Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKFornas merupakan daftar obat acuan yang digunakan dalam program JaminanKesehatan Nasional sehingga perlu diteliti penggunaanya dilapangan. Penelitianini bertujuan untuk melihat proporsi penggunaan obat yang sesuai Fornas danmenganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan obat yang sesuaiFornas di Unit Rawat Jalan RSUD Kota Padangsidimpuan. Metodenya adalahmetode kuantitatif (deskriptif analitik dengan 380 data rekam medis) dan metodekualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Proporsipenggunaan obat Fornas hanya 83,2%. Pencapaian yang tidak mencapai 100% inidipengaruhi oleh tidak adanya prosedur internal penggunaan obat Fornas,disfungsi Instalasi Farmasi, Tim Farmasi dan Terapi belum terbentuk, tidakadanya evaluasi dari manajemen rumah sakit, metode pengarahan atau sosialisasihanya bersifat lisan serta terbatasnya dukungan dana dari APBD. Saran daripenelitian ini adalah melakukan metode lain untuk sosialisasi, merevitalisasiinstalasi farmasi, membentuk Tim Farmasi dan Terapi, mempertimbangkan opsiperubahan status menjadi BLUD, meninjau ulang kerjasama dengan Apotek KPNdan menerapkan sistem satu pintu dalam pelayanan kefarmasian serta melakukanadvokasi kepada pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk mengembangkanRSUD Kota Padangsidimpuan.

---

ABSTRACTThe national formulary is list of reference medicines that used in national healthinsurance program. Thus it is important to do research towards its use at thehospital. This research aims to evaluate the proportion of the national formularymedicines used in accordance with the national formulary and analyze the factorsthat influence it at Kota Padangsidimpuan hospital. The method of this study ismixed of quantitative (descriptive analytic by using data from 380 medicalrecords) and qualitative (by doing in-depth interview and documentary review).Proportion of the national formulary medicines used in Kota Padangsidimpuanhospital only reach 83,2%. This is influenced by several factors: no internalprocedur of the use of national formulary medicines, disfunction of pharmacydepartment, no pharmacy and therapy team, no evaluation done by management.no written dissemination method and limited support by local government budget(APBD). This study suggestied to do written dissemination method, revitalizepharmacy department, established pharmacy and therapy committee, consider tochange into BLUD status, application o a one-door system in pharmaceuticalservices and advocate Padangsidimpuan local government to promote KotaPadangsidimpuan hospital., The national formulary is list of reference medicines that used in national healthinsurance program. Thus it is important to do research towards its use at thehospital. This research aims to evaluate the proportion of the national formularymedicines used in accordance with the national formulary and analyze the factorsthat influence it at Kota Padangsidimpuan hospital. The method of this study ismixed of quantitative (descriptive analytic by using data from 380 medicalrecords) and qualitative (by doing in-depth interview and documentary review).Proportion of the national formulary medicines used in Kota Padangsidimpuanhospital only reach 83,2%. This is influenced by several factors: no internalprocedur of the use of national formulary medicines, disfunction of pharmacydepartment, no pharmacy and therapy team, no evaluation done by management.no written dissemination method and limited support by local government budget(APBD). This study suggestied to do written dissemination method, revitalizepharmacy department, established pharmacy and therapy committee, consider tochange into BLUD status, application o a one-door system in pharmaceuticalservices and advocate Padangsidimpuan local government to promote KotaPadangsidimpuan hospital.]"

"Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 menegaskan pentingnya layanan farmasi di rumah sakit dalam sistem perawatan berorientasi pada pasien. Akses obat yang aman dan terjangkau krusial dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupaya memastikan akses kesehatan bagi semua, dengan panduan Formularium Nasional (Fornas) sebagai rujukan obat. Metode penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data obat-obatan di RSUPN Cipto Mangunkusomo. Hasilnya menunjukkan pembaruan batasan obat resep JKN: 12 item obat (0.941%) mengikuti Fornas 2021, 1,233 item (96.706%) tetap sesuai dengan Fornas 2021, dan 30 item (2.353%) tidak termasuk dalam Fornas. Evaluasi ini menggarisbawahi perlunya penyesuaian berkala terhadap restriksi peresepan obat, khususnya untuk pasien JKN, sesuai dengan perubahan Fornas, guna memastikan akses obat yang aman, efektif, dan ekonomis, serta peningkatan kualitas kesehatan.

