Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di Indonesia, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut selain diatur mengenai perkawinan antara sesama warga negara Indonesia, diatur pula mengenai perkawinan dengan warga negara asing yang di dalam undang-undang disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan. Banyak alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalam skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan campuran yang berdasarkan atas dokumen palsu. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila suatu dokumen palsu dapat menjadi salah satu penyebab batalnya suatu perkawinan bagaimanakah undang-undang mengatur mengenai hal tersebut dan bagaimanakah keputusan Hakim dalam menentukkan putusannya dalam kasus ini. Penulis menggunakan Putusan Nomor 586/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL terkait pembatalan perkawinan. ......In Indonesia, marriage is something sacred and regulated on Act No. 1 of 1974 on Marriage. In addition to the Act concerning marriage arranged between fellow citizens of Indonesia, this Act also regulate on mixed marriage. A marriage which doesn rsquo t fulfill the conditions can be filled for annulment to the Court. Many reasons can be proposed for cancellation of a marriage. This thesis discusses about annulment of mixed marriage based on forged document. This thesis research us a juridicial normative with the literature study and descriptive typology. The problem in this thesis is, if a false document can be one of the cause of the cancellation of a marriage how the law governing it, and how the Judge 39 s decision in this case. The author uses the Decision No. 586 PDT.G 2014 PN.Jkt.Sel regarding cancellation of marriage.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh Notaris mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Pembuatan akta perjanjian kredit yang terindikasi dokumen palsu dan bersifat perjanjian pura-pura menggunakan kausa yang tidak halal atau bertentangan dengan undang-undang, maka akta itu tidak memiliki kekuatan hukum serta mengakibatkan akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Majelis pengawas notaris memberikan sanksi terkait dengan pelanggaran tugas dan wewenang notaris dan prilakunya, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara 3-6 bulan dan pemberhentian secara tidak hormat. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta yang dibuat dengan dokumen palsu yang bersifat pura-pura batal demi hukum dan Notaris yang membantu perbuatan melanggar hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACT
Notary authorizes to establish an authentic deed which required or requested by the concerned parties. The Deed that has been established by notary contains of all actions, agreements, and determination required by the laws and regulations and/or by the concerned parties. The establishment of the deed of loan agreement that indicated as a false document and an artificial agreement by using the illegal reason or contradict with the law has no legal force and also effect the deed as invalid and void by law. Assembly supervisor of notary entitle to impose sanctions for noncompliance with the duty, authority and behavior of notaries, such as verbal warning, written warning, suspension of 3-6 months and a dishonorable dismissal. The type of research on this thesis is a normative study that includes the type of explanatory. Data that used of this research is primary data and secondary data. Literature study and interviews has been used for collecting the data, while the research results will be analyzed qualitatively. Pursuant to the research result, therefore can be concluded that the deed that has been established using a false documents and for simulation is void by law and notary who assist an unlawful action shall be granted sanctions in accordance with applicable laws.