Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPotensi ancaman terhadap masuknya Obat dan Makanan impor tanpa izin edar (TIE), masih menunjukan tren yang sangat dominan pada temuan pengawasan dan penyidikan BPOM dan DJBC. Paket Kebijakan Ekonomi XV membawa konsekwensi pengawasan post border, yang menyertakan gap pengawasan masuknya Obat dan Makanan mengarah pada kondisi lawlessness. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerjasama BPOM dan DJBC dalam lingkup pertukaran data dan informasi intelijen yang mendukung kebijakan pengawasan post border dan merumuskan rekomendasi model collaborative/fusionintelligence untuk memperkuat ketahanan nasional dari hakekat ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kombinasi (mix method) yaitu metode kuantitatif menggunakan kuisioner, dan kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan focus group discussion, yang dianalisa menggunakan Analisa SWOT, software Discourse Network Analysis, serta Alternative Future Analysis. Untuk memperkuat analisa digunakan Delphi Methods dengan menyimpulkan opini Ahli. Informan ditentukan berdasarkan kompetensi intelijen dan keterwakilan wilayah kerja dalam beberapa skema impor, serta Ahli dariBPOM, DJBC, SKSG-UI, dan BIN. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama BPOM dan DJBC yang telah ada perlu direvitalisasi dengan melakukan integrasi fungsi intelijen dalam konteks pengawasan post border. Model collaborative intelligence dapat diterapkan dengan implementasi Siklus Analisa Intelijen Terintegrasi yang terbagi dalam tahap pengumpulan internal, analisa terintegrasi dan diseminasi terintegrasi. Efektifitas collaborative intelligence dibangun dandievaluasi menggunakan lima faktor pendukung: tata kelola; riset analitik tradecraft; regulasi; SDM; dan pemanfaatan teknologi informasi. Struktur organisasi yang disesuaikan dengan lingkungan pengawasan post border berbentuk adhocracy.

---

ABSTRACTThe findings of Indonesian-FDA (Indonesian-Food and Drug Authority) and DGCE (Directorate General of Customs and Excise) control and investigation showed dominance of potential threat of entry of imported Drug and Food without registration number. The XV Economic Policy Package carries consequences in post border control which includes gap in control of the entry of Drug and Food leading to a state of lawlessness. This study aims to analyse the collaborative implementation of Indonesian-FDA and DGCE in the scope of data exchange and intelligence information that supports post border control policy and formulate recommendations of collaborative/fusion intelligence models to strengthen national resilience from the nature of the threat. The research was conducted by mix method, quantitatively method using questionnaires and qualitatively through literature studies, in-depth interviews, and focus group discussions, which were analysed using SWOT Analysis, Discourse Network Analysis software, and Alternative Future Analysis. Further, the Delphi Methods by concluding Expert opinion was used to strengthen the analysis. Informants were determined based on intelligence competence and work area representation in several import schemes, as well as experts from Indonesian-FDA, DGCE, SKSG-UI, and BIN. The results showed tha the existing collaboration between Indonesian-FDA and DGCE needs to be revitalized by integrating the intelligence function in the context of post border control. The collaborative intelligence model can be implemented by means of Integrated Intelligence Analysis Cycle which is divided into stages of internal collection, integrated analysis and integrated dissemination. The effectiveness of collaborative intelligence is built and evaluated using five supporting factors: governance; tradecraft analytic research; regulation; human resources; and the useof information technology. The organizational structure that is adapted to the postborder control environment is in the form of adhocracy."

"Pelayanan kesehatan di rumah sakit kepada masyarakat memerlukan tenaga kesehatan, salah satunya adalah Apoteker. Apoteker memiliki tugas dalam melakukan praktik pekerjaan kefarmasian di rumah sakit yang berpartisipasi langsung sebagai profesional yang memahami mengenai obat dan alat kesehatan. Selain itu, Apoteker profesional juga memiliki fungsi penting di Apotek sebagai penanggung jawab Apotek untuk menyalurkan obat yang berkhasiat, bermutu, dan aman. Penyaluran obat tersebut diregulasi oleh Badan POM, sehingga Apoteker profesional harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan Badan POM. Untuk menjadi apoteker yang profesional sebelum masuk dunia kerja, perlu adanya pengalaman dalam bentuk praktik kerja profesi apoteker sebagai modalnya. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) periode Januari – Februari 2022, Badan POM periode Maret 2022, dan Apotek Kimia Farma Margonda periode Mei 2022. Melalui proses PKPA tersebut, calon apoteker profesional diharapkan mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru yang tidak ditemukan di luar PKPA dan menjadi bekal dan modal yang sesuai dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

---

Health services in hospitals to the community require health workers, one of which is a pharmacist. Pharmacists have a duty to doing practice pharmacy in hospitals that participate directly as professionals who understand drugs and medical devices. In addition, professional pharmacists also have an important function in pharmacies as the person in charge of pharmacies to distribute drugs that are efficacious, quality, and safe. The distribution of these drugs is regulated by the FDA, so professional pharmacists must have knowledge and experience related to the FDA. To become a professional pharmacist before entering the world of work, it is necessary to have experience in the form of working practice as a pharmacist. The Professional Pharmacist Practice is held at the University of Indonesia Hospital (RSUI) for the period January – February 2022, the FDA for the March 2022 period, and Kimia Farma Margonda Pharmacy for the May 2022 period. Through the PKPA process, prospective professional pharmacists are expected to gain insight, knowledge, skills, and new experiences that are not found outside of PKPA and become appropriate provisions and capital in carrying out pharmaceutical work."