---

The Republic of Indonesia Mininstry of Health Regulation No. 72 of 2016 highlights the importance of pharmacy services within patient-oriented healthcare systems in hospitals. Access to safe and affordable medications is crucial for enhancing the quality of healthcare. The National Health Insurance Program (JKN) strives to ensure healthcare access for all patient, with the National Formulary (Fornas) as a drug reference. The research method includes the collection and analysis of medication data at RSUPN Cipto Mangunkusomo. The results indicate there are some updates on JKN prescription drug restrictions: 12 drug items (0.941%) align with the 2021 Fornas Addendum, 1,233 items (96.706%) remain in accordance with the 2021 Fornas, and 30 items (2.353%) are not included in Fornas. This evaluation emphasizes the necesarry of periodic adjustments on prescription medicine restrictions, especially for JKN patients, in line with Fornas revisions, to ensure access to safe, effective, and cost-effective medications, as well as to enhance the quality of healthcare."

"Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 menegaskan pentingnya layanan farmasi di rumah sakit dalam sistem perawatan berorientasi pada pasien. Akses obat yang aman dan terjangkau krusial dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupaya memastikan akses kesehatan bagi semua, dengan panduan Formularium Nasional (Fornas) sebagai rujukan obat. Metode penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data obat-obatan di RSUPN Cipto Mangunkusomo. Hasilnya menunjukkan pembaruan batasan obat resep JKN: 12 item obat (0.941%) mengikuti Fornas 2021, 1,233 item (96.706%) tetap sesuai dengan Fornas 2021, dan 30 item (2.353%) tidak termasuk dalam Fornas. Evaluasi ini menggarisbawahi perlunya penyesuaian berkala terhadap restriksi peresepan obat, khususnya untuk pasien JKN, sesuai dengan perubahan Fornas, guna memastikan akses obat yang aman, efektif, dan ekonomis, serta peningkatan kualitas kesehatan.

---

The Republic of Indonesia Mininstry of Health Regulation No. 72 of 2016 highlights the importance of pharmacy services within patient-oriented healthcare systems in hospitals. Access to safe and affordable medications is crucial for enhancing the quality of healthcare. The National Health Insurance Program (JKN) strives to ensure healthcare access for all patient, with the National Formulary (Fornas) as a drug reference. The research method includes the collection and analysis of medication data at RSUPN Cipto Mangunkusomo. The results indicate there are some updates on JKN prescription drug restrictions: 12 drug items (0.941%) align with the 2021 Fornas Addendum, 1,233 items (96.706%) remain in accordance with the 2021 Fornas, and 30 items (2.353%) are not included in Fornas. This evaluation emphasizes the necesarry of periodic adjustments on prescription medicine restrictions, especially for JKN patients, in line with Fornas revisions, to ensure access to safe, effective, and cost-effective medications, as well as to enhance the quality of healthcare."

