has become spending on lifestyle and leisure aspects.  This generation is entering young adults in this age, therefore they are the next big consumer target including in housing markets. Consumers consider more than one thing in the process of housing purchase, a very complex decision making activity. One of the considerations is physical factors, specifically neighborhood facilities. Also, the factors in economy and social have an influence in it. In the other hand, some data indicate that they have less income compared to the average. And the house price is considered too high for their ability at the moment. The aim of this study is to identify the types of neighborhood facilities that are highly prioritized for millennials, and examine the influence of provided neighborhood facilities on the house purchase decision. This study uses internet survey data collection of distributing questionnaire with open ended answers, and coding and cross tabulation methods. In general, millennials have the most preference on open space, parks, and sports field facility. And neighborhood facilities are still considered important and influential even though it is not the first consideration factor in house purchase. This research later can be used to serve as the inspiration to determine neighborhood facilities in housing real estate.