Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasca Perang Dingin, Tiongkok muncul sebagai ancaman baru bagi hegemoni AS, baik di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Persaingan AS-Tiongkok di Asia Pasifik menimbulkan gejolak pada stabilitas global. Intensitas Aliansi Quad (AS, Australia, Jepang, India) dalam melakukan ekspedisi militer gabungan di Samudera Hindia dan agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang bersengketa dengan 5 negara (Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan) mengancam keamanan ASEAN yang berada pada konvergensi persaingan tersebut. Rivalitas AS-Tiongkok semakin intens sejak Presiden Donald Trump mengemukakan gagasan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) ketika kunjungan pertamanya sebagai Presiden AS ke Asia pada 10 November 2017. Hal ini kemudian direspon oleh Pemerintah Tiongkok dengan meningkatkan anggaran militernya sebesar USD 22,09 miliar di tahun 2018 dari yang biasanya hanya sekitar USD 2-12 miliar. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dengan letak geografis yang strategis di antara 2 benua (Asia, Australia) dan 2 samudera (Hindia, Pasifik) mendorong ASEAN agar merumuskan konsepsi Indo-Pasifik yang berorientasi pada prinsip sentralitasnya. Atas inisiatif Indonesia, akhirnya ASEAN membentuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok tanggal 22 Juni 2019. Pada kajian lainnya belum ada yang secara spesifik menjelaskan tujuan strategis Indonesia mendorong ASEAN untuk membentuk AOIP dalam merespon geopolitik AS-Tiongkok. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Role Theory dari K. J. Holsti (1970). Berdasarkan hasil riset, peran Indonesia dalam pembentukan AOIP meliputi regional protector, regional-subsystem collaborator, dan mediator-integrator. Peran tersebut didorong oleh prinsip “Bebas Aktif” dan program “Poros Maritim Dunia” oleh Presiden Jokowi dalam rangka memperkuat potensi middle power Indonesia, meningkatkan peran ASEAN, dan menghadirkan kerja sama Indo-Pasifik. ......After the Cold War, China emerged as a new threat to US hegemony, especially in the political, economic, and military fields. The US-China rivalry in the Asia Pacific region disrupts global stability. The intensity of the Quad Alliance (US, Australia, Japan, India) in conducting joint military expeditions in the Indian Ocean and China's aggressiveness in the South China Sea in a dispute with 5 countries (Vietnam, Malaysia, Brunei, Philippines, Taiwan) threaten the security of ASEAN, which is at the convergence of the competition. The US-China rivalry has intensified since President Donald Trump put forward the idea of a ​​Free and Open Indo-Pacific (FOIP) during his first visit to Asia as US President on November 10, 2017. Then the Chinese government responded by increasing its military budget by USD 22,09 billion in 2018, up from the usual range of USD 2-12 billion. Indonesia, as one of the founders of ASEAN with a strategic geographical location between 2 continents (Asia, Australia) and 2 oceans (Indian, Pacific), encourages ASEAN to formulate an Indo-Pacific concept that is oriented to the principle of centrality. Because of Indonesia's initiative, ASEAN finally established the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) at the 34th ASEAN Summit in Bangkok on June 22, 2019. In other studies, no one has specifically explained Indonesia's strategic objectives to encourage ASEAN to form an AOIP in response to US-China geopolitics. Thus, this study aims to analyze this phenomenon using qualitative methods and the Role Theory approach of K. J. Holsti (1970). Based on the research results, Indonesia's roles in the formation of the AOIP are regional protector, regional-subsystem collaborator, and mediator-integrator. These roles are motivated by the "Free Active” principle and President Jokowi’s "Global Maritime Fulcrum" program in order to strengthen Indonesia's middle power potential, enhance ASEAN's role, and present Indo-Pacific cooperation.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk memahami status Indonesia sebagai ‘kekuatan di Indo-Pasifik’ melalui peran-peran yang dikonsepsikan melalui visi Indo-Pacific Cooperation. Penelitian ini berawal dari munculnya sikap Indonesia dalam menghadapi tantangan pergeseran gravitasi (perekonomian dan militer) dunia ke arah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik atau kawasan Indo-Pasifik. Sikap tersebut ditunjukkan dalam pidato Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada Januari 2018 tentang Indo-Pacific Cooperation yang berisi gagasan Indonesia untuk menciptakan arsitektur kerja sama di Indo-Pasifik yang inklusif, bebas dan terbuka, dan mengedepankan sentralitas ASEAN. Gagasan ini muncul setelah tahun 2016 Jepang mengeluarkan strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) dan diadopsi oleh Amerika Serikat, India, dan Australia tahun 2017. Strategi FOIP dinilai sebagai upaya membendung strategi Indo-Pasifik Tiongkok, Belt and Road Initiative (BRI). Dengan menggunakan kerangka analisis teori peran, penulis mencoba memahami status kekuatan Indo-Pasifik Indonesia yang belum dijelaskan secara komprehensif oleh peneliti sebelumnya. Penulis menggunakan tiga konsep peran Indonesia dari Santikajaya, yakni sebagai soft revisionist, normative bridge-builder, dan interlokutor ASEAN untuk menganalisis peran yang dikonsepsikan Indonesia melalui usulan visi Indo-Pacific Cooperation. Penulis berpendapat bahwa status Indonesia sebagai kekuatan di Indo-Pasifik tidak memiliki kekuatan sebesar Tiongkok, AS, India, dan Jepang. Namun Indonesia telah menunjukkan kehadiran yang signifikan dalam wacana Indo-Pasifik......This thesis aims to understand Indonesia’s status as ‘Indo-Pacific Power’ through it’s roles conception in the Indo-Pacific Cooperation vision. This research began with the emergence of Indonesia's attitude in facing the challenges of world's gravity (economy and military) shifting towards the Indian Ocean and the Pacific Ocean or the Indo-Pacific region. This attitude was shown in a speech by the Indonesian Foreign Minister, Retno Marsudi in January 2018 about the Indo-Pacific Cooperation which contained Indonesia’s idea to create anc inclusive, free and open, and prioritized ASEAN centrality cooperation architecture in the Indo-Pacific. This idea emerged after in 2016 Japan issued the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) strategy and was adopted by United States, India and Australia in 2017. The FOIP strategy was assessed as an effort to stem China's Indo-Pacific strategy, Belt and Road Initiative (BRI). Using the role theory framework, the author tries to understand Indonesia’s Indo-Pacific Power status which has not been comprehensively explained by previous researchers. The author uses three concepts of Indonesia's role from Santikajaya, namely as a soft revisionist, normative bridge builder, and ASEAN interlocutor to analyze Indonesia’s roles conception in the Indo-Pacific Cooperation vision proposal. The author argues that Indonesia's status as an Indo-Pacific power does not as large as China, the US, India and Japan. However, Indonesia has shown a significant presence in the Indo-Pacific discourse.