"ABSTRAKDalam era Jaminan Kesehatan Nasional, tata kelola obat harus menerapkan kendali mutu dan kendali biaya. Pemerintah telah menetapkan Formularium Nasional (FORNAS) sebagai kendali mutu dan e-catalogue obat sebagai kendali harga. Dalam upaya pencegahan korupsi, FORNAS dan e-catalogue diharapkan dapat merombak praktik korupsi dalam peresepan dan pengadaan obat. Melalui FORNAS, telah dipilih obat-obatan yang bermutu dan cost effective. Penggunaan obat pun diatur untuk setiap tingkat fasilitas kesehatan untuk menghindari penggunaan obat yang tidak rasional. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dengan menghilangkan praktik suap/gratifikasi dalam peresepan obat oleh perusahaan farmasi. Di sisi lain, pengadaan obat yang selama ini menjadi objek korupsi, ditutup melalui sistem e-catalogue. Sejumlah obat yang dibutuhkan telah dilelang dan dinegosiasikan dengan harga terbaik oleh LKPP untuk kemudian tayang pada e-catalogue. Fasilitas kesehatan dapat melaksanakan belanja obat secara langsung dengan mudah dan transparan tanpa perlu lagi melakukan proses lelang yang sangat berpotensi korupsi. Tetapi dalam proses penerapan FORNAS dan e-catalogue sebagai kendali mutu, kendali biaya dan alat pencegahan korupsi dalam tata kelola obat, masih ditemukan permasalahan yang mengakibatkannya belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Ketidaksesuaian obat di FORNAS dengan obat yang tayang di e-catalogue, perbedaan daftar obat di FORNAS dengan Panduan Praktik Klinik (PPK), belum adanya aturan yang mengatur minimal kesesuaian FORNAS pada formularium Rumah Sakit, keterlambatan proses tayang obat di e-catalogue serta kelemahan pada aplikasi e-catalogue adalah serangkaian permasalahan yang masih menghambat FORNAS dan e-catalogue menjadi solusi pencegahan korupsi di tata kelola obat JKN. Instansi terkait (Kementerian Kesehatan dan LKPP) perlu melakukan perbaikan berupa penyusunan aturan yang mendorong kepatuhan implementasi FORNAS di setiap tingkat fasilitas kesehatan, pemenuhan item obat FORNAS dalam e-catalogue, penanyangan obat FORNAS tepat waktu di e-catalogue serta perbaikan fitur aplikasi e-catalogue."

"Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan perlindungan kesehatan yang dikembangkan di Indonesia, dimana peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komperhensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medisnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut, Kementerian Kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas). Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2013, Fornas telah mengalami 4 kali revisi dan 7 kali perubahan (Adendum), baik dari segi jumlah item obat ataupun sediaan/kekuatannya. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menerapkan penggunaan Fornas pada pasien JKN juga perlu melakukan pembaruan data obat Fornas terhadap data obat Fornas terbaru. Laporan ini disusun bertujuan untuk memperbarui data terkait obat Fornas pada sistem EHR RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo terhadap Fornas edisi 2021 beserta adendumnya berdasarkan hasil tarikan dari sistem EHR pada 18 lokasi yang telah ditentukan, serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan obat Fornas Periode Juli – Desember 2022 berdasarkan data obat Fornas yang telah diperbarui. Hasil dari pembaruan obat Fornas pada sistem EHR RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo diperoleh sebanyak 77 item obat kategori non Fornas yang sudah termasuk kedalam obat kategori Fornas dengan persentase pembaruan sebesar 4% dari total obat yang digunakan selama periode Juli – Desember 2022. Dengan adanya pembaruan terhadap obat Fornas ini diperoleh capaian rata-rata pelayanan resep obat Fornas pada periode Juli – Desember 2022 meningkat dari 96,07% menjadi 96,35%.

---

The National Health Insurance Program (JKN) is a health protection insurance developed in Indonesia, where participants will receive comprehensive health services (promotive, preventive, curative and rehabilitative) according to their medical indications. In order to support the implementation of the program, the Ministry of Health seeks to ensure the availability, affordability and accessibility of drugs by compiling the National Formulary (Fornas). Since it was first published in 2013, Fornas has undergone 4 revisions and 7 amendments (addendum), both in terms of the number of drug items or their dosage/strength. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo as an advanced level referral health facility that applies Fornas to JKN patients also needs to update Fornas drug data against the latest Fornas drug data. This report was prepared with the aim of updating data related to Fornas drugs in the EHR system of RSUPN Cipto Mangunkusumo on the 2021 edition of Fornas and its addendum based on the results of withdrawals from the EHR system at 18 predetermined locations, as well as evaluating the use of Fornas drugs for the period July - December 2022 based on updated Fornas drug data. The results of the Fornas drug update on the EHR system of RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo obtained 77 items of non-Fornas category drugs which were included in the Fornas category of drugs with a renewal percentage of 4% of the total drugs used during the period July - December 2022. With the renewal of Fornas drugs, the average achievement of Fornas drug prescription services in the July – December 2022 period increased from 96.07% to 96.35%."

"Peresepan obat yang ada di rumah sakit harus sesuai dengan Fornas dan Formularium Rumah Sakit (FRS) dengan target 100% sesuai dengan FRS dan memenuhi standar minimal kesesuaian peresepan sebesar ≥80%. Kesesuaian peresepan berdasarkan formularium dapat meningkatkan kualitas layanan dan ketersediaan obat bagi pasien serta dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapai penggunaan obat yang rasional. Berdasarkan hasil analisis di RSUI, terdapat 189 jumlah item obat yang diresepkan dari 50 resep pasien selama periode September-Oktober 2023 dengan rincian 171 item obat sesuai dengan Fornas dan 18 item obat tidak sesuai dengan Fornas. Oleh karena itu, persentase kesesuaian peresepan obat pasien BPJS dengan Fornas sudah melampaui standar indikator mutu pelayanan kesehatan RS karena menunjukkan kesesuaian item obat yang diresepkan terhadap Fornas 2021 sebesar 90,48%. Diharapkan instalasi farmasi RSUI dapat memonitoring secara berkala minimal satu bulan sekali terkait peresepan obat di seluruh departemen di RS serta mengingatkan kepada dokter untuk meresepkan obat sesuai dengan daftar obat yang ada di Fornas. Selain itu, peran apoteker sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian di RSUI dengan aktif memberikan edukasi serta pengenalan kepada pasien maupun dokter terkait obat-obatan yang terdapat dalam Fornas.

---

Prescription of drugs in the hospital must be following the Fornas and Hospital Formulary (FRS) with a target of 100% by the FRS and meet the minimum standard of prescribing suitability of ≥80%. The suitability of prescribing based on the formulary can improve the quality of service and availability of drugs for patients and can improve the quality of health services through increasing the effectiveness and efficiency of treatment to achieve rational use of drugs. Based on the results of the analysis at RSUI, there were 189 total drug items prescribed from 50 patient prescriptions during the September-October 2023 period with details of 171 drug items by Fornas and 18 drug items not following the Fornas. Therefore, the percentage of conformity of BPJS patient drug prescriptions with Fornas has exceeded the standard of hospital health service quality indicators because it shows that the conformity of the prescribed drug items to Fornas 2021 is 90.48%. It is hoped that the RSUI pharmaceutical installation can monitor regularly at least once a month regarding drug prescriptions in all departments in the hospital and remind doctors to prescribe drugs according to the list of drugs in Fornas. In addition, the role of pharmacists is needed to improve pharmaceutical services at RSUI by actively providing education and introduction to patients and doctors regarding drugs contained in Fornas."

"Latar belakang penelitian ini adalah kenaikan tren kunjungan pasien JKN di rumah sakit Dewi Sri baik rawat jalan ataupun rawat inap. Kendali mutu dan kendali biaya sangat diperlukan untuk menjamin agar pelayanan kesehatan pada peserta JKN sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan diselenggarakan dengan efisien. Pilihan obat yang termasuk dalam pembayaran InaCBGs akan menjadi komponen penting, sehingga review terhadap penggunaan obat sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi biaya obat. Penelitian ini menggunakan studi crosssectional dengan metode kuantitatif, untuk melihat gambaran rata-rata jumlah item obat per resep, persentase peresepan obat generik, peresepan antibiotik, peresepan obat fornas, dan jumlah biaya obat terhadap faktor jenis kelamin pasien, usia pasien, jenis kelamin dokter, umur dokter dan jaminan kesehatan sesuai dengan data sekunder yang didapat melalui data rekam medis dan resep di farmasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan yang signifikan jumlah item obat per resep, persentase oobat generik, persentase obat antibiotik, persentase obat fornas, dan biaya obat diantara ketiga jenis jaminan kesehatan tersebut. Faktor yang paling berpengaruh terhadap persentase antibiotik di rawat jalan dan jumlah item obat per resep pada rawat jalan dan rawat inap adalah jenis kelamin dokter. Faktor yang paling berpengaruh pada persentase antibiotik di rawat inap, dan persentase generik, persentase fornas, dan biaya obat pada rawat jalan dan rawat inap adalah jaminan kesehatan. Sehingga perlu adanya kebijakan penggunaan obat generik, penggunaan obat fornas, dan jumlah item obat per resep ≤ 2 jenis obat di lingkungan rumah sakit.

---

The background of the present research was the increasing trend of JKN patients visits at Dewi Sri Hospital, for both outpatients and inpatients. Quality and cost controls are highly needed in securing that health services to JKN members be in conformity with the specified quality standard and implemented efficiently. The choice drugs included in InaCBGs payment would become a significant component, and thus a review of drug administration is greatly needed in attempt to enhance both health service quality and drug cost efficiency. The research used a cross-sectional study by a quantitative method, so as to find out the average number of drug items per prescription, percentage of generic drug prescription, antibiotic prescription, fornas drug prescription, and total cost of drugs on the factors of patient gender, patient age, physician gender age, physician age, and health assurance according to the secondary data obtained from both medical record data and prescription at pharmacy.

Based on the research findings, there were some significant differences in the number of drug items per prescription, percentage of generic drugs, percentage of antibiotic, percentage of fornas drugs, and drug costs between the three health assurances. The most influential factor on percentage of antibiotic and the number of drug items per prescription in both outpatient and inpatient was physician gender. The most influential factor on percentage of antibiotic in inpatient, and percentage of generic, percentage of fornas, and drug cost in both outpatient and inpatient was health assurance Thus, a policy on the use of generic drugs, the use of fornas drugs, and number of drug items per prescription by ≤ 2 types of drugs is needed at the hospital"

"Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam melakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan obat sesuai dengan kebutuhan medis. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut maka Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas) yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Penyusunan Formularium Puskesmas bertujuan untuk menentukan dan menyeragamkan jenis obat yang digunakan dalam pengobatan agar sesuai dengan penyakit dan kebutuhan obat di Puskesmas, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi penulis resep, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyusunan formularium puskesmas didasarkan pada Formularium Nasional yang telah disusun oleh Kementerian kesehatan RI, dan juga berdasarkan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh apoteker serta dokter dilihat berdasarkan kebutuhan pasien di wilayah kerja puskesmas yang berupa hasil usulan obat dokter.

---

The provision of health services to the community in carrying out the National Health Insurance (JKN) includes promotive, preventive, curative and rehabilitative services as well as drug services according to medical needs. To support this implementation, the Ministry of Health, in particular the Directorate General of Pharmacy and Medical Devices, is trying to ensure the availability, affordability and accessibility of medicines by compiling a National Formulary (Fornas) which will be used as a reference in health services in all health facilities. The formulation of the Puskesmas Formulary aims to determine and standardize the types of drugs used in treatment to suit the disease and drug needs at the Puskesmas, so that it can be used as a reference for prescribers, optimizing services to patients, facilitating planning, and providing drugs at health care facilities. The preparation of the puskesmas formulary is based on the National Formulary that has been compiled by the Indonesian Ministry of Health, and also based on several considerations made by pharmacists and doctors based on the needs of patients in the working area of the puskesmas in the form of the results of doctor's drug recommendations."